cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 23   24   25   26   27 
KEKUATAN ALAT BUKTI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Diemas Ardiansyah Y
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.962 KB)

Abstract

Abstrak Kekuatan alat bukti informasi dan transaksi elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi mempunyai kekuatan hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Alat bukti informasi dan transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan makna dari alat bukti petunjuk pada tindak pidana korupsi. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor register 20/PUU-XIV/2016 alat bukti informasi dan transaksi elektronik yang berupa penyadapan atau rekaman sah apabila cara memperolehnya berdasarkan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum.Kata kunci: bukti, informasi, elektronik, korupsi Abstract The strength of evidence of information and electronic transactions in the proof of criminal acts of corruption has the power of law in uncovering criminal cases, especially corruption. Proof of information and electronic transactions are legitimate evidence as an extension of the meaning of evidence in corruption. According to the decision of the Constitutional Court Number register 20 / PUU-XIV / 2016, evidence of information and electronic transactions in the form of eavesdropping or legitimate records if the method is obtained at the request of the police, prosecutors, and law enforcement officers.Keywords: evidence, information, electronics, corruption
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENCEGAH DEVITUR PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN muhammad rizaldi hendriawan
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.749 KB)

Abstract

ABSTRACK This research departed from the problem of the Covid-19 pandemic which resulted in an economic crisis so that debtors could easily be bankrupt. There are three problem formulations. There are two problem formulations at this writing, namely whether a debtor's negligence due to the Covid-19 pandemic can be submitted a reason for submitting a request for postponement of debt payment obligations? How is the practice of paying through a request for postponement of debt payment obligations based on law number 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponement of debt payment obligations? The method of writing in this research is normative juridical. The sources of law used in this paper are primary, secondary, tertiary sources of law. Approach to research through a conceptual approach (conceptual approach), a statutory approach (statute approach). Then the technical analysis of legal materials uses qualitative descriptive. The conclusion of this study is that the covid-19 pandemic can be used as an excuse to apply for a postponement of debt payment obligations due to the Covid-19 pandemic which disrupts the financial stability of the debtor so that the debtor is negligent. Then the practice of paying debt through PKPU applications based on UUK & PKPU, which includes the offer of payment of part of the creditors' debt. Keywords: Postponement of Debt Payment Obligations, bankruptcy debtors, debt, and bankruptcy law ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan pandemi covid-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi sehingga debitur mudah untuk fapat dipailitkan.Terdapat tiga rumusan masalah Terdapat dua rumusan masalah pada penulisan ini yaitu apakah kelalain debitur akibat pandemi covid-19 dapabisa diajukan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang?Bagaimana praktik pembayaran melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaa kewajiban pembayaran utang?Metode penulisan pada penelitian ini adalah yuridis normatif  Sumber hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu sumber hukum primer, sekunder, tersier. Pendekatan penelitian melalui pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kemudian teknis analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif.                                                      Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pandemi covid-19 bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang karena pandemi covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan debitur sehingga debitur lalai. Kemudian praktikpembayaran utang melalui permohonan PKPU berdasarkan UUK & PKPU yaitu meliputi tawaran pembayaran sebagaian maupun seluruh utang kreditur.Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur pailit, utang, dan Hukum kepailitan
Jurnal Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Sepulu Kab. Bangkalan Akhmad Endardi Aryasasmita
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.401 KB)

Abstract

IABSTRAKIndonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Kepolisian Negara republic Indonesia mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi adanya keamanan, ketertiban dimasyarakat dan tegaknya hukum, namun pada saat ini kriminalitas yang semakin berkembang dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan tidak mengenal padatnya suatu pemukiman. Belakangan ini, berbagai bentuk pencurian merajalela, menimbulkan kecemasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya dan hambatan kepolisian dalam menanggulangi ataupun mencegah tindak pidana pencurian diwilayah polsek sepulu kab. Bangkalan. Penelitian ini merupakan enelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Didalam menjalankan upaya pencegahan  tindak pidana pencurian diwilayah hukum polsek sepulu ini terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan agar menciptakan suasana aman dan nyaman, namun masih adanya kekurangan dalam upaya ini yang disebabkan oleh internal polsek sendiri yang kurang maksimal maupun dari luar yakni masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam penanganan pencegahan ini.Kata kunci: Upaya, Hambatan, Kepolisian, Pencegahan, Pencurian. ASTRACTIndonesia is a country based on law. The National Police of the Republic of Indonesia realizes internal security, which includes security, order in the community and the rule of law, but at this time the growing crime can occur anywhere, anytime and does not recognize the density of a settlement. These days, various forms of theft are rampant, creating anxiety in our daily lives. The purpose of writing this article is to find out what are the efforts and obstacles of the police in tackling or preventing criminal acts of theft in the area of the sepulu district police station. Bangkalan. This research is an empirical research using a sociological juridical approach. In carrying out efforts to prevent the crime of theft in the jurisdiction of the Sepulu Police, there are efforts that have been made to create a safe and comfortable atmosphere, but there are still shortcomings in this effort caused by the internal police themselves which are less than optimal and from outside, namely the community who does not participate. in this preventive treatment.Keywords: Efforts, Obstacles, Police, Prevention, Theft.
Peran Kepala Daerah Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Melunasi Penghasilan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2015 Sofiah Afifah
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.331 KB)

Abstract

ABSTRACTLand and Building Tax (L&B Tax) needs to get serious attention from Local Government in handling it, so it will be able to give a large contribution for the Original Local Government Revenue. The following issues is: What is the role of Local Government to increase community participation in paying Land and Building Tax, What are the obstacles faced by the Original Local Government Revenue in the implementation of collection of the Land and Building Tax in order to increase Local Revenue in Batu City. What are the efforts by the Original Local Government Revenue to overcome the obstacles in the implementation of collection of the Tax and Land Building Tax in Batu City. This study uses an empirical juridicial method thet sees haw the law works in the community, with a sociological juridical approach. The role of the Local Government is still very minimal, so it only observes every detail of the relevant agencies. The constraints experienced by the Batu City Original Local Government Revenue are tax collection that is not optimal. Efforts are made in the form of socialization, data collection, and collaboration with the authorities.Keywords: Local Government, Land and Building Tax, Original Local Government Revenue. ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu, Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu. Menggunakan penelitian yuridis empiris untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Peran Pemerintah Daerah masih minim sekali, sehingga hanya mengamati setiap detail dari instansi terkait. Kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu ialah pendapatan dan pemungutan pajak yang tidak optimal. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi, pendataan, serta kerjasama dengan pihak yang berwenang.Kata Kunci: Kepala Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Penghasilan Asli Daerah.
IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun) Rayhan Muzakki Rayhan
Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.522 KB)

Abstract

ABSTRACTThe development of music in Indonesia from year to year is getting bigger. Based on the description contained in the background of the problem, the following problems can be formulated: the realization of collecting song royalties for commercial purposes on Radio Republik Indonesia Madiun, an effort by the National Collective Management Institute (LMKN) in order to impose sanctions on broadcasting institutions that violate the provisions of the Copyright Law. this is juridical empirical. The approach used in this research is sociological juridical, Implementation of the Application of Song Royalty Rights for Commercial Interests. The realization of royalty collection at RRI Madiun has been implemented and related to royalty collection can only be done for commercial purposes that use songs as backsound for commercial purposes, for example baby shark to Buy shopee. The efforts of the National Collective Management Institute (LMKN) are currently not running because broadcasting is still under the auspices of KPI.Keywords: Implementation of Royalty Rights, Commercial Interest ABSTRAKPerkembangan musik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin besar. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan berikut: realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun upaya Lembaga Menejemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam rangka menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta.Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis, Implementasi Penerapan Hak Royaltiy Lagu Untuk Kepentingan Komersiel.Realisasi pemungutan royalty di RRI Madiun sudah diterapkan dan terkait dengan pemungutan royalti hanya dapat dilakukan untuk kepentingan komersial yang menggunakan lagu sebagai backsound untuk kepentingan komersial tersebut contohnya baby shark menjadi Beli shopee.Upaya lembaga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saat ini belum berjalan karena penyiaran masih dibawah naungan KPI.
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DAN ANAK KARENA COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang) Ramadhani Agung Nugraha
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.325 KB)

Abstract

The theme above is motivated by the government's policy to provide an assimilation program at home for prisoners and children in the midst of the COVID-19 pandemic. Assimilation is given as a prisoner's right after fulfilling the requirements in the applicable law. Assimilation is the development of adult and child prisoners by allowing them to mingle in the community. In the midst of the corona pandemic, prisons are a place of risk because many prisons are unfit for habitation due to overcapacity so that the sosial distancing policy is impossible to implement. The expenditure of prisoners and children through the assimilation program at home is a follow-up to the United Nations call that urges governments in the world to release low-risk prisoners.Based on the above background, the author raises several problems as follows: 1) How is the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for inmates and children due to COVID-19 at the Class I Prison of Malang ?; 2) What are the obstacles faced in implementing Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for prisoners and children due to COVID-19 in Class I Prison of Malang? and 3) What are the efforts made to overcome the obstacles in the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for prisoners and children due to COVID-19 at the Class I Prison of Malang?This research is a qualitative descriptive study with a sociological juridical approach. Primary data collection was carried out by means of interviews, while secondary data was obtained from literature studies and documents related to research problems. The results of the research were analyzed inductively to answer the issues that became the main problem.The results showed that the release of prisoners and children through the assimilation program due to COVID-19 in Class I Prison of Malang was in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020. The obstacles encountered in implementing Minister Regulation Number 10/2020 are: a) administrative constraints; b) difficulty in supervising prisoners and children who are assimilated due to COVID-19; c) prisoners do not have a guarantor; d) prisoners take advantage of the assimilation program to ask for extra money from the family; e) public doubts about accepting back convicts who are free of assimilation due to COVID-19; and f) the prisoner repeats the crime after being free of assimilation due to COVID-19. Efforts to be made to overcome obstacles are: a) coordinating with Courts and Prosecutors; b) carry out control of prisoners and children who are free of assimilation related to COVID-19; c) coordinate with BAPAS Malang or BAPAS where prisoners live for prisoners who do not have a guarantor; d) socializing and motivating prisoners and children who will undergo assimilation at home; e) disseminating information through social media about the absence of fees for obtaining an assimilation program due to COVID-19; and f) coordinating with the Correctional Center, the Attorney General's Office and the Police, and the Kelurahan where each prisoner and child lives free of assimilation related to COVID-19. Keywords: Assimilation, Prisoners, COVID-19, Penitentiary
PELAKSANAA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG MENYUSUI DI LEMBAGA PERMASAYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN Husnul Hotimah
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.437 KB)

Abstract

Abstract    The results of this study indicate that every female prisoner who is pregnant and lactating has performed well even though in the Implementation Process of Guiding Prisoners of pregnant and lactating women also have problems in the Class IIA Correctional Institution Pamekasan. Class IIA Correctional Institutions also seek efforts to overcome obstacles that are in accordance with Government Regulation Number 32 of 1999. the existence of monitoring and evaluation by the Head of the Class IIA Correctional Institution Pamekasan so as to minimize any obstacles that occur in the implementation of Guiding Prisoners for pregnant and lactating women
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERBANKAN TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL Nanik Apriyatin Nanik
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.027 KB)

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to find out about the supervision of financial services authorities in the Capital Market. This research is a type of normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study obtained answers to the existing problems that the Financial Services Authority's supervision of the capital market ensures the implementation of Know Your Customer Principles by Financial Service Providers in the Capital Market sector (POJK No.22/OJK.04/2014), compliance with reporting Suspicious Financial Transactions (TKM). In accordance with Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.Keywords: Financial Services Authority, Know Your Customer Principles, Money Laundering.ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  tentang  pengawasan otoritas jasa keuangan di Pasar Modal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (POJK No.22/OJK.04/2014), kepatuhan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai dengan Undang-Undang  No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip Mengenal Nasabah, Pencucian Uang
ANALISIS IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP TINDAKAN PENGGANDAAN BUKU (STUDI DI LINGKUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG) Rahmi Arizahrani
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.446 KB)

Abstract

ABSTRACTThe right to intellectual property is a right to wealth arising from human intellectual capacity. That ability could be technological, scientific, artistic, literary work. Lawlessness that is a custom in a legal state is not a culture to be perpetuated. The problem convered in this writing is : how is protection of law against copyright on books duplicated by traders under the 2014 statute no. 28 of copyright law on copyright, how can the implementation of student law compliance to the duplication of books in the communities of Islamic university students. The study is an empirical yuridis study using a sociplogical approach that sees the reality of what is happening in society. Based on reseach results, we can conclude the duplication of books for commercial purposes and without the creator’s permission and it is a copyright violation.Key word : Multiplication, copyright.ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Maka dari itu setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu sepengetahuan Pencipta. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Permasalahan yang dibahas dihas dalam penulisan ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas buku yang digandakan oleh pedagang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bagaimana implementasi kepatuhan hukum mahasiswa terhadap tindakan penggandaan buku di Lingkungan Mahasiswa Universitas Islam Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin pencipta dapat dikatakan pelanggaran hak cipta .Kata kunci : Penggandaan, Hak cipta
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI DI POLRES MALANG An Umillah Mufidah
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.552 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated to find out a criminological review of motor vehicle theft during the COVID-19 pandemic. So that it is necessary to discuss the factors of the occurrence of motor vehicle theft, the modus operandi carried out by the perpetrators of motor vehicle theft, in the investigation process. The research used is juridical empirical juridical empirical which in this study is an analysis of problems carried out by classifying legal materials with data obtained in the field regarding the investigation process carried out against perpetrators of the crime of motor vehicle theft in the city of Malang. This research is revealing facts called analytical descriptive, namely the analysis carried out can reveal a problem, situation or event as it is. Factors that influence the theft are the economy, the environment, work layoffs and community negligence, the mode used by the perpetrators is to use tools to facilitate the theft which is also carried out in the early hours of the morning, the efforts made by the police are repressive and preventive efforts.Keywords: Theft of motor vehicles, perpetrators, criminal acts of theft ABSTRAKpenelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tinjauan kriminologis tentang pencurian kendaraan bermotor selama pandemi COVID-19. Sehingga diperlukan adanya pembahasan faktor – faktor terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor, modus operandi yang dilalakukan oleh pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor, dalam proses penyidikan. Penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yuridis empiris yang dalam penelitian ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan mengelompokkan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Malang. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Faktor yang mempengaruhi tindak pencurian ialah ekonomi, lingkungan, pemberhentian kerja dan kelalaian masyarakat, modus yang dilakukan oleh pelaku ialah menggunakan alat untuk mempermudah dalam tindak pencurian juga dilakukan pada dini hari, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan upaya represif dan preventif.Kata Kunci : Pencurian kendaraan bermotor, pelaku, tindak pidana pencurian

Page 25 of 55 | Total Record : 545

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue