cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lalu Masyhudi
Contact Email
laloemipa@gmail.com
Phone
+6287864008292
Journal Mail Official
murtiana@idu.ac.id
Editorial Address
Universitas Pertahanan RI
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Cakrawala Ilmiah
Published by bajang Institute
ISSN : 28081757     EISSN : 28081668     DOI : https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other
Digitalisasi eknomi menembus batas wilayah negara dan kedaulatan ekonomi yang dapat saja menjadi peluang atau ancaman. Digitalisasi tidak bisa dihindari, tetap permsalahan utamanya adalah bagaimana negara ini harus dapat merumuskan kebijakan agar masyarakat kita jangan hanya menjadi sapi perahan pihak yang-pihak lain. Dalam penelitian studi literatur ini penulis akan menganalisis bagaimana upaya terbaik setelah menemukan implemantasinya saat ini.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,329 Documents
 21   22   23   24   25 
PENERAPAN SISTEM KUELAP DALAM TRANSFORMASI KOPERASI BERBASIS DIGITAL Khaqim Nurjawahir; Safuan Safuan; Musa Alkadhim Alhabshy
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3197

Abstract

Koperasi merupakan salah satu sektor penunjang ekonomi di Indonesia dengan perbantuan modal investasi, PT. Kuelap Solusi Indonesia adalah perusahaan teknologi penyedia platform layanan keuangan digital berbasis komputasi awan yang berfokus pada pelayanan permodalan investasi koperasi. Sejak tahun 2017, Kuelap hadir di Indonesia dan secara aktif berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Koperasi dan sejumlah institusi penyedia jasa keuangan dalam melakukan sosialisasi program transformasi digital Kuelap. Pada tahun 2019, berawal di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, Kuelap aktif terlibat dalam gerakan koperasi melalui program transformasi digital dalam mewujudkan koperasi Indonesia yang bebasiskan teknologi informasi. Hingga kini upaya digitalisasi koperasi yang telah menyebar di beberapa Provinsi di Indonesia. Dengan hadirnya aplikasi Kuelap ini diharapkan mempermudah anggota koperasi dalam mengakes layanan informasi keuangan lebih efektif.
STRATEGI HUKUM ISLAM POSITIVISASI HUKUM DI INDONESIA Firmansyah Firmansyah
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3198

Abstract

Hukum Islam dalam konteks kedudukan dan strateginya menuju hukum nasional menjadi hukum positif telah memantik kontroversial berkelanjutan sejak kemerdekaan hingga sekarang. Ragam strategi dan penjelasan tentangnya memberi corak khusus pada ke-khasan pemikiran hukum Islam di Indonesia.Tulisan ini fokus pada bagaimana kedudukan dan strategi hukum Islam dalam positivisasi hukum di Indonesia. Dengan pendekatan normativitas hukum dan sosiological yurisprudence tulisan ini menegaskan suatu kesimpulan bahwa kedudukan hukum Islam menjadi bagian dari bahan baku hukum nasional yang bisa dikelola secara pluralis dengan bersandingan dengan hukum-hukum lain yang tumbuh berkembang di Indonesia. Pluralitas hukum Indonesia yang merupakan keniscayaan menjadi mitra positif bagi hukum Islam menuju positivisasi hukum hukum secara nasional.Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan menyatukan persepsi yang merupakan substansi dari ajaran ajaran Islam dalam makna syariat dan fiqh berupa nilai universalitas yang ada dalam Islam seperti substansi keadilan, kejujuran, persamaan keseimbangan dan sejenisnya. Dengan kedudukan dan strategi hukum Islam yang demikian dapat memberi solusi sekaligus menjadi peluang besar bagi hukum Islam Indonesia untuk merangsek masuk dalam mewarnai pembangunan hukum nasional menjadi hukum positif melalui proses positivisasi hukum Islam di Indonesia..
POLITIK HUKUM DALAM DEMOKRASI HUKUM DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA Nyiayu Arma Nurlailiy; Baiq Silvia Yustiari; Firzhal Arzhi Jiwantara
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3199

Abstract

Perkembangan Hukum dan Ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, usaha manusia tersebut ditunjang dengan perkembangan teknologi, besarnya interaksi, dan ketersediaan sumber daya alam dan manusia sehingga Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan(statueaproah) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan pendekatan konseptual (conseptual approach) yakni pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep hukum dan/atau pendapa tpara ahli hukum untuk memberikan gambaran dan informasi tentang Politik Hukum Dalam Demokrasi Hukum Di Bidangekonomi Di Indonesia. Hasil penelitian yaitu Demokratisasi politik hukum dibidang ekonomi di Indonesia merupakan pencerminan dari tujuan dari pembanguanan di Indonesia yaitu diupayakan untuk mengarahkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat
PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP COST OF DEBT Dewi Kusuma Wardani; Siti Hamzia Ahmad
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3200

Abstract

This study aims to test whether tax aggressiveness has an effect on the cost of debt. Analysis of the data used using quantitative methods and the data used are secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2020. The number of manufacturing companies that were sampled were 46 companies with 184 company annual reports. Sampling in this study using purposive sampling method. In this study the Effective Tax Rate (ETR) is used as a measure of tax aggressiveness. This study shows that firm size has a positive effect on the cost of debt. The novelty in this study lies in the year of observation, namely from 2017-2020.
THE IMPACT OF PROFESIONAL DEVELOPMENT POLICY ON TEACHING PROCESS IMPLEMENTED IN ENGLISH DEPATEMENT OF QAMARUL HUDA BADARUDDIN UNIVERSITY Hasbullah Hasbullah; Baiq Hardia Martanti
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3201

Abstract

Professional Development (PD) is a very important program should be done by teacher in the school or lecturer in the college, in order to upgrade their professionalism in improving their students’ achievement. There are some ways to upgrade professional development on teacher or lecturer, such as courses, conferences and etc. In Indonesia the profession as educators it can be teachers or lecturers are started to be noticed by the government, we can see there are some government’s policies to develop the professional development of educators as a strong and respected profession on an equal footing with other professions as can be seen from Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers who strive developing the profession of educator through legal protection. The professional development policy in teaching process, such as curriculum changes and other training activities have some bad and good impacts for the participants. Curriculum changes have bad impact for the teacher in the school, lecturer in the college, the students and stakeholders, they will have difficulty in understanding the new curriculum, because the government often changes the curriculum, actually they can adapt to the previous curriculum, the government changes the minister of education automatically the curriculum will change as well, so it will cause confusion for them in the process of learning..
RAHASIA KERUGIAN PENUTUPAN PERUSAHAAN Soemali Soemali
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3202

Abstract

Penutupan perusahaan dengan alasan kerugian wajib dibuktikan adanya audit internal dan audit eksternal selama 2 (dua) tahun. Audit internal dan audit eksternal ada dalam neraca laba rugi pembukuan perusahaan yang bersifat rahasia, yang dapat dibuka secara representation dan communication. Pekerja/buruh, mediator, dan halim dapat membuka kerugian perusahaan..
GAMBARAN TINGKAT KEMANDIRIAN LANSIA DALAM PEMENUHAN ADL (ACTIVITY DAILY LIVING) Wulan Sari; Pramesti Dewi; Amin Susanto
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3203

Abstract

Berkurangnya kemampuan tubuh pada lansia bisa membuat keadaan fisik lansia kadang-kadang berubah, seperti penurunan jumlah sel, sistem pernapasan terganggu, sistem pendengaran terganggu, sistem pencernaan berkurang, kekurangan jaringan lemak dan kekuatan otot pada lansia berkurang yang menyebabkan kegiatan sehari-hari terganggu. Perubahan lingkungan dengan tidak adanya hiburan, kurangnya transportasi yang tidak memadahi, juga bisa mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari para lansia itu sendiri. Studi ini berencana untuk menggambarkan tingkat kebebasan lansia dalam memenuhi activity daily living (ADL). Penelitian ini menggunakan teknik penelitian literature review. Penetapan sumber informasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keaslian penulisan, objektivitas, dan kontribusi pemeriksaan. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini direncanakan dengan pendekatan PICO (Populasi, Intervensi, Compare, Outcome). Jurnal penelitian yang sesuai dengan langkah-langkah penggabungan kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal termasuk nama peneliti, tahun terbitnya, Negara penelitian, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil atau penemuan. Berdasarkan hasil literature review dari 10 jurnal didapatkan hasil bahwa sebagian besar tingkat kemandirian mempunyai ketergantungan sebagian dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Pasien dengan masalah activity daily living (ADL) untuk menjaga kesehatan otot dan kekuatan untuk menghindari risiko jatuh, sehingga kegiatan sehari-hari dapat dilakukan tanpa bergantung pada orang lain..
KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Sakaki Sakaki; Suyadi Suyadi; Firzhal Arzhi Jiwantara
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3204

Abstract

This research is a juridical-empirical legal research, the approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The analytical method used is descriptive analytical method. Supervision by Supervision Labor inspection is an activity carried out by the government to ensure that the provisions of laws and regulations. concerning Manpower are implemented for the relationship between employers and workers and are adhered to by all parties. Supervision is carried out in an effort to oversee labor laws. Factors that support labor inspection of child labor in East Lombok Regency are, Willingness to Enter the Company, Conducting counseling, supporting facilities and facilities. Inhibiting factors are supervisory staff, supervisors cannot be investigated directly with company management, supervisory employees may not take direct action (not unchecked), PPNS Number of employees conducting investigations, insufficient time, limited labor inspectors
HAK ASASI MANUSIA KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA Sri wati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3206

Abstract

Hak beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 1945 dan beberapa regulasi tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pada pasal 281 ayat 1 dinyatakan bahwa hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sama halnya dengan hak hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, tidak diperbudak, dll. Sebagai salah satu yang tidak dapat dikurangi, hak beragama berlaku secara universal dan non diskriminasi. Terbelahnya jaminan terhadap kebebasan beragama di tengah maraknya kekerasan yang atas nama agama mendorong beberapa LSM dan tokoh demokrasi untuk melakukan judicial review terhadap UU No. 1/PNPS/1945 tentang pencegahan penyalah gunaaan agama dan penodaan agama. UU tersebut dianggap terhadap bertentangan tentang kebebasan beragama. Dalam konteks tersebut Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan judicial reviewUU tersebut, walaupun terdapat dissenting opinion dari salah satu hakim konstitusi.
KEWENANGAN PERATUN DALAM PERKARA PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH PEMERINTAH (REGULATORY AUTHORITY IN CASE OF REMOVAL OF REGISTERED MARKS BY THE GOVERNMENT) Abi Harun Arroisi; Guntur Ilman Putra; Firzhal Arzhi Jiwantara
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3207

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka penyelesaian sengketa Merek dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri, sedangkan Pengadilan Niaga berwenang menyelesaikan sengketa Pendaftaran Merek, sengketa Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga, Sengketa Pembatalan Merek, dan sengketa Pelanggaran Merek. Sengketa Pendaftaran Merek pada hakikatnya adalah sengketa atas Keputusan Menteri, sehingga apabila garis batas kompetensinya tidak dipertegas dapat menimbulkan tumpang tindih penyelesaian di antara kedua badan peradilan tersebut. Untuk itu dilakukanlah penelitian hukum ini, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya adalah perlu diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penentuan garis batas kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu bahwa kompetensi Pengadilan Niaga adalah semua sengketa yang telah ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk diselesaikan oleh Pengadilan Niaga dan sengketa keperdataan yang terkait dengan Merek, sedangkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Penghapusan Merek atas prakarsa Menteri dan semua Keputusan dan/atau Tindakan Menteri yang berkaitan dengan Merek yang tidak ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk diselesaikan Pengadilan Niaga.

Page 23 of 133 | Total Record : 1329

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 5 (2026): Januari 2026 Vol. 5 No. 4 (2025): Desember 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Nopember 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 4 No. 12: Agustus 2025 Vol. 4 No. 11: Juli 2025 Vol. 4 No. 10: Juni 2025 Vol. 4 No. 9: Mei 2025 Vol. 4 No. 8: April 2025 Vol. 4 No. 7: Maret 2025 Vol. 4 No. 6: Februari 2025 Vol. 4 No. 5: Januari 2025 Vol. 3 No. 12: Agustus 2024 Vol. 3 No. 11: Juli 2024 Vol. 3 No. 10: Juni 2024 Vol. 4 No. 4: Desember 2024 Vol. 4 No. 3: Nopember 2024 Vol. 4 No. 2: Oktober 2024 Vol. 4 No. 1: September 2024 Vol. 3 No. 9: Mei 2024 Vol. 3 No. 8: April 2024 Vol. 3 No. 7: Maret 2024 Vol. 3 No. 6: Februari 2024 Vol. 3 No. 5: Januari 2024 Vol. 2 No. 11: Juli 2023 Vol. 2 No. 10: Juni 2023 Vol. 3 No. 4: Desember 2023 Vol. 3 No. 3: Nopember 2023 Vol. 3 No. 2: Oktober 2023 Vol. 3 No. 1: September 2023 Vol. 2 No. 9: Mei 2023 Vol. 2 No. 8: April 2023 Vol. 2 No. 7: Maret 2023 Vol. 2 No. 6: Februari 2023 Vol. 2 No. 6: Februari 2023 (in Press) Vol. 2 No. 5: Januari 2023 Vol. 1 No. 12: Agustus 2022 Vol. 1 No. 11: Juli 2022 Vol. 1 No. 10: Juni 2022 Vol. 2 No. 4: Desember 2022 Vol. 2 No. 3: November 2022 Vol. 2 No. 2: Oktober 2022 Vol. 2 No. 1: September 2022 Vol. 1 No. 9: Mei 2022 Vol. 1 No. 8: April 2022 Vol. 1 No. 7: Maret 2022 Vol. 1 No. 6: Februari 2022 Vol. 1 No. 5: Januari 2022 Vol. 1 No. 4: Desember 2021 Vol. 1 No. 3: Nopember 2021 Vol. 1 No. 2: Oktober 2021 Vol. 1 No. 1: September 2021 More Issue