cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gede Sandiasa
Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com
Phone
+6281338724721
Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Locus : Majalah Ilmiah FIA
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24067695     EISSN : 26229552     DOI : https://doi.org/10.37637/locus.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Locus : Majalah Ilmiah FIA Aim and Scope: accomodating the results of studies or researches or reviews in the field of public administration, social science, and political science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16, No 1 (2024)" : 8 Documents clear
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN BENOA DENPASAR Badrika, I Nyoman Alit
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1712

Abstract

Keamanan dan keselamatan pelayaran adalah hal yang paling diutamakansebelum melakukan pelayaran guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Kecelakaan yang dapat terjadi dilaut tidak dapat dipungkiri dan hal tersebut bisadiakibatkan oleh alam, cuaca dan kelalaian manusia itu sendiri misalnya sepertikapal tenggelam karena kelebihan muatan, kebakaran kapal dan hal lainnya. PeranKPLP sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kecelakaan di laut.Namun pada kenyataannya peran KPLP itu sendiri kurang efisien karena KPLPdalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan berupa sarana yang kurangmemadai, sehingga untuk melakukan pengawasan tidak bisa dijalankan secaramaksimal. Maka KPLP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yangtercantum dalam UU Pelayaran bekerjasama dengan instansi lain terkait dalamlingkungan maritim guna menjaga keselamatan pelayaran. Instansi lain tersebutantara lain Patkamla (Patroli Keamanan Laut), SAR (Search And Resque), TNIAL, Satpol Air dan lainnya. Kerjasama yang dilakukan masing-masing instansimembuat peran dari KPLP itu sendiri tidak terlihat sehingga dianggap sia-sia.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implentasiundang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Pelabuhan BenoaBali serta untuk mengetahu factor penghambat dari implemetasi undang-undangnomor 17 Tahu 2008 tersebut. Guna pembatasan dalam penelitian ini makapeneliti memilih untuk menyajikan teori yang dianggap relevan dengan materipembahasan dari objek yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan model GeorgeEdward C. III. Edward III dikutip dari Leo Agustino (2012:41). George EdwardIII mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatuimplementasi, yaitu: 1. Comunication/komunikasi, 2. Resources/sumber daya, 3.Disposition/disposisi, 4. Bureaucratic Structure/struktur birokrasi.Dari hasil penelitian, masing-masing indicator tersebut implemetasiundang-undang nomor 17 Tahu 2008 tentang pelayaran di Pelabuhan Benoa sudahberjalan baik, walaupun masih ada kendala-kendala yang menjadi factor-faktorpenghambat jalannya implementasi kebijakan tersebut diantaranya yaituPermasalahan teknis sistem yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh petugassetempat hanya dapat diselesaikan oleh petugas yang berada di pusat (DirektoratJenderal Perhubungan Laut Jakarta) sehingga membutuhkan waktu yang lebihlama untuk tindaklanjut penyelesaiannya, serta Masih terdapat petugas terkaitlangsung dalam proses pelayanan belum memiliki kompetensi didalam bidangnyasehingga proses pelayanan dapat terkendala apabila terjadi permasalahan.
MANAJEMEN PELAYANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Pramita, Kadek Milda; Ardana, Dewa Made Joni
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1718

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil merupakan suatu kegiatandalam rangka tertib administrasi kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukanbagi setiap warga negara. Untuk itulah petugas harus mengedepankan manajemenpelayanan untuk mencapai kualitas pelayanan supaya masyarakat mau dan sadar terhadaptertib administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan.Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1)bagaimanakah manajemen pelayanan administrasi kependudukan di DisdukcapilKabupaten Buleleng ?;2) faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambatmanajemen pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng ?Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitiankualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang manajemenpelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng. Pengambilaninforman menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanyamenggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis datadilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan :pengumpulan data, reduksi data,penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa manajemen pelayananadministrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng meliputi perencanaanyang merupakan fungsi dasar manajemen, pengorganisasian, pengarahan,pengkoordinasian, dan pengendalian yang merupakan fungsi terakhir dari prosesmanajemenFaktor pendukung manajemen pelayanan administrasi kependudukan diDisdukcapil Kabupaten Buleleng dari sisi internal adalah adanya SOP pelayanan dantersedianya SDM yang berkompeten serta adanya sarana dan prasarana yang mendukungpelayanan. Faktor pendukung eksternalnya adalah adanya dukungan dan kejasamadengan instansi lain khususnya pemerintah desa/kelurahan. Faktor penghambatinternalnya adalah masalah teknis yaitu adanya gangguan jaringan internet dan peralatankhususnya printer mengalami kerusakan. Sedangkan faktor penghambat eksternalnyaadalah masih adanya masyarakat yang belum mengetahui persyaratan yang harusdilengkapi dan dibawa ketika mengurus dokumen kependudukan.
PERANAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA DINAS (UPTD) PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT PROVINSI BALI Keriani, Ni Nyoman; Bagus Widiana, I Gst Ngurah Agung; Candrawati, A.A. Ketut Sri
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1714

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Peranan Kepala Dalam MeningkatkanKinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Produksi PerikananBudidaya Air Payau/Laut Provinsi Bali. Kepemimpinan Kepala Kantormerupakan faktor yang sangat penting mengefektifkan kinerja pegawai dalamsuatu organisasi Kemampuan pemimpin dan para pendukungnya menunjukanbahwa sumber daya manusia memegang peranan untuk tercapainya tujuanorganisasi. Hal ini berarti dibutuhkan adanya kemampuan pemimpin dalammengelola sumber daya untuk pencapaian tujuan dari organisasi yangdipimpinnya atau dengan kata lain untuk meningkatkan kinerja pegawai. TehnikAnalisa data dengan menggunakan Teknik purposive sampling dan pendekatanDeskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala unit pelaksanateknis dinas UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Provinsi Balisudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Fasilisator, Artikulator,Komunikator dan Motivator, namun karena Indonesia juga dilanda bencanacorona yaitu Covid-19 mulai tahun 2020 pegawai dibatasi kehadirannya dan adaintruksi dari pusat pembibitan tambak di Sangeh diberhentikan sementara atautidak. memperoduksi bibit ikan. Hambatan -hambatan yang di hadapai yaitukualitas Sumber Daya Manusia yaitu belum maksimal kerjanya karena dari 41Pegawai 22 orang masih Pendidikan SMA bahkan ada yang Pendidikan SMP danSD. Sarana prasarana belum memadai dan juga keterbatasan kinerja pegawai padasaat covid 19, untuk memproduksi bibit ikan.
INOVASI PELAYANAN SAMSAT DRIVE-THRU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN BULELENG Ramadi, Kadek Agus Dwi; Sandiasa, Gede
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1715

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, mudah dan praktismasih perlu diperhatikan khususnya di sektor pelayanan pajak kendaraan yangdisaat bersamaan jumlah kendaraan semakin meningkat sehingga dibutuhkanadanya suatu inovasi. Inovasi Samsat Drive-Thru hadir sebagai upaya pemerintahuntuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa pokokpermasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut 1. Bagaimanainovasi samsat drive-thru di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng?; 2.Bagaimanakah kualitas pelayanan samsat drive-thru di Kantor Samsat Buleleng?;3. Bagaimanakah inovasi samsat drive-thru dapat meningkatkan penerimaan pajakkendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng?.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapuninforman ditentukan dengan teknik purposive sampling. Kemudian pengumpulandata menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datadilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dankemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi samsat drive-thru di KantorSamsat Kabupaten Buleleng dilihat dari teori atribut inovasi berupa relativeadvantage, compability, complexity, triability, dan observability sudah memenuhikeinginan dan harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan praktis.Kemudian mengenai kualitas pelayanan yang diukur dalam dimensi tangible,empathy, reliability, responsiveness, dan assurance sudah cukup baik namun masihada yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya dari hasil penelitian ini, adanya samsatdrive-thru berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak kendaraanbermotor di Kabupaten Buleleng.Beberapa rekomendasi yakni drive-thru dapat diperluas pada layananpergantian STNK dan Balik Nama, perbaikan sistem pendataan agar tidak terjadiperbedaan data STNK dan identitas pemilik kendaraan, serta membuka unit layanandrive-thru sampai ke kecamatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN IDENTITAS TUNGGAL KEPENDUDUKAN : STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Widianis, Ketut; Sukraaliawan, Nyoman
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1710

Abstract

Ketut Widianis1), I Nyoman Sukraaliawan2), 2023. Kebijakan Digitalisasi KartuTanda Penduduk (KTP) dalam mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan diDinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Saat ini, ekspektasimasyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat. Untuk itu organisasipenyelenggara pelayanan publik dituntut selalu berinovasi dalam implementasikebijakan dalam pelayanan publik..Salah satu inovasi pelayanan publik yangdikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaluipelayanan identitas kependudukan Digital dalam hal ini adalah KTP Digital.Kebijakan KTP Digital adalah merupakan kebijakan yang baru dan banyakmenimbulkan pro dan kontra pada masyarakat sehingga menarik untuk diteliti.Adapun Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasidan pengumpulan dokumen. Analisis data mempergunakan metode interaktif yangdimulai dari pengumpulan data, reduksi data, verivikasi data sehingga menghasilkansimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi kebijakandigitalisasi Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Buleleng sudah berjalan baik yangdikaji dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, 2)Adanya komitmen pegawai dalam melakukan pelayanan dan tercukupinya sumberdaya dalam pelaksanaan implementasi dapat menjadi faktor pendukungimplementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belumdilakukannya kerja sama dengan SKPD/lembaga terkait serta kepemilikansmartphone yang belum suphort dengan aplikasi yang ada. Sebagai saran dapatdikemukakan, pihak Disdukcapil Buleleng agar dapat meningkatkan kerjasama yanglebih luas dengan instansi lain. SKPD atau instansi lain agar mulai dapatmemmanfaatkan KTP Digital dalam pelayanannya sehingga masyarakat merasakanmanfaat dan pentingnya KTP Digital.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PAKET C MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN DI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BULELENG Seputra, Nyoman Adi; Mudarya, I Nyoman
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1716

Abstract

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.Pendidikan lewat jalur non formal salah satunya diselenggarakan oleh Satuan PendidikanNon Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng, yangmenyelenggarakanProgram Paket C setara dengan SMA/MA.Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pokok permasalahan yang munculdalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah implementasi program paket C melaluipendidikan kesetaraan di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng ? ; 2) apakah faktor-faktorpendukung dan penghambat pelaksanaan program paket C di SPNF-SKB KabupatenBuleleng ?Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitiandeskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentangimplementasi program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Pengambilaninforman menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanyamenggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis datadilakukan,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sertasimpulan dan verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta implementasi kebijakan programpaket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel yaitukomunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.Faktor pendukung internal pelaksanaan program paket C di SPNF-SKBKabupaten Buleleng adalah sumberdaya manusia pelaksana kebijakan tersebut yangmemiliki kehandalan, kompetensi dan pengalaman. Faktor pendukung eksternalnyaadalah adanya SK Mendiknas Nomor 132 tahun 2004 tentang program paket C dan SEMendiknas nomor 107 tahun 2006 tentang Eligibilitas Program kesetaraan. Juga adanyasumbangan sukarela dari peserta didik dan alumni. Sedangkan faktor penghambatinternalnya adalah masih adanya pengajar yang malas-malasan dalam mengajar. Faktorpenghambat eksternalnya adalah terlambatnya pencairan dana BOP.
IMPLEMENTASI KOMUNIKASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Yandinata, I Putu Alit; Sri Widnyani, Ida Ayu Putu; Utari, Nyoman Diah
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1711

Abstract

Reformasi dan otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan tatapemerintahan menuju Good Governance berfokus pada pelayanan masyarakat.Seiring pergeseran paradigma dari orientasi birokrasi ke orientasi masyarakat,kebutuhan pelayanan yang cepat dan efisien semakin mendesak. Namun, kualitaspelayanan publik masih dinilai belum optimal oleh masyarakat. Penelitianberfokus pada implementasi komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik diBapenda Badung. Permasalahan penelitian diajukan: 1) Bagaimana implementasiKomunikasi Birokrasi di Bapenda Badung?, 2) Apa faktor-faktor penghambatKomunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Bapenda Badung?, dan 3)Bagaimana solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut?. Metodepenelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan peneliti sebagai instrumenutama, analisis data dilakukan dengan metode interaktif. Hasil penelitianmenyajikan gambaran pelaksanaan komunikasi birokrasi yang efektif di BapendaBadung, termasuk perencanaan penempatan SDM yang tepat, model komunikasiberbasis teknologi, keterlibatan sumber daya manusia internal yang aktif, danmotivasi kerja yang tinggi. Faktor penghambat internal meliputi kerumitanbirokrasi, keterampilan petugas yang belum memadai, dan mutasi pegawai yangtidak terencana. Hambatan eksternal melibatkan pemanfaatan teknologi, bahasateknis, dan pemahaman rendah tentang kewajiban pajak. Solusi untukmeningkatkan komunikasi birokrasi dan pelayanan publik di Bapenda Badungmeliputi pembinaan wajib pajak, pelatihan pegawai, penggunaan teknologi,transparansi informasi, penyederhanaan komunikasi birokrasi, pertemuan rutin,dan penghargaan kepada pegawai pajak berkinerja. Rekomendasi penelitianmencakup dorongan pemerintah untuk reformasi birokrasi berbasis teknologi,hubungan yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan wajib pajak, sertapengembangan komunikasi birokrasi dan pelayanan pajak berbasis ITsepenuhnya. Hal ini diharapkan akan memperbaiki pelayanan publik danmemperkuat hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalamkonteks pajak.
KEBIJAKAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA WISATA PEMUTERAN KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG Agustana, Putu; Suprapta, Nyoman
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1717

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan di Bali.Untuk itu pengelolaan pariwisata yang diserahkan kepada Desa Adat dengan berbagaikebijakannya akan lebih memberikan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat Balisecara umum.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa implementasi kebijakan desaadat Pemuteran dalam pengelolaan pariwisata dilakukan dengan mengambil alihpengelolaan objek wisata khususnya objek wisata yang bernuansa religius seperti PuraYeh Panes, Pura Bukit Udeng-Udengan dan Pura Batu Kursi dengan tujuan untukmemberikan kesejahteraan kepada krama desa adat Pemuteran. Juga bertujuan untukmengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa adat. Pengelolanyadiserahkan semua kepada krama desa adat Pemuteran dengan menugaskan anggotaPecalang secara bergiliran menjaga pura-pura tersebut suasana Pura yang berada disekitar perbukitan dan dekat dengan areal hutan menjadi pendukung dalam menarik minatwisatawan khususnya wisatawan yang menyukai nuansa religius.Perkembangan pariwisata di desa wisata Pemuteran tentunya membawa dampakyang baik bagi kehidupan perekonomian krama desa adat Pemuteran. Juga berdampakpada kehidupan sosial dan budaya krama desa adat pemuteran. Adanya perkawinan antarawanita krama desa adat Pemuteran dengan laki-laki mancanegara adalah salah satunya.Pemasukan dari pengelolaan beberapa objek wisata juga bisa digunakan untukmengembangkan kebudayaan diantaranya untuk membiayai berbagai macam kegiatanyang berkaitan dengan desa adat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 1 (2018) More Issue