cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail
Contact Email
mh@ubk.ac.id
Phone
+6281285736201
Journal Mail Official
mh@ubk.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Bung Karno Jl. Pegangsaan Timur No. 17A. Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : 26552264     EISSN : 29631297     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Focus terhadap isu hukum, baik itu Ilmu Hukum secara umum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, maupun Hukum Administrasi Negara. Penelitian tersebut dapat berupa penelitian dalam tinjauan filosofis hukum, tinjauan norma hukum, tinjauan yuridis, maupun tinjauan sosiologis
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM KESELEMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN AYATHULLAH ARSANI
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v3i2.399

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan dan menganalisis penegakan hukum keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Berbagai jenis tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penjagaan dan penyelamatan di laut sangat didominasi pada masalah kemampuan sumber daya  manusia  yang  didukung  oleh  sarana  teknologi  pelayaran,  sehingga telah mendorong pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam mengatur masalah pelayaran atas sistem angkutan laut berstandar internasional.Metode penelitian yang diigunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).Hasil Penelitian yang diperoleh adalah penegakan hukum menentukan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian pengangkutan yang telah disepakati. Tanggung jawab dimaksud bisa timbul sebagai akibat pengoperasian kapal yang menyebabkan kematian atau luka penumpang; musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan, atau kerugian pihak ketiga.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Keselamatan Penumpang, Transportasi Laut
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN TIDAK SAH AKIBAT PRAKTIK INSIDER TRADING DI PASAR amran rabani zubaidi; Puguh Aji Hari Setiawan; Dewi Iryani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i1.397

Abstract

Perlindungan hukum bagi investor sudah ada ketentuannya dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Pelanggar praktik insider trading merupakan sebuah pelanggaran yang dapat merugikan para investor secara tidak sah sulitnya pembuktian insider trading dikarenakan kurang terperincinya UUPM mengenai orang kedua, ketiga, dan seterusnya apakah termasuk insider trading dan informasi yang tidak disengaja termasuk insider trading atau bukan upaya penindakan insider trading juga dilakukan melalui pengembalian dana yang dirugikan melalui peraturan OJK nomor 65/POJK.04/2020 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal. Metode penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis normatif memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris yang berdasarkan putusan pengadilan dan kasus-kasus hukum melalui dukungan perundang-undangan. Dalam desain penelitian tesis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Dari hasil penelitian Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian tidak sah akibat praktik insider trading menurut UUPM bersifat preventif dan represif di mana OJK sebagai badan yang mengawasi dan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan kegiatan di sektor pasar modal secara preventif mengharuskan melakukan pembinaan, pengawasan serta memberikan jaminan hukum terhadap investor. Di mana selama ini masih terjadi kasus insider trading kewenangan OJK untuk melakukan pemeriksaan merupakan salah satu perwujudan tindakan represif dari OJK untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di sektor pasar modal. Aturan hukum UUPM dapat disanksi administratif dan perdata dalam pasal 102 dan 111. Kepastian Hukum bagi investor yang mengalami kerugian tidak sah akibat praktik insider trading menurut UUPM diterapkan dalam  POJK Nomor 65/POJK.04/2020 menjadi bagian perlindungan hukum bagi investor dan membuktikan adanya kepastian hukum selain UUPM. Dengan tujuan agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.
PENEGAKAN KEADILAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK harianto HARIANTO
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i1.402

Abstract

Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun imaterial sebab kejahatan ini bersifat kejahatan transnasional, yaitu kejahatan yang bersifat lintas batas territorial, dan kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dimana penulis hanya mengkaji aturan hukum sesuai tujuan yang dicapai penulis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini fokus kepada bagaimana efektifitas hukum tindak  pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dan bagaimana penegakan keadilan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan harapan agar efektifitas hukum penegak hukum dapat berjalan sesuai mandat Undang-Undang, sehingga dapat mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup khususnya dalam informasi dan transaksi elektronik. Dan adanya penegakan keadilan terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA M Ashraf Ali; Didik Suhariyanto; Gradios Nyoman Tio Rae
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i1.393

Abstract

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan hak politik mantan terpidana hanya berlaku bagi kandidat pada pemilihan kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, anggota legislatif pada tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional. Sedangkan menurut Komisi Pemilihan Umum, untuk kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak menerapkan syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang timbul kemudian, bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana mengikuti kontestasi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia tahun 2024.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan, terkesan berat sebelah. Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana yang hendak mengikuti kontestasi Pemilu tahun 2024 dengan syarat tertentu, hanya berlaku bagi calon kepala daerah serta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan bagi mantan terpidana yang hendak mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD di Pemilu tahun 2024, adalah dengan tetap menggunakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA rahmad riadi siagian
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i1.407

Abstract

Kunci keberhasilan good governance berada pada kualitas pelayanan publik tak terkecuali di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memberikan pelayanan publik bersifat terpadu satu pintu. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem  hukum Indonesia? dan bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan adanya keluhan para investor ketika akan melakukan Penanaman Modal di Kota Medan diantaranya belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dalam upayanya untuk menarik investor serta adanya perubahan ketentuan dan peraturan di bidang pananaman modal yang sangat  cepat dari pemerintah pusat sehingga membuat schedule /timeline business menjadi terkendala yang berujung pada kerugian para investor itu sendiri.  Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu membuat waktu pembuatan izin menjadi ideal dan lebih singkat diantaranya pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga.  
Tinjauan Yuridis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Yusuf H Hemuto; Puguh Aji Hari Setiawan; Gradios Nyoman Tio Rae
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i1.411

Abstract

Perkembangan pidana denda sebagai sanksi yang modern dan humanistis telah mendapatkan perhatian dunia, disebabkan penggunaan sanksi penjara mulai mencapai titik jenuh. Karena tidak mengurangi kejahatan, bahkan kejahatan semakin bertambah. Sementara penggunaan pemidanaan dengan pendekatan pembalasan melalui sstem penjara tidak memberikan solusi yang memuaskan. Pidanan denda atau penjara mendapatkan perhatian untuk yang semakin menarik untuk diteliti, ditelaah, guna pencapaian tujuan pemidanaan pada masyarakat modern. Dalam konteks perlindungan terhadap anak, terutama sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sangat menarik untuk dibahas dewasa ini. Pengebirian kimia itu sendiri berfungsi sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu serta tujuan yang ingin dicapai yaitu retribution, deterrence, (pencegahan), incapacitation (ketidakmampuan), rehabilitation (rehabilitasi). Pakar kriminolog berpendapat jika tujuan dimaksud tidak dicapai secara keseluruhan, maka masih dianggap lebih baik daripada memberlakukan hukum penjara. Dalam tinjauan yuridisnya, setelah mengalami berbagai perubahan dari tahun ketahun, lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana untuk perlindungan terhadap anak terdapat pasal 81, 82 serta pasal 81A yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni hukuman mati, penjara seumur hidup maksimal 20 tahun penjara. Peratuaran ini juga mengatur tiga sanksi yaitu tindakan kebiri kimia, pengumuman identitas ke public serta pemasangan alat deteksi elektronik. Langkah pemerintah dalam kebijakannya membuat peraturan tentang perlindungan anak ini, perlu diapresiasi sebagai upaya membangun sistem hukum nasional Indonesia kearah yang lebih baik. Upaya ini merupakan usaha untuk menjamin perlindungan hukum kepada setiap warga Negara tak terkecuali anak. Anak adalah asset bangsa, oleh karena itu kesejahteraan terhadap anak harus ditingkatkan. Kata Kunci : kejahatan seksual, perlindungan anak, kebiri kimia
Perlindungan hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kereta Commuter Indonesia Rikha Permata Sari
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i2.417

Abstract

Bahasa Indonesia
TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN JASA PADA PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN IHCHAN PAUZI; PUGUH AJI HARI SETIAWAN; HARTANA HARTANA
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i2.376

Abstract

The rise of investment fraud in Indonesia, so there must be legal protection for consumers. The desire of consumers is to demand compensation for cases of fraud they have suffered. Therefore, the issues that arise is, What is the legal certainty regarding the Consumer Protection Act regarding the rights of victims to violations of investment services based on legal norms in Indonesia? To obtain essential information regarding these issues, the research approach used in this research is normative legal research. The data used includes tertiary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials. Primary data is also used to assist secondary data. Qualitative legal analysis method was used for data analysis. The research results obtained, there are several problems and law enforcement factors. Then based on the findings of the analysis, the judge determines the punishment for the perpetrators of crimes in the field of investment services in accordance with existing laws, legal certainty becomes the basis for compensation for victims of investment fraud.
KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH TRIUMVIRAT PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP Dewa Adi Pramana
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i2.438

Abstract

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Belum ada kejelasan hukum terkait dengan kedudukan Menteri Triumvirat tersebut, kedudukan Menteri Triumvirat baru diatur dalam tingkat konstitusi, belum dalam Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, sampai dengan saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut aturan turunan pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Triumvirat dalam penyelesaian menggunakan metode voting dipilih 1 (satu) alternatif penyelesaian untuk selanjutnya diambil keputusan berdasarkan hasil voting suara terbanyak. Kata Kunci   :  Konsep, Pengambilan keputusan, Oleh triumvirat.
AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BERDASARKAN JUAL BELI YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM Fadly Jonson Siagian
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i2.439

Abstract

Pembatasan Kepemilikan Hak atas Tanah untuk rumah tinggal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan kaidah hukum tanpa adanya sanksi lebih berkonotasi sebatas pernyataan saja.

Page 3 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): SETARA : Journal Ilmu Hukum