cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 25   26   27   28   29 
SANKSI HUKUM BERUPA GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA (Analisis Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016) ach suringgana kusuma
Dinamika Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.74 KB)

Abstract

ABSTRAKPerbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang merupakan salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana PT. Tirta Investama yang melakukan larangan yang dilakukan sebagai pelaku usaha dengan memonopoli dan mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas adalah apa saja syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ? Apakah  sanksi hukum  berupa ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016. Syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu apabila melanggar pasal 15, pasal 19 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sanksi hukum berupa ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1999 mengenai kegiatan penguasaan pasar. Dengan sanksi hukuman sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata Kunci: Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Persaingan Usaha. ABSTRACT      Acts against the law can be categorized as a closed agreement and market domination which is one of the agreements that can result in monopolistic practices and unfair business competition. As PT. Tirta Investama, which carries out a ban carried out as a business actor by monopolizing and entering into certain agreements that may result in monopolistic practices and unfair business competition. The problem discussed is what are the legal requirements that must be fulfilled by an act of business competition can be seen as an act against the law? Whether legal sanctions in the form of compensation can be applied as a result of acts against the law in business competition as in Case Decision Number 22 / KPPU-I / 2016. The purpose of this study is to determine the legal requirements that must be fulfilled by an act of business competition can be seen as an act against the law. To find out legal sanctions in the form of compensation can be applied as a result of acts against the law in business competition as in Case Decision Number 22 / KPPU-I / 2016. The research method uses normative juridical, using primary, secondary and tertiary legal sources, and the analysis of the data is done in a descriptive qualitative manner.     Legal requirements that must be fulfilled by an act of business competition can be seen as an act against the law, that is if it violates Article 15, Article 19 through Article 21 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, legal sanctions in the form of compensation as a result of acts against the law in business competition as Case Decision Number 22 / KPPU-I / 2016 contained in Article 15 paragraph (3) letter b of Law Number 5 of 1999 concerning closed agreements and Articles 19 through Article 21 of Law Law Number 5 of 1999 concerning market control activities. With sanctions according to what is stated in Article 47 of Law Number 5 Year 1999. Keywords: Compensation, Actions Against Law, Business Competition. 
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi di Kabupaten Situbondo) Ulil Albab Syairozi
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.959 KB)

Abstract

ABSTRACT            The background of this research is to find out how the responsibilities of the Temporary PPAT and PPAT are in making the deed of transfer of land rights in Situbondo Regency where there is falsified data and to find out how the legal protection for the PPAT and Temporary PPAT is against the deed of transfer of land rights whose data is falsified by one of the parties. party. The type of research used by the author is an empirical research method with a sociological juridical research approach. The method of data collection is done by conducting field studies through interviews, the data analysis used by the author uses descriptive data analysis methods. Based on the results of the study, it can be seen that every land dispute regarding buying and selling, PPAT or Temporary PPAT is called to be a witness in court. PPAT or Temporary PPAT is not responsible for false data submitted to him without his knowledge. The legal consequences of the data submitted to the PPAT or Temporary PPAT are false, it can be canceled.Keywords: legal protection, the transition of land rights, land sale and purchase. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dan PPAT Sementara dalam pembuatan akta peralihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Situbondo yang terdapat data yang dipalsukan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dan PPAT Sementara terhadap akta peralihan hak atas tanah yang datanya dipalsukan oleh salah satu pihak. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan melalui wawancara, analisis data yang digunakan penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa setiap sengketa tanah mengenai jual beli, PPAT atau PPAT Sementara dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan. PPAT atau PPAT Sementara tidak bertanggung jawab atas data-data palsu yang disampaikan kepadanya tanpa sepengetahuannya. Akibat hukum dari data-data yang disampaikan kepada PPAT atau PPAT Sementara palsu, adalah dapat dibatalkan.Kata Kunci: perlindungan hukum, peralihan hak atas tanah, jual beli tanah
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Yulianto Iyung Yulianto
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.068 KB)

Abstract

ABSTRACT The author raises the issue of the legal consequences of a nominee agreement made by a foreign citizen on land ownership rights from a positive legal perspective with the formulation of the problem 1. How is the validity of the nominee agreement made before a notary according to law 2. What are the legal consequences of the nominee agreement if one of the parties commits default. The research method used is normative juridical by taking a statutory approach and a concept approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying existing legal materials. While the analysis of the legal material is carried out by qualitative analysis.The results of this study explain that the validity and binding strength of the nominee agreement cannot be separated from the provisions of Article 1320 of the Civil Code. In the Civil Code there are 2 types of agreements, namely nominee agreements (known in the Civil Code) and innominate agreements (not yet known in the Civil Code). All of these agreements are recognized for their existence and their strength is recognized in the Indonesian laws and regulations. in other words, it does not conflict with the provisions contained in Article 1320 of the Civil Code. The legal consequences of the nominee agreement Article 26 paragraph (2) of the BAL stipulates the legal consequences of transferring ownership rights to land directly or indirectly to foreigners, including: a. The agreement is null and void b. The land that is the object of the agreement falls to the state c. The payment for the land cannot be reclaimed. d. Ownership rights are nullified.Keyword: Nominee Agreement, Legal Consequences, Positive Law ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Nominee yang dilakukan warga Negara asing atas Hak Kepemilikan Tanah perspektif Hukum Positif dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris menurut hukum 2. Apa akibat hukumnya dari perjanjian nominee tersebut apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang ada. Sedangkan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Keabsahan dan kekuatan mengikat dari perjanjian nominee tidak terlepas dari ketentuan pasal 1320 kitab undang-undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata terdapat 2 macam perjanjian yaitu perjanjian nominat (dikenal dalam KUHPedata) dan perjanjian innominat (belum dikenal dalam KUHPerdata). Semua perjanjian tesebut di akui keberadaan dan diakui kekuatanya dalam hukum peraturan yang berlaku indonesia. dengan kata lain tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian nominee pasal 26 ayat (2) UUPA mengatur akibat hukum dari perpindahan hak milik atas tanah secara langsung maupun secara tidak langsung kepada WNA antara lain: a.Perjanjian batal demi hukum b.Tanah yang menjadi obyek perjanjian jatuh kepada negara c.Pembayaran atas tanah tersebut tidak dapat dituntut kembali d.Hak milik menjadi hapus.Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Akibat hukum, Hukum Positif       
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL Malik Hariyanto
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.395 KB)

Abstract

AbstrakPerkembangan usaha perasuransian di Indonesia telah menunjukan perkembangan yang pesat bahkan sejak sekitar tahun 1994 telah lahir usaha asuransi yang berbasis syariah yang di kenal dengan asuransi takaful. Hal ini disebut di latar belakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang memelul agama Islam sehingga di perlukaan adanya suatu lembaga yang berlandaskan syariah Islam.Seiring dengan perkembangan perasuransian itu banyak pengusaha asuransi konvensional yang juga membuka devisi atau unit syariah. Asuransi syariah merupakan bentuk perjanjian (akad) dimana suatu perikatan asas dasar kesepakatan /persetujuan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin antara satu dengan yang lain dalam menghadapi kemungkinan suatu peristiwa dalam asuransi berbasis syariah ini. Penanggung (perusaan asuransi) sebagai pengelola dana yang berasal dari pembayaran premi yang di bayarkan oleh peserta asuransi syariah.Di dalam asuransi takaful (syariah) di kenal adanya prinsif keseimbangan (indemniteit) yang merupakan salah satu karakteristik dari asuransi takaful (syariah), itu sendiri, sehingga dalam menjalankan usaha asuransi takaful terhindar dari unsur-unsur gharar, maisir dan ribaAda terdapat mekanisme pengolaan dana pada asuransi syariah yang juga terkait dengan prinsif keseimbangan (indemniteit) tersebut, dan hal tersebur akan dibahas dalam skiripsi ini.Dalam membahas masalah prinsif keseimbangan (indemniteit) pada perusahaan asuransi takaful penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (liberary research), kemudian menganalisis data-data yang telah dikumpulkan tersebut untuk memperoleh sebuah kesimpulan.data-data yang dianalisis adalah data-data yang relevan dan mendukung penulisan skiripsi ini yang terdiri dari teori hukum dan ekonomi dalam asuransi takaful. Data tersebut di dapat melalui berbagai sumber yang antara lain buku-buku, majalah, dan internet.Dalam asuransi kerugian, pada dasarnya adalah mekanisme ganti rugi akibat terjadinya suatu musibah. Jaminan ini tertuang didalam polis. Mekanisme ganti rugi diatur dalam prinsip Indemnity , yaitu penanggung akan memberikan ganti rugi. Kata kunci: perjanjian, peransuransian, prinsip keseimbangan.  AbstractThe development of insurance business in Indonesia has shown rapid development even since around 1994 a sharia-based insurance business was born known as takaful insurance. This is referred to in the background by the majority of the Indonesian population who embraced Islam so that in the injury of the existence of an institution based on Islamic sharia.Along with the development of insurance there are many conventional insurance entrepreneurs who also open sharia divisions or units. Sharia insurance is a form of agreement (contract) in which an agreement is the basic principle of mutual agreement / agreement between a group of people to mutually guarantee each other in the face of the possibility of an event in this sharia-based insurance. Insurer (insurance company) as fund manager originating from premium payments paid by sharia insurance participants. In Takaful insurance (sharia) there is a principle of balance (indemniteit) which is one of the characteristics of Takaful insurance (sharia), itself, so that in running an Takaful insurance business it avoids the elements of gharar, maisir and ribaThere is a mechanism for managing funds in Islamic insurance which is also related to the principle of balance (indemniteit), and this issue will be discussed in this skiry.In discussing the issue of the principle of balance (indemniteit) in takaful insurance companies the author will use the method of library research (liberary research), then analyze the data that has been collected to obtain a conclusion.Data analyzed are data that is relevant and supportive This ski writing consists of legal and economic theory in takaful insurance. The data is obtained through various sources, including books, magazines, and the internet. In insurance, basically is a mechanism for compensation due to an accident. This guarantee is contained in the policy. The compensation mechanism is regulated in the principle of Indemnity, where the insurer will provide compensation. Keywords: agreement, insurance, balance principle.
ANALISIS YURIDIS PERMENAG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL Muhammad Syukur
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.536 KB)

Abstract

ABSTRAKAgrarian conflict is one of the main sources of demands for gaining state recognition for the existence of indigenous peoples. Indigenous peoples struggle to get treatment for their constitutional rights. Minister of Agrarian Regulation No. 5 of 1999 (hereinafter referred to as Permenag) is the first regulation governing the way to recognize the existence of customary rights of indigenous peoples. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem, namely: 1. How is the Legal Analysis of Permenag? 2. How to protect customary rights after the enactment of the regulation? This research is a normative legal research. Use a statutory, conceptual, and case approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary legal materials. Legal materials are reviewed to address these legal issues.The results showed that, this regulation was born in order to fill the legal vacuum in response to pressure from indigenous peoples. As the first regulation that recognizes the existence of customary rights of indigenous people since the ratification of the LoGA. The regulation is a guideline for local governments to resolve indigenous peoples' customary rights issues.Key words: Permenag 5/1999, Ulayat right, Recognition. ABSTRACTKonflik agraria menjadi salah satu sumber utama tuntutan untuk memperoleh pengakuan negara atas keberadaan masyarakat adat. Masyarakat adat berjuang untuk mendapat perlakukan atas hak‐hak konstitusional mereka. Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Permenag) merupakan peraturan pertama yang mengatur cara pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Analisis Yuridis Permenag tersebut? 2. Bagaimana Perlindungan Hak Ulayat Setelah Berlakunya Permenag tersebut?Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikaji untuk menjawab isu hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peremenag ini lahir dalam rangka mengisi kekosongan perundang‐undangan guna menanggapi tekanan darimasyarakat adat. Sebagai peraturan pertama yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat sejak disahkannya UUPA. Permenag tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan hak ulayat masyarakat adat.Kata Kunci: Permenag 5/1999, Hak Ulayat, Pengakuan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA Izza Zahrotun Nafisah
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.49 KB)

Abstract

ABSTRACTThe provisions minimum age of marriage in Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage raise various problems,namely the occurrence of inequality position in the law, discrimination, and also unfulfillment of constitutional rights of the state to the Applicants. Based on that, in this thesis the author takes the formulation of the problem is: 1. How is the juridical analysis Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017 on the marriage age limit? 2. How is the influence marriage age limit of minors after the Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017? This research is normative juridical research using conceptual approach and statutory approach. Collection of legal materials through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. There is a change minimum age of marriage in women is 19 years. As mentioned in Marriage Constitution.Keywords: Juridical Analysis, Marriage Age Limit, Preventing, Child MarriageABSTRAK            Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu terjadinya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum, diskriminasi, dan juga tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional negara kepada para Pemohon. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan ?  2. Bagaimana pengaruh batas usia perkawinan anak dibawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adanya perubahan batas usia minimal  perkawinan pada perempuan yaitu 19 tahun. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Kata Kunci: Analisis Yuridis, Batas Usia Kawin, Mencegah, Perkawinan Anak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DATA PRIBADINYA DISEBARKAN DAN DISALAHGUNAKAN OLEH PEMBERI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Bawon Wahyudi
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.035 KB)

Abstract

ABSTRACTIn the era of globalization, technological developments are accelerating so as to facilitate transactions via electronic means and where the development of increasingly rapid technology is required to be balanced with regulations governing electronic transactions. Electronic-based lending and borrowing transactions are growing in the era of the covid-19 pandemic, so many people borrow in online loan applications. By looking at the background of what happened, the writer formulated the problem; how is legal protection for customers whose personal data is distributed and misused by illegal online lenders and how are criminal sanctions for illegal online lenders who disseminate and misuse customer's personal data according to the Criminal Code and the ITE Law. The purpose of the author is to find out how legal protection is for customers whose personal data is distributed and misused by illegal online lenders and to find out how criminal sanctions are for illegal online lenders who spread and misuse customer personal data according to the criminal code law and the electronic information and transaction law. Illegal online loans are a platform that provides information technology-based financial borrowing services that are not registered with the Financial Services Authority. Legal protection for online loans is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning electronic-based lending and borrowing services. and criminal sanctions for illegal online lenders are regulated in articles 263, 263, 362, 374, 378 of the criminal code.Keywords: Legal protection, illegal online loans, online loans ABSTRAKDi era globalisasi perkembangan teknologi semakin cepat sehingga memudahkan transaksi melalui elektronik dan dimana perkembangan teknologi yang semakin cepat diharuskan diimbangi dengan peraturan – peraturan yang mengatur transaksi elektronik. Transaksi pinjam meminjam berbasis elektronik semakin berkembang di era pandemi covid-19 sehingga banyak masyarakat melakukan melakukan pinjam meminjam di aplikasi pinjaman online. Dengan melihat latar belakang yang terjadi maka penulis merumuskan masalah; bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebarkan dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal dan bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarluaskan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut Kitab Undang – undang hukum pidana dan Undang – undang ITE. Adapun tujuan dari penulis ialah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebarkan dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarkan dan menyalhgunakan data pribadi nasabah menurut kitab undang – undang hukum pidana dan undang – undang informasi dan transaksi elektronik. Pinjaman online ilegal merupakan suatu platform yang menyediakan jasa pinjam – meminjam keuangan berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuanga. Perlindungan hukum pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis elektronik. dan sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal diatur didalam pasal 263, 263, 362, 374, 378 kitab undang – undang hukum pidana.Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pinjaman Online ilegal, Pinjaman Online
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR Rifatun Nuriyah Rifatun Nuriyah
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.195 KB)

Abstract

AbstrakPerlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi  dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor,  meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok. Selanjutnya untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa agar dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen, maka konsumen juga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti rugi. Kalau hal ini dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor, maka dapat dikatakan bahwa konsumen dirugikan, karena tidak pernah mendapatkan informasi apakah kendaraan bermotor yang dijaminkan secara fidusia telah didaftarkan atau belum oleh perusahaanKata kunci: perlindungan, perjanjian, polisi AbstractLegal protection against default debtors in motorized vehicle leasing agreements, including: the right to comfort, safety and consumer safety are the most important things. Furthermore, to guarantee an item and / or service so that in its use it will be comfortable, safe or not endanger consumers, consumers also need to get legal protection. Including the right to information that is correct, clear and honest regarding the condition and guarantee of goods and / or services. If there are adverse deviations, consumers have the right to be heard, obtain advocacy, guidance, fair treatment, compensation compensation. If this is related to the protection of consumer rights in a motorized vehicle leasing agreement, it can be said that consumers are harmed, because they have never received information on whether a motorized vehicle that has been fiduciary guaranteed has been registered or not by the company.Keywords: protection, agreement, police 
PELAKSANAAN PASAL 121 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi di Pasar Hewan Sampang Desa Aengsareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang) Yusril Akbar Arobi
Dinamika Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.335 KB)

Abstract

ABSTRACTLand acquisition is divided into two groups, namely large-scale land acquisition with an area of more than 5 hectares and small-scale land acquisition with an area of less than 5 hectares. Previous research explained that the implementation of small-scale land acquisition was not in accordance with the provisions of Article 121 of Presidential Regulation Number 148 of 2015. This study aims to determine the implementation of Article 121 of Presidential Regulation Number 148 of 2015 on small-scale land acquisition in Aengsareh Village, Sampang Regency, to find out the obstacles - obstacles in their implementation and the efforts made to resolve these obstacles. The research method used in this research is juridical empirical. In this study, it was found that the small-scale land acquisition activities in Aengsareh Village were in accordance with the provisions of Article 121 of Presidential Regulation Number 148 of 2015, and the obstacles in the implementation of small-scale land acquisition, namely SHM (Certificate of Ownership) Entitled Parties have not changed their names as well as the refusal of animal market traders, the effort made is to order the authorized party to reverse the name of the certificate and to conduct deliberations with representatives of animal market traders.Keywords: Small Scale Land Acquisition, Barriers, EffortABSTRAKPengadaan tanah dibagi menjadi dua golongan yaitu pengadaan tanah skala besar luasnya diatas 5 hektar dan pengadaan tanah skala kecil luasnya dibawah 5 hektar. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 pada pengadaan tanah skala kecil di Desa Aengsareh Kabupaten Sampang, mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kegiatan pengadaan tanah skala kecil di Desa Aengsareh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil yaitu SHM(Sertifikat Hak Milik) Pihak yang Berhak belum balik nama serta adanya penolakan dari pedagang-pedagang pasar hewan, upaya yang dilakukan yaitu dengan memerintahkan pihak yang berhak untuk balik nama sertifikatnya dan melakukan musyawarah kepada perwakilan pedagang-pedagang pasar hewan.Kata Kunci: Pengadaan Tanah Skala Kecil, Hambatan, Upaya
TANGGUNGJAWAB DIREKSI APABILA PERSEROAN TERBATAS JATUH PAILIT (Analisis Putusan Pengadilan Niaga No.5/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG) LINTANG DIAN KUSUMAWARDHANI
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.132 KB)

Abstract

Abstract This study discusses how the Board of Directors is responsible for the Bankrupt Limited Liability Company and how the legal protection for the Board of Directors whose assets are confiscated for the Bankrupt Limited Liability Company. The research method that will be used in this research is normative juridical. The research approach uses a legal approach, a conceptual approach. The results of this study indicate the responsibility given to the Board of Directors if a Limited Liability Company experiences Bankruptcy, and the protection of the assets/assets of the Directors which are confiscated to be used as a debt repayment of the Company by analyzing the decision of the commercial court No. 5/Pailit/2012/PN/NIAGA .SMG with Wahyu Hanggono as the Board of Directors of PT. Indonesian Antique.Keywords: Liability, Limited Liability Company, Bankrupt Abstrak Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Tanggungjawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas yang Pailit dan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Direksi yang Asetnya disita bagi Perseroan Terbatas yang Pailit. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan pertanggungjawaban yang di berikan kepada Direksi apabila suatu Perseroan Terbatas mengalami Pailit, dan perlindungan harta/aset Direksi yang di sita untuk digunakan sebagai penulasan hutang Perseroan dengan melakukan analisis pada putusan pengadilan niaga No.5/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG dengan Wahyu Hanggono selaku Direksi dari PT. Indonesia Antique.Kata Kunci : Tanggungjawab, Perseroan Terbatas, Pailit

Page 27 of 55 | Total Record : 545

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue