cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agfajrina Cindra Pamungkas
Contact Email
hi@unimudasorong.ac.id
Phone
+6281234307993
Journal Mail Official
hi@unimudasorong.ac.id
Editorial Address
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat: 98414
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
JoS ( Journal of International Relations)
  • jurnalhubunganinternasional
  • Website
Published by Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
ISSN : -     EISSN : 28281667     DOI : 10.36232
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Journal of International Relations (JoS) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali setahun oleh Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Penerbitan jurnal ini sebagai wadah analisa kritis akademisi dan praktisi dalam merespon isu hubungan internasional yang terus berkembang di era globalisasi. Kajian dalam jurnal meliputi isu-isu sosial-politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan low politic yang berhubungan dengan aktor dan fenomena internasional. Jurnal ini berisi kumpulan berbagai hasil penelitian dan hasil pembelajaran studi keilmuwan hubungan internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
KEBIJAKAN NORWEGIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DALAM ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL.pdf Nurinaya Nurinaya; Syafira Maharani Suara; Trisnawati Trisnawati
Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.143 KB)

Abstract

Jurnal ini menjelaskan tentang fenomena Pandemi Covid-19 telah melanda dunia internasional sejak tahun 2019, dampak daripada pandemi ini dihadapi oleh semua negara dunia dalam berbagai aspek termasuk didalamnya ekonomi-sosial. Dunia Internasional dapat dikatakan kewalahan dalam menghadapi Covid-19 karena melumpuhkan aktivitas produksi. Norwegia muncul sebagai salam satu negara dengan peringkat ketahanan terhadap Covid-19 menurut data dari Bloomberg “The Covid Resilience Rancing” peringkat 1 dunia. Disamping itu, menurut data OECD Norwegia dapat mempertahankan hasil yang baik pada banyak indikator dalam sektor ekonomi dan sosial, PDB per kapita tetap termasuk yang tertinggi di OECD. Dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan penulisan deskriptif menjelaskan secara rinci terkait kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia untuk menghadapi Pandemi Covid-19 dan memiliki kemajuan yang signifikan disbanding negara lain. Sehingga dapat dijadikan best practice dalam menghadapi Covid-19 bagi negara lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan Norwegia dalam aspek ekonomi sosial disebabkan langkah responsive yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan Norwegian government COVID-19 policies dimana pemerintah, sektor swasta dan masyarakat Norwegia bekerjasama untuk meminimalisir interaksi antar manusia selama pandemic dengan menerapkan kebijakan travel restrictions dan Work From Home (WFH). Selanjutnya, Pemerintah Norwegia melakukan penyesuaian untuk kebijakan fiskal dan moneter serta aspek sosial seperti memberikan bantuan dana bagi perusahaan yang terkendala karena Covid-19, dan tetap memberikan gaji bagi para pekerja yang sudah di PHK dan kemudian memaksimalkan akses kesehatan fisik maupun sosial bagi masyarakat Norwegia. Kata kunci : Covid-19, Covid Resilience, Norwegia Government, Best-Practice
ANALISIS COMPLIANCE POST AGREEMENT REDD+ DI PAPUA BARAT Agfajrina Cindra Pamungkas; Widia Fermina Wenehen
Journal of International Relations (JoS) Vol 1 No 1 (2021): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paper ini akan membahas tentang Analisa Compliance Post Agreement Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Indonesia di Provinsi Papua Barat. REDD+ mencakup tentang berdirinya program REDD+ di Indonesia serta mekanisme terlaksannaya REDD+ di Provinsi Papua Barat. Program REDD+ sebagai upaya global meningkatkan stok karbon, Indonesia salah satu negara yang berperan pemting untuk meningkatkan stok karbon pada pemerintahan SBY. Kajian REDD+ ini mengacu pada tata kelola hutan dari tingkat internasional, nasional dan daerah. Konsepsi dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia tidak berjalan secara maksimal, terutama implementasi yang berjalan di Provinsi Papua Barat sebagai wilayah yang memiliki hutan terluas ke 2 di Indonesia. Compliance Post-Agreement menjelasakan bagaimana pelaksanaan REDD+ di Indonesia focus pada wilayah Papua Barat pemilik hutan terluas di Indonesia. Analisis compliance post agreemen mengacu kepada ketaatan suatu negara dalam menjalankan kesepakatan yang telah ditantangani oleh kedua belah pihak serta Compliance Post Agremeent untuk menjawab ketidakmaskimalan dalam regulasi di Nasional. Pada pelaksanaan REDD+ menggunakan konseptual Multilevel Governance untuk menjelaskan actor yang terlibat dan tingkatan antar lembaga, dan menggunakan pendekatan.
RASIONALITAS PERDANA MENTERI BORIS JOHNSON MENYEPAKATI PERJANJIAN DAGANG INGGRIS-UNI EROPA PASCA REFERENDUM BREXIT Hafid Adim Pradana; Syelda Titania Sukarno Putri
Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is structured to explain Boris Johnson's rational action in agreeing a post-Brexit trade agreement. Following the 2016 referendum and David Cameon's resignation as prime minister, Theresa May was replaced by Theresa May. During Theresa May's time, Brexit did not get resolved, so May resigned and was replaced by Boris Johnson. At the beginning of his term, Johnson attempted to resolve Brexit by any means including no-deal, however, it was so different when in 2020, Johnson actually took action to agree a post-Brexit trade agreement with the European Union after his Brexit proposal was rejected several times by the British parliament. Therefore, the author uses Rational Choice Theory. The data collection technique used in this study is a literature review from journals, official websites, and books which results that Johnson's rationality aims to save the British national economy and save the existence of Johnson's leadership as British prime minister. Johnson was then faced with the protracted Brexit issue so that he was faced with various policy alternatives from the European Union and the British Parliament. After considering various policy alternatives, Johnson succeeded in establishing a post-Brexit trade policy called the Withdrawal Agreement Bill in December 2020 which contained eight important points of trade cooperation. Keywords: Boris Johnson, Brexit, European Union, Rational Choice
PENGARUH PERANG RUSIA - UKRAINA TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN POLITIK INDONESIA DAN RUSIA Ahmad Burhan Hakim; Moh Sadiyin
Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perang Rusia dan Ukraina adalah salah satu tragedy Internasional yang menjadi beban banyak Negara saat ini. Negara yang terdampak peristiwa perang tersebut tentu adalah Eropa. Pasokan energi eropa hamper separuh lebih berasal dari Rusia, sehingga perang tersebut tentu membuat kawasan Eropa dan sekitar menjadi tidak stabil. Dalam persoalan lain sebenarnya perang tersebut juga melibatkan banyak Negara tidak hanya Rusia dan Ukraina secara vis a vis. Dalam kondisi semacama ini perlu ada tindakan nyata dari PBB untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebagai organisasi internasional terbesar saat ini. Disisi lain Indonesia sebagai bagian dari PBB dan ASEAN harusnya mampu memainkan peran yang signifikan sebagai mediator. Indonesia sebagai anggota G20 bersama Rusia harus mampu melakukan tindakan yang diperlukan untuk sebagai penengah perang tersebut. Indonesia tidak hanya dipandang sebagai Negara merdeka, namun juga mitra strategis Rusia dan Ukraina dalam banyak hal sehingga Indonesia punya potensi yang kuat untuk menjadi mediator dalam perang tersebut. Walaupun perang tersebut tidak secara langsung berdampak terhadap Indonesia, namun secara perkembangan politik dan hubungan internasional secara jangka menengah dan panjang Indonesia tetap akan merasakan imbas dari perang tersebut apabali persoalan energi. Kata Kunci: Energi, Eropa, PBB, ASEAN dan G20
EKSISTENSI INDONESIA DALAM GEJOLAK PERKEMBANGANDUNIA DI TENGAH KONFLIK RUSIA-UKRAINA Try Danuwijaya; Disa Tiara Aprilia Safrudin; Widia Fermina Wenehen
Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu global konflik Rusia-Ukraina saat ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi setiap negara yang ikut terdampak tak terkecuali Indonesia. Konflik Rusia-Ukraina harus menjadi perhatian global saat ini karena apabila tidak disikapi dengan bijak, akan muncul ketidakstabilan politik-ekonomi kawasan yang dapat memberikan ancaman bagi Indonesia. Sejalan dengan ini, Indonesia turut serta dalam melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik ini, diawali dengan diadakannya perjalanan misi damai oleh Presiden Joko Widodo.
KOMITMEN PENUH WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) DALAM PENDISTRIBUSIAN VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI INDONESI Muchammad Farid; Mochammad Alifano
Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Coronavirus Disease (COVID-19) began to enter Indonesia from March 2020 until now. The Government of Indonesia through the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the National Disaster Management Agency and related agencies are committed and fully coordinated both at the regional and central levels in dealing with the pandemic by means of the Covid-19 Vaccination program. This Covid-19 vaccine comes from a real commitment from the World Health Organization (WHO) as the World Health Organization for the country of Indonesia in preventing the spread of Covid-19 in Indonesia, to support the strategic policy of comprehensive national Covid-19 vaccination, and to form a Herd. Immunity in the Republic of Indonesia. The research method used is the document study method from the results of pre-existing research by searching online scientific journals. With the results of this academic work (Journal) readers are expected to understand and be able to analyze properly regarding the handling of the Covid-19 pandemic at the local government level, central government level and WHO's full commitment in distributing the Covid-19 vaccine in the Republic of Indonesia Abstrak: Coronavirus Disease (COVID-19) mulai masuk ke negara Indonesia mulai bulan maret 2020 hingga saat ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi terkait berkomitmen dan berkoordinasi penuh baik tingkat daerah maupun pusat dalam penanggulangan pandemi tersebut dengan cara program Vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 ini berasal dari bentuk komitmen nyata dari World Health Organization (WHO) sebagai Organisasi Kesehatan Dunia untuk negara Indonesia dalam mencegah persebaran Covid-19 di Indonesia, untuk mendukung kebijakan strategis yakni Vaksinasi Covid-19 secara nasional menyeluruh, dan untuk membentuk Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) di negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode studi dokumen dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelusuran jurnal ilmiah online. Dengan adanya hasil karya akademik ini (Jurnal) pembaca diharapkan memahami dan dapat mampu menganalisa dengan baik terkait penanggulangan pandemi Covid-19 dalam skala tingkat pemerintah daerah, tingkat pemerintah pusat dan komitmen penuh WHO dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 di Negara Republik Indonesia. Kata Kunci: WHO 1; Koordinasi Penanganan Covid-19 2; Vaksinasi Covid-19 3.
THE IMPLEMENTATION OF CYBERSECURITY IN THE UNITED STATES FOREIGN POLICY AFTER THE RUSSIAN HACK (2016-2020) Dini Septyana Rahayu; Ibaadur Rahman Azzahidi
Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to analyze the implementation of cyber security in US foreign policy as a response to Russian cyber threats from 2016 to 2020. The development of internet-based information technology is a new form of power for various countries ,this includes ushering in a new era in defense policy development by utilizing cyber technology to support state progress and military modernization. The United States and Russia are two countries that are progressively developing cyber technology as their defense and security strategy. In this case, the two assume each other asrivals and threats. Thus, the development of cyber technology, one of them, was responded to as aform of threat to the security and defense of each country. To analyze, this study uses a descriptive qualitative research method to describe how cyber security is implemented in US foreign policy against Russian cyber crimes. The type of data used is secondary data obtained through data collection techniques of literature documentation. Using foreign policy and cyber security concepts, this research found that United States formulates Security Policy country through the Development of Defense (DoD) and US Cyber Command belonging in the American National Defense Agency ( National Security Agency ) as a means to improve national security defense to respond hacking attempts made by Russia against the United States government. Keywords: Cybersecurity, Foreign Policy, United States, Russia
WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM SENGKETA ANTI DUMPING CRUDE PALM OIL INDONESIA DAN UNI EROPA Jihan Nadya Yahya
Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa internasional antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perdagangan kelapasawit kembali memanas. Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama Indonesia.Komoditas ini menghadapi kendala untuk memasuki pasar Eropa yang merupakantujuan utama perdagangannya. Dampak dari sengketa membuat petani kelapa sawitIndonesia merugi dan mempengaruhi perekonomian nasional yang bisa dikatakanbergantung pada komoditas ini. Indonesia kemudian memperjuangkan hak dalamperdagangan kelapa sawit di ranah internasional dengan dibantu WTO sebagaimediator. WTO menawarkan resolusi terkait masalah ini. Berdasarkan resolusi yangditawarkan tersebut, Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan. Uni Eropamengambil langkah merevisi kebijakan energi terbarukan dan membuat minyak kelapasawit Indonesia dan produk turunannya dirugikan.Kata kunci: Sengketa Internasional, Anti-Dumping, Organisasi Internasional
RUPIAH DALAM BAYANG-BAYANG EKONOMI POLITIK GLOBAL Adrian Adzanas; Try Danuwijaya; Nafa Afriani Moko’ende; Rianti Nur Istiqomah; Hardiman F Sanaba
Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menjelaskan fenomena ekonomi politik di Indonesia, terkait persoalanmelemahnya nilai tukar rupiah ke dollar yang berdampak tidak baik dalam pergejolakan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merasa dirugikan atas terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah ke dollar dengan cenderung menyalahkanpemerintahan di era Presiden Jokowi (Joko Widodo) dalam mencegah maupun mengatasi nilai tukar pelemahan tersebut. Dalam hal ini tentu akan berdampak pada kredibilitas Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia saat ini, dimana pada akhirnya sebagian mayoritas masyarakat Indonesia juga membandingkan naiknya dollar ini terhadap kasus yang dulu telah terjadi di era kepemimpinan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Hal ini menjadi dasar yang keliru karena pelemahan nilai rupiah ke dollar yang terjadi pada tahun 2018 bulan September muncul akibat adanya “perang dagang” antara Amerika Serikat dengan China, sementara yang terjadi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebabkan oleh akibat krisis subprime mortgage di Amerika Serikat tahun 2008. Tanpa disadari, rupiah secara tidak langsung menjadi “korban” dalam ekonomi politik global saat ini. Nilai mata uang negaraberkembang bergantung dari nilai mata uang negara-negara maju. Peristiwa ini dapat dijelaskan menggunakan Teori Sistem Dunia yang dikemukakan oleh Wallerstein, dimana kepentingan kebijakan negara-negara maju saat ini dapat berdampak kepada negara-negara yang sedang berkembang.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR Gusti Wahyuni Jambak
Journal of International Relations Vol 3 No 1 (2023): Jounal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda ini sangat membahayakan penerus bangsa yang belum protektif hukum terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika yang masih anak dibawah umur. Di Dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme atas dasar kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, maka meski menjalani proses peradilan, anak tetap harus mendapat perlindungan. Berdasarkan wawancara antara Penulis dengan Penyidik, dapat disimpulkan bahwa semua proses hukum terpidana narkotika pada anak sudah berjalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hanya saja terdapat satu hal yang seharusnya menjadi point penting yang sangat dibutuhkan selama proses hukum. Hal tersebut adalah kurangnya perlindungan khusus bagi terpidana anak dibawah umur. Masalah ini harus dapat dibenahi oleh pemerintah karena anak merupakan harapan bangsa yang patut dilindungi. Kata Kunci : Sanksi Pidana Narkotika, Anak dibawah Umur, HAM, Perlindungan Hukum. Abstract Narcotic abuse by children is a deviation of behavior or unlawful acts. The increase in drug abuse among the younger generation is very dangerous for the nation's successors who have not been legally protective of perpetrators and victims of drug abuse who are minors. The Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law stipulate legal protections for children who face / conflict with the law. This research uses the theory of liberalism based on freedom and human rights. As a vulnerable party in the criminal justice process, children must still receive protection even though they are undergoing the judicial process. Based on the interview between the author and the investigator, it can be concluded that all legal processes for convicted narcotics in children are already running with applicable legal provisions. It's just that there is one thing that should be important point that is needed during the legal process. This is the lack of special protection for convicted minors. The government must address this problem because children are the hope of the nation that should be protected. Keywords : Criminal Narcotics Charges, Minors, Human Rights, Legal Protection.

Page 2 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 01 (2024): Journal of International Relations Vol 3 No 2 (2023): Jounal of International Relations (JoS) Vol 3 No 1 (2023): Jounal of International Relations (JoS) Vol 2 No 2 (2022): Journal of International Relations (JoS) Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS) Vol 1 No 1 (2021): Journal of International Relations (JoS)