cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haekal Al Asyari
Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id
Phone
+62274-512781
Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id
Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 0852100X     EISSN : 24430994     DOI : 10.22146/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Hukum is an academic journal for Legal Studies published by Journal and Publication Unit of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. Mimbar Hukum contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Mimbar Hukum also covers multiple studies on law in a broader sense. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 7   8   9   10   11 
ADJUSTMENT OF MARKET STALL AND KIOSK RENTAL RATES FOR PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA Suryadi; Fatahurrazak; Oksep Adhayanto; Bismar Arianto
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11455

Abstract

Abstract Policies of decentralization and regional autonomy have provided opportunities for regional governments to increase regional revenue sources through local ownership revenue (PAD). One source of PAD is the distribution of profits (dividends) obtained through regionally owned enterprises (BUMD). This study simulates the calculation of rental rates for kiosks, tables, booths, and buildings managed by PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) which is a BUMD owned by the Government of Tanjungpinang City. With this rental rate adjustment, it is expected to increase TMB's revenue,which in turn, will increase Tanjungpinang City's PAD and encourage PT. TMB to become an independent BUMD. This study was conducted in a quantitative descriptive manner using a case study research strategy (CSR). Based on this study, four simulations were performed to calculate the rental rate adjustments. In the first simulation, increasing the price of kiosks/tables/shops by 146.90% will provide dividends to the Tanjungpinang City Government of IDR 500 million a year, excluding other businesses. The second simulation, by increasing the price of the kiosk/table/shop by 99.14%, will provide a dividend of IDR 100 million per year. In the third simulation, if the price of the kiosk/table/shop increases by 93.17%, it will provide a dividend of IDR 50 million a year, excluding other businesses. In the fourth simulation, if the price rate for the kiosk/table/booth is increased by 87.20%, it will provide a dividend of IDR 0 a year, excluding other businesses. Abstrak Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber PAD adalah pembagian keuntungan (dividen) yang diperoleh melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian ini melakukan simulasi perhitungan tarif sewa kios, meja, booth, dan gedung yang dikelola oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) yang merupakan BUMD milik Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dengan penyesuaian tarif sewa ini, diharapkan pendapatan TMB meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang dan mendorong PT. TMB menjadi BUMD mandiri. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan strategi Penelitian Studi Kasus yang disebut penelitian studi kasus (CSR). Berdasarkan penelitian ini, empat simulasi dilakukan untuk menghitung penyesuaian tarif sewa. Pada simulasi pertama, kenaikan harga kios/meja/toko sebesar 146,90% akan memberikan dividen kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp500 juta setahun, di luar usaha lainnya. Simulasi kedua, dengan menaikkan harga kios/meja/toko sebesar 99,14%, akan memberikan dividen sebesar Rp100 juta per tahun. Pada simulasi ketiga, jika harga kios/meja/toko naik sebesar 93,17%, maka akan memberikan dividen sebesar Rp50 juta setahun, tidak termasuk usaha lainnya. Pada simulasi keempat, jika tarif harga kios/meja/booth dinaikkan sebesar 87,20% maka akan memberikan dividen sebesar Rp0 setahun, tidak termasuk usaha lainnya.
COPYRIGHT LAW AND INVESTMENT IN INDONESIA: A LEGAL BRIDGE Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Hari Sutra Disemadi; Lu Sudirman; David Tan
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11456

Abstract

Abstract The nexus between investment and intellectual property often intersects with the international movement of capital. A robust legal structure is essential in comprehending potential issues, particularly concerning copyrights, which is one of the most frequently utilized intellectual property rights systems within the Indonesian economy. Consequently, this study seeks to pinpoint the elements linking these two notions within the framework of copyright regulations. Findings indicate that specific challenges may result in protracted and intricate administrative processes, as revealed through normative legal research methodologies. Concurrently, a thorough analysis employing the statutory approach reveals that these challenges stem from normative constraints, which may deter investors from engaging in the Indonesian economic landscape. Abstrak Hubungan antara investasi dan hak kekayaan intelektual sering kali saling terkait dengan arus modal global. Struktur hukum yang kokoh sangat penting untuk memahami potensi masalah, khususnya terkait hak cipta, yang merupakan salah satu sistem hak kekayaan intelektual yang paling sering digunakan dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep ini dalam konteks regulasi hak cipta. Temuan menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tertentu dapat mengakibatkan proses administratif yang panjang dan rumit, sebagaimana terungkap melalui metodologi penelitian hukum normatif. Sementara itu, analisis menyeluruh yang menggunakan pendekatan statutori menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini berasal dari pembatasan-pembatasan normatif, yang dapat menghalangi investor untuk terlibat dalam lanskap ekonomi Indonesia.
ECOCIDE DALAM PANDANGAN KRIMINALISASI INTERNASIONAL DENGAN MENGUATNYA IMPUNITAS KORPORASI BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Muhammad Reza Syariffudin Zaki; Dion Kasmino Satriano
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11457

Abstract

Abstract The practice of the emergence of corporate impunity which creates legal uncertainty in terms of environmental crimes in the international sphere, demands more stringent and special arrangements in international agreements. This research is entitled "Ecocide in the View of International Criminalization by Strengthening Corporate Impunity Based on International Criminal Law", with a juridical normative research method as well as a statutory and conceptual approach. The formulation of the problem in this research includes first, how can ecocide be classified as a form of international criminalization based on International Criminal Law? And secondly, how can ecocide be taken against the backdrop of strengthening corporate impunity in Indonesia based on international criminal law? The temporary conclusions from this research are first, by making new regulations or revising old regulations to include ecocide as a crime against humanity, and second, by implementing developments in regulations and views on ecocide in Indonesian laws and regulations. Abstrak Praktik munculnya impunitas korporasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal tindak pidana lingkungan di ranah internasional, menuntut perlunya pengaturan yang lebih ketat dan khusus dalam kesepakatan internasional. Penelitian ini berjudul “Ecocide Dalam Pandangan Kriminalisasi Internasional Dengan Menguatnya Impunitas Korporasi Berdasarkan Hukum Pidana Internasional”, dengan metode penelitian normatif yuridis serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun rumusan masalah dalam penlitian ini antara lain pertama, bagaimana ecocide dapat dikelompokkan sebagai bentuk kriminalisasi internasional berdasarkan Hukum Pidana Internasional? Dan kedua, bagaimana ecocide dapat ditindak di tengah menguatnya impunitas korporasi di Indonesia berdasarkan hukum Pidana Internasional? Kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah pertama, dengan membuat pengaturan baru atau revisi pengaturan lama untuk memasukkan ecocide sebagai kejahatan besar terhadap kemanusian, dan kedua, dengan mengimplementasikan perkembangan terhadap pengaturan dan pandangan atas ecocide dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
UU P2SK DAN PENGARUHNYA TERHADAP MODEL PENGAWASAN OJK: TWIN PEAKS SEBUAH ALTERNATIF Agus Riyanto; Budi Santoso; Paramita Paraningtyas; Rafsi Azzam Hibatullah Albar
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11458

Abstract

Abstract The supervisory journey in the financial sector in Indonesia, which has been going on for approximately 12 years since the emergence of the Financial Services Authority (OJK) has uncovered serious problems. Various problems in the financial sector from banks, insurance, pension funds, capital markets, and so on made the OJK the institution most frequently reported to the Indonesian Ombudsman. The change in model from integration to twin peaks is deemed relevant to adapt to global developments and also the national situation in the future. Therefore, it is hoped that the presence of the P2SK Law can carry out these reforms to strengthen the optimal regulatory and supervisory role of the OJK. Seeing the success of several countries in implementing twin peaks can be used as a consideration to initiate changes to the P2SK Law so as not to allow problems in various sectors to continue to pile up and not be resolved properly and ultimately consumers become victims of the weaknesses in creating good financial institutions. Abstrak Perjalanan pengawasan di sektor keuangan di Indonesia yang telah berlangsung kurang lebih 12 tahun sejak kemunculan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan persoalan yang serius. Berbagai persoalan di sektor keuangan dari bank, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lain sebagainya menjadikan OJK sebagai Lembaga yang paling sering dilaporkan di Ombudsman RI. Perubahan model dari integrasi ke twin peaks dirasa relevan untuk menyesuaikan dengan perkembangan global dan juga situasi nasional kedepannya. Oleh karena itu kehadiran UU P2SK diharapkan bisa melakukan reformasi tersebut untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan yang optimal dari OJK. Melihat keberhasilan beberapa negara dalam menerapkan twin peaks dapat dijadikan pertimbangan untuk memulai perubahan pada UU P2SK agar tidak membiarkan persoalan di berbagai sektor terus menumpuk dan tidak terselesaikan dengan baik dan akhirnya konsumen menjadi korban dari kelemahan penciptaan kelembagaan keuangan yang baik.
PENYEMPURNAAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN TAGIHAN PAJAK PADA PROSES KEPAILITAN Asvini Puspa; Firman Darajat
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11459

Abstract

Abstract Indonesian regulation upholds justice as a principle, including when conducting tax regulation and bankruptcy law. A conflict of justice principles arises when a taxpayer is declared bankrupt, the receiver’s authority in carrying out a general confiscation can only apply to the assets of the debtor. Article 104 (4) of the Limited Liability Company Law confirms that the board of directors (BOD) can not be personally liable for the company’s bankruptcy, specifically if it does not occur as a result of their negligence. However, Article 32 (2) of the Law on General Provisions and Tax Procedures states the tax authorities still have the authority to do collections on the BOD as long as there are still tax arrears of the debtor. It comes near injustice for the other preferred creditor. Additionally, it puts the Receiver in a deadlock because the debtor’s tax identity (NPWP) can not be deactivated because it still has tax arrears. This study aims to provide another point of view for strengthening the justice principle for the settlement of tax bills in the bankruptcy process. The result of the study states that the Indonesian bankruptcy and tax law need to be updated to align with the justice principle. Abstrak Regulasi di Indonesia menjunjung keadilan sebagai prinsip, termasuk dalam hukum perpajakan maupun kepailitan. Benturan prinsip keadilan terjadi saat wajib pajak dinyatakan pailit, kewenangan Kurator dalam melakukan sita umum hanya terbatas harta debitur, secara khusus ketentuan dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa direksi selaku pengurus tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang kepailitan terjadi bukan karena kelalaiannya. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa fiskus pajak masih dapat melakukan penagihan kepada pengurus sepanjang masih terdapat tagihan pajak atas debitur Pailit. Regulasi tanpa batasan tersebut menimbulkan kesan ketidakadilan dari penagihan pajak selaku kreditur preferen yang dapat mengejar penagihan sampai dengan pengurus dari debitur yang telah dinyatakan pailit, hal mana tidak dimiliki oleh kreditur preferen lainnya. Selain itu, kebuntuan juga dihadapi Kurator karena tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP karena masih adanya utang pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan guna penyempurnaan prinsip keadilan dalam penyelesaian tagihan pajak pada proses kepailitan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi guna mencapai sinkronisasi prinsip keadilan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepailitan di Indonesia.
THE RELEVANCE OF JÜRGEN HABERMAS’S THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION AS THE PHILOSOPHICAL FOUNDATION OF HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT IN INDONESIA Muklis Al'anam; Radian Salman
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.11513

Abstract

Abstract Habermas’s theory of communicative action is highly relevant as a philosophical foundation for upholding human rights, emphasizing the intrinsic value of each individual, which must not be eliminated by any power. This is supported by Article 6 paragraph (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights, ratified as Law Number 12 of 2005. Critical theory, a school of philosophy, focuses on liberating human knowledge from transcendental and empirical oppression, critiquing ideologies that perpetuate social oppression. Human rights have become a dynamic issue in Indonesia, especially during the Presidential Election, with widespread discussions at national and international levels. Countries, organizations, and individuals are increasingly voicing concerns about human rights issues. These problems are complex, particularly in resolving and sanctioning perpetrators, leading some to view human rights as “merely theoretical.” Applying critical theory is crucial in this context, as perfected by Jürgen Habermas. This research employs normative methods, including statutory, conceptual, and case approaches. It concludes that Jürgen Habermas’s theory of communicative action and John Locke’s natural law are similar, emphasizing the inherent meaning of external rights. This grounding makes Habermas’s theory important for upholding law and human rights internationally, although its implementation remains ambiguous. Abstrak Teori kritis tindakan komunikatif Habermas sangat relevan sebagai fondasi filosofis penegakan HAM yang menekankan nilai intrinsik setiap individu, yang tidak boleh dihilangkan oleh kekuasaan mana pun, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Teori kritis adalah aliran filsafat tentang pembebasan pengetahuan manusia dari segala bentuk penindasan transendental dan empiris. Ide teori kritis adalah kritik terhadap ideologi yang bertujuanmenyadarkan manusia akan penindasan sosial dan mencoba membebaskannya. Isu HAM menjadi perbincangan dinamis di Indonesia, terutama pada saat pemilihan presiden, serta di dunia internasional. Berbagai negara, organisasi, dan individu menyuarakan sudut pandang HAM yang ada. Problematika HAM sulit diselesaikan dan penerapan sanksi bagi pelaku sering dianggap “teorik belaka.” Penerapan teori tindakan komunikatif ini penting terkait HAM karena disempurnakan oleh Jürgen Habermas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep antara teori kritis Jürgen Habermas dan aliran hukum kodrat John Locke, yang menekankan hak-hak lahiriah. Teori Jürgen Habermas menjadi penting untuk penegakan hukum dan HAM di dunia internasional, meskipun penerapannya masih ambigu.
SAMBUTAN PENYUNTING EDISI KHUSUS Dewa Gede Sudika Mangku; Ardiansyah
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11519

Abstract

Kami dengan bangga mempersembahkan edisi khusus di Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Jurnal ini terdiri dari kompilasi 12 artikel yang dipresentasikan di 1st International Conference On Transnational Business And Technology Law (ICTBTL) 19 November 2022 di Business Law BINUS University. Tema yang diangkat di dalam ICTBTL ini adalah “Responding the Challenges of Restoring International Stability through the G20 Presidency in the Field of Transnational Business and Technology Law.” Topik ini menarik diangkat untuk bisa menjadi penghubung dari isu domestik dan internasional yang dapat mendorong peningkatan mutu pembaharuan hukum yang bertujuan melahirkan suatu perbaikan pada iklim ekonomi dunia. Artikel-artikel di dalam jurnal ini juga mencerminkan kemampuan para penulis untuk menangkap beberapa isu yang tidak sekedar pada aspek hukum saja, akan tetapi aspek lainnya yang memiliki korelasi dengan kebutuhan untuk merespon percakapan di Masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Editorial Board Jurnal Mimbar Hukum UGM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempublikasikan 12 artikel ini. Kami berharap artikel ini dapat menjadi referensi baik bagi akademisi maupun praktisi dalam melakukan penelitian-penelitian lanjutan.
DILEMA PENGATURAN KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM KONSTITUSI INDONESIA Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq; Erlangga, Vania Lutfi Safira
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.11985

Abstract

Abstract Indonesia faces a dilemma in its Constitution regarding the regulation of international law in relation to national law. Despite gaining independence over 78 years ago, there remains no unified stance on this issue. Indonesia actively participates in international relations and has adopted many international laws, creating a grey area that exacerbates legal issues. This article explores the Indonesian constitution’s challenges and shortcomings in regulating the position of international law, stemming from historical, sociological, and juridical factors. The primary issues are Indonesia’s inconsistent attitude towards international law and its indecisiveness in establishing a primary doctrine for its position, unable to decide between the monism and dualism theory. Nationalist groups, skeptical of international law, further complicate the situation by rejecting its inclusion in the Constitution. This confusion leads to derivative and latent problems within Indonesia’s legal system. The article examines why this dilemma exists and the resulting legal issues. The research is normative, employing conceptual, historical, and legal-policy approaches. It combines perspectives from Indonesian constitutional law and international law theories, prioritizing the Indonesian national interest paradigm. Abstrak Indonesia mengalami dilema untuk mengatur kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional di dalam konstitusi. Meski telah merdeka lebih dari 78 tahun yang lalu, Indonesia belum memiliki pandangan bulat dalam memosisikan hukum internasional. Hal ini membuka ruang abu-abu dan mengakibatkan efek domino yang memperkeruh permasalahan hukum di Indonesia. Artikel ini menyoroti dilema dan ‘kegagalan’ konstitusi Indonesia untuk mengatur posisi hukum internasional. Terdapat sumbangsih kegagalan penerapan teori hukum yang konsisten dalam munculnya dilema ini. Sikap fluktuatif Indonesia terhadap hukum internasional dan kebimbangan menentukan doktrin utama untuk memosisikan hukum internasional menjadi faktor paling dominan. Kebimbangan untuk menerapkan teori monisme atau dualisme menjadi akar masalah. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya kelompok nationalist sentiment yang pesimistis terhadap hukum internasional dan menolak pengakuannya di dalam konstitusi. Kebimbangan ini mengakibatkan permasalahan turunan dan laten pada tata hukum di Indonesia. Artikel ini menjelaskan mengapa dilema ini terjadi dan apa saja permasalahan hukum yang diakibatkannya. Penelitian pada artikel ini disusun sebagai penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, historis, dan politik hukum. Artikel ini menggabungkan perspektif hukum tata negaraIndonesia dengan perspektif teori hukum internasional dengan mengutamakan paradigma kepentingan nasional Indonesia.
AN EVALUATION OF THE PLACE OF MORALITY AND ETHICS IN ISLAMIC CIVIL LAW AND CONTEMPORARY TURKISH CIVIL LAW Akturk, Hatice
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.12459

Abstract

Abstract Like morality, law as a phenomenon develops in a process along with inevitable radical breaking points. Nevertheless, the phenomenon of law, which is constantly changing and developing, takes into many elements from past events, especially past legal systems. In this regard, the current Turkish law comes in handy as it departed during the Republican era from the Islamic legal system practiced for centuries and transitioned to the modern continental European legal system, nourished by many elements of Islamic law in the process. This article will examine the relationship between law, morality, and ethics by focusing on the similarities between these two legal systems. Abstrak Sama halnya dengan moralitas, hukum sebagai sebuah fenomena berkembang dalam sebuah proses yang disertai dengan titik-titik terobosan radikal yang tak terelakkan. Tak dapat dipungkiri bahwa fenomena hukum yang terus berubah dan berkembang mengambil banyak elemen dari peristiwa masa lalu, terutama sistem hukum masa lalu. Dalam hal ini, hukum Turki saat ini sangat berguna karena berasal pada era Republik dari sistem hukum Islam yang dipraktikkan selama berabad-abad dan yang bertransisi ke sistem hukum Eropa kontinental yang terpengaruhi berbagai elemen hukum Islam dalam prosesnya. Artikel ini akan membahas hubungan antara hukum, moralitas dan etika dengan berfokus pada kesamaan antara kedua sistem hukum ini.
PARADIGM SHIFT OF WOMEN'S PROPERTY RIGHTS IN INDIA: EVOLUTION, CHALLENGES, AND RECOMMENDATIONS Sepaha, Priya; Sepaha, Narayani
Mimbar Hukum Vol 36 No 2 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i2.8641

Abstract

Abstract This research paper examines the evolution and reform of laws in India, focusing on shifting paradigms on the concept of gender equality specifically regarding women's property rights. The study explores the driving factors behind this paradigm shift triggering the legal reforms, emphasizing the extensive processes and timelines required for significant change. It identifies persistent gaps in these rights, highlighting challenges arising from insufficient implementation, inadequate administrative support, gender inequality and deeply ingrained patriarchal mindsets. While acknowledging legislative advancements like the Hindu Succession (Amendment) Act of 2005, the paper underscores ongoing challenges related to patrilineal inheritance systems, personal laws, and regional variations in reform implementation. The authors advocate for a holistic approach to address implementation complexities and recommend strategies to raise awareness and empower women through equitable property rights enforcement for daughters. Abstrak Artikel ini meneliti evolusi dan reformasi hukum di India, dengan fokus pada perubahan paradigma kesetaraan gender, khususnya hak milik perempuan. Studi ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu reformasi hukum dan menyoroti proses serta waktu yang diperlukan untuk perubahan signifikan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada dalam hak-hak tersebut, terutama terkait kurangnya implementasi, dukungan administratif yang lemah, ketidaksetaraan gender, dan pola pikir patriarkal yang kuat. Meskipun terdapat kemajuan legislatif seperti Undang-Undang Amandemen Pewarisan Hindu tahun 2005, tantangan masih berlanjut, termasuk sistem pewarisan patrilineal, hukum pribadi, dan variasi regional dalam penerapan reformasi. Penulis mendorong pendekatan holistik untuk mengatasi masalah implementasi dan merekomendasikan strategi untuk meningkatkan kesadaran serta memberdayakan perempuan melalui penegakan hak milik yang adil bagi anak perempuan.

Page 9 of 12 | Total Record : 117

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 37 No 2 (2025): Mimbar Hukum Vol 37 No 1 (2025): Mimbar Hukum Vol 36 No 2 (2024): Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum More Issue