cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Sulandari
Contact Email
widyanata.fisip@unr.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sri.fisipunr@gmail.com
Editorial Address
Jalan Padma Penatih Denpasar - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
WIDYANATA
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 19073240     EISSN : 2798625X     DOI : https://doi.org/10.54836/widyanata.v18i2.786
Core Subject : Economy, Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Library & Information Science Physics
Jurnal Kajian Perencanaan dan Kebijakan Sosial diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai Denpasar, jurnal yang bersifat ilmiah memuat hasil-hasil penelitian lapangan mengenai perencanaan dan isu-isu sosial, di tingkat nasional, regional dan internasional. Redaksi Widyanata sangat terbuka dalam menerima artikel dan resensi buku yang berkaitan dengan ruang lingkup kami di bidang Perencanaan dan Kebijakan Sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20 No 01 (2023): Maret" : 6 Documents clear
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA TIYINGTALI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM Putu Surya Wedra Lesmana; I Wayan Astawa; Cok Gde Agung Kusuma Putra
Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan penelitian bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum dalam rangka penyusunan peraturan desa belum menyusun tindakan sudah menetapkan serangkaian tindakan. Selanjutnya dalam penentapan aktor bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum sudah menentukan aktor dalam proses penyusunan peraturan desa, akan tetapi aktor yang ditunjuk menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan unsur orientasi nilai, Pemerintah Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan peraturan desa sudah berorientasi terhadap nilai dari perdes tersebut namun orientasi nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat belum ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah Tahap penyusunan, Tahap pembahasan, Tahap penetapan, Tahap pengundangan, Tahap penyebarluasan, Tahap evalausi, dan klarifikasi
MENAKAR MASA JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE DALAM ASPEK KONSTITUSIONAL Wayan Laksemini; Erikson Sihotang
Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wacana dan usulan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang rencananya diubah menjadi 3 (tiga) periode menjadi perhatian yang sangat serius mengingat reaksi dari semua kalangan dikarenakan dianggap telah mencederai konstitusi (contempt of the constitution). Dalam penelitian ini membahas mengenai (1) Aturan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia; dan (2) Wacana 3 (tiga) periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam aspek konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penulisan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, dan tersier berupa kamus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan faktapendekatan historisdan pendekatan analisis konseptual Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, dilakukannya amandemen terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945 secara jelas mengatur tentang masa periode jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden beserta batasannya yang difungsikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan; Kedua, Apabila masa jabatan presiden diubah menjadi 3 periode tanpa adanya dasar hukum yang mengatur, maka akan memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.
PERANAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DENPASAR I Nyoman Alit Badrika; I Nyoman Gede Widiana
Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam organisasi publik, bawahan bekerja selalu tergantung pada pimpinan. Apabila pemimpin tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tugas-tugas yang tingkat kesulitannya tinggi tidak dapat dikerjakan secara efektif dan efesien. Namun apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, maka tujuan dari organisasi tersebut akan terwujud. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian beberapa tujuan (Elmonika, 2017:27). Skripsi ini mengambil judul peran kepala dinas dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan kepala dinas lingkungan hidup kota Denpasar dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data menggunakan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil skripsi menunjukan peranan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar di tinjau dari tiga aspek peranan yaitu peranan antar pribadi (interpersonal role). peranan berhubungan dengan informasi (informational role), peran pengambilan keputusan (Decisional Role) sudah berjalan sangat baik,adapun Faktor penghambat kepala dinas lingkungan hidup dalam meningkatkan kinerja pegawai ada pada kualitas SDM dan disiplin pegawai yang sering terlambat masuk kantor hingga samapai adanya tidak masuk kantor tanpa alasana pasti.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK DI KOTA DENPASAR I Komang Putra Budi Kurniawan
Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v20i01.1082

Abstract

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar maupun kota kecil, belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik. Pengelolaan yang selama ini dilakukan adalah pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan masalah utama adalah pada sumber atau penghasil sampah. Sampai saat ini peran serta masyarakat secara umum hanya sebataspembuangan sampah saja belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yangdapat bermanfaat kembali bagi masyarakat. Pengelolaan sampah yang palingsederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik memerlukansosialisasi yang intensif dari pemerintah kepada masyarakat. Bila masalah sampah domestik ini tidak mendapat perlakuan penanganan yang baik sebagaimana mestinya jelas akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan serta berkurangnya nilai estetika. Hal ini terjadi akibat belum dimilikinya rasa tanggung jawab serta masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebersihan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik sangat tergantung kepada pemahaman dan kemauan masyarakat untuk menjaga dan menciptakan lingkungan bersih. Disamping itu, kemampuan masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan sampah domestik juga akan sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Denpasar. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Sampah Domestik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN USAHA KECIL, MENENGAH PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI Gusti Ayu Oktaviani
Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v20i01.1083

Abstract

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali, sesuai dengan yang tertuang dalam RENSTRA, diharapkan dapat mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan UKM (2) faktor pendukung dan faktor penghambat. Pemberdayaan dan pembinaan UKM dilakukan dalam upaya menentukan kebijakan yang paling tepat yang didasarkan pada kondisi di daerahnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui (1) bagaimanakah implementasi kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali dan bagaimana solusinya; dan (3) bagaimanakah upaya untuk meningkatkan keberhasilan pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Bali. Kata Kunci: Usaha Kecil Menengah, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKPORA) KABUPATEN BADUNG Ni Made Suarningtyas Maharani
Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v20i01.1084

Abstract

Transparansi anggaran harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengaksesnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) Bagaimanakah implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018?; (2) Bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung? dan (3) Apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018 dipengaruhi oleh (a) standar dan sasaran kebijakan, (b) Sumber daya kebijakan, (c) komunikasi antar organisasi, (d) karakteristik badan pelaksana, (e) disposisi implementor dan (f) kondisi sosial ekonomi dan politik; (2) Transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung belum bisa diwujudkan dengan baik; dan (3) Kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung meliputi (a) kendala dari faktor sumber daya berasal dari keterbatasan sumber pembiayaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Badung, (b) kendala dari faktor komunikasi berasal dari pola komunikasi yang memisahkan komunikasi diantara para pimpinan dan para pelaksana; dan (c) kendala yang berasal dari faktor disposisi disebabkan masih lemahnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran. Kata Kunci: Transparansi, Anggaran, Implementasi, Kebijakan Publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): September Vol 22 No 1 (2025): Maret Vol 21 No 2 (2024): September Vol 21 No 1 (2024): Maret Vol 20 No 01 (2023): Maret Vol 20 No 2 (2023): September Vol 19 No 2 (2022): September Vol 19 No 1 (2022): Maret Vol 18 No 2 (2021): September Vol 18 No 1 (2021): Maret