cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Estiyan Dwipriyoko
Contact Email
estiyand@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sospolunla@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal SOSPOL
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 16933109     EISSN : 26851172     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung Terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel telaah (review article) dimuat atas undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 164 Documents
 5   6   7   8   9 
PERKEMBANGAN MANUSIA: INTERAKSI HEREDITAS BIOLOGIS DENGAN LINGKUNGAN Yusef Wandy
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan manusia merupakan hasil interaksi yang berkesinambungan antara hereditas( pengaruh ) biologis yang ditentukan oleh gen-gen individual dengan lingkungan( pengalaman yang dialami pada masa berkembang dalam suatu keluarga dari kebudayaantertentu ) . Penentu genetic mengungkapkan proses maturasi ( pematangan ) , yaitu secaraalamiah menentukan urutan perkembangan atau perubahan badaniah yang secara relativetergantung pada lingkungan .Perkembangan motorik , sebagian besar merupakan suatu prosesmaturasi .Perkembangan berlangsung dalam urutan yang teratur mulai dari perilaku sederhanasampai perilaku yang lebih beraneka ragam dan rumit . Ikatan social awal membentuk dasaruntuk melakukan hubungan akrab antar manusia pada masa dewasa . Perkembangan adalahproses seumur hidup . Setiap individu berubah baik secara psikologis maupun fisiologis .
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA Wiwin Winangsih
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Analisis kebijakan, dalam pengertiannya yang luas, melibatkan hasil pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis sejauh mana analisis kebijakan publik menuju tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Metode penulisan dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan yang relevan dengan tema analisis kebijakan publik menuju tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakan penyelengaraan negara harus diarahkan, untuk: (1) Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN; (2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara; dan (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI MINIMARKET DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG Diani Indah; Ujang Charda S
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan pengaturan minimarket di Kecamatan Subang Kabupaten Subang masih belum berjalan sesuai dengan harapan, masih banyaknya ditemukan minimarket yang tidak memiliki izin usaha minimarket, dikecualikannya zonasi pendirian minimarket dengan tidak memperhatikan jarak antara minimarket dan pasar tradisional yang menjadi penyebab utama permasalahan, dan belum ada satupun minimarket yang menjalankan kemitraan dengan toko tradisional tetapi pemerintah daerah belum melakukan tindakan tegas. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan zonasi minimarket dipengaruhi oleh masih lemahnya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berdampak negatif sangat besar terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya, sehingga sangat perlu dilakukan pengecekan kembali jarak dan izin dari pendirian minimarket di Kecamatan Subang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban serta melakukan penataan kembali atas zonasi minimarket yang ada di wilayah Kecamatan Subang agar tidak berdekatan antara minimarket dengan pasar tradisional atau antara minimarket dengan minimarket lainnya. Untuk itu, implementasi kebijakan zonasi minimarket terlaksana dengan baik apabila memperhatikan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
EFEKTIVITAS KINERJA PERSONIL SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLRES BANDUNG Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah berusaha menjaga kepercayaan masyarakat dengan prinsip pemerintahangood governancedan clean government. Polri adalah bagian integral dari Pemerintah Indonesia yang salah satu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan timbul apabila Polri melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana peraturan yang berlaku secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri belum timbul sesuai harapan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kasus pengrusakan fasilitas Polri oleh masyarakat akibat ketidakpuasan atas tindakan oknum anggota Polri.
PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Ivvone Kartika
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan beradab. Pemeliharaan keamanan dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar (Mabes) Polri yang dipimpin oleh seorang Kapolri kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh seorang Kapolda, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor yang dipimpin oleh seorang Kapolres, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor dengan pimpinan seorang Kapolsek, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada seorang Brigadir Polisi atau sering disebut Bhabinkamtibmas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanannasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hak warg anegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F3 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat tterhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik. Kualitas pelayanan pada sebuah badan publik merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan berpengaruh pada kepuasan pengguna. Tetapi nyatanya potret kualitas layanan yang ada di badan publik Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Karena dapat dilihat di era sekarang ini, kualitas layanan yang ada di badan publik masih menjadi salah satu fenomena yang belum mampu diatasi oleh pemerintah atau semua badan publik di Indonesia saat ini. Reformasi yang di tandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akumtanilitas, transparasi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
KONSEP e-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PEMERINTAHAN Tati Sarihati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan globalisasi menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat. Era paper-based administration mulai ditinggalkan dan digunakannya konsep e-government dalam pemerintahan dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi e-government dilakukan melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi pemerintah khususnya instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan e-government di Indonesia antara lain sumberdaya manusia yang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas, kendala kultural (cultural barriers), organisasi pemerintahan dan infrastruktur yang belum memadai. Untuk itu, penataan pada semua kendala tersebut sangat diperlukan bahkan merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
KOORDINASI PENERTIBAN INSTALASI PEMBANGUNAN AIR LIMBAH PABRIK DI KAWASAN TIMUR KABUPATEN BANDUNG Tati Sarihati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya penertiban IPAL pabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel koordinasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori koordinasi dari Mc Farland dalam Handayaningrat (1996:124-125), berdasarkan dimensi dimensi koordinasi melalui motivasi, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi. Adapun untuk variabel efektivitas digunakan pendekatan teori dari Goggin, et.al dalam Soemaryadi (2005: 111-113) yakni dimensi prosedural, tujuan, monitoring & evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
TEORI, METODOLOGI, TEKNIK DAN EPISTEMOLOGI DALAM ILMU PENGETAHUAN Tati Sarihati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teori, metodologi, teknik dan epistemologi memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dalam membangun konstruksi ilmu pengetahuan. Teori digunakan untuk menyusun konsep konsep dan fakta fakta kedalam suatu pola yang koheren/logis dan untuk memprediksi hasil penelitian yang akan datang. Untuk menegakkan teori, setiap cabang cabang ilmu mengembangkan metodologinya sesuai dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Khasanah teoritis sebuah ilmu selalu dinilai berlandaskan pada pengujian empiris.
KOMPETENSI SEBAGAI PENENTU KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Tati Sarihati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompetensi dalam pengembangan sumberdaya manusia memegang peranan penting. Sebagai suatu dimensi perilaku yang discrete kompetensi merujuk pada kemampuan secara umum untuk menjalankan sebuah pekerjaan atau bagian dari sebuah pekerjaan juga dapat digunakan untuk mengatakan hal-hal yang menimbulkan kemampuan sesuai jabatan. Kompetensi merupakan dasar bagi pengembangan SDM menuju kearah kinerja terbaiknya dalam melakukan suatu pekerjaan melalui eksplorasi “motive”, trait dan self conceptsehingga dapat memprediksi tindakan perilaku seseorang yang pada akhirnya dapat memprediksi kinerja yang bersangkutan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan organisasi pemerintahan dalam menjawab tantangan di masa depan antara lain: untuk tingkat EksekutifSrategic thinking;Change leadershipdan Relationship management. Untuk Tingkat Manajer: fleksibilitas, change implementation, impersonal understanding and empowering. Adapun untuk tingkat Karyawankompetensi uang dibutuhkan antara lain:fleksibilitas, kompetensi menggunakan dan mencari berita, motivasi dan kemampuan untuk belajar, motivasi berprestasi, motivasi kerja dibawah tekanan waktu, kolaborasi dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Page 7 of 17 | Total Record : 164

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2 (2023): Vol. 28 No. 2, Desember 2023 Vol 28 No 1 (2023): Vol. 28 No. 1, Juni 2023 Vol 27 No 2 (2022): Vol. 27 No. 2, Desember 2022 Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022 Vol 26 No 2 (2021): Vol. 26 No. 2, Desember 2021 Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021 Vol 25 No 2 (2020): Vol. 25, No. 2, Desember 2020 Vol 25 No 1 (2020): Vol. 25, No. 1, Juni 2020 Vol 24 No 2 (2019): Vol. 24, No. 2, Desember 2019 Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019 Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018 Vol 23 No 1 (2018): Vol. 23, No. 1, Juni 2018 Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017 Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017 Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016 Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016 Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015 More Issue