cover
Contact Name
Sholihan
Contact Email
jurisystaiha@gmail.com
Phone
+6283854786753
Journal Mail Official
jurisystaiha@gmail.com
Editorial Address
Jl.Raya Kebunagung Lebak Sangkapura, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61181
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah
ISSN : 27983277     EISSN : 27972291     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
JURISY : Jurnal Ilmiyah Syari’ah diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman tentang hukum syari’ah. Terbit dua kali setahun yaitu bulan Maret dan bulan September
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata) Aminuddin Shofi, Muhammad; Alwi Sihab Bashar, Muhammad
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 1 (2022): MARET 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (989.669 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i1.148

Abstract

Abstrak: Menurut Lawrence M. Friedman hukum modern yang mengatur tentang hubungan antar individu ditetapkan berdasarkan pembagian peran yang setara diantara sesama manusia, dan itu dituangkan secara legal formal dalam sebuah kontrak. Sederhananya kontrak adalah pijakan awal dalam hubungan antar individu termasuk dalam hal ekonomi. Berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda sebuah kesepakatan yang tertuang dalam sebuah kontrak harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersepakat, poin-poin yang telah disepakati menjadi sebuah hukum yang harus ditaati bersama. Artikel ini akan mendeskripsikan penafsiran akad dalam sebuah kontrak atau perikatan dengan menggunakan kaidah fikih muammalah kulliyah sebagai pisau analisis, juga akan mendeskripsikan penyelesaian sengketa perikatan dan berakhirnya perikatan dalam KHES dan KUHPerdta.
Metode Istinbat Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Ahkam (Studi Terhadap Kitab Tafsir Adwa` Al-Bayan Fi Idahi Al-Qur’an Bi Al-Qur’an) Zaini, Ahmad
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 1 (2022): MARET 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (936.559 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i1.160

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji metode istinba>t} Muh}ammad al-Ami>n al- Shinqi>t}i> dalam menafsirkan ayat-ayat ah}ka>m dalam kitab tafsir adwa>’ al-baya>n. Kitab tafsir seperti adwa>’ al-baya>n ini bisa katakan jarang ditemui karena pengarangnya berusaha memadukan antara pendekan aqli> dan naqli> dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua kalangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptis-analitis untuk mengungkap metode istinba>t} yang digunakan Al-Shinqi>t}i> ketika menafsirkan ayat-ayat ah}ka>m. Dalam kajiannya terhadap istinba>t} ah}ka>m, Al-Shinqi>t}i> menggunakan metode istinba>t} baya>ni>, ia berusaha menggali hukum Islam yang terkandung dalam ayat suci Qur’a>n atau mengkritisi istiba>t}a>t para ulama untuk memastikan bahwa istiba>t}a>t tersebut s}ah}i>h}ah atau kha>t}iah dengan bertumpu pada qawa>id lughawiyah dan us}u>liyah. Al-Shinqi>t}i> tidak melakukan istinba>t} kecuali sesuai dengan kaidah ilmiah yang dibangun di atas pondasi yang kokoh, bersumber dari al-Qur’an dan al-hadi>th. Al-Shinqi>t}i> memiliki karakteristik pemikiran tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat ah}ka>m, diantaranya yang paling tampak adalah mampu membedakan antara ruang lingkup nas} dan daerah ijtiha>d ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat seputar hukum di kalangan ulama, sehingga ia dapat mengambil kesimpulan hukum dengan pertimbangan yang sangat matang. Usaha al-Shinqi>t}i> untuk menghindari fanatisme madhhab dengan cara berkomitmen dan mengedepankan dalil, ia menjadikannya sebagai petunjuk dan sandaran utamanya, ia tidak berpendapat atau menyimpulkan hukum tertentu kecuali memiliki pegangan yang s}ah}i<h} dan tidak menerima pendapat apapun dari para ulama yang bertentangan dengan Qur’a>n dan al-hadi>th. Inilah yang menjadikannya selamat dari fanatisme madhhab. Kata kunci; .
Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Syafi’i, Imam; Solihin, Mohamad
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 1 (2022): MARET 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.806 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i1.161

Abstract

Dalam konteks negara Indonesia –negara hukum yang tidak menerapkan hukum Islam-, peraturan-peraturannya dikenal dengan istilah hukum Positif (al-Qonūn al-Wadh`iy). Dimana undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat yang diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Dari sini, hukum Positif merupakan produk (hasil pemikiran) manusia untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat temporal dan kasuistik. Tujuannya tak lain biar nuansa kehidupan ini senantiasa harmoni. Beda halnya dengan hukum syar`i, dia datang dari syari` dengan perantara al-Qur`an dan al-Hadist untuk merealisasikan kemashlahatan umat manusia sepanjang masa. Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana korupsi di indonesia perspektif hukum islam dan hukum positif. Hukum positif memandang bahwa Sanksi tindak kriminal korupsi adalah dengan mengekang kemerdekaan pelaku, namun tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sanksi disini adalah sanksi fisik berupa kurungan penjara dan sanksi materi berupa denda, Sanksi tersebut diharapkan dapat menjerakan sekaligus mendidik pelaku. Hukum islam memandang bahwa Sanksi tindak kriminal korupsi adalah ta'zir, dimana pemberian sanksi disesuaikan terhadap tingkat kriminal yang dilakukan, sikologis pelaku dan lingkungannya, dengan bentuk dan jenis sanksi yang dapat menjerakan pelaku dan mendidik pelaku serta masyarakat lain untuk tidak melakukan kriminal tersebut. Dan termasuk model sanksi dalam hukum islam adalah penjara dan denda.
Analisis Bisnis Vtube Perspektif Hukum Islam Barakah, Ainun; Najihah, Ulfatun; Halim, Abdul; Maisurah
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 1 (2022): MARET 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.189 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i1.179

Abstract

Bisnis di era modern ini sangat beragam, sehingga sistem yang digunakan dalam dunia bisnis juga beragam, baik dalam sistem penjualan maupun sistem pemasaran, sehingga perlu untuk analisis bisnis untuk mengetahui hukum suatu bisnis menurut hukum Islam. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis bisnis Vtube perspektif hukum Islam. Masalah tersebut diuraikan dalam beberapa fokus penelitian berikut: 1) bagaimana sistem kerja bisnis Vtube. 2) Bagaimana hukum bisnis Vtube perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sistemkerja bisnis Vtube. (2) mengetahui hukum binsis Vtube perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, interview mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah editing, koding dan sistemazing. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, trianggulasi, dan meningkatkan ketekunan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1) sistem kerja yang digunakan dalam bisnis Vtube meliputi 3 sistem yaitu, personal point, referral point dan group point. 2) hukum bisnis Vtube perspektif hukum Islam adalah tidak boleh karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), dan Vtube juga termasuk bisnis Ilegal yang dihentikan oleh satgas waspada Investasi.
Tuduhan Zina Dalam Bentuk Meme Di Media Sosial Perspektif Fiqh Kontemporer Dinda Ayu Riskiana
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.11 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i2.187

Abstract

Penelitian ini mengkaji tuduhan zina melalui meme di media sosial. Ini sangat penting dikaji karena perkembangan teknologi informasi yang begitu meningkat. Termasuk meme, meme merupakan fenomena baru dikalangan penggunanya. Meme dalam bentuk video atau gambar dimaknai sebagai ide, prilaku atau gaya yang menyebar dari orang perorang melalui media sosial karena sifatnya lucu, mengandung parodi dan satire. Namun bisa menimbulkan problem dimana menganggap segalanya dapat dijadikan candaan dan tujuannya menyudutkan orang lain. Akibatnya masyarakat mudah terkena hasutan, hoax semakin menyeruak hingga ujaran kebencian dan pembunuhan karakter. Maka perlunya pemaknaan yang mendalam terhadap kajian Islam, khususnya fiqh kontemporer dalam kasus ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan konseptual dugaan zina melalui meme di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual. Etnografi virtual digunakan untuk melihat fenomena visual atau kultur pengguna di cyber space. Data berupa postingan meme dan komentar pengguna terhadap postingan tersebut di akun instagram, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tuduhan zina melalui meme di media sosial tidak dapat di pidana dengan hukuman hadd melainkan dengan hukuman jarimah ta’zir.
Mekanisme Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Dengan Memggunakan Akad Rahn Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan Fatun Fatun; Misriyah Misriyah; Aminatus Silvi Putri Pratama
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.454 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i2.188

Abstract

Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) Bhakti  Sumekar  sebagai  lembaga  keuangan  yang melaksanakan  fungsinya  sebagai  lembaga  penyalur  dana  masyarakat  melalui  produk-produk pembiayaan,  salah  satunya  pembiayaan  gadai  emas.  Pembiayaan  gadai  emas  BPRS  Bhakti Sumekarmerupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan cepat, dengan jaminan berupa perhiasan atau batangan/lantakan  yang  terbuat  dari  logam  mulia  emas  dengan  kadar  minimal  30  persen. Dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi nasabah.Model analisis data yang digunakan dalam  penelitianini  adalah  deskriptif  yang  dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan masalah yangdiselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek. Dalam penelitian inipeneliti  akan  mendeskripsikan  tentang  praktik  gadai  emas  di  BPRS  Bhakti  Sumekar Cabang  Madyan  Pamekasan.  Gadai  emas  syariah  pada  bank  BPRS  Bhakti  Sumekar  CabangMadyan   Pamekasanini   sangat   membantu   kebutuhan   masyarakat   Pamekasan   yang membutuhkandana. Selain proses yang sangat mudah dan cepat pembiayaan gadai emas iniberlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dipungut biayaijarah (biaya jasa  simpan,  pemeliharaan  dan  keamanan).  Selain  itu  pada  gadai  emassyariah  ini  tidak memungut bunga dalam bentuk apapun, karena itu semua adalahriba.Kata Kunci: Mekanisme, gadai emas, ar-rahn.
Analisis Rasio Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Jamkrindo Pamekasan Di Masa Pandemi Fadali Rahman; Nor Azizah; Nor Kamiliya
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.639 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i2.189

Abstract

ABSTRAK: Penjaminan   Kredit   merupakan   Kegiatan   pemberian   jaminan   kepada   pihak debitur  atas  kredit  atau  fasilitas  lain  yang  disalurkan  kepada  debitur  akibat  tidak dipenuhi  syarat  agunan  sebagaimana  ditetapkan  oleh  kreditur.  Tujuan  dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio penjaminan kredit PT. Jamkrindo KUP Pamekasan di masa pandemi. Metode yang diterapkan menggunakan pendekatan deksriptif. Jenis data  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif.  Hasil  penelitin    ini menunjukkan  bahwa  penjaminan  kredit  di  butuhkan  dalam  suatu  pinjaman  terutama dimasa  pandemi.  Dengan  adanya  penjaminan  kredit  (PT.Jamkrindo)di  harapkan  para usaha mikro kecil atau menengah (UMKM)  Penjaminan kredit merupakan  kegiatan pemberian  jaminan  atau  jasa  kepada  pihak  kreditor  atas  kredit,  yang  diberikan  oleh perusahaan  umum  Jaminan  kredit  Indonesia  (Jamkrindo)  yang  sudah  bekerja  sama dengan pemerintah. Ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor, apabila debitur mempresentasikan maka kreditor tetap mendapatkan hak atas piutangnya    guna    mengatasi    kengagalan    dalam    memenuhi    kewajiban    dan pengembalian kredit bank.Kata kunci: Rasio penjaminan kredit, KUR, Pandemi Covid-19
Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Voucher di KPRI Nusa Indah Masruha, Masruha
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 1 (2022): MARET 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.828 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i1.195

Abstract

sistem voucher menjadi salah satu strategi pemasaran oleh pihak penjual. Sistem ini juga di terapkan di Koperasi Pegawai Republik Nusa Indah. Saat ini marak beredar penawaran voucher belanja dan potongan harga dari aplikasi belanja online. Dalam bertransaksi jual beli terdapat etika atau rambu yang mengatur dan mengendalikan terjadinya transaksi yang tidak di perbolehkan. Penelitian ini bertujuan bagaimana perspektif islam terhadap sistem voucher yang di terapkan di KPRI Nusa Indah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan tentang penerapan voucher belanja oleh KPRI Nusa Indah. Sistem voucher yang di terapkan di koperasi sama halnya dengan pembayaran dengan tabungan anggota yang dititipkan sementara di toko tersebut. Sehingga tidak ada unsur gharar dalam penggunanan sistem voucher di KPRI Nusa Indah.
Analisa Hukum Mediasi Sengketa Wakaf Dalam Putusan Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs Di Pengadilan Agama Gresik Agus Suprianto
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.048 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i2.196

Abstract

Menurut UU Wakaf, pergantian nadzir perseorangan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengunduran diri nazhir perseorangan, atas dasar inisiatif KUA, dan atas usulan wakif atau ahli waris wakif. Sengketa wakaf salah satunya persoalan penggantian nazhir. Kompetensi absolut untuk penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa isi putusan kesepakatan perdamaian sengketa wakaf dalam putusan Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dan bersifat deskriptif analitis. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah pertama, isi putusan kesepakatan perdamaian berbunyi : “menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.“ kedua, putusan akta kesepakatan perdamaian sengketa wakaf ini adalah bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak, kesepakatan perdamaian dengan memberi amanah musyawarah lanjutan, mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, memiliki sifat dapat dilaksanakan atau eksekutorial, mediasi menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mengandung rasa keadilan substantif, seperti dengan pergantian komposisi nadzir baru, mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak dalam mediasi, mengedepankan proses perundingan, kesepakatan perdamaian dalam mediasi tidak bertentangan hukum, kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani, kesepakatan yang terkuatkan oleh pengadilan, menghindari dampak negatif konflik sosial dan keagamaan, memperbaiki / mempertahankan silaturahmi dan sesuai ketentuan al-Qur’an dan hadits.
Strategi Bisnis Pengusaha Tengkulak Ikan Di Desa Dekatagung Hafidz, Abdul; Barakah, Ainun; Musfiroh, Siti
JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 2 No. 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.066 KB) | DOI: 10.37348/jurisy.v2i2.223

Abstract

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui bagaimana bisnis tengkulak ikan di desa Dekatagung. 2) Mengetahui bagaimana strategi bisnis tengkulak ikan di desa Dekatagung. 3) Mengetahui hambatan dan tantangan tengkulak ikan di Desa Dekatagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, interview dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bisnis tengkulak ikan merupakan salah satu usaha yang ditekuni oleh sebagian masyarakat desa Dekatagung secara turun temurun sejak tahun 1990-an. Bisnis ini tergolong kedalam jenis bisnis kemitraan. 2) Adapun strategi yang dilakukan oleh pengusaha tengkulak ikan di desa Dekatagung sebagai berikut: a. memberikan pelayanan yang ramah terhadap pelanggan, b. menetukan harga yang bersaing, c. mempercepat pembayaran, d. tidak mebeda-bedakan pelanggan, e. jujur dan tidak melakukan tindak kecurangan, f. membantu pelanggan menyiapkan akomodasi yang dibutuhkan untuk menagkap ikan. 3) Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi para pengusaha tengkulak ikan adalah sebagi berikut: a. cuaca buruk, b. hasil tangkapan ikan dari nelayan tidak banyak, c. terlambatnya supplayer dalam mengirim uang, d. minimnya modal, e. banyaknya kegiatan di masyarakat sehingga menghambat nelayan untuk menangkap ikan, f. kurangnya stok es batu.

Page 2 of 4 | Total Record : 40