cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mellisa Towadi
Contact Email
dasseinjphh@ung.ac.id
Phone
+6282293296045
Journal Mail Official
dasseinjphh@ung.ac.id
Editorial Address
https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/about/editorialTeam
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Negeri Gorontalo
ISSN : -     EISSN : 28071514     DOI : 10.33756
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
DAS SEIN Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora merupakan peer reviewed journal berbasis hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa di bidang Hukum dan Humaniora. Jurnal DAS SEIN diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo setiap dua kali dalam setahun (Juli dan Desember). Artikel jurnal DAS SEIN berfokus pada hasil penguatan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap isu-isu dan permasalahan yang sedang terjadi di suatu wilayah untuk tujuan pembangunan Nasional, yang melingkupi bidang: Hukum Sejarah Politik Ekonomi Sosial Budaya dan Pariwisata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 2024" : 6 Documents clear
Penguatan terhadap Implikasi Hukum Penetapan Hutan Adat Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat Sedubun, Victor Juzuf; Saija, Vica Jillyan Edsti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i1.21423

Abstract

Abstrak: Kehidupan perekonomian masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam, dan hutan adat adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam yang dapat dikelola. Namun tidak semua masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan yang ada dalam wilayah adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan karena kepemilikan negara atas hutan begitu kuat, untuk itu pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat hukum adat harus ditingkatkan. Adapun kegiatan in di di Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang implikasi hukum penetapan hutan adat bagi peningkatan perekonomiannya. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi atau penyuluhan dan diskusi. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan adalah ada anggota masyarakat yang telah mengetahui dan ada juga yang belum mengetahui tentang penetapan hutan adat dan implikasinya, selain itu lewat diskusi yang dibangun, ditemukan bahwa ada upaya menghalang-halangi masyarakat dalam mengelola hutan adat dengan alasan bahwa hutan tersebut merupakan hutan lindung. Strengthening the Legal Implications of Customary Forest Designation for Economic Improvement of Customary Law PeoplesAbstract: The economic life of indigenous peoples depends heavily on the wealth of natural resources, and customary forests are one of the many natural resources that can be managed. However, not all customary law communities can manage forests in customary territories to meet their needs; this is because state ownership of forests is so strong that knowledge and legal awareness of indigenous peoples must be improved. The activities in Sohuwe State and Waraloin Country aim to provide understanding and increase knowledge about the legal implications of establishing customary forests for economic improvement. The methods used are socialization, counselling, and discussion. The results and conclusions obtained are that community members already know, and some need to learn about customary forests' designation and implications. Besides that, through discussions that were built, it was found that there are efforts to hinder the community in managing customary forests because the forest is a protected forest.
Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkotika dari Lingkungan Narkoba sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dewi Siregar, Fitri Yanni; Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi; Nuranasmita, Tengku; Syafitri, Rismada Anggun; Qolbi, Mhd. Hidayatul; Silalahi, Tegar Fransiskus
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i2.18826

Abstract

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika di Indonesia banyak terjadi di kalangan remaja usia produktif, hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan di kalangan remaja. Undangundang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman masyarakat adalah guna mengetahui perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan upaya mempertahankan diri agar tetap steril dari lingkungan narkoba terutama bagi masyarakan binaan di Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Namun sifat wajib dari rehabilitasi ini Pasal 54 dengan pasal 127 UU Narkotika sangatlah berhubungan. Dapat dilihat dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Efforts to Self-Sterilize Drug Users from the Drug Circle as a Form of Legal ProtectionAbstract: Abuse of narcotics in Indonesia occurs a lot among teenagers of productive age; this is due to environmental factors among adolescents. Law No. 35 of 2009 concerning narcotics was formed to reduce the number of narcotic abuses and illicit trafficking of narcotics in Indonesia. The implementation method consists of two stages, namely, the preparation stage and the implementation stage of socialization. The whole series went well with increasing public understanding about legal protection for people with addiction and victims of narcotics abuse and efforts to maintain themselves to remain sterile from the narcotics environment, especially for the people assisted at the Amelia Rehabilitation Center, North Sumatra. The government appoints medical rehabilitation and social rehabilitation institutions to receive treatment and care through medical rehabilitation and social rehabilitation. The mandatory nature of medical rehabilitation and social rehabilitation should be an essential basis for judges to take action in deciding cases against victims of narcotics abuse. However, the mandatory nature of this rehabilitation, Article 54 and Article 127 of the Narcotics Law, are closely related. It can be seen in Article 127 paragraph (2) that the judge must pay attention to the provisions of Article 54, Article 55, and Article 103 in making a decision. However, even though it is mandatory, its implementation still depends on investigators and public prosecutors.
Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon Balik, Agustina; Tjoanda, Merry; Uktolseja, Novyta; Hetharie, Yosia
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i2.20226

Abstract

Abstrak: Kegiatan PKM dengan judul “Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon” bertujuan untuk: (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai pendaftaran hak cipta sebagai jaminan perlindungan hukum motif batik, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang HKI bagi Pelaku UMKM Batik Khas Maluku di Kota Ambon. PKM ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan diskusi dengan masing-masing Pelaku UMKM Batik melalui sharing dan berbagi ilmu pengetahuan hukum. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat melalui peningkatan pemahaman pelaku UMKM Batik di Kota Ambon mengenai aspek hukum HKI dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya merupa motif-motif batik khas Maluku yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Melalui kegiatan diskusi dan sharing ilmu antara tim pengabdian dan pelaku UMKM ini, ditemukan bahwa inisiatif dan kerja keras dari Pelaku UMKM untuk menghasilkan karya batik khas Maluku sangat tinggi, tetapi masih perlu didukung oleh pemahaman hukum HKI untuk melindungi karya tersebut, karena seringkali beberapa motif batik khas Maluku yang diambil oleh pihak lain untuk digunakan secara melawan hukum dan dianggap sebagai milik mereka. Oleh sebab itu, perlu juga peran serta semua elemen baik itu masyarakat, pelaku UMKM, pemerhati UMKM, pemerintah daerah bahkan perguruan tinggi untuk mengupayakan perlindungan hukum di bidang HKI dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara umum dan secara khusus pelaku UMKM. Interaction on Intellectual Property Rights with Maluku Batik Small and Medium-Sized Enterprises Actors in Ambon CityAbstract: The community service activity entitled " Interaction on Intellectual Property Rights with Maluku Batik Small and Medium-Sized Enterprises Actors in Ambon City" aims to (1). Implementing the results of previous research with problems regarding copyright registration as a guarantee of legal protection for batik motifs (2). It is a form of education that increases understanding of the law, especially in the field of IPR for Maluku Typical Batik MSMEs in Ambon City. This community service uses the implementation method in the form of discussion activities with each Batik MSME actor through sharing and sharing legal knowledge. This Community Service activity provides benefits by increasing the understanding of Batik MSME actors in Ambon City regarding the legal aspects of IPR in order to protect the work of Maluku typical batik motifs produced by MSME actors. Through discussion and knowledge-sharing activities between the community service team and MSME actors, it was found that the initiative and hard work of MSME actors to produce typical Maluku batik works were very high. However, they still needed to be supported by an understanding of IPR law to protect these works because, often, some batik motifs typical of Maluku were taken by other parties to be used against the law and considered their own. Therefore, it is also necessary to have the participation of all elements, be it the community, MSME actors, MSME observers, regional governments, and even universities, to seek legal protection in the field of IPR in order to increase understanding of public law in general and specifically MSME actors.
Partisipasi Akademisi dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan Zulhidayat, Muhammad; Erdiansyah, Erdiansyah; Artina, Dessy; Lestari, Rika; Akmal, Zainul
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i1.22490

Abstract

Salah satu permasalahan utama dalam pemilu adalah terkait dengan daftar pemilih tetap yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak pilih warga. Logistik yang tidak akurat, baik dari segi jenis maupun jumlah, dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pemilu dan merugikan proses demokrasi. Distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran menjadi hambatan serius yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara dan penghitungan hasil. Permasalahan teknis lainnya melibatkan akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc dalam mengelola proses pemilu secara efektif. Di samping permasalahan teknis, terdapat masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik, yang semuanya memerlukan perhatian serius untuk menjaga integritas pemilu. Untuk mengantisifasi dan penanganan konflik tersebut perlu dijelaskan oleh akademisi dalam peningkatan pemahaman pencegahan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Academics' Participation in Dispute Prevention in the General Election Process in Pelalawan Regency Abstract: One of the main problems in elections is inaccurate permanent voter lists, which can lead to inequality in citizens' voting rights. Inaccurate logistics, in terms of type and quantity, can cause election obstacles and harm the democratic process. Late and misdirected logistics distribution is a serious obstacle that can disrupt the smooth conduct of voting and counting results. Other technical issues involve the accuracy of information systems, budget adequacy, budget disbursement procedures, and the inability of ad hoc bodies to manage the electoral process effectively. In addition to technical issues, there are non-technical problems such as low voter turnout, money politics, intimidation, violence, criminalization of election officials, and low public trust, all of which require serious attention to maintain the integrity of elections. To anticipate and handle these conflicts, academics must increase their understanding of preventing election process disputes in the Pelalawan Regency.
Legalisasi Merk dan Pengembangan Usaha Pupuk Kambing Organik Kelompok Wanita Tani Anugrah Guwosari, Kabupaten Bantul Harjiyatni, Francisca Romana; Nurharyanto, Eko; Anggraeni, Rini; Yanti, Novi
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i1.23734

Abstract

Kelompok Wanita Tani Anugrah Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul beternak kambing untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kelompok Wanita Tani Anugrah tersebut memanfaatkan kotoran kambing dengan dijadikan pupuk organik. Pupuk tersebut dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di pekarangan rumah dan dijual di wilayah sekitarnya. Pembuatan pupuk organik tersebut bermanfaat untuk kebersihan lingkungan dan menambah penghasilan keluarga, namun usaha pupuk organik tersebut masih terbatas dan belum berkembang. Tujuan program pengabdian ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman Kelompok Wanita Tani Anugrah mengenai sertifikasi dan merek; 2) Meningkatkan ketrampilan dan kreasi pembuatan pupuk. Metode pelaksanaan: kegiatan pengabdian dilaksanakan pada kelompok Wanita Tani Anugrah yang berlokasi di Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Kelompok Wanita Tani Anugrah beranggotakan 25 (dua puluh lima) Orang. Kegiatan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap. Kegiatan menghasilkan 1) Kelompok Wanita Tani Anugrah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai sertifikasi dan cara mengurusnya; serta pengetahuan mengenai merek dan cara mengurusnya; 2) Kelompok Wanita Tani mendapatkan kreasi pembuatan pupuk baru, yaitu selain mampu membuat pupuk organic yang padat juga dapat membuat pupuk cair organic dari kotoran kambing. Kesimpulan: Kelompok Wanita Tani Anugrah perlu segera mendaftarkan merek dan mengajukan sertifkasi untuk produk pupuk organic baik cair maupun padat, sehingga dapat lebih bersaing dengan produk lain dan lebih dipercaya masyarakat.  Legalization of Brand and Development of Organic Goat Fertilizer Enterprise of Wanita Tani Anugrah Guwosari's Group, Bantul RegencyAbstract: The Wanita Tani Anugrah Guwosari's Group, Pajangan District, Bantul Regency, raises goats to meet the family's needs. The Wanita Tani Anugrah Guwosari's Group utilizes goat manure as an organic fertilizer. The fertilizer is used to fertilize plants in the house's yard and sold in the surrounding area. Making organic fertilizer is beneficial for environmental cleanliness and increasing family income, but the organic fertilizer business still needs to be expanded and has yet to develop. The objectives of this service program are 1) to increase the understanding of the Anugrah Farmer Women Guwosari's Group regarding certification and branding and 2) to improve fertilizer manufacturing skills and creations. Method of implementation: service activities are carried out in the Anugrah Farmer Women group located in Guwosari, Pajangan District, Bantul Regency. The Wanita Tani Anugrah's Group consists of 25 (twenty-five) people. Activities are carried out in two stages. The activity resulted in 1) the Anugrah Farmer Women Guwosari's Group gaining knowledge and understanding about certification and how to manage it and knowledge of the brand and how to manage it; 2) the Women's Farmer Group being created to make new fertilizer, which, in addition to being able to make solid organic fertilizer, can also make organic liquid fertilizer from goat manure. Conclusion: The Anugrah Farmer Women's Group needs to immediately register a brand and apply for certification for organic fertilizer products, both liquid and solid, to better compete with other products and be more trusted by the public.
Pemberdayaan Literasi Pendekatan Edukasi Pencegahan Bullying dan Pemilahan Sampah dalam Penanganan Sampah Terhadap Lingkungan Kepada Siswa-Siswi Di Mis Nurul Ibad Sulistyawati, Dwi; Sari, Cintya Aida; Risnawati, Euis; Lestari, Eva; Manalu, Novita Sari; Dawati, Rani; Trisnawati, Rizka Amelia
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 1 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i1.24260

Abstract

Pengabdian masyarakat ini penulis lakukan untuk memberikan pengarahan kepada siswa/i MI Nurul Ibad tentang literasi tentang bullying, pencegahan narkoba juga pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih serta bersosialisasi dengan cermat. Partisipan pada pengabdian ini adalah siswa/i MI Nurul Ibad dengan metode pelaksanaan observasi dan presentasi. Selama kegiatan berlangsung ada beberapa kendalan yang kami alami namun bisa diatasi dan kegiatan berjalan lancar sesuai tujuan awal melakukan pengabdian. Pemilik yayasan dan guru serta siswa/i Mi Nurul Ibad menyambut baik dan antusias selama kegiatan berlangsung. Metode pelaksanaan dimulai dari survei lapangan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan KKN, dan diakhiri dengan tahap evaluasi. Hasil dari PM ini siswa mampu memahami penjelasan dan mengetahui dampak mengenai pengelolaan sampah, menerapkan pencegahan bullying dan narkoba serta melakukan kegiatan sosialisasi. Optimization of Environmental Academics: Education to Prevent Bullying and Waste Sorting Literacy in Madrasah Ibtidaiyah Nurul IbadAbstract:The author did this community service to guide MI Nurul Ibad students in literacy about bullying, drug prevention, and waste management, aimed at improving clean living behavior and socializing carefully. Participants in this service were MI Nurul Ibad students with observation and presentation methods. We experienced several obstacles During the activity that could be overcome, and the activity ran smoothly according to the initial purpose of doing service. The owner of the foundation and the teachers and students of Mi Nurul Ibad welcomed and enthusiastically participated in the activity. The implementation method starts with field surveys, preparation of activities, and implementation of community service activities and ends with the evaluation stage. The results of this PM are that students are able to understand the explanation and know the impact of waste management, implement bullying and drug prevention, and carry out socialization activities.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 2025 Vol. 5 No. 1 2025 Vol. 4 No. 2 2024 Vol. 4 No. 1 2024 Vol. 3 No. 2 2023 Vol. 3 No. 1 2023 Vol. 2 No. 2 2022 Vol. 2 No. 1 2022 Vol. 1 No. 2 2021 Vol. 1 No. 1 2021