cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail
Contact Email
mh@ubk.ac.id
Phone
+6281285736201
Journal Mail Official
mh@ubk.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Bung Karno Jl. Pegangsaan Timur No. 17A. Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : 26552264     EISSN : 29631297     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Focus terhadap isu hukum, baik itu Ilmu Hukum secara umum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, maupun Hukum Administrasi Negara. Penelitian tersebut dapat berupa penelitian dalam tinjauan filosofis hukum, tinjauan norma hukum, tinjauan yuridis, maupun tinjauan sosiologis
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRAJURIT DALAM SENGKETA TATA USAHA MILITER DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN KEKOSONGAN PRANATA HUKUMNYA Abraham Prihadi; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i2.414

Abstract

Abstract Legal disputes must still be resolved, even though there is a void in legal institutions, this is intended to guarantee a person's legal rights, including in this case Military Administrative Disputes. This study aims to find out and analyze: (1) How is the current settlement of military administrative disputes (2) How is the legal certainty of military administrative dispute cases (3) How is the legal protection of the rights of soldiers in military administrative dispute.The approach method used is normative juridical, namely discussing the doctrines or principles in the science of law, especially laws and regulations with positive regulations as a touchstone. The data source uses secondary data from library materials in the form of primary legal materials, collected through literature studies, document studies and interviews. Empirical qualitative data analysis and problems were analyzed with Legal Protection Theory and Legal Certainty Theory.Based on the results of the research, it was concluded: (1) Military Administrative Dispute Settlement cannot currently be carried out due to the absence of a legal institution governing the Military Administrative Procedure Law as stipulated in Article 353 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. (2) As a result of the existence of a void in the legal framework governing the military administrative procedure law, the parties, especially soldiers whose rights have been harmed as a result of the issuance of a military administration decision, do not have legal certainty. (3) Legal Protection of Soldiers' Rights in Military Administrative Disputes during a period of legal vacuum is carried out through a restorative justice mechanism or settlement outside the Court (non-litigation) by filing a lawsuit against a superior who is higher than the superior who issued the Military Administrative Decree, in addition also by encouraging the Government to immediately issue a regulation on the Military Administrative Court Procedure Law.Keywords : Soldier’s Rights, Military Administrative Disputes, Legal Vacuum AbstrakSengketa hukum tetap harus diselesaikan, meskipun terdapat kekosongan pranata hukum hal ini dimaksudkan  untuk menjamin hak hukum seseorang, termasuk  dalam hal ini  adalah  Sengketa Tata Usaha Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer saat ini (2) Bagaimana Kepastian Hukum Perkara Sengketa Tata Usaha Militer (3) Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer.Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan dengan peraturan positif sebagai batu ujinya. Sumber data menggunakan data sekunder dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer,  dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara.  Analisis data secara kualitatif empiris dan permasalahan dianalisis dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : (1) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer saat ini tidak dapat dilaksanakan akibat belum adanya pranata hukum yang mengatur tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (2) Akibat Terjadinya Kekosongan Pranata Hukum yang mengatur Hukum Acara Tata Usaha Militer maka Para Pihak khususnya para prajurit yang haknya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer tidak mendapatkan kepastian hukum. (3)  Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer selama masa kekosongan hukum dilakukan melalui mekanisme restorative justice atau penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi) dengan  mengajukan gugatan kepada Atasan yang lebih tinggi dari Atasan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer tersebut, selain itu juga dengan mendorong kepada Pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer.Kata Kunci : Hak Prajurit, Sengketa Tata Usaha Militer, Kekosongan Hukum
ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KE WORLD TRADE ORGANIZATION TERHADAP INDONESIA AKIBAT REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMBATASAN EKSPOR BIJIH NIKEL Mulia Putra, Gede Rafael Julian; Greacy Geovanie, David
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.502

Abstract

The importance of regulations and policies issued by the Indonesian government, namely restrictions and prohibitions on the export of nickel ore. The purpose of this research is (1) to find out and analyze the form of the European Union's lawsuit against the WTO against Indonesia due to restrictions on exports of low grade nickel ore. (2) To analyze and identify the implications of the European Union's lawsuit against the WTO on legal and economic aspects resulting from restrictions on nickel ore exports. The type of research used in this research method is normative juridical research. By using a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials used are legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained are (1) The Indonesian government implemented a policy of limiting nickel exports for various reasons, including increasing the added value of nickel mining, protecting natural resources, and diversifying the economy. This decision is also related to efforts to maintain international trade balance and encourage more environmentally friendly mining practices. (2) The nickel export ban imposed by the Indonesian government has had a major impact on trade relations between Indonesia and the European Union. The European Union, the world's largest consumer of nickel ore, has taken legal action and filed a lawsuit against Indonesia at the World Trade Organization (WTO). This incident has created tensions in trade relations and the resolution depends on the WTO decision.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Aris, Mokhamad; Setiawan, Puguh Aji Hari; Hartana, Hartana
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.506

Abstract

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah merek terhadp hak kekayaan intelektual. (2) untuk mengetahui dan mengidentifikasi prosedur pendaftaran merek sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemegang hak atas merek yang sah dan diakui serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar sehingga orang lain tidak dapat mempergunakan atau meniru hak atas merek yang sama secara sembarangan. (2) Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.
TINJAUAN YURIDIS EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Hartana, Hartana; Suhariyanto, Didik
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.507

Abstract

Ekspansi usaha melalui kegiatan aksi korporasi dalam pelaksanaannya harus dibatasi dengan adanya rambu-rambu melalui peraturan perundangan atau regulasi sebagai batasan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan eskpansi perusahaan. (2) Untuk menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan ekspansi perusahaan yang terjadi di sektor pertambangan batubara. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan pengaturan secara tegas pada pembatasan ekspansi perusahaan group yaitu dalam hal penggunaan perusahaan jasa pertambangan. (2) Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan.
ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PENGADILAN ATAS SITA JAMINAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) Andri, Andri; Hartana, Hartana; Setiawan, Puguh Aji Hari
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.508

Abstract

Penyitaan dan sita jaminan (conservatoir beslaag) sering disebut dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengembalikan hasil tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jamin barang hasil tidak pidana pencucian uang. (2) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi hasil analisis putusan mahkamah agung terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) eksekusi sita jaminan dari kasus tindak pidana pencucian uang, seharusnya putusan yang telah diputuskan majelis hakim mengacu pada pendekatan UNCAC (mengusut uang hasil tindak pidananya saja atau olahan dari tindak pidana itu). (2) Ditinjau dari Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia Putusan Mahkamah Agung No.1208K/Pid.Sus/2018, Terpidana, telah memenuhi unsur tindak pidana asal penipuan dan melakukan TPPU.
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP Luliana, Kadek Agus Yudi; Asita Dewi, Kadek Wiwin; Dila Widiantari, Komang Salsa; Githa Kayla PR, Putu Amanda
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.509

Abstract

Sistem pemilihan umum adalah sebagai mekanisme bagaimana pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan sebagai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan umum anggota legislatif dikenal ada 3 macam sistem pemilihan umum yakni sistem distrik yang merupakan sistem yang berdasar kepada daerah pilihan, yang mana setiap daerah pemilihan mempunyai jatah 1 kursi dan calon yang berhak menduduki kursi tersebut adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Selanjutnya sistem proporsional adalah sistem pemilihan umum dengan setiap daerah pemilihan mendapatkan jatah anggota legislatif sesuai dengan jumlah penduduknya secara berimbang. Di sini calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dan tidak hanya satu calon. Dan yang terakhir adalah sistem campuran yang merupakan perpaduan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Di Indonesia sejak pemilihan umum pertama yakni pada tahun 1955 sampai saat ini menggunakan sistem proporsional. Karena sistem proporsional ini adalah sistem yang paling cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam sejarahnya Indonesia pernah menggunakan sistem pemilihan umum sistem proporsional tertutup maupun terbuka, yang kedua-duanya mempunyai sisi positif maupun negatif.
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Satria Purnama, Asep; Hartana, Hartana; Ismail, Ismail
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.555

Abstract

Fakta hukum menunjukkan tindak pidana korupsi  yang selama ini terjadi secara meluas, massif dan terstruktur menjadi bagian dalam kehidupan di Negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) Untuk mengetahui pengaturan penanganan tindak pidana korusi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. (2) Untuk mengetahui Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatanperundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yangdiperoleh yaitu (1) aaturan hukum, pada dasarnya jelas KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan TNI, argumentasi hukumnya ada dalam pasal 65 (2) UU TNI serta Pasal 42 UU KPK. Oleh karena itu, KPK sah-sah saja melakukan penetapan tersangka, karena mereka memiliki kewenangan itu. Namun untuk meminimalisir permasalahan ini hadir kembali, perlu rasanya untuk dilakukan revisi untuk UU Peradilan Militer serta mempertegas UU KPK untuk mengefektifkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. (2) Terdapat konflik norma antara Undang-Undang KPK (UU No.31 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi) dan UU Peradilan Militer (UU No.31 tahun 1997 mengenai Peradilan Militer) dalam menentukan yurisdiksi dalam menindak hukum prajurit aktif yang ikut melakukan kejahatan dalam kasus ini korupsi. Konflik norma ini berkaitan dengan apakah peradilan umum atau peradilan militer yang berwenang.
KEWENANGAN YANG IDEAL BAGI LEMBAGA KOMISI YUDISIAL UNTUK MEMILIH DAN MENYETUJUI SEORANG HAKIM AGUNG YANG AGUNG DAN BERINTEGRITAS Rosdianto, Didiet; Ismali, Ismail; Hartana, Hartana
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.557

Abstract

Proses pemilihan Hakim Agung seringkali menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas dan independensi lembaga peradilan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) Untuk mengetahui pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia. (2) Untuk mengetahui kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih dan menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Potensi konflik kepentingan yang muncul dari keterlibatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Proses seleksi yang ideal harus berfokus pada integritas, profesionalisme, dan transparansi tanpa intervensi politik. Meskipun Pasal 24 UUD 1945 saat ini mewajibkan keterlibatan DPR, reformasi tetap memungkinkan melalui pendekatan konstitusional yang cerdas, seperti amendemen terbatas, interpretasi hukum progresif oleh MK, dan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur proses seleksi oleh Komisi Yudisial (KY). (2) Kewenangan ideal dalam Pembentukan Panitia Seleksi Nasional yang bersifat independen dan kredibel dapat menjadi solusi yang mendukung proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, DPR tetap memiliki peran pengawasan dalam bentuk pengawasan administratif pasca-penetapan calon hakim agung oleh KY, tanpa terlibat langsung dalam proses persetujuan
PERLINDUNGAN ANAK DARI ANCAMAN CHILD GROOMING DI INDONESIA: EVALUASI REGULASI DAN REKOMENDASI PEMBARUAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL Yogo, Tri; Budi, Nova; Yusuf, Muhamad; Purwendah, Elly Kristiani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.558

Abstract

Fenomena child grooming menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak di era digital. Praktik ini melibatkan upaya manipulatif oleh individu dewasa untuk mendekati, membangun hubungan emosional, dan mengeksploitasi anak secara seksual, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menanggulangi child grooming, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih terdapat celah dalam penerapan hukum terhadap fenomena ini, terutama di dunia maya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi fenomena child grooming dari perspektif hukum di Indonesia, menganalisis kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan saran untuk pembaruan kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum untuk melawan child grooming, regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi perbuatan tersebut, terutama yang terjadi melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari ancaman grooming.
REFORMULASI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN Subekti, Imam; Sukrisno, Heru; Wahyudi, Sugeng; Purwendah, Elly Kristiani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.559

Abstract

Reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI) menjadi isu yang mendesak seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Studi ini mengkaji tantangan hukum terkait kejahatan digital, penguatan regulasi, serta peran lembaga penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan perlunya regulasi spesifik yang mengatur AI, pembentukan lembaga yang kompeten dalam teknologi, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan berbasis AI. Reformulasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap ancaman digital.

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): SETARA : Journal Ilmu Hukum