cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 582 Documents
 51   52   53   54   55 
Implementasi Perjanjian Penjualan Tiket Antara Perusahaan Transportasi Dengan Agen Aulia Rahmawati; Aris Munandar; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/h4mxjf72

Abstract

Penelitian ini Bertujuan untuk menjelaskan implementasi perjanjian penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen berdasarkan hukum perjanjian dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Teknik memperoleh data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian dilapangan menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan penjualan tiket yang di lakukan oleh pihak agen dan perusahaan, ada beberapa factor hambatan yang pertama factor intern yang meliputi ketidakjelasan perjanjian, yang kedua factor ekstern yang meliputi ketidaksetaraan keuntungan, ketidak patuhan terhadap standar pelayanan, persaingan dengan agen penjualan tiket lain, ketidakpastian dalam ketersediaan tempat duduk dan perubahan jadwal atau rute. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perushaan yaitu tidak adanya tanggung jawab atas konsumen yangmerasa dirugikan yang membeli tiket palsu karna menurut perusahaan itu bukan dari kelalaian dari pihak perusahaan melainkan kelalaian dari pihak pembeli yang tidak berhati-hati.
Kedudukan Hukum Harta Bersama Yang Masih Terikat Agunan Doni Damara; Wahyuddin
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/a201kw89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek dan implikasi hukum terhadap harta bersama yang diagunkan kepada pihak ketiga dalam konteks perceraian, serta mengkritisi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan agunan atas harta bersama wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana ketiadaan persetujuan tersebut dapat mengakibatkan perjanjian kredit batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Lebih lanjut, perceraian membawa konsekuensi yuridis yang rumit terhadap pembagian harta bersama yang masih menjadi jaminan utang. Dalam Putusan PN Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr, majelis hakim mengabaikan eksistensi Hak Tanggungan dan tidak memberikan analisis yang mendalam serta prosedur eksekusi yang jelas mengenai status objek agunan. Penelitian ini menyimplukan bahwa demi menjamin kepastian hukum dan melindungi hak kreditur preferen, pengadilan seharusnya menetapkan penundaan pembagian objek sengketa sampai kewajiban utang dilunasi.
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Perkawinan Campuran Nur Intan Permatasari; Sahruddin
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/yax3ke88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembagian harta bersama akibat perceraian perkawinan campuran di Indonesia, serta implikasi hukumnya terhadap kepemilikan harta bersama berupa tanah bagi pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembagian harta bersama diprioritaskan melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan agama atau pengadilan negeri dengan prinsip pembagian berimbang (50:50) berdasarkan asas keadilan. Lebih lanjut, ketiadaan perjanjian perkawinan bagi WNI yang kehilangan status kewarganegaraannya mengakibatkan tanah berstatus hak milik wajib dijual dan hasilnya dibagi dua. Sebaliknya, jika status WNI dipertahankan dan terdapat perjanjian pemisahan harta, tanah tersebut mutlak menjadi hak milik WNI sepenuhnya.
Implementasi Prinsip Know Your Customer Di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali Fanny Amalia Fortuna; Eka Jaya Subadi
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/aqzksr39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam sektor perbankan syariah. Prinsip KYC menjadi instrumen penting bagi lembaga keuangan untuk mengenal dan memverifikasi identitas nasabah serta memantau transaksi yang mencurigakan, sebagaimana diatur dalam regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi lapangan melalui wawancara terhadap pegawai internal Bank Amali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS PNM Patuh Beramal Amali telah menerapkan prinsip Know Your Customer secara prosedural melalui tahapan identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan. Meskipun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan prinsip Know Your Customer di BPRS masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan teknologi informasi dan pemahaman nasabah terhadap pentingnya keterbukaan informasi. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan SDM internal, serta edukasi berkelanjutan kepada nasabah guna mendukung efektivitas prinsip Know Your Customer dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang aman dan terpercaya. 
Dinamika Pola Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Pada Era Transformasi Nur Asih; Hannana Fitria
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kjr3xm85

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana tantangan hukum keluarga islam di era globalisasi yang di tandai dengan adanya perubahan nilai dengan merespon terhadap situasi sosial dan hukum yang terus berubah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terhadap perkembangan signifikan dalam pembaharuan hukum keluarga islam di antaranya perlindungan hukum terhadap hak nafkah seorang anak akibat perceraian melalui putusan pengadilan agama yang progresif hasil kolaborasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil yang melahirkan keadilan substantif.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana putusan pengadilan telah memperbaharui hukum keluarga islam dan memberikan unsur-unsur yang termotivasi dengan menggambarkan bagimana sebuah putusan mempengaruhi keadilan substantif dengan memberikan nilai kepastian hukum di era transformasi digital secara cepat dan berdampak luas dalam Masyarakat.Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepuskatakaan, putusan pengadilan dan peraturan per undang-undangan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Disdukcapil dengan hasil Keputusan hakim pengadilan agama menghasilkan data yang akurat dan relevan terhadap hasil data penelantaran nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal ini ayah. Maka kepastian hukum terlihat jelas berupa sangsi pemblokiran terhadap kartu tanda penduduk (KTP) yang merupakan data pribadi seorang ayah yang berakibat luas terhadap perbuatan hukum lainnya (seperti pengurusan BPJS, Perbankan atau mendaftarkan pernikahan selanjutnya). Temuan penelitian menunjukan bahwa hukum keluarga islam di Indonesia bertransformasi secara digitalisasi dan informasi dengan cepat yang berakibat putusan pengadilan agama yang bersifat progresif mendapat respon positif dari masyarakat yang mencari keadilan. Regulasi dalam peraturan hukum perkawinan islam menjadi dinamika sosial dalam masyarakat yang menuntut keadilan substantif dan merupakan kekuatan di balik pembaharuan hukum di Indonesia.
Legal Protection For Notary Employees As Instrumentary Witnesses Regarding The Principle Of Deed Confidentiality By Investigators Lalu Ghazy Sultansah Abdurrahman; Lalu Hadi Adha; Kurniawan
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/84ndma62

Abstract

The examination of notary employees as instrumentary witnesses in criminal investigations often triggers conflicts between investigative authority and the obligation to maintain professional secrecy. Normatively, instrumentary witnesses only verify the formal execution of authentic deeds and are not privy to their legal substance. In practice, however, interrogations frequently exceed these formal limits. This study aims to analyze the discrepancy between norms and practices, while formulating a concrete legal protection model for these witnesses. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study reveals that the current vulnerability arises from a distinct regulatory vacuum: neither the Indonesian Notary Act (UUJN) nor the Criminal Procedure Code (KUHAP) grants explicit procedural safeguards or a derivative right of refusal (hak ingkar) to notarial staff. To bridge this gap, this article establishes its academic novelty by proposing a “Derivative Protection Model.” This model advocates for extending the Notary Honor Council’s (MKN) protective mandate to instrumentary witnesses and institutionalizing a derivative hak ingkar within procedural law, ensuring a balanced synergy between criminal law enforcement and the sanctity of notarial confidentiality.
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Sidharta Tandiono; Moh. Saleh
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/hj4cvc79

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam sengketa kepemilikan tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh tanah secara sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pembeli beritikad baik telah diatur dalam KUHPerdata, UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Namun, analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2732 K/Pdt/2021 dan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Gsk menunjukkan bahwa penerapannya belum konsisten. Dalam putusan pertama, pembeli beritikad baik memperoleh perlindungan hukum, sedangkan dalam putusan kedua hak pembeli dibatalkan karena adanya cacat hukum pada sumber perolehan hak. Oleh karena itu, diperlukan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang lebih konsisten untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik.
Pembentukan Anak Perusahaan Daerah Oleh Perusahaan Yang Belum Berstatus Badan Usaha Milik Daerah Sony Puandaru; Dian Purnama Anugerah; Reyvo William Anggari; Excella Junghans
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jm3mfe39

Abstract

PT Yekape Surabaya, yang sahamnya dimiliki 100% oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui hibah pada tahun 2022, ditugaskan untuk mendirikan anak perusahaan PT Surya Kreasi Pangan di bidang logistik pangan pada Juli 2024, padahal status BUMD baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah pada 1 Agustus 2025. Permasalahan muncul terkait kewenangan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang saham mayoritas dalam menugaskan PT Yekape untuk mendirikan anak perusahaan, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam pendirian anak perusahaan yang induk perusahaannya belum memperoleh legalitas status sebagai BUMD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan penugasan dan mengkaji ketentuan hukum yang tepat dalam pendirian anak perusahaan tersebut.​ Penelitian menggunakan metode legal research dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan literatur relevan. Landasan teori meliputi konsep BUMD, prinsip separate legal entity perseroan terbatas, teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.​ Hasil penelitian menunjukkan penugasan Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki dasar kewenangan yang sah karena PT Yekape belum berstatus BUMD saat penugasan diberikan, sehingga seharusnya batal demi hukum namun tetap dianggap sah berdasarkan asas presumptio justae causa. Pendirian anak perusahaan yang induk perusahaannya belum memperoleh status BUMD tunduk sepenuhnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan ketentuan khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017.​
Rekonstruksi Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam : Studi Partikularistik Terhadap Peradilan Masyarakat Gorontalo Gito Alan Ali; Sri Olawaty Suaib
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qvv0yf29

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik hukum waris Islam di Gorontalo dalam perspektif keadilan gender melalui pendekatan partikularistik yang mengintegrasikan norma syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Secara normatif, sistem faraid menetapkan pembagian waris dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang secara historis didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Namun, dalam praktik masyarakat Gorontalo, penerapan hukum waris tidak berlangsung secara tekstual dan kaku, melainkan mengalami adaptasi melalui mekanisme adat seperti musyawarah (modaha u-pango), pemberian hibah, serta prioritas penguasaan aset domestik bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji interaksi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum adat Gorontalo, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep harta bersama dalam KHI berfungsi sebagai instrumen penting dalam melindungi hak ekonomi perempuan sebelum pembagian waris dilakukan. Selain itu, praktik peradilan agama di Gorontalo menunjukkan adanya aktivisme yudisial melalui penafsiran progresif terhadap Pasal 97 KHI dengan mempertimbangkan kontribusi riil, beban ganda, dan kondisi sosial perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maslahah dan teori keadilan substantif, termasuk pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Dengan demikian, praktik kewarisan di Gorontalo merepresentasikan model hybrid justice yang mampu menjembatani ketegangan antara norma tekstual dan realitas sosial, sekaligus memperkuat perlindungan ekonomi perempuan dalam sistem hukum waris Islam.
Analisis Penguasaan Private Key Sebagai Bukti Penguasaan Jaminan Dalam Hukum Kebendanaan Indonesia Wawan Andriawan; Nathania Permata Satriawan
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/g2856c41

Abstract

Munculnya teknologi blockchain dan aset digital menghadirkan tantangan besar bagi hukum properti Indonesia, yang tetap berpiat pada objek nyata. Studi ini meneliti status hukum kunci pribadi sebagai instrumen kontrol atas aset digital dan mengevaluasi potensi penggunaannya sebagai bukti kepemilikan dalam transaksi yang dijamin. Metode hukum normatif digunakan, menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Keamanan Fidusia, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan peraturan sektoral, didukung oleh pendekatan konseptual dan komparatif yang merujuk pada Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Temuan menunjukkan bahwa kunci pribadi memberikan kontrol eksklusif dan efektif atas aset digital, sehingga secara fungsional memenuhi konsep kepemilikan modern. Namun, penggunaannya sebagai bukti kepemilikan yang dijamin dibatasi oleh tidak adanya regulasi eksplisit tentang objek digital, mekanisme pengiriman, dan sistem pendaftaran untuk jaminan digital. Dibandingkan dengan perkembangan global, Indonesia menghadapi kesenjangan regulasi yang signifikan. Studi ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum khusus untuk aset digital, mengakui "kontrol" sebagai setara fungsional dari kepemilikan, dan mengembangkan pedoman teknis untuk penyimpanan, transfer, dan penegakan jaminan berbasis kunci pribadi untuk memastikan kepastian hukum.

Page 53 of 59 | Total Record : 582

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol 1 No 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue