cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 16   17   18   19   20 
AKIBAT HUKUM PENGUASAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP PROSES PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi di Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang) Putri Aleydia Ardiana
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.676 KB)

Abstract

ABSTRACTLand plays an important role for human life, as most of human life depends on the land. People make the land as a means of living and to seek sustenance for some people who work in agriculture. But in everyday life we can find problems about the land, one of which is the abandonment of the land. The formulation of this scientific work problem is how the process of land ownership by the people of Jatiguwi Village and how the legal consequences of ownership of abandoned land. This research was conducted in Jatiguwi Village, Sumberpucung District, Malang regency with empirical juridical method, presented in descriptive description and analyzed so as to provide an overview in accordance with the field. The result of the author's study is the process of mastery conducted by the owner of land rights only occurs juridically, but has not been physically done. The legal consequence of the problem of abandoned land is that the object of land will be taken or controlled by the State.Keywords: Land Tenure Process, Legal Consequences, Abandoned Land.ABSTRAKTanah memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Manusia menjadikan tanah sebagai sarana tempat untuk hidup dan untuk mencari rezeki bagi sebagian masyarakat yang berprofesi di bidang pertanian. Namun dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui permasalahan mengenai tanah, salah satunya penelantaran tanah. Rumusan masalah karya ilmiah ini adalah bagaiaman proses penguasaan atas tanah oleh masyarakat Desa Jatiguwi dan bagaimana akibat hukum terhadap pemilikan atas tanah terlantar. Penelitian ini dilakukan di Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan metode yuridis empiris, disajikan dalam uraian deskriptif dan dianalisa sehingga dapat memberikan gambaran sesuai dengan lapangan. Hasil penelitian penulis adalah proses penguasaan yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah hanya terjadi secara yuridis saja, tetapi secara fisik belum dilakukan. Akibat hukum dari permasalahan tanah terlantar yaitu objek tanahnya akan diambil atau dikuasai oleh Negara.Kata Kunci : Proses Penguasaan Tanah, Akibat Hukum, Tanah Terlantar.
PENERAPAN DIVERSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Yudhya Pramita
Dinamika Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.462 KB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana antara orang dewasa dengan anak berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai 18  (delapan  belas)  tahun. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui proses diversi dan sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversi. Salah satu contoh kasus pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lumajang adalah kasus melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang dilakukan anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Laporan Polisi Nomor : LP/189/VI/2018/JATIM/RES.LMJ tanggal 28 Juni 2018.Dalam penelitian diperoleh hasil yang Pertama bahwa penerapan diversi yang dilakukan penyidik  Kepolisian Resort Lumajang sebagai fasilitator dan mediator dengan mempertemukan pihak pelaku dan korban dengan menerapkan prinsip keadilan restorative untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara tersebut dengan adil. Kedua, perkembangan kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui proses diversi yang mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bahwa korban tidak menuntut perkara untuk dilanjutkan ke proses hukum dan memaafkan pelaku serta pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya.Ketiga,hambatan yang dihadapi penyidik Kepolisian Resort Lumajang dalam penerapan diversi yakni terletak pada kesadaran para pihak dalam perkara tersebut, terutama pihak pelaku dan korban karena ada perasaan takut untuk berhadapan dengan polisi sehingga sulit menghadirkan para pihak khususnya pihak pelaku dan korban. Sehingga dalam penyelesaian kasus tindak pidana dengan pelaku anak diupayakan kepentingan terbaik bagi anak.     Kata kunci: Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum , Anak, Diversi Criminal responsibility between adults and children is different. Based on Subsection 1, point 2 and 3 of Constitution, Number 11 in the year of 2012 about Justice System of Child Criminal, that children who can be accounted for crimes are children who are 12 (twelve) years or older, but have not reached 18 (eighteen) years. In the Justice System of Child Criminal Law, it is stated that settlement of child cases must be pursued through a diversion process and as long as it meets the requirements for applying diversion. An example of diversion implementation that carried out by the Lumajang Resort Police is cases of joint violence in public which is conducted by under age children, as referred to in Subsection 170 paragraph (1) KUHP in the Police Report Number: LP / 189 / VI / 2018 / JATIM / RES.LMJ dated 28 June 2018.In the study, the first results were obtained that the application of diversion by Lumajang Resort Police investigators as a facilitator and mediator with bringing together the perpetrators and victims by applying the principle of restorative justice to reach an agreement to settle the case fairly. Second, the criminal cases progress of joint violence in public which is conducted by under age children can be resolved through a diversion process  which make both sides have reached an agreement that the victim does not sue to the further legal proceeding and forgive the perpetrator and the perpetrator promises not to repeat the actions Third, the obstacles that faced by the Lumajang Resort Police investigators in implementing diversion are the awareness of the both sides in the case, especially the perpetrators and victims because there is a fear of dealing with the police which make it difficult to presenting both sides. So that in solving criminal cases with child offenders, strived for the benefit of the children.Keywords:criminal acts of violence together in public, children, diversion
PERAN POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2012 Great Firli S.
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.314 KB)

Abstract

AbstrakTindak pidana pencurian sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja, karena fakta membuktikan kasus Moh.Ufron (15 tahun) (Sampang) juga sudah dilakukan oleh anak di bawah umur. Keterlibatan ini merupakan multi dimensi kerusakan sosial karena kurangnya pendukung dari berbagai pihak.  Pencurian pada anak  merupakan salah satu problem kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang perlu mendapat perhatian yang sangat khusus dari apparat keamanan, dalam hal ini kepolisian memegang peranan yang penting. pencurian merupakan tantangan nyata yang jelas menjadi suatu ujian bagi profesionalitasnya. Kemampuan polisi menjadi aparat keamanan, yang salah satu perannya menjaga keamanan lingkungan, dalam kenyataannya, sedang dihadapkan dengan pencurian.Kata kunci: anak, pencurian, peran polisi AbstractThe crime of theft is now not limited to adults, because the facts prove the case of Moh. Infron (15 years) (Sampang) has also been carried out by minors. This involvement is a multi-dimensional social damage due to a lack of supporters from various parties. Theft in children is one of the problems of community security (security and public order) that need special attention from the security apparatus, in this case the police play an important role. theft is a real challenge that clearly becomes a test for his professionalism. The ability of the police to be a security apparatus, which is one of its roles in maintaining environmental security, in reality, is being faced with theft. Keywords: child, theft, police role
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 TENTANG IMPLIKASI DEKRIMINALISASI TERHADAP JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Perdana Wijanarko
Dinamika Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.705 KB)

Abstract

ABSTRAKPenahanan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Jaksa di dalam proses penuntutan haruslah suatu upaya terakhir (ultimum remidium) dan harus memperhatikan hak-hak anak serta kondisi psikis anak. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 9 68/PUU-XV/2017 yang menghapus ancaman pidana terhadap Jaksa yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan apabila masa penahanannya sudah habis, maka dikhawatirkan hak-hak anak selama proses hukum kurang terpenuhi. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi yang ditimbulkan dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian ini. Pertama: Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. Kedua: Bagaimanakah Implikasi yang ditimbulkan akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Konstitusi dan Implikasi dihapusnya kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.ABSTRACTDetention for children that conflicted with law during prosecution should be the last resort (ultimum remidium)and should put child rights and psychological states into careful thought. Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017, that remove criminal threat upon attorneys that don’t release juvenile offender from detention after the time limit, could put the child rights at risk for violation. In regards of understanding the implications of the Constitutional Court Decision, this study has two fundamental questions as the object of the study. First: How was the Constitutional Court Judge’s law consideration regarding the Decision that annul the power of Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice about detention time. Second: What are the implications of the Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017 that annul the power of Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice about detention time. This is a normative research type using Laws and Regulations approach. This study shows the Judge’s law considerations and the implications regarding the loss of power of the Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice by the occurrence of Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG DICABUT DI DEPAN PERSIDANGAN Yusuf Yusuf
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.817 KB)

Abstract

AbstrakKeterangan saksi yang dicabut di depan persidangan sering terjadi dalam praktek, disebabkan berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik. Pencabutan Keterangan saksi harus disertai alasan yang logis. Pencabutan Keterangan saksi Riski Delfi Andra (Saksi mahkota) hanya didasarkan pada cerita dari pengunjung Rutan  yaitu Unco dan Si As. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah membenarkan pencabutan keterangan tersebut sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.Kata kunci: pencabutan keterangan saksi mahkota. AbstractThe testimony of witnesses revoked before the trial often occurs in practice, due to different information given in the Minutes of Examination (BAP) to the investigator. Revocation of witness testimony must be accompanied by logical reasons. Revocation of witness testimony Riski Delfi Andra (Crown Witness) was only based on stories from visitors to the detention center namely Unco and Si As. The panel of judges examining this case has justified the revocation of the statement as something that is legal and not contrary to the law.Key words: revocation of witness testimony
ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA Dermawan Tandeang
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.183 KB)

Abstract

ABSTRACTCorruption incurs economic losses with motives and modes of operation that are sophisticated and varied so that they are categorized as extraordinary crimes (Extra Ordinary Crime). To solve the problem, one of the efforts taken is by establishing the Reversal Burden. There are two fundamental questions that are the object of research, first: how to apply the principle of reversing the burden of proof as an effort to eradicate corruption against corruption in the Indonesian and Malaysian criminal justice systems. Second, what are the legal consequences arising from the imposition of burden of proof of corruption in the Indonesian and Malaysian criminal law systems. This study uses normative research with a historical approach, a comparative approach, and a legislative approach. This research shows that the principle of reversing the burden of proof of Indonesia in Article 12 B paragraph (1) letter a, Article 37 A, and Article 38 B of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law number 20 of 2001 is relative and Article 42 paragraph ( 1) and (2) Anti Corruption Act 1997 is absoluteKeywords: Reversal Burden of Proof, Corruption Crime, Indonesia and MalaysiaABSTRAKKorupsi menimbuklan kerugian ekonomi dengan motif dan modus operandi yang canggih dan variatif sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (Extra Ordinary Crime). Untuk memecahkan masalah tersebut salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pengaturan Pembalikan Beban pembuktian. Terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian, pertama: bagaimana penerapan asas pembalikan beban pembuktian sebagai upaya pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Malaysia. Kedua, apa akibat hukum yang timbul atas pemberlakuan beban pembuktian tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas pembalikan beban pembuktian Indonesia dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 bersifat relatif  dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Anti Corruption Act 1997 bersifat absolutKata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Indonesia dan Malaysia
PENEGAKKAN HUKUM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG) siti hujjatul islamiyah
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.65 KB)

Abstract

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menerpa anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus-kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkanpolisi menghilang sebelum sampai dipersidangan. Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara.
KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI TANAH ADAT DENGAN PELEPASAN ADAT (STUDI DI KOTA JAYAPURA) Muhammad Amin Tomu
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.097 KB)

Abstract

AbstrakHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum jual beli tanah adat dengan pelepasan adat di kota jayapura dalam proses perkembangannya semakin membaik, dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda Papua, pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki surat pelepasan adat mereka memiliki perlindungan hukum yang lebih terjamin daripada orang yang tidak memiliki bukti surat pelepasan adat, dan surat pelepasan adat merupakan bukti terkuat dalam jual beli tanah adat dengan pelepasan adat di Kota Jayapura.Kata Kunci :jual beli tanah adat, pelepasan adat, surat bukti pelepasan adat,  perlindungan hukum, ondoafi, masyarakat adat.AbstractThe results of this study indicate that legal certainty sale and purchase of customary land with the release of customs in the city of Jayapura in its development process is getting better, with the regulations issued by the Government of Papua, basically someone who already has a release of their customary legal protection is more secure than those who do not have evidence of customary release letter, and the letter of the customary release of the strongest evidence in customary land purchase with the customary release in Jayapura.Keywords: Buy Sell Indigenous Lands, Indigenous release, Proof of Indigenous release, Legal Protection, Ondoafi, Indigenous Peoples.
AKIBAT HUKUM JUAL BELI IKAN KOI APABILA TERJADI WANPRESTASI Nuril Anwar
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.396 KB)

Abstract

ABSTRACTSeveral problem of default recently happen in the process of selling and purchasing koi fish. If the dispute is brought to the court, the evidence is notstonr enough due tothe privately made agreement. Based on the background, this thesis has formulations of the problems concerning on: How is the process of selling and purchasing koi fish in Kemloko, Nglegok, Blitar. What are the factors that cause default in the process of selling and purchasing koi fish in Nglegok, Blitar. What are the legalconsequences if there are defaults and how to handle the situation. This study used empirical juridical. The result of the research shows us that in the process of selling and purchasing koi fish, there are wholesale(direct process), online, and auction. Late or bad payment from the purchaser. Both parties have to make the best agreement if there are suddenly some incidents outside the purposes of them.Keywords: Selling and purchasing, koi fish, and default.  ABSTRAKMasalah wanprestasi sering terjadi pada jual beli ikan koi. Apabila sengketa tersebut dibawa ke pengadilan pembuktiannya kurang kuat karena perjanjiannya dibawah tangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli ikan koi di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi berkenaan dengan jual beli ikan koi di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan koi yaitu, borongan (langsung), online, dan lelang. Pembayaran telat atau bahkan macet dari pihak pembeli. Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang terbaik jika terjadi peristiwa di luar kehendak pihak penjual maupun pihak pembeli. Kata Kunci: Jual beli, ikan koi, dan wanprestasi.
Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata Lailatul Fitriyah -
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.048 KB)

Abstract

Dalam hukum Islam pembagian anak berkebutuhan khusus (disabilitas) sama seperti anak normal pada umumnya, karena tidak menjelaskan berapa jumlah bagiananya. Akan tetapi, anak disabilitas dalam menerima atau mengelola harta waris harus didampingi dengan orang tua atau wali. Sedangkan, Anak disabilitas dalam KUHPerdata termasuk anak dibawah pengampuan atau biasanya disebut dengan curatele yang belum cakap hukum.

Page 18 of 55 | Total Record : 545

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue