cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 17 (2022): Dinamika" : 7 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif Dian Aditya Arif
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.647 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the legal protection for Gojek Driver Partner users who experience fictitious online order transactions carried out by irresponsible consumers. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the legal relationship between Gojek, Driver Partners, and Consumers 2. What are the forms of fictitious orders that occur between Drivers and Consumers 3. What is the modus operandi of fraud committed by consumers against Gojek Driver Partners 4. What are the sanctions applied to Consumers who commit fraud. This research is a normative juridical legal research that aims to conduct library research or library research to obtain supporting data related to the object or research problem used in research to answer legal issues in this study.Key words: Protection, Driver Partners, Fictitious Orders. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna Mitra Driver Gojek yang mengalami tranaksi online orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hubungan hukum antara Gojek, Mitra Driver, dan Konsumen 2. Apa saja bentuk pemesanan fiktif yang terjadiantara Driver dan Konsumen 3. Bagaimana modus operandi terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Konsumen terhadap Mitra Driver Gojek 4. Apa sanksi yang diterapkan terhadap Konsumen yang melakukan penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  Yuridis Normatif yaitu bertujuan untuk melakukan penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data penunjang yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan, Mitra Driver, Orderan Fiktif.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn) Muammar Iqbaal Muammar
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.034 KB)

Abstract

ABSTRACTDisputes that often occur in the sale and purchase of land in the community lie in the deed issued by the PPAT as the responsible official. PPAT has the right to make a deed regarding land in which sometimes there is a problem that arises, namely the deed made by PPAT is declared null and void by the court. This is due to a legal defect in the making of the deed. As is the case with the decision of the Kepanjen District Court in case number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, related to the cancellation of the deed of sale and purchase of land that has violated legal provisions regarding the determination of legal heirs. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the basis for consideration of the Panel of Judges in the Cancellation of the Deed of Sale and Purchase of Land in the Decision on Case Number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, as well as the legal consequences of the cancellation of the Deed of Sale and Purchase of Land in the Decision of Case Number 87/Pdt. G/2014/PN.Kpn. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.Keywords: Deed, Decision, Land.ABSTRAKSengketa yang sering banyak terjadi dalam jual beli tanah di masyarakat terletak dari akta yang dikeluarkan oleh PPAT sebagai pejabat yang bertanggungjawab. PPAT berhak membuat akta berkenaan dengan tanah di mana di dalamnya juga kadang terdapat suatu permasalahan yang timbul yaitu akta yang dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut. Sebagaimana halnya pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, terkait dengan pembatalan akta jual beli tanah yang telah melanggar ketentuan hukum terhadap penetepan ahli waris yang sudah sah. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Pada Putusan Perkara Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, Serta adanyaAkibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Pada Putusan Perkara Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Kata Kunci: Akta, Putusan, Tanah.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI MELALUI KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima) nurtita nurtita nurtita
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.714 KB)

Abstract

ABSTRAKPENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI MELALUI KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai penyelesaian sengketa tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai penyelesaian sengketa tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian sengketa tanah di Desa  Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang dilakukan denganmediasi Kepala Desa, umumnya ditanggapi baik, terutama pada kegiatan mediasi melalui musyawarah, kegiatan mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan kegiatan dalam membuat surat perjanjian atas sengketa tanah; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Kepala Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima  sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah Desa, antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kata Kunci: Desa; Mediasi; Kepala Desa; Tanah; Penyelesaian Sengketa            ABSTRACT Non litigation land dispute resolution through the village head (in the village of tawali wera sub district bima district)  The aims of the study are to find out and understand the implementation of the role of the Village Head as mediator for land dispute resolution and the factors affecting the implementation of the role of the Village Head as mediator forl and dispute resolution. The type of study is a socio-juridical legal research. The research was conducted in Tawali Village, Wera District, Bima Regency, South NTB. Data were analyzed with descriptive qualitative analysis with content analysis. The results of the research indicated that (1) Settlement of land disputes in Kulo Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency which was carried out through the mediation of the Village Head, generally received a good response, especially in mediation activities through deliberation, activities to reconcile the disputing parties, and activities in making letters of agreement over land disputes; 2) Factors that influence the implementation of the role of the Village Head in Tawali Village, Wera District, Bima Regency as a mediator for Village land dispute resolution, including: legal substance, legal structure and legal culture. Keywords: Village; Mediation; Village Head; Land; Dispute Resolution 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR TENTANG DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hariyanto Hariyanto
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.903 KB)

Abstract

ABSTRACTCriminal disparity brings the problem of Juridical Review of Decision Number 2266/Pid.Sus/2012/Pn.Jkt.Bar Regarding Criminal Disparity in Narcotics Crime. The choice of the theme is motivated by the existence of law enforcement in Indonesia, through disparities where the freedom of judges in making decisions but on the other hand the disparity brings dissatisfaction for the accused and even the community in general, which results in social jealousy and negative views by the community in the judiciary, this results in public trust. against the judiciary is increasingly decreasing so that there is a condition where people no longer believe in justice as a place to seek justice or in other words it can be said that there is a failure in the criminal justice system. This paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the Position of the Case Decision Number. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? 2. What is the Basis for Judges' Consideration in Decision Number. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, by conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.Keywords: Disparity, Narcotics, Judge's Consideration.ABSTRAKDisparitas pidana membawa permasalahan Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2012/Pn.Jkt.Bar Tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya penegakan hukumbdi Indonesia, melalui disparitas yang dimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi disisi lain disparitas membawa ketidakpuasaan bagi terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya, yang mengakibatkan kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin lama semakin menurun sehingga terjadilah kondisi dimana masyarakat tidak lagi mempercayai keadilan sebagai tempat mencari keadilan atau dengan kata lain dapat dikatakan terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Posisi Kasus Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? 2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach), . Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulanKata Kunci: Disparitas, Narkotika, Pertimbangan Hakim.
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERBANKAN TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL Nanik Apriyatin Nanik
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.027 KB)

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to find out about the supervision of financial services authorities in the Capital Market. This research is a type of normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study obtained answers to the existing problems that the Financial Services Authority's supervision of the capital market ensures the implementation of Know Your Customer Principles by Financial Service Providers in the Capital Market sector (POJK No.22/OJK.04/2014), compliance with reporting Suspicious Financial Transactions (TKM). In accordance with Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.Keywords: Financial Services Authority, Know Your Customer Principles, Money Laundering.ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  tentang  pengawasan otoritas jasa keuangan di Pasar Modal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (POJK No.22/OJK.04/2014), kepatuhan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai dengan Undang-Undang  No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip Mengenal Nasabah, Pencucian Uang
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA Muhammad Zainal Arifin
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.799 KB)

Abstract

ABSTRACTThe thesis with the title as above raises the following issues: 1. How is the protection arrangement for victims of domestic violence in Indonesia. 2. What are the forms of domestic violence in Indonesia. The authors of this study used normative research methods, this research was conducted by examining and reviewing all legal materials (primary, secondary and tertiary) such as legislation, literature, and books related to this research. The results of this study indicate for several forms of domestic violence, including physical, psychological, sexual, and social violence. The existence of several forms of domestic violence has been legally stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Based on Article 5 of the law on the elimination of domestic violence, forms of domestic violence include physical violence, psychological or psychological violence, sexual violence and neglect of the household or economic violence. The law on the elimination of domestic violence does not include social violence as a form of domestic violence. Keywords: Victims, Domestic ViolenceABSTRAKSkripsi dengan judul seperti diatas mengangkat permasalahan: 1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. 2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah seluruh bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan perundang-undangan literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan.untuk Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan sosial. Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara  yuridis  telah ditetapkan dalam  undang-undang  R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 5 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memasukkan kekerasan sosial sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.Kata kunci: Korban, kekerasan dalam rumah tangga.
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ahmad Faruq Al iqbal
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.817 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is used to find out, firstly, how are the arrangements related to the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in issuing an Investigation Termination Order (SP3) according to Law Number 30 of 2002 and after it was revised to Law Number 19 of 2019 and What are the requirements for the issuance of a Termination of Investigation Order (SP3) by the Corruption Eradication Commission (KPK) according to Law No.19 of 2019 The research method that the author uses is a normative legal research using three approaches, namely the legal approach , concept approach and comparative approach. The results of the study regarding the KPK did not have the authority to issue an Investigation Termination Order (SP3). However, after the amendment or revision of the KPK Law in Conducting Investigations, new authority is given in the form of termination of investigations or commonly called SP3 as regulated in Article 40 of Law No. 2 (two) years old. While the conditions for the issuance of (SP3) by the KPK are: 1. There is not enough evidence; 2, The incident that occurred was not a criminal event or not a criminal act.Keywords: Corruption, Corruption Eradication Commission, SP3.ABSTRAKPenelitian ini di gunakan untuk mengetahui, yang pertama, Bagaimana pengaturan terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menurut Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 dan setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor.19 Tahun 2019 serta Apa saja syarat-syarat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian mengenai KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, pasca perubahan atau revisi Undang-Undang KPK dalam Melakukan Penyidikan diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang mana KPK dapat menghentikan penyidikan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat-syarat dikeluarkannya (SP3) oleh KPK yaitu:1 Tidak terdapat cukup bukti;2, Peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana tau bukan tindak pidanaKata Kunci : Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, SP3.   

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue