cover
Contact Name
I Gede Sandiasa
Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com
Phone
+6281338724721
Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Locus : Majalah Ilmiah FIA
ISSN : 24067695     EISSN : 26229552     DOI : https://doi.org/10.37637/locus.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Locus : Majalah Ilmiah FIA Aim and Scope: accomodating the results of studies or researches or reviews in the field of public administration, social science, and political science.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2020)" : 8 Documents clear
UPAYA PEMBERDAYAAN DALAM PENGELOLAAN “BUPDA” DI DESA POH BERGONG KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG I Kadek Senimayura; Putu Agustana
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.586 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.601

Abstract

Upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan peran desa adat sangat tepat dilakukan khususnya di Bali. Berdasarkan amanat Perda. Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, maka Desa Adat Poh Bergong lewat sebuah perarem membentuk Baga Utsaha Padruwen Desa Adat ( BUPDA ) yang dikelola oleh desa adat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimanakah memberdayakan usaha-usaha yang tergabung dalam BUPDA Desa Adat Poh Bergong ?; 2) bagaimanakah menciptakan dan meningkatkan produk unggulan BUPDA Desa Adat Poh Bergong? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang upaya pemberdayaan dalam pengelolaan BUPDA Desa Adat Poh Bergong. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemberdayaan usaha-usaha yang tergabung dalam BUPDA Desa adat Poh Bergong dilakukan melalui penguatan usaha dengan memberikan kewenangan secara penuh kepada pengelola BUPDA dan membangun fasilitas pendukung usaha, pemberian bantuan modal usaha, serta pembinaan manajemen usaha kepada pengelola BUPDA. Upaya untuk menciptakan dan meningkatkan produk-produk unggulan BUPDA Desa Adat Poh Bergong dilakukan dengan pemberian pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, sosialisasi terhadap produk melalui media sosial, dan pengembangan usaha dengan merencanakan untuk membangun pasar desa adat yang akan dikelola oleh BUPDA.
HUMAN RELATIONS DAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Putu Diana Sri Artini; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.509 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.606

Abstract

Kinerja pegawai yang tinggi mencerminkan keadaan pegawai yang dapat bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab serta konsentrasi untuk bekerja. Untuk itu peran pimpinan melalui penerapan Human relations diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penerapan Human relations melalui komunikasi yang baik serta motivasi dari pimpinan untuk mencapai kepuasan kerja bagi seluruh pegawai. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah kegiatan Human relations pada pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng?;  2) Bagaimanakah Kinerja Pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ? Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kegiatan Human relations pada pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan kegiatan komunikasi persuasif, komunikasi verbal, komunikasi non verbal, komunikasi vertikal dan komunikasi horisontal serta motivasi terjadi dari pimpinan dan dari dalam diri pegawai itu sendiri. Kinerja pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik dilihat dari kriteria yang ada, yakni kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, efektivitas dalam penggunaan sumber daya, kemandirian dan hubungan interpersonal
STRATEGI BAPPEDA DALAM MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BULELENG Nyoman Doddy Darmawan; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.824 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.602

Abstract

Bappeda Kabupaten Buleleng ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda sebagai badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah harus bisa menerapkan strategi dan mengoptimalkan kordinasi perencanaan pembangunan daerah, bersama organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, para Kepala Sub Bidang, dan para Kepala Sub Bagian di Bappeda Kabupaten Buleleng. Teknik pemeriksaaan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu: kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama dalam melaksanakan strategi proses perencanaan pembangunan, Bappeda Buleleng menggunakan strategi-strategi berikut. 1) Strategi SO (Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang), 2) Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman), 3) Strategi WO (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang), dan 4) Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman). Kedua Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD Kabupaten Buleleng sangat terkait karena dalam perumusan dan penetapan APBD harus melalui perencanaan melalui musrenbang. Ketiga Hambatan dalam proses perencanaan: 1) hambatan internal: 1) belum mantapnya koordinasi antara bidang-bidang dan 2) kurang efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran. Hambatan eksternal: 1) ketersediaan data informasi atau kelengkapan data untuk perencanaan pembangunan sering mengalami kendala. dan 2) partisipasi masyarakat dalam sebagian besar kegiatan pembangunan masih belum memadai, salah satu contohnya adalah dalam Musrenbang.
IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG Made Agus Wira Andika; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.584 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.607

Abstract

Pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng?, 2) Apa Sajakah Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, 3) Solusi Dalam Mengatasi Faktor - Faktor Penghambat Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Teknik Analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tentang masalah yang dirumuskan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal pelaksanaannya, sedangkan untuk faktor penghambat implementasi prinsip – prinsip Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng kualitas dan kuantitas SDM pegawai UPTD belum memadai. Solusi dalam mengatasi faktor faktor penghambat perlu diadakannya diklat atau bintek untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
KUALITAS PELAYANAN UNTUK RAWAT INAP KELAS II DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG Ida Bagus Krisnadana; Dewa Made Joni Ardana
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.572 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.603

Abstract

Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan penyedia pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pasien maupun keluarga pasien dalam meningkatkan derajat hidup dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan petugas pelayanan kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional dengan selalu mengutamakan keselamatan pasien. Pelayanan yang berkualitas mampu memberikan kepuasan bagi pasien yang dirawat. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu : 1). bagaimanakah kualitas pelayanan untuk rawat inap kelas II di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng? 2). bagaimanakah klasifikasi ruang rawat inap kelas II di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng? 3). apakah yang menjadi kendala dalam pelayanan rawat inap kelas II di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan maksud agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai kualitas pelayanan untuk Rawat Inap Kelas II di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan purposive sampling dan selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa kualitas pelayanan untuk Rawat Inap kelas II di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mengacu pada tolak ukur yang disebut dengan TERRA (Tangible, Emphaty, Realibility, Responsiveness dan Assurance). Klasifikasi ruang rawat inap kelas II yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari 2-4 tempat tidur dimana setiap bednya terdapat 1 (satu) ruang tunggu, wc/kamar mandi dalam, kipas angin, wastafel dan lain sebagainya. Dan yang menjadi Kendala dalam pelayanan rawat inap kelas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang bersifat internal  1). Masih kurangnya dokter paramedis dan dokter spesialis yang ahli dibidangnya dibadnding dengan jumlah pasien yang dilayani. Sedangkan kendala eksternalnya adalah perubahan perilaku pada pasien dan keluarga pasien belum sesuai dengan harapan, dalam mendukung upaya kesembuhan pasien, seperti masih terdapat keluarga pasien penunggu tidak sesuai ketentuan.
FUNGSI MOTIVASI PIMPINAN UNTUK MENINGKATKAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Ni Kadek Yastini; I Nyoman Mudarya
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.661 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.604

Abstract

Keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh bagaimana kemampuan pimpinan dalam memotivasi  seluruh pegawai yang menjadi bawahannya. Dengan motivasi dari pimpinan tentunya semangat kerja pegawai akan selalu terjaga dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu : 1) bagaimanakah motivasi pimpinan kepada pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng?; 2) bagaimanakah semangat kerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng? Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang Fungsi Motivasi Pimpinan Untuk Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan,dengan tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian dapat ditemukan fakta bahwa motivasi pimpinan kepada pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng terjadi melalui: 1) pemberian contoh dan teladan yang baik kepada pegawai; 2) menggerakkan dan mengerahkan daya serta potensi pegawai; dan 3) rangsangan dan dorongan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai. Semangat kerja pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng terlihat dari: adanya hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan, terdapat suasana dan iklim kerja yang bersahabat, adanya rasa kemanfaatan bagi tercapainya tujuan organisasi, adanya tingkat kepuasan ekonomi dan kepuasan-kepuasan materi lainnya, dan adanya ketenangan jiwa bagi pegawai.
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PROGRAM INOVASI DESA (DI DESA UMA ANYAR DAN DESA TEJAKULA) Ni Ketut Sudianing; Gede Sandiasa
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.592 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.600

Abstract

Pelaksanaan Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, langsung pada tingkat desa. Terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan desa menjadi  maju, kuat, mandiri dan berdikari. Pembangunan mengalami perubahan paradigma dari “membangun desa” menjadi “desa membangun. Desa dapat mengalami peningkatan kemampuan secara administrasi, kapasitas dalam melaksanakan pelayanan publik dan optimalisasi potensi desa, dengan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penelitian ini diajukan tiga permasalahan, yaitu bagaimana proses pelaksanaan Program Inovasi Desa melalui Penggunaan Dana Desa; Pengaruh Program Inovasi Desa dalam Pengembangan Potensi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Program Inovasi Desa. Penelitian ini dilaksanakan pada Pelaksanaan Program Inovasi Desa di Desa Tejakula dan Uma Anyar Kabupaten Buleleng. Melalui pendekatan ilmiah kualitatif, berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menyangkut perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dapat digambarkan  secara holistik berkenaan dengan permasalahan penelitian. Analisis interaktif Miles & hubermen digunakan untuk melakukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data, mencapai kedalam pemahaman inquiri, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja secara tepat, dan ilmiah. Hasil penelitian menyimpulkan ; 1) pelaksanaan program inovasi desa melalui penggunaan dana desa adalah mewujudkan pembangunan desa terpadu, berbasis sumberdaya alam dan daya kreatif masyarakat, bersifat selektif dan berkelanjutan; 2) Peran Program Inovasi Desa dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah 1) pengembangan ekonomi masyarakat, 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan 3) pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan; dan 4) partisipasi masyarakat dalam pengembangan program inovasi desa sangat tinggi dalam bentuk kegiatan meliputi: pengembangan lembaga swadaya masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran dan pelaksanaan program inovasi desa, memberi kontribusi dalam bentuk iuran dan melaksanakan kegiatan solidaritas dan pengembangan swadaya gotong royong. Hasil temuan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1) percepatan pengembangan inovasi desa diperlukan perubahan struktur anggaran, yang khusus untuk mengerjakan satu proyek inovasi desa, sehingga  mengangkat citra spesifik pembangunan desa. Satu program inovasi desa dalam sekala besar yang dapat digunakan sebagai daya saing dalam pengembangan desa. 2) peningkatan daya dukung dan partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan kemampuan pemerintahan desa dan fasilitator, maupun anggaran sehingga program inovasi desa dapat berjalan cepat sesuai dengan harapan dan daya dukung masyarakat, 3) infrastruktur yang dibangun selalu berlandaskan pada pengembangan potensi desa, untuk mempercepat tercapainya tujuan pengembangan program inovasi desa, yaitu tata kelola potensi desa yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SIARAN RRI SINGARAJA Nyoman Agus Mastika; Gede Sandiasa
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.394 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.605

Abstract

Manajemen penyiaran merupakan pengerak dari suatu lembaga penyiaran, yang bertujuan untuk mengelola operasionalisasi siaran secara kreatif dan dinamis, serta menghasilkan berbagai macam acara siaran yang diminati oleh sebagian besar khalayak pendengar atau pemirsa. Ketika radio terbukti sangat bermanfaat sewaktu kapal penumpang tenggelam di lautan dan berhasil mengirimkan informasi darurat dan berita tersebut direspon untuk menyelamatkan penumpang. Barulah radio menjadi salah satu media informasi yang sangat diperhitungkan, dalam menghadapi segala permasalahan yang timbul, lembaga penyiaran. Bila dilihat dari aspek kualitas, maka proses penerapan prinsip-prinsip good governance perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan prinsip-prinsip good governance dan keempat kualitas siaran merupakan hal terpenting bagi siaran RRI Singaraja. Karena hal tersebut sangat mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dalam manajamen penyiaran RRI Singaraja. Faktor Penghambat Internal yang paling dominan adalah menyangkut penyediaan anggaran untuk penambahan pendirian pemancar relay yang membutuhkan banyak anggaran, faktor penghambat ekternal adalah dalam hal pancaran untuk melayani siaran kepada masyarakat banyak berpengaruh keadaan topografi, wilayah Kabupaten Buleleng berada pada ketinggian 100 – 500 meter ke atas dengan kondisi tanah terjal ditambah bukit yang berbatu cadas yang dapat menghambat perambatan signyal radio. Sedangkan factor pendukung yang dimiliki: adanya upaya untuk peningkatan dan perluasan daya pancar, melalui  pembangunan pemancar relay di desa, seperti di Desa Munduk Dusun Tamblingan dan di Desa Tejakula. Rekomendasi peneliti adalah pertama, RRI Singaraja disarankan untuk tetap melaksanakan pengecekan transmisi signal radio ke semua pemancar yang tersebar di wilayah Buleleng dan terus dilakukan penambahan pemancar, guna mempercepat penanganan kerusakan teknis yang terjadi dan juga kejernihan siaran semakin bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas siaran di Kabupaten Buleleng. Kedua, melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja perlu dilakukan, agar dapat mengoptimalkan kinerja melalui berbagai pelatihan, khususnya penyiar agar lebih menarik minat pendengar.

Page 1 of 1 | Total Record : 8