cover
Contact Name
Ismail
Contact Email
mh@ubk.ac.id
Phone
+6281285736201
Journal Mail Official
mh@ubk.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Bung Karno Jl. Pegangsaan Timur No. 17A. Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : 26552264     EISSN : 29631297     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Focus terhadap isu hukum, baik itu Ilmu Hukum secara umum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, maupun Hukum Administrasi Negara. Penelitian tersebut dapat berupa penelitian dalam tinjauan filosofis hukum, tinjauan norma hukum, tinjauan yuridis, maupun tinjauan sosiologis
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 41 Documents
EKSISTENSI KELAYAKAN DAN HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DENGAN POLITIK PADA MASA PEMILU Hartana, Hartana
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.560

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk (1) mengkaji lebih dalam mengenai Eksistensi kelayakan dan hubungan antara pengusahaan pertambangan dengan politik di masa pemilu. Untuk (2) mengkaji relasi simbiotik antara sektor pertambangan dan politik dalam konteks pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dari sektor pertambangan telah dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka. Praktik ini telah menciptakan siklus yang saling menguntungkan, di mana pengusaha tambang mendanai kampanye politik, sementara politisi yang terpilih memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi sektor pertambangan. Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara sebatas ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara juga menyandera kekuasaan.