cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 15   16   17   18   19 
EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHA KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 Olivia Umar
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.024 KB)

Abstract

ABSTRACT There has been a rowdy legal event at the end of 2019 with the formation of the Supervisory Board which was given attribution of duties and authority of surveillance and licensing of wiretapping. The formulation of the problem is: What is the existence of the supervisory board according to Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002? What is the impact of the enactment of Law Number 19 of 2019 on the KPK after the existence of a supervisory board? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. The existence of the KPK Supervisory Board is extraordinary. The KPK Supervisory Board is not only tasked with overseeing the duties and authority of the KPK but has the authority to permit wiretapping, seizure and search carried out by the KPK. The existence of the Supervisory Board has an impact on the weakening of the position of the KPK, weakening the effectiveness of the work of the KPK in prosecution and the vulnerability of the KPK to be interfered with power.Keywords: Supervisory Board, Tapping Permit, Existence, Weakening, Impact ABSTRAKTelah terjadi peristiwa hukum yang gaduh di penghujung tahun 2019 dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang diberikan atribusi tugas dan wewenang pengawasan dan perizinan penyadapan. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana eksistensi dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Apa dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya dewan pengawas ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Eksistensi Dewan Pengawas KPK luar biasa. Dewan Pengawas KPK bukan hanya bertugas mengawasi tugas dan wewenang KPK tapi memiliki kewenangan perizinan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Eksistensi Dewan Pengawas ini berdampak pada melemahnya posisi KPK, melemahnya efektivitas kerja KPK dalam penindakan dan rentannya KPK berada dalam campur tangan kekuasaan.Kata Kunci : Dewan Pengawas, Perizinan Penyadapan, Eksistensi, Pelemahan,  Dampak
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Regan Junifen
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.694 KB)

Abstract

Kendala yang timbul terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja  hanyalah merupakan  masalah teknis dan kesadaran tenaga kerja perempuan. Untuk mengatasi kendala yang berasal dari tenaga kerja, maka diperlukan upaya untuk memberikan penyadaran (penyuluhqan)  mengenai hal-hal yang belum diketahui atau disadari oleh tenaga kerja bahwa dengan tidak mentaati ketentuan khususnya keselamatan dan kesehatan kerja dapat membayakan dirinya atau tenaga kerja perempuan yang tidak memperhatikan kesehatan dirinya dalam bekerja.Kata kunci: pekerja, kesehatan, keselamatan Constraints that arise related to occupational safety and health are only technical problems and awareness of female workers. To overcome the constraints that come from the workforce, efforts are needed to provide awareness (counseling) on matters that are not yet known or realized by the workforce that by not adhering to the provisions in particular occupational safety and health, they can expose themselves or female workers who do not pay attention his health at work.Keywords: workers, health, safety
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING (IUU FISHING) Turfatul Atiyah
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.386 KB)

Abstract

ABSTRACT Laws and regulations in Indonesia already exist that regulate the protection of personal data, but it is still not specifically set specifically. Formulation of the problem namely: How is the legal protection of one's personal rights in the social media according to Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? What legal remedies can be taken by victims whose personal data is distributed without permission? How is the modus operandi of spreading one's personal data on social media? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. Legal protection given to personal data is preventive and repressive where both regulate both the contents of the criminal sanction article. Legal remedies provided in the form of ordinary and extraordinary legal efforts. With some of the mechanisms that occur in the abuse, additional system strengthening is needed so that it is not easily accessed illegally.Keywords: Personal Data, Legal Protection, Social Media ABSTRAKPeraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun masih belum spesifik mengatur secara khusus. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pribadi seseorang dimedia sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disebarkan tanpa izin ? Bagaimana modus operandi penyebaran data pribadi seseorang dimedia sosial ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi adalah secara preventif dan represif dimana kedua-duanya mengatur baik tentang isi pasal sanksi pidananya. Upaya hukum yang diberikan berupa upaya hukum biasa dan luar biasa. Dengan beberapa mekanisme yang terjadi dalam tindakan penyalahgunaan tersebut perlu tambahan penguatan sistem agar tidak mudah diakses secara ilegal.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Korporasi, Pelanggaran, IUU Fishing
KEDUDUKAN DAN PERANAN BP-4 DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN Ahmad Wafdan Suaidi
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.31 KB)

Abstract

BP4 merupakan badan penasehat perselisihan perkawinan, yang bertugas memberikan surat keterangan bahwa pasangan suami isteri tersebut telah minta nasehat kepada BP4 dan kemudian menyampaikan surat keterangan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengabulkan perceraian dari pasangan suami isteri. Pencegahan terjadinya perceraian terbukti dengan adanya kasus perceraian yang terjadi semakin berkurang dan juga dalam penasehatan perselisihan rumah tangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terbukti dengan adanya masyarakat yang datang ke BP4 untuk minta bantuan guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangga. Dalam membantu menyelesaikan masalah ini ada kalanya bisa didamaikan. Dengan demikian peranan BP4 bisa dikatakan masih efektif. Kata kunci: perceraian, kedudukan, peranan BP4 is a marriage dispute advisory body, which is tasked with providing a statement that the husband and wife have requested advice from BP4 and then submitted the statement to the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) to grant a divorce from a married couple. Prevention of divorce is proven by the existence of divorce cases that are decreasing and also in the counseling of household disputes that are very much needed by the community, as evidenced by the presence of people who come to BP4 to ask for help to solve problems that are occurring in the household. In helping to solve this problem there are times when it can be reconciled. Thus the role of BP4 can be said to be still effective. Keywords: divorce, position, role 
INSIDER TRADING DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Siti Laillatul Mubarohkah
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.426 KB)

Abstract

 Insider trading in the view of criminal law in Indonesia.Furthermore, this paper raises the formulation of the problem 1. Why is insider trading classified as a form of capital market crime? 2. How to regulate handling of insider trading crime in the capital market in Indonesia.The research method used by the author is the normative juriducal method by taking a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach. Collection of legal material’s through the study of literature, with secondary and tertiary primary legal material’s. Furthermore, legal material’s are reviewed and analyzed with the approach used in research to answer the problem formulations in this study. The results of this study, insider trading as one of the crimes in the field of capital market’s can be committed by individual’s and also corporations. The provision’s of criminal sanction’s in insider trading crime itself are regulated in article 104 of the Capital Market Law.Keywords: Insider Trading, Criminal Law, Criminal, Criminal liability. ABSTRAKInsider trading dalam pandangan Hukum Pidana di Indonesia.Selanjutnya karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 1.Mengapa insider trading digolongkan suatu bentuk kejahatan tindak pidana Pasar Modal? 2.Bagaimana pengaturan pada Pasar Modal serta penanganan tindak pidana insider trading dalam Pasar Modal di Indonesia? .Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini, insider trading sebagai salah satu kejahatan di  bidang Pasar Modal dapat dilakukan oleh perseorangan dan juga korporasi. Ketentuan dari sanksi pidana dalam kejahatan insider trading itu sendiri telah diatur dalam Pasal 104 UUPM. Kata Kunci : Insider Trading, Hukum Pidana, Sanksi Pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang) Falsa Trisnadya Falsa
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.836 KB)

Abstract

ABSTRACTThis paper is motivated by the form of violations committed by vehicles transporting goods that exceed their carrying capacity, causing damage to road facilities and infrastructure, congestion and traffic accidents. The formulation of the problem is what are the factors that cause goods transportation vehicles to exceed their carrying capacity, how is law enforcement in the Singosari Motorized Vehicle Weighing Implementing Unit against goods transportation vehicles that exceed their carrying capacity and what are the obstacles faced by the Motor Vehicle Weighing Implementing Unit against goods transporting vehicles exceeding their carrying capacity. The empirical juridical research method, which is an approach that sees a legal reality that exists in society. The cause of goods transportation vehicles exceeding their carrying capacity is due to the ignorance of goods transportation entrepreneurs and vehicle drivers regarding the loading procedure for goods transportation vehicles, law enforcement in the Motor Vehicle Weighing Implementing Unit towards transportation exceeding carrying capacity by way of a ticket and unloading The obstacle faced by the Singosari Motorized Vehicle Implementing Unit towards vehicles exceeding their carrying capacity is less strict law enforcement officers.Keywords: : Enforcement, Traffic and Road Transport Violations, Freight Vehicles.ABSTRAKTulisan ini dilatarbelakangi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut sehingga menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana jalan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Rumusan masalah yaitu Apa faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut, bagaimana penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut dan apa kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut. Metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Penyebab Kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut karena Ketidaktahuan pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan tentang tata cara muat kendaraan angkutan barang, Penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap pengangkutan melebihi daya angkut dengan cara ditilang dan penurunan muatan. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Kendaraan bermotor Singosari terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut kurang tegasnya aparat penegak hukum.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Angkutan Barang.
SISTEM PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERSAMAAN MEREK YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TIMBULNYA SENGKETA Yasir Arafat
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.639 KB)

Abstract

 Di era perdagangan global ini, sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki manusia perlu diatur, termasuk kasus dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual saat ini adalah suatu keharusan, termasuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan hak yang dimiliki dan dimiliki secara komunal atau dikenal sebagai konsep perlindungan indikasi geografis. Karenanya, merek merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan pasar global. Dalam mengatasi kesamaan merek melalui prosedur yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendaftaran merek harus melewati semua prosedur yang berlaku. Tidak ada kendala dalam proses pendaftaran merekKata kunci: merek, pendaftaran, hak kekayaan AbstractIn this global trade era, in accordance with the times, protection of the rights possessed by human being needs to be regulated, including the case with Intellectual Property Rights (IPR). The respect and appreciation for intellectual property rights today is a necessity, including respect, appreciation, and protection of rights which are owned and communally owned or known as the concept of geographical indication protection. Therefore, brand is very important factor in global market competition. In overcoming brand similarity through the applicable procedures and meet all the requirements and provisions that apply in Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. According to the study result could be concluded that in brand registration process should pass all applicable procedures. There were no obstacles in the brand registration process.Keywords: brand,  registration, property rights 
PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALULINTAS ( KECELAKAAN LALU LINTAS ) DI KABUPATEN SAMPANG iskandar iskandar
Dinamika Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.102 KB)

Abstract

ABSTRAK Dalam masyarakat dapat kita jumpai berbagai kehidupan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Masyarakat yang berkembang ada beberapa hal yang pasti berubah. Ada tiga fungsi dalam mengenal masyarakat seperti yang dikatakan oleh Herbert Spencer. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang menjadi landasan sebagai sistem dalam pemerintahan. Fungsi seperti inidapat mengendalikan  lapangan kerja dimana terdapat hukum yang mengatur dan diterapkan dalam masyarakat tersebut. Fungsi kedua adalah fungsi distribusi dimana dijalankan untuk berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Fungsi distribusi dalam hal ekonomi sangat bermanfaat sebagai acuan apakah hal yang diperdagangkan bisa di Terima di pasaran, sama dengan halnya di kehidupannya lainnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi dimana pertahanan digunakan sebagai acuan akan menghindari dari semua tindak kejahatan dan memberikankenyamanan hidup dalam lingkungan masyarakat.  Ketiga fungsi ini biasanya dilakukan oleh pihak tentara dan kepolisian.  Dari sistem yang satu ke sistem yang lain akan saling membutuhkan.Indonesia adalah salah satu negara dimana masyarakat hidup dalam berbagai kehidupan yang kompleks ditambah semakin bertambahnya zaman semakin modern, masyarakat memiliki banyak keanekaragaman masalah yang ada sehingga memerlukan ketiga fungsi yang dapat dijadikan institusi sosial. Berkaitan dengan ketiga fungsi tersebut masyarakat Indonesia juga berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma yang ada. Nilai dan norma inilah yang bertindak mengubah dan mengikat setiap anggota masyarakat. Masalah  yang  dihadapi dalam masyarakat adalah bagaimana cara menggabungkan ketiga institusi sosial tersebut dengan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat.Jenis penelitian ini adalah Yuridis empiris dimana penulis menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dilapangan serta data tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana apabila ada seseorang yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polisi juga harus memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan hukum. Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam meningkatkan dan menanamkan kesadaran hukum adalah masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat.  Kata Kunci: Membentuk Kesadaran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Kepolisian
IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO.11 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGATUR TENTANG DAFTAR USAHA (di Desa warung Dowo Kec. pohjentrek Kab. Pasuruan) dian mustafida
Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.217 KB)

Abstract

The rise of street vendors throughout Indonesia cannot be denied until now. Especially area in KAb. Pasuruan, which is an industrial area and street vendors are one of the informal sectors that dominate area in Kab. Pasuruan. One area in Kab. Pasuruan whose area is vulneranle to use by streer vendors to sell, is in the area along Jalan Raya Warung Dowo Village. Where the highway is the main road that is passed to get out of the Regency/ City both from Malang-Pasuruan-Probolinggo or vice versa. So that sometimes the streets become jammed and the city order becomes chaotic because the traders who sell do not comply with the rules. Because there is no Indonesian regulation that specifically regulates street vendors, the Regional Government issues a Regional Regulation, namely, the Kabupaten Pasuruan Regional Regulation No. 11 of 2005 concerning Structuring and Guiding Street Vendor Activites.Keywords: Street vendors, along the higway, local regulation, Kab. Pasuruan.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Riski Agung Rohman Wijayanto
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.12 KB)

Abstract

ABSTRACTCrimes in the community are increasingly diverse and tend to increase, especially those that occur in the area of big cities like Surabaya. In order to expedite the conduct of investigations against perpetrators of theft crimes with violence, the investigators undertake acts of coercive effort which is one part of criminal activity investigations. The forms of forced measures include summons, arrest, detention, search and seizure of evidence. This forced effort is part of the construction of law enforcement. Keywords: theft, law, crime, investigators ABSTRAKKejahatan di tengah masyarakat semakin beragam dan cenderung mengalami peningkatan, khususnya yang terjadi di wilayah kota-kota besar seperti Surabaya. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka penyidik melakukan tindakan upaya paksa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk dari tindakan upaya paksa tersebut meliputi ;pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Upaya paksa ini merupakan bagian dari konstruksi penegakan hukum.Kata kunci: pencurian, hokum, kejahatan, penyidik

Page 17 of 55 | Total Record : 545

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue