cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023" : 10 Documents clear
Pengembangan Potensi Produk Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Reka Dewantara; Sihabuddin; Ranitya Ganindha; Cyndiarnis Cahyaning Putri; Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri; Fines Fatimah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.23228

Abstract

Pondok pesantren sebagai pelaku usaha memiliki potensi yang sangat besar untuk memasuki pasar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pondok pesantren Tahfidz Al-Quran (PPTQ) Oemah Al-Quran merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki fokus kegiatan Tahfidz Al-Quran yang berlokasi di Kota Malang yang perkembangannya signifikan. Selain kegiatan keagamaan, salah satu kegiatan tambahan yang sedang digagas oleh PPTQ Oemah Al-Quran adalah kegiatan kewirausahaan. Sejak tahun 2020 lalu, pondok pesantren memiliki unit usaha yang menjual olahan makanan berupa ayam goreng. Namun demikian, kegiatan usaha tersebut masih dijalankan secara tradisional dan seluruh pengurus serta pengelola tidak memiliki pemahaman akan pentingnya hukum dalam kegiatan bisnis. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pun produk ayam goreng PPTQ Oemah Al-Quran tersebut belum memperoleh perlindungan dalam segi hak kekayaan intelektual, khususnya merek. Melalui pendampingan hukum ini, diharapkan PPTQ Oemah Al-Quran dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya merek bagi usaha yang dijalankan khususnya dalam upaya untuk meningkatkan potensi produk dalam kegiatan usaha yang dilakukan.   Improving Potential Products of Islamic Boarding School Through Legal Assistance of Intellectual Property Rights Islamic boarding schools as business actors have huge potential to enter the market and compete with other business actors. Tahfidz Al-Quran Islamic Boarding School (PPTQ) Oemah Al-Quran is one of the Islamic Boarding School located in Malang which has significant development. Beside the religious activites, one of the supplementary activities initiated by PPTQ Oemah Al-Quran is entrepreneurship activities. Since 2020, PPTQ Oemah Al-Quran has a business unit which sells food products specializes in fried chicken. However, these business activities are still carried out traditionally and all administrators and managers do not have an understanding of the importance of law in business activities. Moreover, from the legal perspective, PPTQ Oemah Al-Quran fried chicken product also does not have legal protection in terms of intellectual property rights,or trademarks in particular. Through this legal assistance, it is hoped that PPTQ Oemah Al-Quran will gain useful knowledge and understanding regarding the trademarks and its importance for business actors especially to increase the potential of the products in its business activities.  
Menciptakan I-Generation SMP Muhammadiyah 6 Dau-Malang yang Sadar dan Taat Hukum di Era Globalisasi Nu’man Aunuh; Yaris Adhial Fajrin; Putri Hijrotul Lutfiah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.24446

Abstract

Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak usia dini di era internet (i-Generation) menimbulkan keprihatinan tersendiri. Generasi muda di lokasi mitra diharapkan memiliki pemahaman terkait norma-norma sosial di masyarakat sehingga muncul kesadaran dalam diri mereka untuk selalu waspada agar tidak terlibat dalam perbuatan yang merugikan keluarga, masyarakat, maupun masa depan mereka. Mitra merasa perlu untuk membekali peserta didiknya, dengan pengetahuan dasar mengenai kejahatan yang marak melibatkan pelajar didalamnya, serta menumbuhkan potensi diri diri yang positif sehingga dapat meminimalisir peserta didik terlibat dalam pelanggaran hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini adalah kondisi peserta didik yang rentan berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Mitra menyampaikan ada beberapa pengaduan baik dari orang tua peserta didik maupun dari peserta didik sendiri yang menyampaikan tentang terjadinya kekerasan verbal yang berakibat psikis, penyalahgunaan gadget, dan juga perbuatan lain yang mengarah kepada tindak pidana. Berawal dari hal tersebut mitra merasa membutuhkan pendampingan dalam penyelesaian pelajar/ peserta didik yang berhadapan dengan hukum melalui upaya preventif dengan memberikan edukasi dan juga menggali potensi diri yang positif dari peserta didik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pengabdi menggunakan beberapa metode, yaitu: inventarisasi dan pemetaan permasalahan, sosialisasi guna memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum, dan pendampingan dalam menerapkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi.   Contriving I-Generation SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang which is Aware and Law-abiding in the Era of Globalization The evolution of crimes involving young children in the internet era (i-Generation) raises its own concerns, because this generation still really needs attention and a continuous process of guidance so that they become a generation that is able to support society, support efficiency towards a prosperous country. It is hoped that the younger generation in partner locations will have an understanding of social norms in society so that awareness arises in them to always be vigilant so as not to get involved in actions that harm their families, society, or their future. Partners feel the need to equip their students with basic knowledge about crime which is rife in involving students in it, as well as foster positive self-potential so as to minimize students being involved in breaking the law. The problem currently faced by partners is the condition of students who are vulnerable to dealing with the law, both children as victims and children as perpetrators. Partners conveyed that there were several complaints from both parents of students and from students themselves who conveyed about the occurrence of verbal violence that had psychological consequences, misuse of gadgets, and also other actions that led to criminal acts. Starting from this, partners feel they need assistance in resolving students/students who are in conflict with the law through preventive efforts by providing education and also exploring the positive potential of students. In carrying out this service activity, the service team uses several methods, namely: inventory and mapping of problems, outreach to provide basic knowledge about the law, and assistance in implementing solutions related to the problems encountered.
Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang Abdul Kadir
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.25309

Abstract

Maraknya kasus kekerasan seksual khususnya pencabulan di berbagai kota terutama di Kota Tangerang membuat resah masyarakat, maka perlu dilakukannya advokasi terhadap relawan dan masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan hukum terhadap Komunitas Literasi Insan Cita Kota Tangerang dalam pencegahan tindak pidana pencabulan sebagaiman ketentuan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tujuan agar peserta dapat memberikan pendampingan hukum bagi korban setalah kegiatan dilaksanakan. Metode yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan peserta calon relawan pada sekolah advokasi hukum Komunitas Literasi Insan CitaKota Tangerang. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga Pidana terhadap pelaku pencabulan dapat diancam penjara paling lama sembilan tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya penenanggulangan melalui Pre-Emtif, Preventif dan Represif menjadi solusi agar pencabulan tidak marak terjadi khususnya di Kota Tangerang.   Legal Training on Prevention of Criminal Acts of Obscenity in the Literacy Community of Insan Cita, Tangerang City The rise of cases of sexual violence, especially obscenity in various cities, especially in Tangerang City, has made the community restless, so it is necessary to carry out advocacy for volunteers and the community. Community Service Activities in the form of legal training for the Insan Cita Literacy Community in Tangerang City in preventing criminal acts of obscenity as stipulated in Article 289 of the Criminal Code, with the aim that participants can provide legal assistance to victims after the activity is carried out. The method used was in the form of socialization and legal counseling, with participants as volunteer candidates at the Insan Cita Literacy Community legal advocacy school, Tangerang City. Legal counseling is one of the activities of disseminating information and understanding of legal norms and applicable laws and regulations in order to create and develop public legal awareness so that crimes against perpetrators of obscenity can be punished with a maximum imprisonment of nine years as stipulated in Article 289 of the Indonesian Criminal Code. Criminal. Countermeasures through Pre-Emtive, Preventive and Repressive are the solutions so that sexual abuse is not rampant, especially in the City of Tangerang.  
Increasing People's Legal Literacy Regarding Collaterals and Risks Nur Putri Hidayah; Komariah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.25367

Abstract

The resurgence of troubling actions about unilateral withdrawal of collateral objects by creditors, makes people restless and afraid to carry out financing based on treasury collaterals. This community service activity aims to improve community literacy, especially the mothers of TP PKK RT 06/03 Sumbersekar Village regarding collaterals and risks. Service activities are carried out by the socialization method. The results of the service activities show that there is an increase in the understanding of community law regarding collaterals and risks and makes the community more careful in choosing the form of collateral to be used in the agreement and understands the risks to the collateral agreement carried out between the community and finance companies. Peningkatan Literasi Hukum kepada Masyarakat tentang Jaminan dan Resiko Maraknya kembali aksi meresahkan tentang penarikan objek jaminan secara sepihak oleh kreditur, membuat masyarakat menjadi resah dan takut untuk melakukan pembiayaan berbasis jaminan kebendaan. Aktifitas pengabdian masyarakat ini berujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkhusus ibu-ibu TP PKK RT 06/03 Desa Sumbersekar terkait jaminan dan risikonya. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode sosialisasi. Hasil kegiatan pengabdian menunjukan bahwa terdapat peningkatan pemahaman hukum masyarakat perihal jaminan dan resikonya, dan membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih bentuk jaminan yang akan digunakan dalam perjanjian dan memahami risiko terhadap perjanjian penjaminan yang dilakukan antara masyarakat dan perusahaan pembiayaan.
Legal Counseling on the Role of the Mediator in the Mediation Process for the Klinik Keluarga Sakinah-Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Team of Malang City Wahyudi Kurniawan; Tinuk Dwi Cahyani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.24196

Abstract

The problems faced by Klinik Keluarga Sakinah -Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (KKS-PDA) Team of Malang City are educational background, the majority of which are not legal science, minimal knowledge of legal science, especially regarding mediation, do not knowledge about the duties, roles, and functions of mediators in the mediation process. mediation. Bearing in mind that this mediation is a non-litigation realm, for the KKS PDA team in Malang City this skill is really needed, considering the number of residents in Malang City and law enforcement officers is unequal. So, the role of the KKS-PDA Team of Malang City to contribute to assist in the mediation process is also needed by the community. So, before the KKS-PDA Team of Malang City carries out the mediation process as a mediator (a neutral party), it is necessary to provide counseling to the KKS-PDA Team of Malang City so that they have these skills.   Abstrak Penyuluhan Hukum Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Tim Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Permasalahan yang dihadapi oleh Klinik Keluarga Sakinah (KKS) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang adalah latar belakang pendidikan yang mayoritas bukan ilmu hukum, memiliki pengetahuan yang minim mengenai ilmu hukum khususnya mengenai mediasi, belum mengetahui mengenai tugas, peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi. Mengingat bahw mediasi ini, merupakan ranah non litigasi maka bagi tim KKS PDA Kota Malang skiil ini sangat dibutuhkan, mengingat jumalah penduduk di kota Malang dengan aparat penegak hukum yang tidak seimbang. Maka peran dari tim KKS PDA Kota Malang untuk berkontribusi membantu dalam proses mediasi juga dibutuhkan oleh masyarakat. Maka sebelum tim KKS PDA Kota Malang melakukan proses mediasi sebagai mediator (pihak yang netral) maka perlu dilakukan penyuluhan terhadap tim KKS PDA agar memiliki skill tersebut.
Pendampingan Penggunaan Lahan Fasilitas Sosial Guna Penanaman Tanaman Obat Keluarga di Desa Mulung Driyorejo Martika Dini Syaputri; Onny Priskila; Kharisma Rafi’ani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.24760

Abstract

Kegiatan pengabdian dilakukan dalam rangka memanfaatkan lahan fasilitas sosial yang belum termanfaatkan dengan secara baik di Wilayah RT 27 Desa Mulung Driyorejo Gresik untuk penanaman tanaman toga dan tanaman lainnya yang memiliki fungsi mengurangi pencemaran udara. Hal ini karena lokasi dampingan berdekatan dengan wilayah perindustrian yang berpeluang besar terjadi pencemaran udara akibat aktivitas perindustrian Pengabdian dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat sehingga diperlukan keterlibatan aktif kelompok dampingan dalam aktivitas pengabdian yang dilakukan. Melalui metode ini nanti nya masyarakat secara mandiri dalam mengelola hasil tanaman. Bahwa lahan fasilitas sosial yang dikelola dengan baik dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Hasil penanaman toga dapat dimanfaatkan sebagai pengganti obat kimia serta lingkungan menjadi lebih hijau. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan mampu mempopulerkan kembali obat-obat herbal di Indonesia serta membantu pemerintah dalam menjaga kualitas udara di lingkungan sekitar.   Assistance for Land Use of Social Use Facilities Planting of Family Medicinal Plants in Mulung Driyorejo Village Service activities are carried out in order to utilize land for social facilities that have not been utilized properly in the RT 27 Region of Mulung Driyorejo Gresik Vilage for planting toga plants and other plants that have the fuction of reducing air pollution. This is because the assisted locations are close to industrial areas where there is a high chance of air pollution activities. The service is carried out using the community empowerment method so that the active involvement of the assisted group is required in the community service activities carried out. Through this method, the commubity will be independent in managing crop yields. That land for social facilities that is well managed can benefit the surrounding environment. The result of toga planting can be used as a substitute for chemical drugs and environment becomes greener. Through this service activity, it is hoped that it will be able to re popularize herbal medicines in Indonesia and assist the government in maintaining air quality in the surrounding environment.  
Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswa SMAN 1 di Kota Blitar Muh. Ali Masnun; Eny Sulistyowati; Arinto Nugroho; Budi Hermono; Siti Nur Azizah; Astrid Amidiaputri Hassyati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.26134

Abstract

Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan dapat memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada jumlah penggunaan plastik. Tujuan dari pengabdian masyarakan ini untuk memberikan literasi hukum mengenai kesadaran hukum khususnya bagaimana regulasi terkait pembatasan penggunaan kantong plastic khususnya di SMAN 1 Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa sosialisasi dengan melakukan tiga tahapan utama yakni, pretest, sosialisasi dalam bentuk pemaparan materi, dan posttest. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut tampak bahwa adanya kenaikan signifikan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum para siswa siswi tentang peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kemasan sekali pakai dan kantung plastik. Meski demikian, perilaku hukumnya masih menunjukkan siswa siswi yang tidak peduli pada pembatasan kemasan plastik. Para siswa siswi masih memilih snack yang menggunakan kemasan plastik.   Abstract Legal Literacy Related to Restricting the Use of Plastic Bags for Students of SMAN 1 in Blitar City. Plastic waste is anorganic waste that is difficult to decompose and can have a negative impact on the environment. The increase in population has implications for the amount of plastic use. The purpose of this community service is to provide legal literacy regarding legal awareness, especially regarding regulations related to restrictions on the use of plastic bags, especially at SMAN 1 Kota Blitar. The method used in this service is in the form of socialization by carrying out three main stages namely, pretest, socialization in the form of material presentation, and posttest. Based on the results of the implementation of these activities it appears that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding laws and regulations related to restrictions on single-use packaging and plastic bags. However, his legal behavior still shows students who do not care about restrictions on plastic packaging. The students still choose snacks that use plastic packaging.
Legal Counseling About the Problems of the Misuse of Pawned Goods Isdiyana Kusuma Ayu
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.28264

Abstract

Guaranteeing goods in pawn guarantees often creates legal problems. One of the problems that arise is that creditors misuse pawn goods. Legal counseling on pawning to the community will first be carried out by exploring and identifying problems with pawn law that occur in the community. After the counseling, an evaluation will be given through question-and-answer interaction so that the level of success of the legal counseling that has been given can be known. In addition, the evaluation was carried out by distributing questionnaires to participants. Based on some of these evaluations, the results show that there has been an increase in public understanding regarding pawn law, the problems of abuse of pawn goods, and legal settlements when pawn law problems occur.   Abstrak Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Penyalahgunaan Barang Gadai. Penjaminan barang dalam penjaminan gadai seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu kreditur melakukan penyalahgunaan barang gadai. Penyuluhan hukum tentang gadai terhadap masyarakat ini terlebih dahulu akan dilakukan penggalian dan pengidentifikasian permasalahn hukum gadai yang terjadi di masyarakat. Setelah penyuluhan akan diberikan evaluasi melalui interaksi tanya-jawab sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang telah diberikan. Selain itu, evaluasi dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner kepada peserta. Berdasarkan beberapa evaluasi tersebut maka didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terkait hukum gadai, problematika penyalahgunaan barang gadai, dan penyelesaian hukum Ketika terjadi permasalahan hukum gadai.    
Sosialisasi Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan Kana Kurnia; Okta Nofia Sari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.28295

Abstract

Bermula dari tidak sedikitnya berita terkait konsumen yang merasa rugi karena penggunaan jasa klinik kecantikan, khususnya terkait dengan penggunaan obat atau treatment yang salah dan kemudian menyebabkan konsumen mengalami kerugian pada kulit wajah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terhadap konsumen di klinik kecantikan Holyskin dengan tujuan agar peserta dapat memahami hak dan kewajibannya selaku konsumen dan pelaku usaha. Metode yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi penyuluhan hukum dengan peserta yang merupakan konsumen dan pelaku usaha klinik kecantikan. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha klinik kecantikan.   Abstract Socialization of Consumer Legal Protection Holyskin Beauty Clinic in Balikpapan City. Starting from not a few news related to consumers who feel at a loss because of the use of beauty clinic services, especially related to the use of drugs or wrong treatment which then causes consumers to suffer losses on facial skin. Community service activities in the form of legal counseling for consumers at the Holyskin beauty clinic with the aim that participants can understand their rights and obligations as consumers and business actors. The method used is in the form of legal counseling socialization with participants who are consumers and beauty clinic business actors. Legal counseling is an activity of disseminating information and understanding of legal norms and applicable laws and regulations in order to realize and develop public legal awareness, in this case consumers and beauty clinic business actors
Outreach and Assistance to Students regarding Fair and Humane Law Enforcement Ifahda Pratama Hapsari; Hardian Iskandar; Padrisan Jamba
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.28511

Abstract

Law enforcement in the midst of society essentially has clear legal rules, even though they cannot be calculated mathematically (certainly), but regarding their actions, the process of proving them and solving them, and the sanctions there are clear and firm rules. If these regulations can be implemented, of course the legal problems that occur in society can be resolved and run well. However, the reality of law enforcement that exists today is that there are too many anomalies that have arisen. As a result, law enforcement does not run as it should. Responding to the problem of legal inequality in law enforcement, one should not be trapped in a negative perception of the law related to the existing law enforcement process. In other words, the perception of the law must remain neutral.   Abstrak Sosialisasi dan Pendampingan Terhadap Mahasiswa tentang Penegakan Hukum yang Adil dan Humanis. Penegakan hukum di tengah masyarakat hakikatnya telah memiliki aturan hukum yang jelas, meskipun tidak dapat diperhitungkan secara matematis (pasti), tetapi mengenai perbuatannya, prosesnya pembuktiannya dan penyelesaiannya, dan sanksinya telah terdapat aturan yang jelas dan tegas. Apabila peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan, tentunya problemahukum yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dan berjalan dengan baik. Namun, realita penegakan hukum yang ada saat ini terlalu banyak anomali-anomali yang muncul. Akibatnya penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.Menyikapi persoalan ketimpangan hukum dalam penegakan hukum, maka tidaklah boleh terjebak pada persepsi negatif terhadap hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang ada. Dengan kata lain, persepsi terhadap hukum harus tetap netral. Sebab hukum memiliki tujuan yang mulia, yakni mewujudkankeadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, namun pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga hukum tidak mencapai tujuannya yang hakiki, yakni memberikan keadilan bagi masyarakat.    

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue