Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GITGIT KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG Ni Kadek Ani Agustini; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Kepala Sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala Sekolah yang baik diharapkan akan membentuk pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru juga akan menjadi baik. Jika pembelajaran di sekolah baik tentunya akan menghasilkan prestasi siswa dan gurunya yang baik. Penelitian ini memfokuskan pada pokok permasalahan 1. Bagaimanakah Peran Kepala Sekolah Dalam Miningkatkan Kinerja Guru di SDN 1 Gitgit?. 2. Bagaimanakah Kinerja Guru di SDN 1 Gitgit?Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja Guru di SD Negeri 1 Gitgit, secara umum dapat dapat berjalan dengan baik dimana kepala sekolah SDN 1 Gitgit berperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. 2. Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Gitgit sudah baik dilihat dari segi proses perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, proses evaluasi pembelajaran dan membina hubungan antar pribadi dengan siswanya.

Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Pegawai Di Kantor Camat Sawan Kabupaten Buleleng Gusti Ayu Juli Artini; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pegawai pemerintahan adalah aparat birokrasi yang juga sebagai abdi masyarakat harus mampu membrikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Khusus dalam pelayanan pengurusan KTP dan perijinan, pegawai harus bisa bersikap profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat yang datang ke kantor kecamatan untuk mengurus perekaman data KTP dan pelayanan perijinan harus diberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sawan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, efektivitas pelayanan, kemandirian pegawai dalam pelayanan dan hubungan interpersonal dalam pelayanan. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Sawan meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan solusi dalam meminimalisir adanya faktor penghambat pelayanan kepada masyarakat adalah solusi jangka pendek dan jangka panjang, sosialisasi kepada masyarakat pencari layanan dengan beberapa media, serta pemberian rewards kepada pegawai yang berprestasi, dan pemberian punishman kepada pegawai yang lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

PENGELOLAAN PROGRAM BEDAH RUMAH SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG I Nyoman Purna; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Program tersebut merupakan salah satu program dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah pengelolaan program bedah rumah di Desa Telaga?; 2) bagaimanakah dampak pelaksanaan program bedah rumah di Desa Telaga? Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pengelolaan program bedah rumah di Desa Telaga diawali dengan proses perencanaan yang meliputi proses penyusunan proposal dan sosialisasi kepada panitia pelaksana dan penerima bantuan. Pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun RAB, mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedah rumah, pengerjaan bangunan dengan cara gotong royong/swadaya, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan. Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pengawas yang ada di desa dan pengawas dari tim Dinas Sosial Propinsi Bali. Pada akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah tersebut. Program bedah rumah di Desa Telaga berdampak positif pada peningkatan taraf kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi dari warga penerima bantuan. Program bedah rumah juga berdampak negatif yakni membuat masyarakat menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja keras. Mereka kebanyakan hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah.

IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG Made Agus Wira Andika; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng?, 2) Apa Sajakah Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, 3) Solusi Dalam Mengatasi Faktor - Faktor Penghambat Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Teknik Analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tentang masalah yang dirumuskan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal pelaksanaannya, sedangkan untuk faktor penghambat implementasi prinsip – prinsip Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng kualitas dan kuantitas SDM pegawai UPTD belum memadai. Solusi dalam mengatasi faktor faktor penghambat perlu diadakannya diklat atau bintek untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Ketut Mudarna; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat menjadi komponen penting dalam suksesnya pembnagunan. Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk melibatkan dirinya secara aktif dalam setiap proses pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan juga dapat dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi itu pun tetap berkaitan dengan kolektivitas. Dalam pelaksanaannya, proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Dalam konteks pembangunan di Desa Tegallinggah, konsep pemberdayaan dengan 5P tersebut benar-benar dilaksanakan demi terwujudnya tujuan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

UPAYA PEMBERDAYAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Wilayah laut Kabupaten Buleleng memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar yang jika dikelola secara tepat akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan dan kelautan seperti masyarakat nelayan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak para nelayan yang berada dalam kemiskinan sehingga hal ini menjadi ironi bagi suatu wilayah yang memiliki potensi laut yang sangat besar namun keadaan masyarakat nelayannya masih berada dalam belenggu kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan ataupun program-program pemberdayaan yang lebih bersifat pro-civil society. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa tindakan dari upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Seririt, sehingga dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan untuk memperoleh data primer dan juga melalui metode observasiserta studi dokumen. Selanjutnya dilakukan pengolahan data serta analisis data Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitumengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, sehingga diperolehsuatu kesimpulan.Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah secara sektoral telah melaksanakan beberapa tindakan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masayarakat pesisir termasuk nelayan melalui beberapa kegiatan yaitu penguatan kultur kewirausahaan nelayan, Penguatan kelembagaan nelayan, penguatan partisifasi, penguatan permodalan nelayan dan melalui pemberian bantuan permodalan secara bergulir, maupun bantuan prasarana.Sebagai dampaknya, masyarakat nelayan dapat merasakan manfaat positif dari upaya - upaya pemberdayaan seperti diversifikasi usaha perikanan maupun nonperikanan yang semakin meningkat serta jangkauan penangkapan yang semakin luas sehingga dapat berpengaruh pada keadaan social-ekonomi nelayan yangsemakin baik.Pada akhirnya, dapat disarankan kepada para pihak terkait, bahwa masyarakat nelayan mestinya dapat diberikan bantuan permodalan usaha nelayan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan yang tidak lagi dirasakan memberatkan nelayan seperti keharusan adanya jaminan atau agunan berupasertifikat atau BPKB ketika memperoleh kredit usha nelayan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan terutama para nelayan kecil.

Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program Keluarga Berencana di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Kadek Agus Ariana; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Untuk suksesnya program Keluarga Berencana, maka partisipasi istri dan suami sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) sangat diperlukan. Ber-KB bukan hanya untuk wanita/istri, tetapi juga untuk pria/suami. Dengan demikian tujuan dari program KB yakni mencapai keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera bisa terwujud. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?; 2) apakah faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?; dan 3) apakah solusi dari hambatan-hambatan partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara sirkuler dimana analisis dilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa dalam bentuk voice, access, control, dan partisipasi dalam menerima dan memberi informasi tantang KB Faktor-faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa terdiri dari faktor struktural dan faktor kultural. Solusi dalam menghilangkan faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa adalah dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan tepat tentang program KB melalui KIE. Juga dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat PUS tentang pentingnya ikut program KB.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT-DANA DESA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA AMBENGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG I Made Arya Udayana; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Berjangkitnya wabah Covid-19 sejak awal tahun 2020 telah menghancurkan kehidupan masyarakat hampir dari segala segi. Khusus dibidang ekonomi wabah Covid-19 telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan menyebabkan munculnya keluarga-keluarga miskin baru. Untuk membantu meringankan beban keluarga miskin terdampak Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan ?; 2) apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan ?; dan 3) bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti meggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan BLT-DD di Desa Ambengan meliputi: target group merupakan tujuan utama kebijakan, diperlukan strategi manajemen untuk merubah perilaku target group, kemampuan dalam pengawasan supaya tidak mismanagement, serta moral para pelaksana kebijakan yang berkomitmen dan menjungjung tinggi kejujuran serta menghindari konflik internal. Juga ditemukan bahwa faktor pendukung dan penghambat kebijakan BLT-DD tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 meliputi dampak positif yakni dapat meringankan beban keluarga miskin, dan dampak negatif yakni dapat menimbulkan rasa ketergantungan masyarakat.

PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG Putu Agustana; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelaksanaan setiap bidang pekerjaan apapun yang sebaik-baiknya tentu memerlukan sekali perencanaa dan pengontrolan/pengawasan. Perencanaan dan pengawasan merupakan dua kutup dari suatu proses penyelenggaraan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan menjadi taraf permulaan dari proses itu dan mengandung aktifitas-aktifitas melihat kemuka, memikirkan jauh sebelumnya dan menggambarkan lebih dahulu sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedang pengontrolan/pengawasan berikut tindakan-tindakan mencapai pembetulannya adalah tahap akhir dari proses penyelenggaraan tersebut. Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, mencocokkan, memeriksa dan mengendalikan segenap aktifitas kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.Dalam penelitian ini diajukan sebuah permasalahan yakni bagaimanakah pengawasan Camat dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam kualitatif, Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, adalah Teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yaitu Camat, Sekretaris Camat, staf kecamatan , Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Buleleng 1, Kepala desa dan wajib pajak.Analisis interaktif Miles & Huberman digunakan untuk melakukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data, mencapai kedalam pemahaman, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan makna dalam penelitian.Hasil penelitian menimpulkan bahwa Camat selaku Kepala Wilayah dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai kewenangan penuh untuk AInspektorat Kabupaten. Akan tetapi Camat dalam hal ini melaksanakan kewenangan hanya sebatas pada upaya pembinaan dan melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksanan Teknis Daerah maupun kepada Kepala Desa dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.Mengacu kepada simpulan yang disampaikan di atas, maka dalam hal ini disarankan bahwa Camat selaku Kepala Wilayah mempunyai tanggung jawab yang besar berkenaan dengan segala sesuatunya yang ada di wilayahnya. Demi kelancaran dan keberhasilannya seperti apa yang diharapkan oleh kita semua, maka sebaiknya Camat diberikan kewenangan yang lebih dalam hal pengawasan karena Camat yang paling memahami dan mengetahui segala sesuatunya yang ada diwilayahnya termasuk keberhasilan dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

HUMAN RELATIONS DAN SEMANGAT KERJA PERANGKAT DESA DI DESA PAKISAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Semangat kerja merupakan gambaran sikap pribadi individu maupun kelompok terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam meraih tujuan. Untuk itu peran pimpinan melalui penerapan Human Relations diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Penerapan Human Relations melalui komunikasi yang baik serta motivasi dari pimpinan untuk mencapai kepuasan kerja bagi seluruh pegawai.Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah Human Relations perangkat desa di Desa Pakisan ?;2)bagaimanakah semangat kerja perangkat desa di Desa Pakisan?Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentanghuman relations dan semangat kerja perangkat desa di Desa Pakisan. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulandatanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kegiatan human relations perangkat desa di Desa Pakisan melalui komunikasi persuasif, komunikasi verbal,komunikasi non verbal, komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal.Semangat kerja perangkat desa di Desa Pakisan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat dilihat dari faktor hubungan yang harmonis antara atasandan bawahan, terdapatnya suasana dan iklim kerja yang bersahabat, rasa kemanfaatan bagi tercapainya tujuan organisasi, adanya tingkat kepuasan ekonomidan kepuasan materi lainnya, serta adanya ketenangan jiwa dari para perangkat desa

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search