cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 18   19   20   21   22 
ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ORANG KELAINAN JIWA PSIKOPAT Gigih Widi Kusuma
Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.997 KB)

Abstract

ABSTRACTin criminal liability a person who has a mental disorder can be used as a reason for forgiveness as regulated in pasal 44 ayat (1), but does a psychopath fall into that category. The formulation of the problem in this research is: 1) How is criminal liability for people with mental disorders who commit criminal acts? and 2) how are the considerations between the imposition or elimination of a crime against a crime committed by a person with a mental disorder in general and a psychopath in particular?. With normative juridical research method. The results of the study show that a psychopath wants his actions because there is an impulse for mental disorders. However he realized the impact of his actions. a psychopath does not fall into the category of forgiving reasons, because of the impulse of his mental disorder in carrying out an act of violating the norm, he realizes the consequences and even become a habit for his own pleasure. So based on the principle actio libera in causa, the state of being unconscious because it is intentionally self-made, it is not included in the reason for the abolition of the crime.Key words: criminal abolition, mental disorder, psychopath. ABSTRAKDi dalam pertanggungjawaban pidana seseorang yang memiliki kelainan jiwa dapat dijadikan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1), Namun apakah psikopat masuk dalam kategori tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi orang dengan kelainan jiwa yang melakukan tindak pidana? dan 2) Bagaimana pertimbangan antara penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa secara umum dan secara khusus seorang psikopat?. Dengan Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa  seorang psikopat menghendaki perbuatanya tersebut karena ada dorongan gangguan jiwanya. Namun ia menyadari dampak dari perbuatanya tersebut. seorang psikopat tidak masuk dalam kategori alasan pemaaf, karena dorongan gangguan jiwanya dalam melakukan suatu tindakan pelanggaran norma ia sadari akibatnya dan bahkan menjadi kebiasaan untuk kesenangan dirinya. Maka berdasarkan asas actio libera in causa, keadaan tidak sadarkan diri karena di sengaja buatan sendiri maka bukan termasuk dalam alasan penghapusan pidana.Kata kunci : Penghapusan Pidana, Kelianan Jiwa, Psikopat.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA KONVEKSI COSTACURTA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT ADANYA WANPRESTASI Rilo Permadi
Dinamika Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.704 KB)

Abstract

 ABSTRACTThe agreement that occurs between the service provider and the service user is obliged to be obeyed and implemented. In this case in accordance with the rules in article 1234 of the Civil Code which states "each of the commitments to give something, to do something, or not to do something." However, the reality is that Costacurta's convection entrepreneurs, as service providers, have not made their achievements, leading to defaults. This type of research is a research with a sociological juridical approach or commonly called a type of sociological legal research, which is a study conducted on the actual circumstances that occur in society with the aim of finding the facts needed, finding problems, and finding solutions to problems. The author made observations at the study site and conducted direct interviews with Costacurta's convection. The results showed that the forms of default performed by Costacurta convection entrepreneurs namely the late completion and mismatch of models, sizes and colors. The responsibility carried out by the Costacurta convection entrepreneur is to give a 5% discount to consumers and to fully compensate for errors in workmanship.Keywords: Default, Responsibility, Convection Entrepreneur CostacurtaABSTRAKPerjanjian yang terjadi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Dalam hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan “tiap tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Namun kenyataannya pengusaha konveksi Costacurta sebagai penyedia jasa tidak melakukan prestasinya sehingga menimbulkan wanprestasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis atau biasa disebut jenis penelitian hukum sosiologis,  yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta yang dibutuhkan, menemukan masalah, serta menemukan penyelesaian masalah. Penyusun melakukan observasi pada lokasi penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan pihak konveksi Costacurta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pengusaha konveksi Costacurta yakni terlambatnya penyelesaian dan ketidakcocokan model, ukuran dan warna. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta yakni memberikan potongan harga kepada konsumen sebesar 5% serta mengganti secara penuh atas kesalahan dalam pengerjaan. Kata Kunci :  Wanprestasi, Tanggung Jawab, Pengusaha Konveksi Costacurta
IILEGAL LOGGING YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN HUTAN DI DESA PUNGKAT, KECAMATAN GAUNG, KABUPATEN INDRAGIRIHILIR (INHIL) RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Muhammad syafrudin
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.027 KB)

Abstract

AbstrakPada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan penebangan hutan liar di Desa Pungkat Kec. Gaung Kabupaten Indragirihilir Riau. Berkenaan dengan kehadiran PT SAL, ratusan warga Pangkat protes. Mereka meminta perusahaan menghentikan aktivitasnya dan menyelesaikan masalah dengan warga terlebih dahulu. Namun, tidak ada tanggapan positif dari perusahaan. Selain menyebabkan hilangnya lahan perkebunan mereka, kehadiran perusahaan juga menyebabkan kualitas tanaman kelapa menurun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa PT. SAL secara administratif perizinan masih belum jelas dan kritik penolakan warga Desa Pungkat tidak diharaukan bahkan hasil kesepakatan saat musyawarah pun tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Selain daripada itu, PT. SAL telah melakukan suatu penebangan hutan di luar area perizinannya, sehinnga tindakan perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penebangan hutan secara liar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kendala-kendala yang menyebabkan permasalahan di Desa Pungkat tidak usai adalah tidak efektifnya koordinasi antar instansi, pengawasan yang lemah dan minimnya anggaran dalam menegakkan para pelaku penebang hutan liar. Langkah-langkah dalam menangani permasalah tersebut dapat berupa tindakan deteksi, tindakan preventif dan tindakan represif.Kata Kunci : Hutan, Kerusakan Hutan, Penebangan Liar AbstractIn this study, the authors raised the problem of illegal logging in the village of Pungkat, district. The echo of Indragirihilir Regency, Riau. Regarding the presence of PT SAL, hundreds of Rank residents protested. They asked the company to stop its activities and resolve the problem with the residents first. However, there was no positive response from the company. In addition to causing the loss of their plantation land, the presence of the company also causes the quality of coconut plantations to decline. The research method used is empirical juridical research. The results of research and discussion found that PT. Administratively, SAL permits are still unclear and criticism of the refusal of Pukat Village residents is not expected, even the results of the agreement during deliberation are not heeded by the company. Apart from that, PT. SAL has carried out a forest clearing outside its permit area, so that the company's actions can be categorized as illegal logging. In this study it was found that the obstacles that caused the problems in Pukat Village to not end were ineffective coordination between agencies, weak supervision and the lack of budget in enforcing illegal loggers. The steps in dealing with these problems can be in the form of detection, preventive and repressive measures.Keywords: Forest, Forest Destruction, Illegal Logging
Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan Dewi Budiani Hendrawan
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.447 KB)

Abstract

ABSTRACTThe ratification of the sale and purchase of land with title certificates through a court decision is an attempt to ratify a sale and purchase agreement that is carried out without a PPAT sale and purchase deed. Based on this background, the formulation of the problem raised is how the juridical analysis of the legalization of the sale and purchase of land with title certificates is made through a court decision and what are the legal consequences of the court's decision that authorizes the sale and purchase. This research uses normative juridical law research with a law approach and a case approach. Processing of legal materials obtained in the literature study and document studies were analyzed normatively using systematic grammatical interpretation methods.The result of the research is that the sale and purchase of land with title certificates as long as it fulfills the provisions of Article 1320 of the Civil Code only creates a sale and purchase agreement but does not transfer land rights to the buyer, so that the ratification is carried out through a lawsuit by the buyer or his heirs against the seller in the District Court. According to its nature, the decision in this case is a Condemnatoir decision and has permanent legal force.Key words     : Legalization of land sale and purchase, certificate of ownership, court decisionABSTRAKPengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik melalui putusan  pengadilan merupakan upaya untuk mengesahkan perjanjian jual beli yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis pengesahan jual beli tanah bersertifikat hak milik melalui putusan pengadilan dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang mengesahkan jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pengolahan bahan hukum diperoleh dalam studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisa secara normatif menggunakan metode interpretasi gramatikal secara sistematis.Hasil penelitian adalah jual beli tanah bersertifikat hak milik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata baru menimbulkan perjanjian jual beli namun tidak memindahkan hak atas tanah kepada pembeli, sehingga pengesahannya dilakukan melalui gugatan oleh pihak pembeli atau ahli warisnya terhadap pihak penjual di Pengadilan Negeri.Menurut sifatnya, Putusan dalam kasus ini adalah putusan Condemnatoir  dan berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci : Pengesahan jual beli tanah, bersertifikat hak milik, putusan  pengadilan
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA KEWARISAN Afifurachman Hanif
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.507 KB)

Abstract

Pembagian harta warisan  di  wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang itu masih menggunakan prinsip sepikul segendongan untuk membedakan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Namun ada juga yang membagi sama rata (belah ketupat). Dalam melaksanakan pembagian harta warisan, masyarakat di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak selalu menggunakan ketentuan okum Islam, namun mereka berkeinginan untuk melaksanakan syari’at-syari’at Islam yang ditetapkan oleh agama.Kata Kunci: pembagian, harta, pelaksanaan, hukum Islam The distribution of inheritance in the Sreseh Subdistrict in Sampang Regency still uses the principle of sepikul segendul to differentiate between boys and girls. But there are also those who share equally (rhombus). In carrying out the distribution of inheritance, the community in the Sreseh District of Sampang Regency does not always use the provisions of Islamic law, but they wish to carry out Islamic Shari'at which are determined by religion.Keywords: division, assets, implementation, Islamic law  
EFEKTIVITAS PASAL 23 TENTANG PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PERATURAN DAERAH NOMER 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011-2031 (Studi Di Kota Pasuruan) Isymiftah Rizqi Milaputri
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.26 KB)

Abstract

ABSTRACTThe city is an area that will never stop from the word development both in terms of infrastructure, facilities and infrastructure. Unclear city spatial planning, and lack of attention to spatial planning can cause problems in the development process. Green Open Space is one of the most important plans in the sustainability of urban development. Starting with the legal issues that arose regarding how the effectiveness of Article 23 on the Provision of Green Open Space in Regional Regulation No. 1 of 2012 concerning Spatial Planning for Urban Areas in Pasuruan 2011-2031. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the article. The formulation of the problem in this study is: regarding the role and efforts of the government in the provision of green space, the effectiveness of this article and the obstacles encountered in its implementation. This research method uses empirical juridical research with sociological juridical approach. So that it can produce answers regarding the passage of this article well and has been effective.Keywords: Planning, Development, Green Open Space ABSTRAKKota merupakan suatu wilayah yang tidak akan pernah berhenti dari kata pembangunan baik dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana. Perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta kurangnya perhatian terhadap perencanaan tata ruang dapat menimbulkan sebuah permasalahan dalam proses pembangunan. Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu perancanaan terpenting dalam keberlanjutan pembangunan sebuah perkotaan. Berawal dari isu hukum itulah muncul mengenai bagamaina efektivitas Pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota di Pasuruan Tahun 2011-2031. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pasal tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : mengenai peran dan upaya pemerintah dalam penyediaan RTH, efektivitas pasal ini serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga dapat menghasilkan jawaban mengenai berjalannya pasal ini dengan baik dan telah efektiv.  Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, RTH
PENANGGULANGAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Di Polres Kepanjen Kabupaten Malang) Noer Halizah
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.14 KB)

Abstract

ABSTRACTSexual harassment is an unwanted physical or non-physical act by taking pictures, peeping, giving sexual requirements, asking someone to do such an act on himself, sexual organs either directly or using technology, transmitting sexually content. and do physical touch. The Kepanjen Police are one of the police agencies in Indonesia, precisely in Malang Regency, which have perpetrators of sexual harassment. The research objective is the act of sexual harassment between the victim and the perpetrator of the action and efforts to overcome sexual abuse against children in Malang Regency and to see the form of legal protection for the child victims of sexual abuse. The research method used in this research is juridical-empirical research with a juridical-sociological approach and the legal materials used include primary, secondary, and tertiary standards. The role of the police and community groups in tackling sexual abuse against children. Problems found in overcoming sexual abuse against children include the victim covering up the incident, the child feeling traumatized, and the perpetrator running away, and the perpetrator's family does not accept it if the child is reported because they consider both the victim and the perpetrator of the act consensual.Keyword: sexual harassment, victim, legal protection.ABSTRAKPelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan tekhnologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik. Polres Kepanjen merupakan salah satu lembaga kepolisian di Indonesia tepatnya di Kabupaten Malang yang berwenang menangkap pelaku pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini yaitu perbuatan pelecehan seksual antara pihak korban dengan pihak pelaku dan upaya untuk menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Malang serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan bahan hukum yang digunakan meliputi baku primer, sekunder, dan tersier. Peran kepolisian dan kelompok masyarakat dalam penanggulangan tindak pelecehan seksual terhadap anak. Problematika yang ditemukan dalam penanggulangan tindak pelecehan seksual terhadap anak yaitu korban menutupi kejadian, anak merasa malu, anakmerasa trauma, dan pelaku melarikan diri, serta keluarga pelaku tidak terima jika anaknya dilaporkan karena telah menganggap baik korban maupun pelaku melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka.Kata Kunci: pelecehan seksual, korban, perlindungan hukum.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR TENTANG DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hariyanto Hariyanto
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.903 KB)

Abstract

ABSTRACTCriminal disparity brings the problem of Juridical Review of Decision Number 2266/Pid.Sus/2012/Pn.Jkt.Bar Regarding Criminal Disparity in Narcotics Crime. The choice of the theme is motivated by the existence of law enforcement in Indonesia, through disparities where the freedom of judges in making decisions but on the other hand the disparity brings dissatisfaction for the accused and even the community in general, which results in social jealousy and negative views by the community in the judiciary, this results in public trust. against the judiciary is increasingly decreasing so that there is a condition where people no longer believe in justice as a place to seek justice or in other words it can be said that there is a failure in the criminal justice system. This paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the Position of the Case Decision Number. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? 2. What is the Basis for Judges' Consideration in Decision Number. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, by conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.Keywords: Disparity, Narcotics, Judge's Consideration.ABSTRAKDisparitas pidana membawa permasalahan Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 2266/Pid.Sus/2012/Pn.Jkt.Bar Tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya penegakan hukumbdi Indonesia, melalui disparitas yang dimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi disisi lain disparitas membawa ketidakpuasaan bagi terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya, yang mengakibatkan kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin lama semakin menurun sehingga terjadilah kondisi dimana masyarakat tidak lagi mempercayai keadilan sebagai tempat mencari keadilan atau dengan kata lain dapat dikatakan terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Posisi Kasus Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? 2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach), . Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulanKata Kunci: Disparitas, Narkotika, Pertimbangan Hakim.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 TENTANG PENGHAPUSAN LARANGAN PEKERJA MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DENGAN PEKERJA LAINNYA DI DALAM SATU PERUSAHAAN Rian Kristianto Perdana
Dinamika Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.924 KB)

Abstract

Dengan adanya kekuatan hukum di Indonesia yang menciderai atau tidak mengacu pada hukum yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian Mahkamah Konstitusi melakukan uji perundang-undangan yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Dari penjelasan diatas rumusan masalah yang diambil Bagaimana Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT. Bank Mandiri, serta Bagaimanakah PT Bank Mandiri Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Tujuan dari penelitian ini, Untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. serta untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Mandiri menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian ini bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 PT Bank Mandiri melarang karyawannya menikah dalam satu perusahaan dan setelah adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 131/PUU-XV/2017 PT Bank Mandiri menerapkan peraturan baru yaitu meperbolehkan perkawinan antar pegawai, serta jika ada pegawai menikah dalam satu kantor tidak di PHK melainkan di mutasi.Kata Kunci : Larangan perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Bank Mandiri
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK KONSUMEN SAAT DEVELOPER GANTI KEPEMILIKAN (Studi Di PT Metsuma Anugrah Graha Gresik) Annur Syifak Alfaidzi
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.323 KB)

Abstract

ABSTRACT            In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in practice there are still violations of these regulations, and deviations from these regulations, especially in Article 4 Letter (b). Because at the post-transaction stage the promised guarantee is not kept by the business actor, the consumer has the right to obtain the goods and/or services in accordance with the promised guarantee, namely obtaining a Certificate of Ownership (SHM). The purpose of this research in general is to examine how consumers protect consumer rights, the application of Article 4 Letter (b) of the Consumer Protection Act, as well as the obstacles or obstacles experienced by business actors in carrying out their responsibilities to consumers. Based on the results of the research, it can be concluded that the application of Article 4 Letter (b) of the Consumer Protection Act related to the right as a consumer to obtain goods and/or services according to the promised guarantee, which is stated in the contract agreement has not been implemented properly by the developer PT MAG.Keywords : Consumer, Consumer Protection, Consumer Rights, Agreement. ABSTRAKDalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada prakteknya masih terjadi pelanggaran mengenai peraturan tersebut, dan penyimpangan dari peraturan tersebut khususnya pada Pasal 4 Huruf (b). Karena pada tahap purnatransaksi jaminan yang dijanjikan tidak ditepati oleh pelaku usaha, maka konsumen mempunyai hak untuk mendapakan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan jaminan yang dijanjikan yaitu memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM). Tujuan penelitian ini secara umum untuk meneliti bagaimana perlindungan konsumen terhadap hak konsumen, penerapan Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta hambatan-hambatan atau kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimuplan, bahwa penerapan dari Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hak sebagai konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai jaminan yang dijanjikan, yang dinyatakan dalam kontrak perjanjian belum terlaksana dengan baik oleh developer PT. MAG.Kata kunci : Konsumen, Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Perjanjian.

Page 20 of 55 | Total Record : 545

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue