cover
Contact Name
Desy Maritha
Contact Email
marithadesy@gmail.com
Phone
+626518010900
Journal Mail Official
jurnal.jta@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Mr. T. Mohammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah. Aceh Besar
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Transformasi Administrasi
ISSN : 20885474     EISSN : 27764435     DOI : 10.56196
Core Subject : Economy, Social,
kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, penyelenggaraan otonomi daerah, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi.
Articles 231 Documents
MOTIVASI PEGAWAI DAN DISIPLIN KERJA: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN DI SMP NEGERI 2 BANDA ACEH Dewi Maya Sari
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 01 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i01.207

Abstract

Schools are the most frequently observed places of public service in the field of education. Customer satisfaction can be achieved through the provision of high-quality services in schools. The quality of administrative services analyzed in this study is the quality of administrative tasks such as academic, personnel, facilities and infrastructure, finance, student services, and institutional development. The main objective of this study is to determine the impact of motivation and work discipline on the service quality at SMP Negeri 2 Banda Aceh. The employees of SMP Negeri 2 Banda Aceh, a total of 59 people, are the subject of this study. The census method was used to carry out the sampling approach, resulting in 59 observations in this study. Multiple linear regression analysis was used to examine the data. The findings revealed that at SMP Negeri 2 Banda Aceh, employee motivation and work discipline had a positive and significant impact on the quality of services.
URGENSI REGULATORY IMPACT ANALYSIS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN Desy Maritha
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 01 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i01.208

Abstract

Menjadi hal yang krusial, bahwa penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan menjadi efisien bukanlah dari kecepatan proses penyusunannya hingga finalisasinya, tetapi lebih kepada penilaian bahwa prosesnya telah berjalan secara inklusif atau tidak. Berdasarkan penelitian Bappenas (2020), menunjukkan bahwa proses legislasi atau perumusan peraturan di Indonesia memiliki kualitas yang buruk, hal ini salah satunya karena rendahnya analisis dampak (Impact Assessment) dalam prosesnya. Dalam studinya, Bappenas juga mengklasifikasikan sejumlah undang-undang yang memiliki substansi yang bermasalah. Masalah pada substansi tersebut mencakup pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya, tidak konsistensinya dalam proses perumusan substansi, adanya ketidakjelasan objek maupun subjek yang diatur, serta seringnya terjadi redundansi dalam substansi undang-undang yang eksisting (Nalle dan Kristina, 2020).
USABILITY LEARNING MANAGEMENT SYSTEM PADA PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Dina Indriyanti
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 01 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i01.209

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai usability/penggunaan (Learning Management System) LMS pada pelatihan tenaga kesehatan masa pandemi Covid-19 di Bapelkes Cikarang. Pada penelitian sebelumnya LMS digunakan untuk pengolahan data-data master yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pelatihan dan pembelajaran di kalangan guru, pendidikan formal dan perusahaan. Namun penelitian ini fokus pada pemanfaatan LMS dalam pelatihan jarak jauh, akibat pandemi Covid-19 di balai pelatihan kesehatan. Penelitian dilaksanakan pada Agustus 2021, menggunakan model teori usability Neilsen, dengan subyek alumni peserta pelatihan Penugasan Khusus di angkatan tiga belas yang berjumlah 38 orang. Instrumen penelitian berupa kuesioner, pedoman wawancara dan telaah laporan penyelenggaraan pelatihan. Analisis penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan pengukuran usability aplikasi LMS SI Tangkas Bapelkes Cikarang, untuk mendapatkan gambaran seberapa besar manfaat, pemahaman dan tingkat kepuasan peserta. Pengukuran dilakukan terhadap hasil belajar dan tingkat kepuasan peserta serta ketergunaan LMS SI Tangkas melalui lima kriteria, yaitu learnability, efficiency, memorability, errors dan satisfaction. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar memenuhi nilai kelulusan dan tingkat kepuasan peserta rata-rata memuaskan. Sementara tingkat ketergunaan (usability) dari aplikasi SI Tangkas, adalah mudah dipelajari dan pengguna menyatakan puas dengan aplikasi ini. Namun dari sisi efisien, prosedur penggunaan dan tingkat kesalahan dalam mengoperasionalkan aplikasi didapatkan hasil kurang memenuhi usability. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan antarmuka aplikasi untuk pelatihan berikutnya dan juga untuk pelatihan bidang kesehatan lainnya. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah agar LMS bisa dikembangkan menjadi LMS yang lebih mudah diingat prosedur penggunaanya, lebih efisien, dan lebih sedikit kesalahan yang ditimbulkan.
Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Manajemen Aset dengan Variabel Komitmen Pimpinan sebagai Pemoderasi pada Pemerintahan Kota Langsa Iqlima azhar; Agustina Nurul Fajriah; Dhamayanti
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.212

Abstract

Tujuan riset ini adalah menguji hubungan kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset dengan komitmen pimpinan sebagai variabel pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Kota Langsa). Populasi penelitian adalah para pengelola barang milik daerah sebanyak 60 responden. Tenik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 60 responden. Hasil riset menunjukkan bahwa Komitmen Pimpinan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kota Langsa. Komitmen Pimpinan juga dapat memoderasi hubungan kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset secara positif dan signifikan.
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi di Kota Langsa Tuti Meutia; Imelda Husna; Afrah Junita
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.216

Abstract

This research was conducted to know the effect of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable. The results of this study indicate that: (1) General Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures (2) Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures (3) General Allocation Funds have no significant effect on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable (4) Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable (5) General Allocation Funds and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures (6) General Allocation Funds and the Special Allocation Fund has a positive and significant effect on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating variable.
Pelatihan Aparatur Sipil Negara: Sebuah Studi Bibliometric Nova Yulanda Putri Sipahutar
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.217

Abstract

Pelatihan merupakan hak bagi aparatur sipil negara (ASN). Manfaat pelatihan tidak hanya untuk pengembangan diri ASN, tetapi juga peningkatan kinerja individu dan organisasi. Namun, masih terdapat permasalahan baik dari sisi kebijakan maupun implementasi program pelatihan. Berbagai penelitian lapangan dilakukan terkait pelatihan bagi ASN, namun belum ada secara spesifik tentang pelatihan bagi ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian, penulis, artikel, dan negara yang paling berpengaruh, dan analisis keyword. Studi ini menggunakan bibliometrik dalam kurun waktu sepuluh tahun dengan data yang ditarik dari scopus, analisis menggunakan vosviewer dan excel. Hasil analisis dari vosviewer menunjukkan bahwa United Kingdom merupakan negara paling berpengaruh dari sisi jumlah sitasi dan jumlah publikasi. Penulis paling berpengaruh adalah mäder p., rzanny m., seeland m., wäldchen j., mereka menulis artikel “Automated Plant Species Identification—Trends And Future Directions” yang juga merupakan artikel paling berpengaruh. Selama sepuluh tahun, kata kunci yang banyak digunakan terkait pelatihan dengan pelayanan publik, beberapa penelitian terkait pengukuran kinerja pasca pelatihan. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan etika, gender atau perbedaan jenis kelamin, dan e-learning masih belum banyak dilakukan dan menjadi peluang novelty di masa yang akan datang.
Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Studi Kasus di BBPPKS Regional I Sumatera Agus Widiatmo
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.222

Abstract

The optimality of the implementation of social welfare, which refers to Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare and Permensos Number 6 of 2020 concerning the Ministry of Social Affairs Strategic Plan 2020-2024, will be largely determined by the quality of human resources and social welfare institutions. This research is aimed at uncovering the performance of the HR capacity building program and social welfare institutions in supporting the optimization of social welfare implementation in the 2017-2021 period, with a case study at BBPPKS Regional I Sumatera. The results of the study show that in terms of budget allocation and proportionality, the proportion of budget allocations for the capacity building program for HR and social welfare institutions at BBPPKS Regional I Sumatera compared to the total budget for Social Research and Education is below 8%, which is in the range of 5.44% to 7.54% . On the other hand, the lack of budget allocations and proportions did not affect the output per activity. In terms of target and output, out of a total of 25 education and training programs, 24 (96.00%) of them produced output and 1 other training activity (4.00%) with 150% realization, due to changes in learning formats from offline to online due to the situation and conditions of the covid pandemic. Regarding the realization of outcomes, the Non Apparatus Social Welfare HR training shows a better proportionalization of material substance based on the main function and supports the implementation of Social Welfare compared to the Apparatus Social Welfare HR training. The increase in knowledge, skills, internalization of values ​​was also felt by most of the alumni of the Social Welfare and Non-Apparatus HR training, which also had a significant effect on improving the quality of performance, both in the eyes of direct superiors and colleagues. In terms of cooperation with the Provincial and Regency/City local governments through the 1st pattern as an ideal pattern, it has only been able to reach 6 (75.00%) of 8 Provinces and 4 (3.03%) of 132 Regencies/Cities in regional I region Sumatera.
Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara secara Daring (Studi Kasus di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara) Fifi Ariani; Revita Rahim; Citra Permatasari
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.223

Abstract

Competency development for the State Civil Apparatus (ASN) is an absolute thing to be fulfilled. The implementation of daring competency development towards competence fulfillment which aims to increase the competence of the State Civil Apparatus recently has become a phenomenon during the Covid-19 Pandemic. The purpose of this study is to determine the effectiveness of daring competency development in improving the competence of state civil servants, the impact of implementing competency development during the pandemic on increasing the competence of state civil servants and what are the roles of agencies in fulfilling the competence development of state civil servants. This research uses quantitative research methods spread questionnaire to collection data from employees via google form. The collected data will be processed and analyzed using quantitative methods where after the data is collected, classification will be carried out based in the need for further interpretation of the data to produce the required information. The collected data will be processed and analyzed using descriptive qualitative and quantitative descriptive methods where after the data has been collected, it will be classified based on the need for further interpretation of the data to produce the required information. The results expected from this research can provide an overview of the effectiveness of the implementation of employee competency development related to competency fulfillment and produce suggestions and input that can be formulated in making policy recommendations for the implementation of employee competency development.
Tata Kelola dan Tantangan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia Alfi Rizky Rahmanda
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.224

Abstract

This paper aims to see and find out how governance and challenges in implementation of regional innovation in Indonesia. Article 34 of Law Number (UU) 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology, states that the Central Government and Regional Governments are required to develop Inventions and Innovations. In addition, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has also mandated Regional Governments to be able to carry out regional innovations. Both regulations have mandated obligations and opportunities for the Central and Regional Governments to be able to innovate in order to encourage national development. This study uses a qualitative method with information in the form of notes and descriptive data contained in the text under study. In collecting data, using library research, namely by using primary sources in the form of reading materials such as books, journals, documents, and other literature. The results in this study are that there are still a number of challenges in implementing regional innovation in Indonesia, such as the lack of reporting and publication of regional innovation data, the ineffectiveness of data integration carried out, and challenges to the competence of apparatus resources in the management and implementation of regional innovations.
Penataan Ruang Aceh Berbasis Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Arnita; Fikri
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.225

Abstract

The Helsinki MoU agreement gave birth to Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. In Article 171 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 it states, "The Aceh Government and district/city Governments have the authority to determine land allotment/spatial use for development purposes guided by statutory regulations." spatial use of Aceh directs spatial use of Aceh in a harmonious, balanced, integrated, sustainable and environmentally sound manner and is based on the philosophy of life and cultural wisdom of the Acehnese people. The philosophy of life and cultural wisdom of the people of Aceh are inseparable from Islamic values. Privileges are special powers to carry out religious life, custom, education, and the role of the clergy in establishing regional policies. Therefore, the field of spatial planning in Aceh can be based on Islamic values. According to Islam, spatial planning in the environment is to improve the welfare of the people, maintain environmental sustainability and harmony, which has a strong nuance of Islamic values. Spatial planning seeks to provide efficiency and improve the quality of life, because the human task is to prosper the earth (land) of Allah SWT, not to destroy it. This research approach is a normative juridical approach or also known as a doctrinal approach or normative legal research. Legal research data sources can be in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Data collection techniques through a statutory approach. After the existence of the Aceh Qanun concerning the 2013-2033 RTRWA, the Aceh spatial planning no longer revives the mukim mosque and meunasah as the center of community activities. However, the Aceh Province has introduced Islamic values ​​in spatial planning through Asmaul Husna pamphlets along roads in North Aceh and East Aceh, as well as around the fence of the Aceh Governor's Hall. Likewise with the existence of prayer rooms in every hotel and shopping center. Naming the names of Government Agencies and Shops with Jajo Arabic script. Even though Aceh's spatial planning is not strictly based on Islamic values, for example gyms such as gyms do not yet show Islamic values, that is, men and women are still mixed. As well as in shopping centers there are no special places for women to breastfeed. Through the revision of the Aceh RTRW which can be done once every five years, so that later a truly Islamic-based spatial planning is realized, this is so that it is in accordance with the vision and mission of the Aceh RTRW to create prosperous Acehnese people in accordance with the needs and lives of the Acehnese people.