cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haekal Al Asyari
Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id
Phone
+62274-512781
Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id
Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 0852100X     EISSN : 24430994     DOI : 10.22146/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Hukum is an academic journal for Legal Studies published by Journal and Publication Unit of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. Mimbar Hukum contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Mimbar Hukum also covers multiple studies on law in a broader sense. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
Lex Digitalis, Lex Nullius: Policy Foundations for Digital Governance in The Global South Sodiq Olalekan Omoola; Hasan Basri Bülbül; Khadijat Moromoke Ismail
Mimbar Hukum Vol 38 No 1 (2026): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v38i1.29022

Abstract

Abstract In the digital landscape, there is a pluralistic data governance norms or digital anarchy which can be jurisprudentially viewed as lack of order or multiple conflicting laws operating in a particular state. We attempt to investigate the jurisprudential claims of Lex Nullius in the Global South and the impact of the current Lex Digitalis by foreign private digital platform which rules emanating from the Global North, and how can this condition be theorized for the benefits of the Global South. In the context of data governance, digital anarchy is not a lack of norms; but non-state actors and digital platforms that create norms that impact sovereigns and citizens. Relying on comparative case studies, political theory, postcolonial doctrines, and policy analysis focused on the Global South countries, this paper examines the existing principles of sovereignty and jurisprudence theory to rethink the discourse on digital sovereignty. In this paper, we find that pairing Lex Digitalis with Lex Nullius provides a diagnosis of when digital governance is not just about regulatory gaps but the recolonisation of sovereigns. The paper offers a new way to think about sovereignty that sets boundaries on the power of digital platforms in the Global South. Abstrak Dalam lanskap digital, terdapat pluralisme norma tata kelola data atau anarki digital yang secara yurisprudensial dapat dipandang sebagai ketiadaan keteraturan ataupun keberadaan berbagai hukum yang saling bertentangan dan beroperasi dalam suatu negara. Artikel ini berupaya menyelidiki klaim-klaim yurisprudensial mengenai Lex Nullius di Dunia Selatan serta dampak dari Lex Digitalis yang saat ini dibentuk oleh platform digital privat asing dengan aturan yang berasal dari Dunia Utara, sekaligus menelaah bagaimana kondisi tersebut dapat diteoretisasikan demi kepentingan negara-negara Dunia Selatan. Dalam konteks tata kelola data, anarki digital bukanlah ketiadaan norma; sebaliknya, ia ditandai oleh aktor non-negara dan platform digital yang menciptakan norma-norma yang memengaruhi negara berdaulat maupun warga negaranya. Dengan bertumpu pada studi kasus komparatif, teori politik, doktrin pascakolonial, serta analisis kebijakan yang berfokus pada negara-negara Dunia Selatan, artikel ini mengkaji prinsip-prinsip kedaulatan dan teori yurisprudensi yang ada guna meninjau kembali diskursus mengenai kedaulatan digital. Artikel ini menemukan bahwa penggabungan konsep Lex Digitalis dan Lex Nullius memberikan kerangka diagnosis untuk memahami situasi ketika tata kelola digital tidak lagi sekadar berkaitan dengan kekosongan regulasi, melainkan merupakan bentuk rekolonisasi terhadap kedaulatan negara. Pada akhirnya, artikel ini menawarkan cara baru untuk memahami kedaulatan yang menetapkan batasbatas terhadap kekuasaan platform digital di negara-negara Dunia Selatan.
To the Outermost Parts of the Galaxy: Imagination’s Puissance in Decolonizing International Law Rafsi Azzam Hibatullah Albar
Mimbar Hukum Vol 38 No 1 (2026): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v38i1.29333

Abstract

Abstract This paper examines how imagination, despite its historical instrumentalization as a colonial methodology in international law as revealed in Koskenniemi’s To the Uttermost Parts of the Earth, can be repurposed as a decolonial tool. By drawing a temporal analogy, it first introduces imagination's role in the early European international legal thought by exploring Koskenniemi’s examples of bricolage alongside Anghie’s ‘dynamic of difference’ to underscore the need for disenchantment. It then looks into present-day counter-narratives emerging from Global South imaginations encapsulated in the third world approaches to international law or the TWAIL movement that challenge the colonial ever-present. Finally, it advocates for speculative thinking drawn from various sources as a means of envisaging alternative futures for international law, with particular emphasis on scientific and other types of fictions . The paper concludes by arguing for a structured yet creative decolonial imagination agenda that can help overcome the persistence of colonial legacies in international law while maintaining sufficient space for revolutionary thinking about world order. Abstract Makalah ini mengkaji bagaimana imajinasi, meskipun secara historis telah diinstrumentalisasi sebagai metodologi kolonial dalam hukum internasional sebagaimana ditunjukkan oleh Koskenniemi dalam To the Uttermost Parts of the Earth, dapat digunakan kembali sebagai alat dekolonial. Dengan menggunakan analogi temporal, makalah ini pertama-tama membahas peran imajinasi dalam pemikiran hukum internasional Eropa awal melalui contoh-contoh bricolage yang diuraikan oleh Koskenniemi serta konsep dynamic of difference dari Anghie untuk menegaskan pentingnya proses disenchantment (pembongkaran ilusi atau pesona kolonial). Selanjutnya, makalah ini menelaah narasi tandingan kontemporer yang lahir dari imajinasi Global Selatan, sebagaimana tercermin dalam gerakan Third World Approaches to International Law (TWAIL), yang menantang keberlangsungan kolonialisme dalam hukum internasional masa kini. Pada akhirnya, makalah ini mengadvokasi pemikiran spekulatif yang bersumber dari berbagai tradisi sebagai sarana untuk membayangkan masa depan alternatif bagi hukum internasional, dengan penekanan khusus pada fiksi ilmiah dan bentuk-bentuk fiksi lainnya. Makalah ini menyimpulkan bahwa agenda imajinasi dekolonial yang terstruktur namun tetap kreatif dapat membantu mengatasi keberlanjutan warisan kolonial dalam hukum internasional, sembari mempertahankan ruang yang memadai bagi pemikiran revolusioner mengenai tatanan dunia.

Page 13 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 38 No 1 (2026): Mimbar Hukum Vol 37 No 2 (2025): Mimbar Hukum Vol 37 No 1 (2025): Mimbar Hukum Vol 36 No 2 (2024): Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum More Issue