JoS ( Journal of International Relations)
Journal of International Relations (JoS) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali setahun oleh Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Penerbitan jurnal ini sebagai wadah analisa kritis akademisi dan praktisi dalam merespon isu hubungan internasional yang terus berkembang di era globalisasi. Kajian dalam jurnal meliputi isu-isu sosial-politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan low politic yang berhubungan dengan aktor dan fenomena internasional. Jurnal ini berisi kumpulan berbagai hasil penelitian dan hasil pembelajaran studi keilmuwan hubungan internasional.
Articles
34 Documents
<![CDATA[DAMPAK KEGAGALAN REZIM KHADAFI TERHADAP MENINGKATNYA ESKALASI KONFLIK DAN INTERVENSI GLOBAL ]]>
<![CDATA[Hardi Alunaza SD]]>;
<![CDATA[Rachma Putri]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations (JoS) Vol 1 No 1 (2021): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.495 KB)
<![CDATA[This paper aims to explain how the influence of the Gaddafi regime's failure on the escalation of conflict and global intervention. The failure experienced by the Gaddafi regime resulted in a civil war in fighting over the Libyan region which was supported by acts of rebellion from various strongholds of community alliances. Through a qualitative approach, this paper will use the principle agent theory, peacekeeping, and domino theory as a conceptual framework in describing phenomena. Data sources in this paper were obtained from literature studies in the form of literature from journals, research reports, and reliable online news to support the analysis. The results of this study show that the continuation of the Libyan conflict escalation occurred after the rise of the Melati Revolution and the Arab Spring in Libya which led to the overthrow of the Gaddafi regime which actually resulted in the formation of a war between West Libya and East Libya along with the presence of the NTC, GNC and the global intervention of the United States / NATO, the United Nations take part inmitigating the conflict to date. The escalation of the conflict that occurred not only covered the seizure of the territory but also covered all aspects of Libyan people's lives that triggered chaos, rebellion, a feeling of injustice, fear and could cause the Libyan state to step down.]]>
<![CDATA[PENGARUH FEMININITAS PEREMPUAN DALAM NEGOSIASI KONFLIK ]]>
<![CDATA[Anastazia Niatri Wattimena]]>;
<![CDATA[Grace F. Irena Hutabarat]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations (JoS) Vol 1 No 1 (2021): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.905 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang potensi perempuan untuk menjadi negosiator ulung mengingat resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 yang memberikan peluag bagi perempuan untuk aktif berkontribusi dalam penciptaan dan pemeliharaan perdamaian. Penelitian ini menggunakan metodologi qualitatif dengan penggunaan data sekunder yaitu studi literatur. Teori atau perspektif yang digunakan untuk menganalisa permasalahan di atas adalah perspektif feminisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa laki-laki dalam negosiasi cenderung agresif dan kompetitif hal ini dilatarbelakangi oleh sifat bawaan dari laki-laki sendiri yang secara alami muncul. Lain halnya dengan perempuan yang memiliki maternal insting, insting ini tumbuh tidak lain karena pengalaman perempuan saat menjadi seorang ibu, dan anak perempuan yang mencontoh perilaku ibunya. Sisi emosional perempuan yang kuat menjadikan mereka sebagai aktor negosiasi yang kooperatif dan cinta damai dibandingkan dengan laki-laki.]]>
<![CDATA[POLEMIK KEIMIGRASIAN INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Etik Siswatiningrum]]>;
<![CDATA[Idah Saniyah]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations (JoS) Vol 1 No 1 (2021): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.508 KB)
<![CDATA[Sejak WHO mentepkan Covid-19 sebagai pandemi global, para pekerja migran pihak yang terkena dampaknya. Mulai dari kebijakan imigrasi yang terus mengalami perubahan hingga rentannya mereka terhadap penularan virus Corona. Perlu diketahui bahwa pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan keimigrasian yang terkait COVID-19 di Indonesia telah disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyampaian tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI. Pertama, pada tanggal 6 Februari 2020 Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Rakyat Tiongkok. Peraturan tersebut dikeluarkan tanggal 6 Februari 2020 dan berakhir tanggal 28 Februari 2020. Kedua, tanggal 28 Februari 2020 Menteri Hukum dan HAM juga telah mengeluarkan lebih lanjut Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya COVID-19.]]>
<![CDATA[THE ROLE OF THE THIRD PARTY IN RESOLVING THE CONFLICT IN ACEH ]]>
<![CDATA[Hardi Alunaza SD]]>;
<![CDATA[Mentari .]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations (JoS) Vol 1 No 1 (2021): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.712 KB)
<![CDATA[This paper is aims to answer how Henry Dunant Centre (HDC) and Crisis Management Initiatives (CMI) can be engaged to facilitate the settlement of the conflict in Aceh between the Indonesian government and GAM. In international relations, the role of official diplomacy or first track diplomacy is not always successful in resolving conflicts, especially internal conflicts. Therefore, internal conflicts are usually resolved not through official institutions but by international non-governmental organization (NGO) known as un-official diplomacy or track two diplomacies. Flexibility and neutral nature make NGO becomes easier to be involved and accepted by all parties without being tied to the protocol or the fear of lack of recognition in sovereignty and legitimacy. NGO focus full concentration to the problems he was facing made him better able to understand the problems and relatively unencumbered by limitation of time. The risk faced when facilitating or mediating role he did fail was not too heavy, for the NGO itself and for the parties involved in the conflict. It became reason why HDC and CMI more accepted as third party actor to resolve internal conflict than any other official actors. By using peacemaking as framework of conflict resolution offered by Johan Galtung, this paper shown HDC and CMI successfully held some mediation and negotiation between GAM and RI in January 2005 by brings the result with the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) GAM and Government of the Republic of Indonesia in August 2005. The signing of MoU draft is an achievement that very important and essential for conflict resolution in Aceh.]]>
<![CDATA[STRATEGI GASTRODIPLOMASI INDONESIA MELALUI PROGRAM CO-BRANDING DIASPORA DI AUSTRALIA TAHUN 2018-2020 ]]>
<![CDATA[Putri Indah Diahtantri]]>;
<![CDATA[Laode M Fathun]]>;
<![CDATA[Dairatul Ma’arif]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations (JoS) Vol 1 No 1 (2021): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.562 KB)
<![CDATA[Sebagai penggerak diplomasi publik, ide penggunaan gastrodiplomasi sebagai kekuatan soft power telah menjadi pilihan yang diambil oleh beberapa negara khususnya Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai program Co-Branding Diaspora Restaurant sebagai salah satu upaya dalam penerapan gastrodiplomasi Indonesia yang berfokus di Australia. Penelitian ini menggunaan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis yang diharapkan akan melihat peran dari aktor negara maupun non negara dalam perkembangan gastrodiplomasi Indonesia serta hasil yang didapat dari penerapan gastrodiplomasi apakah dapat meningkatkan kebijakan luar negeri Indonesia. Kemudian rekomendasi yang ditawarkan dalam penelitian ini, perlu disusunnya national strategy yang komprehensif untuk memaksimalkan keberhasilan gastrodiplomasi Indonesia di dunia terutama di Australia.]]>
<![CDATA[ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PRAKTEK PENYELUNDUPAN PEKERJA ILEGAL DI PERBATASAN ARUK KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Hardi Alunaza]]>;
<![CDATA[Suci Cantika]]>;
<![CDATA[Dianita Maharani Anggara]]>;
<![CDATA[Annisa Umniyah]]>;
<![CDATA[Kesya Anindya Suhada Putri]]>;
<![CDATA[Githa Nethania Manurung]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (750.306 KB)
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktek penyelundupan pekerja ilegal yang melewati perbatasan Aruk di Kabupaten Sambas. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memiliki perbatasan langsung salah satunya yakni perbatasan di Aruk. Adanya perbatasan langsung ini memudahkan pekerja ilegal masuk ke Malaysia melalui jalur tikus (desa-desa yang ada di dekat perbatasan). Praktek penyelundupan pekerja ilegal termasuk dalam kejahatan transnasional. Dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena pekerja yang masuk tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi yang akan merugikan negara tersebut. Dalam membahas tulisan ini kami menggunakan konsep multi-track diplomacy, dimana kami menggunakan peran pemerintah dari kedua negara dan NGO dalam menangani praktek penyelundupan pekerja ilegal di Malaysia. Upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktek penyelundupan pekerja ilegal adalah dengan membuat program penempatan pekerja ilegal yang dilakukan secara resmi, membentuk gugus tugas (task force) guna mempersiapkan pelaksanaan program Re-hiring. Kemudian, menandatangani beberapa MoU seperti kesepakatan yang membahas tentang perlindungan bagi pekerja melalui jalur One Channel Policy. Pemerintah Malaysia juga melakukan kebijakan dengan cara melakukan razia kepada para majikan yang menggunakan jasa para pekerja ilegal tersebut. Sedangkan diplomasi dari NGO dilakukan oleh Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran) dan lembaga internasional yaitu International Organization for Migration (IOM). Dengan adanya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO diharapkan akan mengurangi jumlah pekerja ilegal. Kata Kunci: Pekerja Ilegal, Sambas, Indonesia, Malaysia, Multi-Track Diplomacy]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM PERDAMAIAN DAN MANAJEMEN KONFLIK: STUDI KASUS KONFLIK THAILAND SELATAN ]]>
<![CDATA[Devy Indah Paramitha]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.019 KB)
<![CDATA[Di dalam sebuah tatanan kenegaraan, Pemerintah merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam hal pengambilan kebijakan guna mewujudkan kepentingan nasional sebuah negara. Demikian pula jika terjadi sebuah konflik yang dapat mengamcam keamanan negara, maka pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam proses manajemen konflik agar tidak tereskalasi sehingga mampu menciptakan kondusifitas agar tercapai sebuah perdamaian. Demikian halnya dengan pemerintah Thailand, yang mana memiliki peranan cukup besar dalam proses manajemen konflik di Thailand Selatan yang hingga sampai saat ini masih terus bergejolak. Melalui tulisan ini, akan dijelaskan mengenai apa saja dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam proses resolusi konflik guna menciptakan perdamaian di wilayah Thailand Selatani. Kata kunci: Manajemen Konflik, Pemerintah, Thailand Selatan]]>
<![CDATA[RESISTENSI REPUBLIK FEDERASI RUSIA DALAM MENGAMANKAN KEPENTINGANNYA DI REPUBLIK UKRAINA ]]>
<![CDATA[Muchammad Farid]]>;
<![CDATA[Jenny Laurens]]>;
<![CDATA[Arfana Ibrahim]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.75 KB)
<![CDATA[Pasca bubarnya Uni Soviet di kancah perpolitikan internasional, Amerika Serikat menyandang predikat sebagai negara Super Power di dunia. Tidak ada pesaing dan tidak ada penganggu menjadikan Amerika Serikat semakin berani dan percaya diri menyatakan sebagai negara Adidaya dan Adikuasa. Perang dingin melahirkan Republik Federasi Rusia sebagai penantang dan rival abadi Amerika Serikat. Perkembangan yang sangat cepat dan maju yang dialami oleh Republik Federasi Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin mampu mensejajarkan diri dan menjadi pesaing utama Amerika Serikat di segala bidang. Untuk menghambat supremasi Republik Federasi Rusia secara global segala cara dilakukan oleh Amerika Serikat dan Sekutunya, termasuk dengan cara menggunakan bekas negara bagian Uni Soviet yaitu Republik Ukraina sebagai yang dikorbankan. Tawaran Amerika Serikat kepada Republik Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa dan NATO merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi stabilitas politik dan ekonomi Republik Federasi Rusia. Republik Ukraina pada masa Uni Soviet merupakan bekas negara satelit yang di mana memiliki peran penting dalam perkembangan Uni Soviet di masa lalu. Bagi Republik Federasi Rusia, Republik Ukraina ialah negara yang sangat strategis dan adanya keinginan dari Vladimir Putin sebagai Pemimpin Republik Federasi Rusia menjadikan wilayah Republik Ukraina menjadi bagian dari wilayah Republik Federasi Rusia. Kata Kunci : Amerika Serikat, NATO, Ukraina dan Republik Federasi Rusia]]>
<![CDATA[KHASMIR DALAM PUSARAN KONFLIK ANTARA INDIA DAN PAKISTAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Burhan Hakim]]>;
<![CDATA[Moh. Sadiyin]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.174 KB)
<![CDATA[Khasmir adalah salah satu wilayah di dunia yang berbatasan dengan India dan Pakistan. Sampai hari ini Khasmir belum menentukan untuk memilih bergabung ke India atau ke Pakistan. Wilayah Khasmir dikenal dengan wilayah yang subur dan indah yang berada di kaki Gunung Himalaya. Negara India dan Pakistan sering terlibat konflik apabila berkenaan dengan perbatasan wilayah yakni di khasmir. Yang memang wilayah daerah tersebut sebagian masuk wilayah teritorial India dan sebagian masuk wilayah teritorial Pakistan. Sebagian dari warga Khasmir ada yang berikeingan untuk masuk menjadi bagian dari wilayah India dan sebagian ingin masuk menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Tentunya kedua belah pihak baik India maupun Pakistan punya motif tersendiri untuk bisa menguasi Khasmir sebagai bagian dari wilayah teritori mereka. Hal ini menyebabkan kedua negara tersebut sering terlibat konflik satu diantara mereka. Bahkan mereka pernah terlibat perang terbuka untuk merebutkan wilayah Khasmir. Hal ini menjadi penting untuk diteliti untuk mengetahui seberapa besar Khasmir menjadi faktor penentu terjadinya konflik terbuka antara India dan Pakistan. Kata Kunci: Wilayah, Konflik,Perbatasan, Perang dan Motif]]>
<![CDATA[IMPLIKASI SANKSI EKONOMI BAGI RUSIA TERHADAP POTENSI ESKALASI HARGA MINYAK DAN GAS ALAM PADA DISTRIBUSI PASAR DUNIA ]]>
<![CDATA[Agfajrina Cindra Pamungkas]]>;
<![CDATA[Hardi Alunaza]]>;
<![CDATA[Desy Nur Shafitri]]>;
<![CDATA[Anggi Putri]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.98 KB)
<![CDATA[Tulisan ini mencoba untuk menganalisis bagaimana potensi eskalasi harga minyak dan gas alam di pasar global sebagai dampak yang disebabkan oleh sanksi ekonomi terhadap Rusia. Pasca tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina mulai didapati tanggapan dari pihak ketiga untuk memberikan sanksi ataupun hukuman agar invasi yang terjadi dapat segera dihentikan. Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki keterlibatan cukup besar dalam konflik ini memberikan sanksi ekonomi berupa penghentian semua impor minyak, gas dan energi dari Rusia. Keadaan ini diyakini memberikan dampak terhadap distribusi harga minyak dan gas alam di pasar global dikarenakan Rusia termasuk ke dalam urutan tertinggi sebagai negara pemasok minyak dan gas alam terbesar di dunia. Pertanyaan peneliti dalam tulisan ini akan mengarah kepada bagaimana keadaan Rusia dalam sanksi ekonomi berpotensi mempengaruhi kenaiakan harga minyak dan gas alam pada distribusi pasar global. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan jumlah pasokan minyak dari Rusia di dunia mencapai 12.1% minyak mentah dan kondesat gas alam, penulis meyakini bahwa pada dasarnya didapati potensi kenaiakan harga minyak dan gas alam pada distribusi pasar global jika negara-negara di dunia memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagiamana ketentuan yang telah di tetapkan oleh AS. Kata kunci: Invasi Rusia, Sanksi Ekonomi, Ekonomi Makro, Interdependensi]]>
