cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 17   18   19   20   21 
ANALISIS YURIDIS TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN AKIBAT HUKUM ( Studi kasus Di Kecamatan Baamang Kota Sampit ) Dwian Abdi Dewantara
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.041 KB)

Abstract

AbstrakSertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Bidang tanah tersebut diuraikan dengan 2 (dua) sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Latar belakang terjadi sertifikat ganda ada beberapa faktor. Faktor dari kantor pertanahan berupa (1) Tidak teliti dan tidak cermat dalam mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan pemetaan batas-batas bidang kepemilikan tanah dalam rangka penerbitan Sertipikat obyek sengketa; dan (2) Kantor Pertanahan tidak melakukan penelitian atau melihat gambar peta pendaftaran tanah yang dimiliki (3) data data yang diberikan oleh kelurahan yang dipalsukan atau tidak jelas asal usulnya.Faktor dari Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah yaitu (1) kurangnya transparansi atau kurang terbukanya pihak BPN kepada masyarakat (2) ada oknum dari pihak BPN terdahulu yang tidak bertanggung jawab dan menyalah gunakan wewenangnya (3) adanya kepemilikan sertifikat yang dibuat dengan cara yang tidak sesuai dari ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997. Sanksi kepada pemilik sertifikat pemilik sertifikat adalah belum adanya kepastian hukum. Sanksi kepada penerbit atau pembuat sertifikat adalah diancam pidana dan pemecatan dari jabatan. Akibat hukum yang terjadi kepada sertifikat yaitu cacat hukum atau tidak sahnya sertifikat kepemilikan tersebut. AbstractA double certificate is a certificate describing the same plot of land. The land area is described with 2 (two) certificates or more in different data. The background for multiple certificates is that there are several factors. Factors from the land office are (1) Inaccurate and inaccurate in conducting an investigation into the history of land parcels and mapping the boundaries of land ownership in the context of issuing certificates of disputed objects; and (2) the Land Office does not conduct research or view the land registration map image owned (3) data data provided by the village that is falsified or unclear in origin. Factors of Land Rights Owners / Holders namely (1) lack of transparency or lack of openness of BPN to the community (2) there are individuals from the previous BPN who are not responsible and abuse their authority (3) ownership of certificates made in ways that are not in accordance with the provisions of PP No. 24 of 1997. Sanctions to the owner of the certificate of ownership of the certificate are lack of legal certainty. Sanctions to the issuer or certificate maker are subject to criminal sanctions and dismissal from office. The legal consequences that occur to the certificate are legal defects or invalid ownership certificates.
PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 114 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BAGI PENGEDAR SABU DI WILAYAH HUKUM POLRES PROBOLINGGO RIZAL AHMAD JABBAR
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.709 KB)

Abstract

ABSTRACT Narcotics Abuse is a crime that misuses narcotic substances. One of them is methamphetamine which is a class I narcotic substance. In other words, the circulation of the substance is strictly prohibited.The problem faced now is how to apply article 112 paragraph (1) in conjunction with article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, what are the obstacles and strategies of the police in uncovering a case of narcotics abuse, especially methamphetamine dealers in the legal area of the Probolinggo Police.The research method used in this research is the empirical juridical method. Based on the results of the research, for its application in the jurisdiction of the Probolinggo Police, the police are appropriate based on the statements of the suspects when interrogated, witnesses, evidence and by the incident in the incident location. Second, obstacles in the case of disclosing drug dealers. Obstacles in the field are the lack of cooperation in the community regarding the illicit trafficking of drugs to the police. There are many ways and efforts made by the Probolinggo Police, one of which is by conducting an intensive investigation of the perpetrators, victims and witnesses.Keywords : Narcotics Misuse, crystal meth, Probolinggo Regional Police ABSTRAK Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang menyalahgunakan zat – zat narkotika. Salah satunya sabu yang termasuk zat narkotika golongan I. Dengan kata lain zat tersebut sangat dilarang pengedarannya.Masalah yang dihadapi sekarang adalah bagaimana penerapan pasal 112 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1)  UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apa saja hambatan dan strategi kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pengedar sabu diwilayah hukum Polres Probolinggo.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris Berdasarkan hasil penelitian, untuk penerapannya diwilayah hukum Polres Probolinggo pihak kepolisian sudah sesuai berdasarkan keterangan tersangka ketika diinterogasi, saksi, barang bukti dan oleh kejadian perkara dilokasi kejadian. Kedua, hambatan dalam kasus pengungkapan pengedar narkoba. hambatan dilapangan yakni kurang kooperatifnya masyarakat terkait peredaran gelap narkoba kepada pihak kepolisian. Banyak cara dan upaya yang dilakukan pihak Polres Probolinggo, salah satunya dengan melakukan penyelidikan secara intensif baik terhadap pelaku, korban maupun para saksi.Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Sabu, Polres Probolinggo
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI PENGGUNA JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN Ana Sholikah
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.21 KB)

Abstract

ABSTRACIn this thesis, the author raises the title "Legal Protection for Customers as Users of Loss Insurance Services If the Insurance Company Goes into Bankruptcy" and raises the following issues: 1. How is legal protection for customers who use loss insurance services if the insurance company goes bankrupt according to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU? 2. What are the legal remedies taken by customers who use insurance services to obtain their rights if the insurance company goes bankrupt?In this paper using normative legal research methods. And in the research using the approach to legislation and the conceptual approach. The results in this study, legal protection for customers, the insurance company provides compensation to customers according to the provisions in the policy. The fire insurance company has an obligation to pay/compensate for losses to its customers, so that it does not harm its customers. Legal remedies taken by customers if the insurance company goes bankrupt to get their rights in the form of payments from their receivables, customers can claim their rights regarding bankruptcy assets by submitting insurance claims to the curator.Keywords: Legal protection, Customers, Insurance Services, Bankruptcy ABSTRAKPada skripsi ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasaah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan” dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa asuransi kerugian apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan?Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan terhadap Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil dalam penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap nasabah, pihak asuransi memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai ketentuan dalam polis. Perusahaan asuransi kebakaran memiliki kewajiban membayar/mengganti kerugian kepada para nasabah, sehingga tidak merugikan para nasabahnya. Upaya hukum yang dilakukan  nasabah apabila perusahaan asuransi mengalami pailit untuk mendapatkan hak-haknya berupa pembayaran dari piutangnya, nasabah dapat menuntut haknya yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi pada kurator.Kata Kunci : Perlindungan hukum, Nasabah, Jasa Asuransi, Kepailitan
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI MEDIASI PENAL (Studi Kasus di Polres Batu) Ilham Fauzi Prakoso
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.46 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Indonesian legal system recognizes the term criminal justice system as a system of law enforcement aimed at resolving and overcoming criminal cases that occur in society. The purpose of the criminal justice system is not only to process the settlement of criminal cases that are fast, inexpensive, and short but also to provide human rights protection, respect the principle of presumption of innocence and the process of punishment that provides a balance of law, defendants and victims. In dealing with these conditions, it takes the rules that underlie the settlement of criminal cases by promoting the principles of justice, expediency, and legal certainty. The Republic of Indonesia Police Agency is the main key in determining whether or not a criminal case can proceed into a criminal justice process, in this case issuing the Circular of the National Police Chief Number: SE / 8 / VII / 2018 dated July 27, 2018, concerning the Implementation of Restorative Justice Against Case Settlements Criminal. The author conducts research on how the mediation of the penal process carried out by the Batu Police in handling theft cases and whether the mediation process has brought about restorative justice. The rule can be used as a reference by investigators in conducting mediation outside the court by using the development of the principle of restorative justice, which means returning to normal before the crime took place.Key words: Settlement of criminal acts; Penal Mediation; Restorative Justice. ABSTRAKSistem hukum Indonesia mengenal istilah sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan serta menanggulangi perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana tidak hanya untuk memproses penyelesaian perkara pidana yang cepat, berbiaya murah dan singkat, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan terhadap hukum, terdakwa dan korban. Dalam menyiasati kondisi tersebut maka dibutuhkan aturan yang melandasi penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara tindak pidana dapat dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana, maka dalam hal ini mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana. Penulis melakukan penelitian tentang bagaimanakah proses mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani perkara pencurian serta apakah proses mediasi tersebut telah mewujudkan keadilan restoratif. Aturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh penyidik dalam melakukan mediasi di luar pengadilan dengan menggunakan perkembangan dari prinsip keadilan restoratif, yang memiliki arti pengembalian keadaan seperti semula saat sebelum terjadi tindak pidana.Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana; Mediasi Penal; Keadilan Restoratif.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA FRANCHISEE DAN FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA dwi agustinah
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.335 KB)

Abstract

ABSTRACTFranchising is a special right that is owned by an individual or business entity against a business system with business characteristics in order to market goods or services that have proven successful and can be utilized or used by other parties. Franchising is held based on a written agreement between the parties. In Indonesia, there are don’t have regulations that specifically regulatebusiness contracts franchise. The problems in this study are how the legal protection provided to the franchisee and franchisor if one of the parties defaults and how to resolve disputes in case of default caused by one of the parties. This research was conducted using a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The result of this research is that the legal protection provided to the parties is preventive and repressive legal protection. Dispute resolution can use litigation, namely through judicial institutions and non-litigation roads. Keywords: Franchise Agreement, Franchisor, Franchisee ABSTRAKWaralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan/atau jasa dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak. Di Indonesia belum terdapat peraturan secara khusus mengatur kontrak bisnis franchise. Sehingga dalam prakteknya masih didasarkan kontrak tertulis dalam bentuk kontrak kerjasama. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada franchise dan franchisorapabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi yang ditimbulkan oleh salah satu pihak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) danpendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalan litigasi yaitu melalui lembaga peradilan maupun jalan non-litigasi.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DI DALAM MEMBANGUN SISTEM KETATANEGARAAN YANG KUAT DI INDONESIA Erha Suud Abdullah
Dinamika Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.074 KB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang sangat penting keberadaannya di Indonesia. Selain memiliki fungsi untuk menjaga marwah dari konstitusi kita, MK juga sering menjadi penengah dan pemberi solusi. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi ditengah sistem ketatanegaraan banyak harapan agar MK dengan kharismanya yang epik dapat menyeimbangkan arus hukum dan politik yang terus bergulir bercampur dengan berbagai kepentingan. Namun, harapan tersebut agaknya sedikit berlebihan mengingat kinerja MK yang belum sesuai dengan keinginan rakyat. Mahkamah Konstitusi mengambil peran penting dalam  pembangunan hukum, lagi-lagi kita di hantui oleh maraknya oknum Mahkamah Konstitusi yang berwatak korup dan sarat dengan kompromi. Keputusan hukum diluar kewenangannya sehingga kita lihat semakin hari kita semakin sangat jauh dari kata keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam beberapa hal Mahkamah Konstitusi berhasil memberikan putusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Namun dibeberapa hal Mahkamah Konstitusi juga menghasilkan putusan-putusan yang masih sarat dengan kepentingan golongan. Oleh karena itu tugas pokoknya sebagai penjaga marwah konstitusi harus lebih ditigkatkan.Kata Kunci  Mahkamah Konstitusi, kewenangan, putusan The Constitutional Court is one of the state institutions that is very important in Indonesia. In addition to having a function to maintain the dignity of our constitution, the Constitutional Court also often mediates and provides solutions. With the presence of the Constitutional Court amid the constitutional system there is much hope that the Constitutional Court with its epic charism can balance the flow of law and politics which continues to revolve mixed with various interests. However, this expectation seems a bit excessive considering the MK's performance that is not in accordance with the wishes of the people. The Constitutional Court has an important role in the development of the law, again we are haunted by the rampant elements of the Constitutional Court who are corrupt and full of compromises. Legal decisions outside of their authority so that we see that our days are getting very far from the words of justice, certainty, and benefit of the law. Based on the results of the analysis and discussion in several respects the Constitutional Court succeeded in giving a decision in accordance with the will of the people. But in some cases the Constitutional Court also produced decisions that were still full of group interests. Therefore, the main task as guardian of the constitution must be increasedKeywords: Constitutional Court, authority, decision
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN Suaiba Suaiba
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.267 KB)

Abstract

ABSTRACT The task of the Indonesian government is very important in realizing the objectives of the task force is a very broad task, so that regulations are needed that can direct the administration of government to be more in line with the expectations and needs of the community. The task of the Indonesian government is very important in realizing the goals of the country. This thesis problem formulation is about How does the effectiveness of the duties and functions of government officials in the District, and factors that play a role in providing services to the community in the District. This type of research is empirical juridical and uses a sociological approach. The results of this study indicate that the implementation of the duties and functions of the Sub-district government officials in providing services to the community are considered not yet fully effective, on the other hand, the district head in carrying out his duties in accordance with the Local Government Law No. 23 of 2014 which states that the district head is authorized to coordinate the implementation of government activities carried out by the Government carried out by the Regional Apparatus in the District. Key words: Effectiveness, Duties and Functions, District Government. ABSTRAK Tugas  pemerintahan  Indonesia sangatlah penting dalam mewujudkan  tujuan  negara. Tugas  tersebut merupakan  tugas  yang  sangat  luas,  sehingga  diperlukan  peraturan yang dapat  mengarahkan  penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi lebih  sesuai  dengan  harapan  dan kebutuhan  masyarakat. Rumusan masalah skripsi ini adalah mengenai Bagaimana efektifitas tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan, dan Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan. Jenis penelitian ini yakni yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintahan Kecamatan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat dianggap belum sepenuhnya efektif, disisi lain, Kepala Camat dalam menjalankan tugasnya sesuai menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa camat berwenang untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahanyang dilakukan oleh Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan. Kata kunci: Efektivitas, Tugas dan Fungsi, Pemerintah Kecamatan.
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN DI JALAN KI AGENG GRIBIG MADYOPURO KOTA MALANG Nadhifathul Fadila
Dinamika Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.658 KB)

Abstract

ABSTRACTBasically, development really needs land, but the available state land to meet human needs and survival is increasingly limited, because some of it has become property rights or has been controlled by the community itself. Therefore, the government's legal action in fulfilling the development of public facilities can be done through the release of rights. Land acquisition is an activity to provide land by giving fair and proper compensation to the owner of the land. In writing this journal, Jasa Marga requires land, while land that will be used as land acquisition for development for public purposes is land belonging to residents along Ki Ageng Gribig street, Madyopuro, Malang City. Along the road, it is widened to 3 meters right and 3 meters left because along the road it is often jammed, especially as it will be built as the exit for the Mapan (Malang-Pandaan) toll road.Keywords: land acquisition, dispute resolution.ABSTRAK            Pada dasarnya pembangunan itu sangat membutuhkan tanah, namun tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia semakin terbatas, karena sebagian telah menjadi hak milik atau telah dikuasai oleh masyarakat sendiri. Maka dari itu upaya hukum dari pemerintah dalam memenuhi pembangunan untuk fasilitas umum dapat dilakukan melalui pembebasan hak. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemilik tanah tersebut. Pada penulisan jurnal ini yang memerlukan tanah adalah pihak Jasa Marga sedangkan tanah yang akan dijadikan sebagai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah tanah milik warga yang berada di sepanjang jalan Ki Ageng Gribig, Madyopuro, Kota Malang. Sepanjang jalan tersebut dilebarkan menjadi kanan 3 meter dan kiri 3 meter dikarenakan sepanjang jalan tersebut sering macet apalagi akan dibangun sebagai pintu keluar tol Mapan (Malang-Pandaan).Kata kunci: Pengadaan tanah, penyelesaian sengketa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG SEBELUM TERBITNYA POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA Mila Fivi Avista
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.983 KB)

Abstract

AbstrakPada zaman sekarang asuransi khususnya asuransi jiwa sudah menjadi tren di kalangan masyarakat, kebutuhan terhadap jasa asuransi jiwa yang semakin tinggi mendorong lahirnya berbagai perusahaan asuransi milik pemerintah maupun perusahaan asuransi swasta. Sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat akan jasa asuransi jiwa, dan semakin banyak bermunculaan perusahaan-perusahaan asuransi baru, hal tersebut sudah semestinya mendorong perbaikan peraturan hukum yang ada terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tertanggung sebagai pihak yang haknya harus dilindungi dalam praktik asuransi. Namun dalam praktik perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa mayoritas tertanggung tidak mengetahui peraturan hokum yang menjadi payung hukum untuk melindungi hak mereka, seperti di PT. Prudential Life Assurance MRT Great Stars Sulfat perlindungan hokum terhadap tertanggung sebelum terbitnya polis dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut pada dasarnya sudah ada, sehingga polis bukan merupakan syarat mutlak dalam perjanjian asuransi jiwa selama sudah ada kesepakatan dari pihak tertanggung dan penanggung mengenai perjanjian asuransi jiwa tersebut.Kata kunci : asuransi jiwa, perlindungan hokum, polis, tertanggug, penanggung. AbstractToday, insurance, especially life insurance has become a trend in society, the high need for the life insurance encourages the emergence of various government and private insurance companies. This is comparable to the high public demand for the life insurance services and the increasing emergence of new companies, it should encourage improvements in existing legal regulations, especially those relating to legal protection against the insured as a party whose rights must be covered in insurance practices. Yet in the practice of insurance agreements, especially in the life insurance, the majority of the insured do not know the legal regulations which become the legal umbrella to protect their rights, such as in PT. Prudential Life Assurance MRT Great Stars Sulfat. Legal protection against the insured before the issurance of the policy in the life insurance agreement basically already exists, so that the policy is not an absolute requirement in the life insurance agreement as long as there is an agreement from the insured and the insurer.Keywords : life insurance, legal protection, policy, insured, insurer.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 TAHUN 2019 ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Sigit Pamungkas
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.795 KB)

Abstract

ABSTRACT          The birth of PKPU No. 5 of 2019 concerning the determination of the elected candidate pair, determination of seat acquisition, and determination of the elected candidates in the general election. However, this PKPU did not run smoothly, especially in relation to the provisions of Article 3 paragraph (7). Then on October 28, 2019 the Supreme Court decided related to the request for a judicial review by Rachmawati Soekarnoputri et al, which in article 3 paragraph (7) states that the KPU made new norms not in accordance with Law No. 7 of 2017 concerning Elections so that it contradicts Law no. 7 About Elections. This research is a normative juridical research, which is analyzing from a Supreme Court decision, the source of the legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials. Using qualitative methods. From the results of this study it can be seen how the implications of the Supreme Court decision Number 44 of 2019 on the results of the 2019 presidential election and the legal politics of PKPU Number 5 of 2019Keywords: Juridical Analysis, Implications of Supreme Court Decisions, Politics of KPU Regulations, Presidential Election.ABSTRAK         Lahirnya PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Namun PKPU ini tidak berjalan mulus khususnya terkait, dalam ketentuan pasal 3 ayat (7). Kemudian tanggal 28 Oktober 2019 MA memutus terkait dengan permohonan uji materil oleh Rachmawati Soekarnoputri dkk yang mana pada pasal 3 ayat (7) bahwa KPU membuat norma baru tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sehingga bertentangan dengan UU No. 7 Tentang Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat menganalisa dari sebuah putusan MA ,sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana implikasi dari putusan MA Nomor 44 Tahun 2019 terhadap hasil pilpres 2019 dan politik hukum dari PKPU Nomor 5 Tahun 2019Kata kunci: Analisis Yuridis, Implikasi Putusan MA, Politik Peraturan KPU, Pilpres.

Page 19 of 55 | Total Record : 545

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue