cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 14   15   16   17   18 
PENGATURAN ASAS TANGGUNG JAWABAN MUTLLAK ATAS PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH KORPORASI Fitri Fatma Wati
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.789 KB)

Abstract

ABSTRACTThe principle of strict liability in Article 88 of the UUPPLH which contains the phrase "without the need for proof of elements of error" has been changed in Article 22 number (33) of the Job Creation Law to "from its business and/or activities." Discussion on this research; A) How is the strict liability principle regulated in Article 88 UUPPLH and Article 22 number (33) of the Job Creation Act? B) How is the civil liability of corporations for B3 waste pollution related to the principle of strict liability? C) How is corporate criminal responsibility for B3 waste pollution related to the principle of strict liability? This research uses normative legal research methods. With the change in the phrase in Article 22 number (33) of the Job Creation Law, this responsibility is based on accountability by proving the element of error. Civil liability is based on the principle of strict liability, namely being responsible without the need to prove the element of guilt of the perpetrator as the basis for payment of compensation. Criminal liability is based on the principle of strict liability, namely the imposition of imprisonment or fines without questioning mistakes.Keyword : Stirict liability, Corporation, Pollution ABSTRAKAsas strict liability pada Pasal 88 UUPPLH yang terdapat frasa “tanpa perlu pembuktian unusur kesalahan” telah dirubah dalam Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja menjadi “dari usaha dan/atau kegiatannya.” Pembahasan pada penelitian ini; A) Bagaimana pengaturan asas strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja? B) Bagaimana pertanggungjawaban perdata korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas strict liability? C) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas strict liability?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan perubahan frasa dalam Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja telah menjadikan pertanggungjawaban tersebut berdasar pada pertanggungjawaban dengan membuktian unsur kesalahan. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan asas strict liability yaitu bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan si pelaku sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas strict liability yaitu pembebanan sanksi pidana penjara atau dan sanksi denda tanpa mempersolakan kesalahan.Kata Kunci: Stirict liability, Korporasi, Pencemaran 
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN RUMAH TANPA HAK zudi santoso
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.168 KB)

Abstract

“Penyelidikan Terhadap Penempatan RumahTanpa Hak Berdasarkan Pasal 167 KUHP (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor:LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota, tanggal, 27 Januari 2020). Dibimbing oleh Dr.BUDI PARMONO,SH.,MH sebagai Pembimbing I dan AFFANDI,SH.,MH sebagai Pembimbing II.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik Polresta Malang Kota terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak Jo Pasal 167 KUHP, dan yang  kedua  untuk  mengetahui kemungkinan tindak lanjut penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak Jo Pasal 167 KHUP.Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Malang Kota dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara Penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan,  dokumen,  serta  pendapat  para  ahli  yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.            Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota sudah benar dan sesuai dengan perundang undangan yang telah menguraikan secara  jelas dan lengkap baik mengenai  identitas  terlapor maupun  mengenai uraian  dari  perbuatan yang  dilakukan  oleh  terlapor disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung. (2) diharapkan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik akan membawa nilai positip bagi pelapor dan terlapor khususnya untuk memberikan efek jera bahwa tidak dengan mudah untuk menempati atau memiliki suatu objek bangunan atau rumah tanpa didukung dengan adanya bukti legalitas yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dalam hal ini Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional
TINDAK PIDANA CAROK MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ADAT MADURA r. anang mas adi
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.876 KB)

Abstract

AbstrakDengan melihat kasus Carok yang terjadi, maka dapat dipahami  bahwa selama ini proses penyelesaian Carok belum dilaksanakan secara optimal. hal ini didukung dengan adanya penyimpangan oknum aparat penegak hukum di dalam merekayasa berita acara di pengadilan dan salah satu contohnya adalah rekayasa vonis hukuman terhadap pelaku carok yang vonis hukumannya tidak pernah lebih dari 5 tahun, meskipun pelaku carok menewaskan lebih dari satu orang.Kata kunci: carok, hukum adat, hukum pidana, penyelesaian AbstractBy looking at the Carok case that occurred, it was understood that so far the Carok settlement process had not been carried out optimally. this was supported by the existence of irregularities in law enforcement officers in manipulating the minutes in the court and one example was the fabrication of a sentencing sentence against the perpetrators of carok whose sentences were never more than 5 years, even though the perpetrators of carok killed more than one person.Keywords: carok, customary law, criminal law, settlement
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA DALAM PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 57 HURUF A NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN Vony Agustina Eka Praseptyorini
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.525 KB)

Abstract

 ABSTRACTThe research with the topic above raises the problem formulation as follows: 1. What is the form of legal protection for health workers who handle COVID-19 patients? 2. What are the sanctions for hospitals that do not provide K3 for health workers exposed to COVID-19? This research uses normative juridical research, and uses the Conceptual approach (Conceptual approach), Legislation Approach or (Statue Approach), The sources of legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal sources, the above research approach uses techniques of collecting legal materials with literature studies and internet sites. The conclusion of this study is that the form of legal protection provided by the government to health workers who are facing COVID-19 can be in the form of providing PPE, incentives, telemedicine, etc. as well as sanctions for hospitals that do not provide K3 (occupational health and safety) for health workers at home. sick.Keywords : Legal Protection, Health Workers, Pandemic Covid-19ABSTRAKPenelitian dengan topic diatas mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 ? 2. Apa sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative , dan menggunakan metode Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Perundang-undangan atau (Statue Approach), Sumber bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hokum primer, sekunder dan tersier, pendekatan penelitian diatas menggunakan teknik pengumpulan bahan hokum dengan studi pustaka dan situs internet. Kesimpulan Penelitian ini yaitu Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang sedang menghadapi covid-19 dapat berupa pemberian APD, Insentif, Telemedicine, dll serta adanya sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) bagi tenaga kesehatan di rumah sakit.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pandemi Covid-19.  
AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 YANG MENGATUR TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH Harianto Harianto
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.74 KB)

Abstract

ABSTRACTIt is known that the implementation of land registration includes the measuremen, perpetuation, and accounting of land, as well as the granting of documents as proof of land right 1. How is the application of Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 at the Kayong Utara District land Office? 2. What factors are obstacles to th implementation of Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 at the Kayong Utara Disrtict land Office? 3. What legal consequences arise if Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 is not imlemented according to the rules? The research used is empirical juridical research or field research. As a result of the law Clause 17 Government Regulation Number 24 of 1997 is not implemented namely the absence of legal certainty over the land, the land boundaries are temporary, and cannot issue land rights certificates.   KeyWords : Due to the law, the determination of boundaries, parcles of landABSTRAKDiketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, serta pemberian surat-surat sabagai tanda bukti hak atas tanah tersebut. 1. Bagaimana penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara? 3. Apa saja akibat hukum yang timbul apabila Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dilaksanakan sesuai aturannya? Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Akibat hukum tidak dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni tidak adanya kepastian hukum tanah tersebut, batas-batas tanah tersebut bersifat sementara, dan tidak bisa di terbitkan sertifikat hak atas tanah.Kata Kunci : Akibat hukum, penetapan batas, bidang-bidang tanah
EFEKTIFITAS PERATURAN KBPN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN Muhammad Fatikhuddin
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.162 KB)

Abstract

 Abstrak Permasalahan pertanahan semakin hari semakin kompleks  banyak konflik tanah terjadi di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan kasus yang perlu penangan secepatnya, juga tidak kalah pentingnya masalah pelayan kepada masyarakat yang ingin mempunyai status hukum tentang kemilikan tanahnya. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga publik telah berusaha untuk meningkatkan pelayanannya  dalam pendaftaran tanah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana kualitas standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo kepada masyarakat, sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan dan pengaturan pelayanan  di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, dan bagaimana tingkat kesesuaian antara kinerja standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dengan harapan masyarakat di Kantor Pertanahan Probolinggo.Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendeketan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, kuisoner dan studi pustaka, serta penelitian di lokasi obyek penelitian, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan cara kualitatif.Kantor Pertanahan Kota Probolinggo mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan di bidang pelayanan publik. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di bidang pelayanan dan pengaturan pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo adalah baik. Dengan demikian, kepentingan unit pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo adalah penting. Kenyamanan pelayanan merupakan unsur yang dianggap paling penting oleh masyarakat pengguna layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Dan tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan publik di bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sudah sangat sesuai. Hal tersebut disimpulkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa hasil penelitian yang sudah ada.Kata Kunci: Efektifitas, Peraturan Kbpn Nomor 1 Tahun 2010.    Abstract Problems land is increasingly complex, many of the land conflicts occurred in Indonesia, which amounted to thousands of cases that need handling presently possible, no less important problem of the public servant who wishes to have the status of law about the ownership of the land.The National Land agency as a public institution has attempted to improve services in land registration. The formulation of the problem posed, namely:  how the quality of service standards and regulation of land given the Land Office in Probolinggo to the society, the extent to which the level of people's satisfaction with the standard of service and setting of service in the Land Office in Probolinggo, and how the level of conformity between the execution of the service standards and the regulation of land with the expectations of the society in the Land Office of Probolinggo.  This research has been done in the Land Office Probolinggo.  The research of the study included yuridis empires and used yuridis sociology as an approach method. There are three kinds of data collection technique: interview, questionnaire, and literature study. in this research, the researcher used qualitative design. the land office probolinggo has some strengths and weaknesses in public service but the satisfaction of the society of the public service of the Land office Probolinggo is good.Thus, the interests of the service unite in the Land Probolinggo is importance. The convenience of the service is an important thing in society in the Land office Probolinggo. And the level of conformity between the performances of public services in the land sector in the Land Office Probolinggo is very appropriate. It is concluded from the results of research conducted by the author with analyzing the results of research that already exists.Key word : Effectiveness, the regulation of Kbpn No.1 on 2010
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME kemal maulana anam
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.103 KB)

Abstract

ABSTRACT In this thesis, the author raises about the victims of the crime of terrorism, this crime is not only a national discussion but also an international conversation. Therefore, it departs from the formulation of the problem, namely: 1. How do the laws and regulations regulate the rights of victims of criminal acts of terrorism? 2. What are the forms of protection for victims of criminal acts of terrorism? This research is a normative juridical research, which is based on researching and collecting library materials such as primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that there are 6 laws and regulations that are oriented towards rights in the form of compensation, restitution, and rehabilitation as well as legal protection for victims of criminal acts of terrorism, but there are still weaknesses in terms of victims where victims do not fully understand related to the law. regulate their rights and protection.Keywords: Protection, Rights, Victims, Terrorism ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang korban kejahatan tindak pidana terorisme, tindak pidana ini tidak hanya menjadi perbincangan skala nasional saja tapi juga menjadi perbincangan berskala internasional juga, Pada kasus tindak pidana seperti  ini menimbulkan banyak kerugian dan banyak memakan korban jiwa. Oleh karena itu berangkat dari rumusan masalah yaitu:1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana terorisme ? 2. Apa saja bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme ?   Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, adalah penilitian yang berlandaskan dengan cara meneliti dan mengumpulkan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 6 peraturan perundangundangan yang berorientasi terhadap hak-hak berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, akan tetapi dalam masih ada kelemahan dari segi korban yang mana korban belum sepenuhnya mengerti  terkait dengan hukum yang mengatur akan hak-hak dan perlindungannya.Kata kunci : Perlindungan, Hak-Hak, Korban, Terorisme. 
SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro) Resa Eka Nur Fitria Sari
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.425 KB)

Abstract

ABSTRACT Inheritance law arises as a result of the existence of a legal event that is death. Therefore, the problem of inheritance becomes a very important issue in human life as living creatures as well as social beings. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is how the distribution of inheritance systems, the process of implementing the distribution of inheritance to the indigenous Samin community who are Muslim in Margomulyo Village, Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro. This research uses the empirical juridical method. From the results of the study it was concluded that the division of inheritance in the Samin Customs did not recognize the word inheritance, but was known as a relic. The distribution of inheritance in adat is carried out with kinship and does not differentiate between men and women. Keywords: Inheritance, Distribution, Customary SaminABSTRAKHukum waris timbul sebagai akibat dari adannya peristiwa hukum yaitu kematian. Oleh karena itu masalah waris menjadi perihal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana sistem pembagian warisan , proses pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Adat Samin yang beragama Islam di Desa Margomulyo, Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa pembagian warisan pada Adat Samin tidak mengenal kata warisan, namun dikenal dengan sebutan tinggalan. Pembagian warisan pada adat ini dilakukan dengan kekeluargaan dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.Kata Kunci :  Warisan, Pembagian, Adat Samin
EFEKTIFITAS BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN (PASAL 7) UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) valeriel margarettha susanto
Dinamika Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.698 KB)

Abstract

ABSTRACT The new marriage age limit is stipulated in Law No. 16 of 2019 amendments referring to article 7 which states that the age limit of both men and women is the same as 19 years. But judging from the cases of marriage dispensation applications in january to March of 2019 reached 113 cases which means there are still many early marriages. Therefore, the author examined the effectiveness of marriage age limit and marriage dispensation article 7 of Law No. 16 of 2019 on the amendment of Law No. 1 of 1974 research conducted in the Malang Regency Religious Court. This type of empirical research, sociological approach. The data obtained are primary and secondary data. qualitatively analyzed. The results of the study are the driving factors of people applying for marital dispensation are: Factors of pregnant out of wedlock, economic factors, educational factors and social media as well as the effectiveness of the application of the new marriage age limit rules are still not effective because in reality the increase in the number of marriage dispensation in Pengadilan Agama Kabupaten Malang is creasingly.Key Words : Early marriage, Effectiveness, Marriage Dispensation  ABSTRAK Batas usia perkawinan yang baru diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan mengacu pada pasal 7 yang menyatakan bahwa batas usia pria maupun wanita ialah sama 19 tahun. Namun dilihat dari kasus permohonan dispensasi kawin pada bulan januari sampai maret tahun 2019 mencapai 113 perkara yang artinya masih banyak terjadi perkawinan dini. Untuk itu penulis meneliti efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian empiris, pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh ialah data primer dan sekunder. dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi kawin ialah: Faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, Faktor pendidikan dan Media sosial serta efektifitas mengenai penerapan aturan batas usia perkawinan yang baru masih belum efektif karena pada realitanya kenaikan jumlah perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin banyak.Kata Kunci : Perkawinan Dini, Efektifitas, Dispensasi Perkawinan
AKIBAT HUKUM PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah) Ahmad Latukau
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.711 KB)

Abstract

ABSTRACTIn this essay the authors raises the issue of Legal Effect of Implementation The Agrarian Minister Regulation Number 18 Of 2019 Concerning Procedures For Administration Of Ulayat Land Community Units Of Traditional Law in Morella Village. The choice of the theme is based on Maluku as an area in Indonesia which has customs and habits from generation to generation. Based on the background, the authors can formulate the main issues that will discussed in this essay, including: how the implementation of the legal effect and the obstacle of Ulayat Land Administration in Morella Village. This research is an empirical juridicial research which use a sociological juridicial approach. The types of data used are primary and secondary, data collection in the form of interviews, observations and document studies. Furthermore, the existing data were collected and analized by qualitative. The result of this research indicate that there is no implementation of administration in Morella Village because there are still obstacles in the form of areas that the boundaries are not yet clear to get protection from the administration of Ulayat Land.Keywords: Legal Effect, Administration, Ulayat LandABSTRAKPada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella. Pilihan tema dilatar belakangi oleh Maluku sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki adat dan kebiasaan secara turun-temurun. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskanpermasalahan yang akan di bahas dalam karya ilmiah, diantaranya: Bagaimana penerapan, akibat hukum, dan kendala pada Penatausahaan Tanah Ulayat di Desa Morella. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Selanjutnya data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, belum adanya penerapan penatausahaan di Desa Morella karena masih terdapat kendala berupa wilayah yang belum jelas batasnya untuk mendapatkan perlindungan penatausahaan tanah ulayat.Kata Kunci: Akibat Hukum, Penatausahaan, Tanah Ulayat

Page 16 of 55 | Total Record : 545

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue