Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PENELITIAN DI SD NO. 3 PETANG) Ni Wayan Muliani; I Wayan Astawa
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.998

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melalui upaya pemerintah dengan memberikan bantuan kepada sekolah berupa dana BOS. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk membantu penyediaan pendanaan operasi non personil sekolah dan biaya personil sekolah yang masih dapat dibayarkan, Membebaskan punggutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dan /atau membebaskan punggutan peserta didik yang orang tuanya / walinya tidak mampu pada SD/SDLB/ SMP/ SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat. SD No. 3 Petang merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, tehnik untuk menentukan informan menggunakan teknik puspossive sampling. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 1) Implementasi Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah di SD No. 3 Petang sudah baik, hanya saja sesuai dengan teori George C. Edward III dimana variabel komunikasi belum berjalan optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi SD No. 3 Petang dalam pengelolaan dana BOS tahun 2018 yaitu adanya keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah.
PKM Pendampingan Desain Kemasan pada RH (Reta Handycrafts) di Banjar Titih Tengah Kota Denpasar I Wayan Putu Sucana Aryana; I Wayan Astawa; I Made Adi Suwandana; Agus Wiryadhi Saidi; Siluh Putu Natha Primadewi
Journal on Education Vol 5 No 3 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i3.1966

Abstract

Packaging design is fundamental for a company because it has a visual meaning that is implied both from the corporate culture, history, and positioning of a company. Every company has a packaging design, some are well-conceived and some are just perfunctory. Maintaining the consistency and quality of the brand image in the minds of consumers is very important so that it is easy to recognize the company in every communication. Products and services that are successful will be satisfying and easy to remember by consumers, as well as the company's brand. The packaging design in which there is a logo makes it the main identity for the launch of a newly established company or new organization. Without a visual identity, it will be difficult for consumers to identify the company. Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs can be interpreted as businesses run by individuals, households, or small-scale business activities that drive the movement of development and the Indonesian economy. According to data from the Cooperatives and UKM Office of the City of Denpasar, for the type of Creative MSMEs, the Micro scale is specifically in the creative field of knitwear craftsmen. RH (Reta Handycrafts) doesn't have a packaging design yet, of course this will cause problems when introducing a product. A product that is sold has more value if it can be packaged very well, but not a few partners ignore it. able to support their business income.
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA TIYINGTALI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM Putu Surya Wedra Lesmana; I Wayan Astawa; Cok Gde Agung Kusuma Putra
Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan penelitian bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum dalam rangka penyusunan peraturan desa belum menyusun tindakan sudah menetapkan serangkaian tindakan. Selanjutnya dalam penentapan aktor bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum sudah menentukan aktor dalam proses penyusunan peraturan desa, akan tetapi aktor yang ditunjuk menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan unsur orientasi nilai, Pemerintah Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan peraturan desa sudah berorientasi terhadap nilai dari perdes tersebut namun orientasi nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat belum ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah Tahap penyusunan, Tahap pembahasan, Tahap penetapan, Tahap pengundangan, Tahap penyebarluasan, Tahap evalausi, dan klarifikasi
PENGARUH E-SAKIP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG Ni Kadek Yuni Gitasih; I Made Sumada; I Wayan Astawa
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20687

Abstract

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh aplikasi e-SAKIP terhadap kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan, melalui proses pengumpulan data menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada seluruh responden terpilih. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa aplikasi e-SAKIP berpengaruh terhadap kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan penelitian ini kepada Pemerintah Kabupaten Badung adalah untuk memberikan pelatihan agar pemahaman dan penggunaan aplikasi yang aktif semakin meningkat.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS III DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR UTARA Putu Suartama Suartama; I Wayan Astawa; I Kadek Dede Junaedy
Journal of Contemporary Public Administration 27-35
Publisher : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jcpa.5.1.2025.27-35

Abstract

Indonesia has a large population with diverse geographical conditions, which poses challenges in providing equitable and affordable health services for the entire community. Although the BPJS Kesehatan program has been running for several years, the implementation of this program still faces various obstacles at the primary health service level such as Puskesmas. The importance of this study lies in efforts to improve the quality of health services provided by Puskesmas as first-level health facilities (FKTP). With the evaluation of the implementation of BPJS Kesehatan, it is hoped that this study can provide constructive recommendations for BPJS Kesehatan, the Health Office, and medical personnel in improving the quality of services. If the existing problems are not immediately resolved, then the main objective of BPJS Kesehatan in providing fair and equitable health services for all Indonesian people will not be achieved optimally. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach that aims to understand social phenomena that occur in the natural environment in more depth, so that this study can produce something new where the results of this study found several important aspects related to the implementation of the BPJS Kesehatan program at Puskesmas III North Denpasar: (1) Ineffective Communication Between BPJS and Puskesmas, (2) Quality of Health Services, (3) Administrative Constraints. This study discusses the implementation of the BPJS Health Program in health services at the UPTD Puskesmas III, North Denpasar District Health Office. Based on the results of interviews, documentation, and observations that have been carried out, several main findings were obtained: (1) Communication Aspects in the Implementation of the BPJS Health Program, (2) Availability of Resources in BPJS Health Services, (3) Attitudes and Performance of BPJS Program Implementers, (4) Bureaucratic Structure and BPJS Regulations at the Puskesmas. The factors that are obstacles in the implementation of the Social Security Administering Body (BPJS) Health program in Health Services at the UPTD Puskesmas III, North Denpasar District Health Office are the still uneven socialization by BPJS Health to the general public, improvements in service quality that have not been significant, limited parking spaces and noise caused by the location of the UPTD Puskesmas which is right in a dense environment, and the lack of visitor queues when on certain days there are crowds of visits by the community to the UPTD Puskesmas III, North Denpasar.