Articles
520 Documents
<![CDATA[Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan ]]>
<![CDATA[Suryani Suryani]]>;
<![CDATA[H. Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2699
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris (mix-method) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai kreditur separatis, karena dalam kreditur separatis memegang jaminan-jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik kapal. Kreditur separatis memiliki hak didahulukan atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara pihak kreditur dan debitur. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. 2) perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan yaitu diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai dapat di lihat dalam Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tentang jatuh tempo dan diberikannya surat peringatan untuk pemberitahuan bahwa barang jaminan akan jatuh tempo.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Jasa Konsultan Perencana Dalam Pembangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi : (Studi di CV. Nirmana Consultant Mataram) ]]>
<![CDATA[Tasyriqiya Aulia Putri]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2700
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung berdasarkan UUJK, dan tanggung jawab konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiam hukum empiris-normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) UUJK. Bentuk tanggung jawab dari pihak konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Pencoretan/Penghapusan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Konsen Roya: (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat) ]]>
<![CDATA[Dwi Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2701
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pencoretan/penghapusan jaminan Hak Tanggungan dengan akta konsen roya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat dan mengetahui kedudukan akta konsen roya sebagai pengganti sertifikat Hak Tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi pencoretan/penghapusan Hak Tanggungan (roya) dengan menggunakan akta konsen roya, semestinya penghapusan dilakukan menggunakan sertifikat Hak Tanggungan. Namun dalam praktik, sertifikat Hak Tanggungan tersebut hilang maka notaris berwenang mengeluarkan suatu akta yang bisa menggantikan fungsi dari sertifikat Hak Tanggungan. Akta konsen roya memenuhi keadaan atau persyaratan untuk menghapuskan Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah : (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2949k/Pdt/2016) ]]>
<![CDATA[Rizky Maulida]]>;
<![CDATA[H. Arba Arba]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2709
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang dilakukan atas dasar itikad baik serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam sengketa jual beli tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2949K/PDT/2016. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Cara memperoleh bahan hukum yang diperlukan adalah melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian dan analisis yang penyusun lakukan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2949K/PDT/2016 telah memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yaitu Penggugat dengan beberapa argumentasi hukum. Pertama, Penggugat telah memenuhi syarat jual beli tanah berdasarkan hukum adat yakni terang dan tunai. Kedua, Tergugat I tidak mempunyai alas hak lagi untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat II karena berdasarkan hukum adat telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat. Ketiga, berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembeli beritikad baik tidak hanya ketika tidak mengetahui adanya kekeliruan dalam jual beli namun juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Penggugat telah beritikad baik dengan mengecek data fisik maupun yuridis serta memenuhi syarat-syarat jual beli tanah. Permasalahan mengenai pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tanah kemungkinan akan terus ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pembeli yang dapat dikategorikan beritikad baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memang berhak.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015: (Studi di Kantor Notaris PPAT Dr. Hamzan Wahyudi, SH.,M.Kn, Mataram) ]]>
<![CDATA[Alifa Cikal Yuanita]]>;
<![CDATA[H. Djumardin Djumardin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2710
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Notaris berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, serta hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penulisan ini bersifat normatif-empiris, seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris melakukan penginputan data melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal AHU, kemudian data dikirim melalui jejaring internet. Hambatan yang disebabkan oleh sistem operasional yang tidak dapat bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan penginputan data yang dilakukan notaris terhambat, sehingga notaris wajib melakukan penginputan data ulang.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Hukum Masyarakat Marginal Korban Hutang Piutang dengan rentenir di desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Mohammad Irfan]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2758
<![CDATA[Ketimpangan masyarakat seperti ini ternyata telah terjadi dalam waktu yang cukup lama pada tingkat masyarakat desa, juga demikian yang terjadi pada lapisan masyarakat di desa ganti pada umumnya. Hal yang mendorong mereka melakukan praktek pinjaman uang yang sering berujung pada proses hutang piutang yang sering terjadi menjadi lilitan utang yang berkepanjangan. solusi yang ditawarkan dari problematika dilematis yang menjadi permasalahan masyarakat petani diatas, maka dari problematika yang menimpa masyarakat petani di desa ganti tersebut salah satunya adalah memberikan upaya-upaya penyadaran hukum yang berupa suluh hukum, bagaimana pentingnya untuk bisa menahan diri dalam berhutang yang lebih besar, kemudian memberikan pendampingan hukum apabila terjadi permasalahan hutang piutang ini telah bersinggungan dengan kepentingan privasi masyarakat lokal sebagai peminjam. Dalam program ini, karena program ini berlatar belakang ilmu sosial, hukum dan humaniora maka inovasi yang dapat diharapkan dari program ini adalah tertatanya sebuah tatanan masyarakat taat hukum atau sadar hukum karena adanya unsur pemberdayaan masyarakat didalammnya yang dilakukan oleh tim pelaksana. Upaya pemberdayaan hukum yang berwujud suluh hukum ini berusaha menggugah kesadaran masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin memahami lebih dalam akan dampak dari problematika hutang piutang pada masyarakat miskin. Diharapkan dari inovasi keilmuan yang berupa sharing ilmu, klinik keilmuan dan pendampingan ketika berhadapan dengan pemilik dana/rentenir/pemberi pinjaman akan terwujud sikap kritis dan vokal dalam menghadapi tekanan dari pemberi hutang akibat dari kelalaian mereka membayar pinjaman yang telah jatuh tempo]]>
<![CDATA[Kedudukan Perkawinan Beda Agama Yang Telah Di Catatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Annisa Nailis Saadah]]>;
<![CDATA[Sahruddin Sahruddin]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2586
<![CDATA[This study aims to analyze the position of registered interfaith marriages in terms of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The type of this research is normative legal research. Then the approach used is a statutory, conceptual, and an analytical approach. Sources of legal materials are obtained from existing legal materials, which are legislations and court decisions. Based on the results of the research, the position of interfaith marriage that has been registered in terms of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law is illegitimate because it does not meet the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law as a criterion for the validity of marriage. The interfaith marriage has consequences on (1) the status and position of the child, which is illegitimate, (2) the religious status of the child is the responsibility of both parents, (3) non-Muslim heirs are entitled to inheritance property given through mandatory wills, (4) joint property of interfaith marriages is divided based on the consent of husband and wife, and (5) the breakup of interfaith marriages is carried out by filing a marriage annulment application through the district court.]]>
<![CDATA[Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aurelia Lulu Heny Salsabila]]>;
<![CDATA[Fatahullah Fatahullah]]>;
<![CDATA[Diangsa Wagian]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2587
<![CDATA[There will surely be new legal challenges as a result of the existence of transgender people in society who are granted judicial recognition of their gender identity, including inheritance law. In order to investigate how transgender people fit into Indonesia's inheritance system and examine the distribution system, this study on transgender inheritance rights according to positive legislation in Indonesia was conducted. This is due to the fact that Indonesian laws and regulations do not yet clearly address transsexual inheritance rights.In this study, legal research and conceptual analysis were combined as part of the research technique. The method of data collecting includes an examination of the literature. Qualitative analysis was the technique employed in this study to examine legal texts. The research's conclusions show that, following the local customary ceremony, a transgender person's inheritance rights and entitlements under customary law will be acknowledged. However, under Islamic law, transgender people are eligible for inheritance if their gender transition is founded on legitimate Islamic justifications. While under civil law, transgender people's inheritance rights are unaffected by their gender.]]>
<![CDATA[Pencatatan Perkawinan Beda Agama : (Analisis Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL) ]]>
<![CDATA[Dewi Andriani]]>;
<![CDATA[Sahruddin Sahruddin]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2588
<![CDATA[This study's purpose is to determine the regulation of interfaith marriages, the judges' legal considerations determine, the position of children in interfaith marriages. This research is a normative legal research method. The results of this study: 1) The regulation for interfaith marriages, namely the Civil Code, HOCI, Staatsblad No.158/1898, Act Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction No. 9 of 1991 concerning Islam Law Compilation, Supreme Court Decision Jurisprudence No.1400/K/Pdt/1986, Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XII/2014. 2) The judge's legal consideration is that the applicant has married at the Nusantara Christian Church based on Article 2 Paragraph (2) of Act Number 1 of 1974 and Article 99 KHI. 3) The children resulting from interfaith marriages is an illegitimate children based on Article 42 of the Act Number 1 of 1974 and Article 99 KHI.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Alasan Perceraian: (Studi Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra) ]]>
<![CDATA[Rindang Suci Amalia]]>;
<![CDATA[Fatahullah Fatahullah]]>;
<![CDATA[Eka Jaya Subadi]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2589
<![CDATA[This research purposes are to know judge’s consideration of decision for case number 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra whether has been in line with the applicable regulations and also to know the legal consequences of divorce towards “hadhanah” children rights. This research applied normative legal method. Results of the study show that judge granted the divorce request according to the Art 19 Law Number 1 of 1974 on Marriage jo. Art 19 Number 9 Government Regulation Number 1975 jo Art 11 letter (f) Islamic Compilation Law. Legal consequence of the divorce towards children rights are fall under the parents especially the father until the child is mature.]]>
