Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)

jisrah
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

ISSN : 27751783 EISSN : 27753557 DOI : 10.31958

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) with ISSN 2775-3557 (Online) and 2775-1783 (Print) is aimed at spreading the research results conducted by academicians, researchers, and practitioners in the field of sharia. JISRAH encompasses research papers from researcher, academics, and practitioners. In particular, papers which consider the following general topics are invited:Islamic Law, Islamic Family Law, Constitutional Law (Siyasah), Islamic Economic Law. The journal is published periodically three times a year, i.e., every April (first edition) August (second edition) and December (third edition).

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 23 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2021)" : 23 Documents clear

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA NON MUSLIM DI NEGARA ISLAM MENURUT AL-MAUDUDI Aldi Putra; Zainuddin Zainuddin; Jamal Mirdad
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Tulisan ini mengkaji tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara Islam menurut Al-Maududi. Tujuan dari artikiel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Al-Maududi tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara-negara Islam.Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pandangan tokoh Islam Al Maududi terhadap suatu negara Islam yang terdiri dari masyarakat yang yang berbeda dari segi agama?, bagaimana posisi hak dan kewajiban dalam bernegara?. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), dengan temuan bahwa dalam Negara Islam menurut Al Maududi tidak adanya diskriminasi terhadap non muslim yang berada di Negara Islam, baik itu berupa perlindungan terhadap hidupnya, hartanya,dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, serta terjamin kebutuhan pokok hidupnya dan hak-hak lainnya.

TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Nadya Putri Permata Sari; Saadatul Maghfira
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This study examines the review of Islamic state administration law on the role of government in maintaining peace and public order. The problem is that there are still many violators of peace and order, one of which is a homeless person and a beggar. From this problem the question arises How the Role of the Tanah Datar District Government in Implementing Article 12 of the Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order and How the Legal View of Islamic State Administration against the Role of the Government in the Homeless and Beggars. This research is field research. Data obtained through the interview process conducted with sources related to research. After the data is collected then analyzed by means of qualitative descriptive analysis. this research found that the implementation of Article 12 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order by the Tanah Datar District Government related to homelessness and beggars had not been implemented well. This can be seen from the data that there are still many beggars and homeless people who violate the prohibited rules in Article 12 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order. The lack of public legal awareness and the unavailability of supporting facilities such as rehabilitation centers are also a factor in the large number of violators of peace and public order regulations. The view of Islamic Constitutional Law on the role of government in the homeless and beggars is the role of the government to carry out amar ma'ruf nahi munkar. The Prophet Muhammad formed the institute of Hisbah. This institution, among others, is tasked with holding control. Judging from the role of the Tanah Datar District Government in implementing Article 12 of the Tanah Datar District Regulation on Homelessness and Beggars, the Tanah Datar District Government has formed an institution tasked with dealing with issues of peace and public order namely the Civil Service Police Unit (SATPOL-PP), this has in accordance with Islamic Constitutional Law.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang) Septiana Murni; Elimartati Elimartati
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Penelitian ini menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Studi kasus Nagari Kasang. Dalam penerapan peraturan ini, masyarakat nagari kasang masih melanggar pasal 43 dan 42 yang mengatur batas waktu penayangan orgen tunggal. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menemukan bahwa, pertama faktor tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal di Nagari Kasang dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama. Kedua, pelanggaran Peraturan Daerah ini yang terjadi secara terus-menerus di Nagari Kasang menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. Apabila terjadi penayangan orgen tunggal melewati batas waktu memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku (moral) dan juga mendorong seseorang kearah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila yang dilakukan. Ketiga, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal tidaklah sesuai kosep Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dalam pembagiannya termasuk ke dalam Siyasah Tasyri’iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum untuk kemaslahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Annisa’ ayat 59 perintah untuk menaati pemimpin artinya taat kepada aturan yang dibuat pemimpin atau pemerintah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban bersama.

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Yani Trisna; Sulastri Caniago; Dian Pertiwi
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This study examines the implementation of Perda No. 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District by looking at the Siyasah Dusturiyyah perspective. This research was conducted using field research methods. From the results of the study it can be concluded that the implementation of Tanah Datar Regional Regulation Number 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District is appropriate and well implemented in accordance with the provisions contained in Article 106 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2008 concerning Nagari . Meanwhile, Siyasah Dusturiyah's review regarding the implementation of Tanah Datar Regional Regulation Number 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District is appropriate and in line with the principles of deliberation. Whereas the executor of the Law, namely the executive, is also referred to in the siyasah dusturiyah as sulthah tanfidziyah which discusses the issue of Imamat or leadership in the Nagari Koto Baru Government who has run the government in accordance with the principles of fath adz-dzari'ah and the sixth rule of branch fiqh rules according to the majority of scholars who become a reference for leaders and government in making policies related to the people.

HARGA GAS LPG 3 KG DI NAGARI RAMBATAN DITINJAU MENURUT PERGUB SUMBAR NO 95 TAHUN 2014 DAN FIKIH MUAMALAH Yogie Handarto; Yustiloviani Yustiloviani
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab harga gas LPG 3 Kg berbeda di Nagari Rambatan? Bagaimana pandangan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah terhadap faktor penyebab harga gas LPG berbeda di Nagari Rambatan? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu 1 orang agen LPG 3 Kg, 6 orang pangkalan LPG 3 Kg, 6 orang toko/pengecer dan 2 orang pembeli LPG 3 Kg, sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan harga LPG 3 KG yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Pertama faktor-faktor berbedanya harga jual LPG 3 Kg di Nagari Rambatan yaitu yang Pertama kelangkaan LPG 3 kg, Kedua faktor distribusi angkutan, Ketiga harga jasa antar, Keempat pasokan yang terlambat , dan Kelima ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kedua, berdasarkan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan dengan menetapkan harga jual LPG tabung 3 kg Rp 17.000,-/tabung. Terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan tanpa menginfomasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c), dan (g). Sedangkan, tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di Nagari Rambatan, jika dipandang dari hukum Islam sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli sah tapi fasid. Praktek penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan dapat dikatakan melanggar amanah dari pemerintah.

EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM MENANGANI PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO KELAS II Ana Amelia Wilda; Zainuddin Zainuddin
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang efektivitas sidang keliling dalam menangani perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dan bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling itsbat nikahdi Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), data diperoleh melalui wawancara dan dokumentas. Setelah data terkumkumpul diolah dengan cara deskriptif kualitatif dan kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif. Penelitian ini menemukan hasil sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II meliputi tiga hal yaitu; sosialisasi pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah, proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dan realisasi anggaran dana. Sedangkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, dilihat dari standar efektivitas sudah terlaksana dengan baik pada tiga hal, yaitu: efektifitas sosialisasi sidang keliling itsbat nikah, efektifitas proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dan efektivitas anggaran dana.

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANG OLEH GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Hendra Gunawan; Muhammad Afif
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

The main problem in this thesis is the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as the chairman of the Regional Representative Council (DPRD) of Padang City by the Governor of West Sumatra Province from the perspective of siyasah dusturiyah. The purpose of this discussion is to Know and explain the chronology of the dismissal of H. Erisman, S.E as chairman of the Padang City Regional Representative Council (DPRD) by the Governor of the Province of West Sumatra, Knowing the formal aspects and material aspects of the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as chairman of the Padang City Regional Representative Council (DPRD) by the Governor of West Sumatra Province in the Padang State Administrative Court, Knowing and explaining siyasah dusturiyah's view of the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as the Chairman of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Padang City by the Governor of West Sumatra Province.

TRADISI MAANTA NASI PANAMBAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar) Amelia Putri Maisa; Elimartati Elimartati
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tradisi Maanta Nasi Panambai dalam prespektif hukum Islam di Padang Luar Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Niniak Mamak, orang yang tidak menjalankan, dan orang yang pernah menjalankan tradisi maanta nasi panambai. Selain itu data juga diperoleh dari buku-buku adat, karya ilmiah, jurnal dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun temuan penelitian ini adalah bahwa nasi panambai diantar sebelum akad nikah dan sebagai syarat untuk melaksanakan walimah atau baralek. Hal ini bertujuan untuk menjalin dan mempererat hubungan silaturrahmi, dan sebagai i’lan. Akibat tidak menjalankan maanta nasi panambai anak tidak memiliki bako, orang tua dan anaknya tidak bisa memakai adat. Sebagian masyarakat menganggap berat untuk melaksanakan maanta nasi panambai dikarenakan tidak ada biaya yang cukup, menikah di rantau, dan terlalu banyak syarat-syarat atau adat yang dilaksanakan setelah maanta nasi panambai. Sedangkan sanksi tidak melaksanakan maanta nasi panamabai membayar adat kapalo ameh yaitu dengan membayar dua atau tiga katidiang padi bahkan lebih sesuai kesepakatan niniak mamak dan melaksanakan adat alek tokok lutuik. Menurut hukum Islam proses pelaksanaan adat ini termasuk kepada ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan nash dan memiliki mashlahat yang besar dan tidak menimbulkan mudharat yang besar.

PELAKSANAAN JUAL BELI DAUN SIRIH DENGAN CARA BORONGAN MENURUT FIQH MUAMALAH DI JORONG SAWAH KAREH Mona Astriya Safitri; Farida Arianti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penentuan jumlah dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh, bagaimana penentuan harga dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dalam praktik jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan; Pertama, penentuan jumlah dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh dengan cara dihitung batangnya, yakni apabila lebih dari 10 batang daun sirih, maka dilihat batangnya dan apabila kurang dari 10 batang daun sirih, dilihat banyak daun yang didapat. Ada juga berapa yang didapat oleh pembeli berdasarkan karung. Kedua, penentuan harga dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh per batang dengan harga Rp.30.000 per batang dan mengikuti harga pasar. Harga diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Ketiga, tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli daun sirih dengan cara borongan di Jorong Sawah Kareh tersebut dalam penjualan berdasarkan taksiran yaitu jual beli Jizaf, namun ternyata mengandung unsur gharar. Unsur gharar yang dimaksud adalah sebagai berikut : Pertama, penentuan jumlah tidak diketahui oleh penjual karena dibawa langsung oleh pembeli. Kedua, penentuan harga Rp 30.000 dikalikan 40 batang, ternyata tidak mencukupi jumlah harga yang disebutkan di awal akad sehingga harganya menjadi tidak adil.

PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI NAGARI SUNGAI DAREH KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA PERSPEKTIF PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH Puja Hardina; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang bagaimana sebab terjadinnya pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah Dhamasraya dari Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Sumber data pada penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kasi PPKLH, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengelola Laboraturium dan wali Nagari Sungai Dareh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil Observasi Awal, Penulis menemukan salah Satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar tersebut diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang melakukan tindakan tambang ilegal dimulai dari tambang emas menggunakan mercuri (air raksa) serta alat berat, penambangan pasir. Di dalam sungai tersebut terdapat ikan yang dijadikan sebagai sumber makanan oleh masyarakat setempat dan juga dijadikan sebagai penopang utama kehidupan masyarakat. Dan ini sangat bertentangan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dari perspektif Fiqh Siyasah yaitu: pelestarian kembali Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan syariat Islam, seorang ulil amri (Pemimpin) bertanggungjawab terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, seperti mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Page 2 of 3 | Total Record : 23

1 2 3

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2024) Vol 5, No 2 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 3 (2022) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 3 (2021) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Deri Rizal

Contact Email
deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone
+6282283623032

Journal Mail Official
jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address
Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location
Kab. tanah datar,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Deri Rizal

Contact Email deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone +6282283623032

Journal Mail Official jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location Kab. tanah datar, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Deri Rizal

Contact Email
deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone
+6282283623032

Journal Mail Official
jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address
Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location
Kab. tanah datar,

Sumatera barat

INDONESIA