cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 24   25   26   27   28 
PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Firmansyah Abdul Aziz
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.491 KB)

Abstract

ABSTRACT            The development of the era has encouraged Indonesia to build infrastructure that causes agricultural land to function due to land acquisition for public purposes. Pakis Subdistrict, Malang Regency, is one of the agricultural areas affected by conversion to the public interest. The purpose of this study was to determine the legal protection of agricultural land affected by land acquisition based on Law Number 41 of 2009 in Pakis District and to determine the barriers to implementing its protection, as well as to determine efforts to overcome obstacles in providing legal protection for agricultural land. The research method used is a juridical empirical type through a juridical sociological approach with qualitative descriptive data analysis techniques. The protection of agricultural land in Pakis District, according to the researcher, is divided into two, namely preventive and repressive. The implementation of agricultural land protection in its implementation has encountered several inhibiting factors, namely economic and policy factors. Efforts made in overcoming the obstacles by Regional Regulation Number 6 of 2015 which regulates the Protection of Sustainable Agricultural Land in Malang Regency, however, the implementation has not been effective.Keywords: Legal Protection, Agricultural Land, Land Acquisition ABSTRAK            Berkembangnya zaman mendorong Indonesia membangun sarana prasarana yang menyebabkan lahan pertanian beralihfungsi dikarenakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kecamatan Pakis Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah pertanian yang terdampak alihfungsi untuk kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 di Kecamatan Pakis dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungannya, serta untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian tersebut. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosilogis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Perlindungan lahan   pertanian di   Kecamatan   Pakis menurutPeneliti dibagi menjadi dua yaitu prefentif dan represif. Pelaksanaan Perlindungan Lahan pertanian dalam pelaksanaannya menemui beberapa faktor penghamba yakni Faktor Ekonomi dan Kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatannya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Malang, namun dalam implementasinya belum efektif.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lahan Pertanian, Pengadaan Tanah
Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di kantor Dinas Sosial Kota Malang) Diah Permata Sari
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.513 KB)

Abstract

ABSTRACTIn this thesis, the author raises the title with legal protection of street children's education based on Law No. 35 of 2014 concerning child protection. Therefore, it departs from the formulation of the problem, namely: 1. What is the form of implementing legal protection for street children towards education at the Malang City Social Service? 2. Obstacles in implementing legal protection for street children's education. This research is an empirical juridical (sociological) research to study and examine legislation. This type of research is empirical juridical in this research, namely by prioritizing the collection of field data which will later be used as a reference for a study which in the end can draw conclusions from the data collection. and what is happening in the field. Data collection used by interview and literature study (researchlibrary). The data collection technique is done through field research.Keywords: Legal Protection, Street Children, EducationABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul dengan perlindungan hukum terhadap pendidikan anak jalanan bedasarkan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.Oleh karena itu berangkat dari rumusan masalah yaitu:1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap pendidikan di Dinas Sosial Kota Malang?2. Hambatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pendidikan anak jalanan?.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (sosiologis) untuk mengaji mengenai dan meneliti mengenai peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu degan mengedepankan pengumpulan data lapangan yang nanti dijadikan rujukan suatu penelitianyang pada akhirnya dari pengumpulan data tersebuat dapat ditarik kesimpulan akhirnya.Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer sebagai pendukung dari pengamatan mengenai masalah yang akan penulis teliti dan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka (library reseach). Teknik Pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Pendidikan.
Apek Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan (Studi Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) jumi arianti
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.507 KB)

Abstract

 The purpose of this study was to determine the implementation of the management and utilization of the village treasury as an allowance for village officials against the applicable regulations. To find out the implementation and management of village treasury land by village officials to tha community. Management and ututilization of village treasury land in Indonesia must be based on the principles that have been regulated in the applicable laws and regulations, namely, the principle of public interest, funtional principle,  principle of legal certainty, principle of transparency, principle of effectiveness, principle of accountability, principle of value assurance and economy. Village treasury land is used for agricultural land, village markets, paud schools, buildings, cafes and TPST (integrated waste collection facilities)Keywords:legal Aspects, Utilization, Village Treasury LandABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebagai tunjangan untuk perangkat desa terhadap peraturan yang berlaku. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh perangkat desa kepada masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Indonesia harus berdasarkan pada asas-asas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu asas kepentingan umum, asas fungsional, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas efektivitas, asas akuntabilitas, asas kepastian nilai dan ekonomi. Tanah kas desa dimanfaatan untuk lahan pertanian, pasar desa, sekolah paud, gedung, cafe dan TPST (tempat penampungan sampah terpadu.Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemanfaatan, Tanah Kas Desa.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBATALAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM YANG TELAH DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK Muhammad Faisal Pangestu
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.949 KB)

Abstract

Directors canceled the distribution of interim dividends. The distribution of interim dividends is a material fact that can influence the decisions of investors or potential investors. This study aims to determine the dividend distribution mechanism at public company and the responsibilities of the Directors regarding the cancellation of the interim dividend distribution that has been announced to the public The approach method used is normative juridical using secondary data and the research specification is descriptive-analytical. The results show that: First, the regulation regarding the dividend distribution mechanism in public company is regulated in the UU PT, the company's articles of association, and the company’s policy. Second, the actions of the Directors canceled the distribution of interim dividends which violated the principle of transparency in the capital market, so the IDX imposed administrative sanction.Keywords: Dividend Distribution, Responsibility of Directors, Interim Dividend Permasalahan pada skripsi ini membahas permasalahan ketika direksi membatalkan pembagian dividen interim. Pembagian dividen interim merupakan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal atau calon pemodal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka dan tanggung jawab Direksi terhadap pembatalan pembagian dividen interim yang telah diumumkan kepada publik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan spesifikasi penelitian ialah deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pengaturan mengenai mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka diatur dalam UU PT, Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan perseroan. Kedua, tindakan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim telah melanggar prinsip transparansi di pasar modal, sehingga BEI memberikan sanksi administratif.Kata Kunci: Pembagian Dividen, Tanggung Jawab Direksi, Dividen Interim
REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI BAGIAN PROGRAM LANDREFORM SESUAI PP NO. 224 TAHUN 1961 Diah Ayu Puspitasari
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.784 KB)

Abstract

Abstrak Landreform/ Agrarian Reform adalah perubahan sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata pertanahan baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya. Landreform memiliki lima program salah satunya adalah redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara yang berdasar pada perarutan pemerintah no 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.Kata kunci: LANDREFORM, REDISTRIBUSI TANAH Abstract Landreform / agrarian reformis the change in land ownership and control system of yesteryear converted to the new system of land which is adapted to the changes and development of society is actively implementing its economic development. Land reform has five programs one of which is the redistribution of lands remaining from the maximum limit, the lands affected by the ban on absentee, the lands of the former autonomous region and state land are based on the perarutan government no. 224 of 1961 on the implementation of the division of land and the provision of compensation. Keyword: landreform, redistribution of  land
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PENYESUAIAN UPAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 Evi Nur Habibah Wulandari T
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.627 KB)

Abstract

AbstractThis study aims to understand the company's authority in making adjustments to workers' wages and to find out the form of the Government's legal protection to protect workers from wage adjustments during the Covid-19 pandemic. The method used is a normative statute approach by using legal materials that refer to the norms and legislation in force. The results of this study are companies have the authority to make adjustments to workers' wages during the Covid-19 pandemic, based on agreements between employers and workers that are carried out fairly and proportionally by taking into account the survival of workers and business continuity. The Government's form of legal protection to protect workers from wage adjustments during the Covid-19 pandemic, there is a Circular Letter of the Minister of Manpower Number M/3/HK.04/III/2020 and Decree of the Minister of Manpower Number 104 of 2021 concerning Guidelines for Implementing Employment Relations During the Period The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic is a form of preventive legal protection. Meanwhile, the industrial relations dispute court is a form of repressive legal protection.Keywords: Covid-19 Pandemic, Wages Adjustment, WorkersAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memahami wewenang perusahaan dalam melakukan penyesuaian upah pekerja dan mengetahui bentuk perlindungan hukum Pemerintah untuk melindungi pekerja atas penyesuaian upah pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (statute approach) dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan memiliki wewenang untuk melakukan penyesuaian upah pekerja pada masa pandemi Covid-19, didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang dilakukan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kelangsungan hidup pekerja dan kelangsungan usaha. Bentuk perlindungan hukum Pemerintah untuk melindungi pekerja atas penyesuaian upah pada masa pandemi Covid-19, terdapat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Sedangkan pengadilan perselisihan hubungan industrial sebagai bentuk perlindungan hukum represif.Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Penyesuaian Upah, Pekerja
PERAN DAN UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DEMI TERWUJUDYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Study di Kota Batu Pemilu Tahun 2019) Yayang Novika Sari
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.9 KB)

Abstract

ABSTRACKThe choice of the theme is background by many people who are passive and do not care about the importance of holding general  elections so that the role as well as the KPU's efforts are urgently needed to conduct socialization. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the participation of Batu City community 2019 elections? 2. What are KPU's efforts to realize public political participation in the 2019 elections? 3. What are the obstacles of the KPU to increase the political participation of the people of Batu City? 4. What is the solution if there are obstacles in the process of increasing political participation in the people of Batu City? The method used by the writer is sociological juridical. data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques carried out through interviews. This type of research is a type of descriptive research and data processing techniques carried out descriptively qualitative. Batu City community participation increases every year, it is the result of the efforts of the Batu City KPU.Key words:  General Election Commission, Political Participation, Regional Government, Democratic  ABSTRAKPemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyak masyarakat yang  pasif dan tidak peduli akan penting melakukan pemilihan umum sehingga peran sekaligus upaya KPU sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana partisipasi masyarakat Kota Batu dalam pemilu tahun 2019 ? 2. Bagaimana upaya-upaya KPU untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2019? 3. Apa saja kendala-kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu? 4. Bagaimana solusi jika terjadi kendala pada proses peningkatan partisipasi politik pada masyarakat Kota Batu? Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpuln data dilakukan melalui wawancara. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Partisipasi masyarakat Kota Batu meningkat setiap tahunnya, hal tersebut merupakan hasil dari upaya KPU Kota Batu.Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Pemerintahan Daerah, Demokratis
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Nikmatul Azizah
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.773 KB)

Abstract

 Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ialah seseorang yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengambil barang bukan miliknya dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar, memanjat atau menggunakan jabatan tertentu. Sehingga hakim menggunakan KUHP sebagai acuan dalam menentukan sanksi. Putusan Nomor: 770/Pid.sus/2012/Pn.Mlg dapat dikatakan batal demi hukum karena anak tidak dapat dipidana karena dalam UU SPPA tidak mengatur tentang hukum pidana anak atau dengan kata lain tidak ada peraturan yang mengatur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengguanakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan mengguanakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Anak AbstractTheft with a weighting done by a child is someone who is 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old who takes his non-property with the intention of having that item against the law by 2 (two) people or more so by using fake keys, breaking down, climbing or using certain positions. So that the judge uses the Criminal Code as a reference in determining sanctions. Decision Number: 770 / Pid.sus / 2012 / Pn.Mlg can be said to be null and void because children cannot be convicted because the SPPA Law does not regulate child criminal law or in other words there are no regulations that regulate it. This research is a normative juridical legal research using a normative juridical approach. Collecting legal materials through literature studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials is reviewed and analyzed by the approaches used in this study. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ialah seseorang yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengambil barang bukan miliknya dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar, memanjat atau menggunakan jabatan tertentu. Sehingga hakim menggunakan KUHP sebagai acuan dalam menentukan sanksi. Putusan Nomor: 770/Pid.sus/2012/Pn.Mlg dapat dikatakan batal demi hukum karena anak tidak dapat dipidana karena dalam UU SPPA tidak mengatur tentang hukum pidana anak atau dengan kata lain tidak ada peraturan yang mengatur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengguanakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan mengguanakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Anak AbstractTheft with a weighting done by a child is someone who is 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old who takes his non-property with the intention of having that item against the law by 2 (two) people or more so by using fake keys, breaking down, climbing or using certain positions. So that the judge uses the Criminal Code as a reference in determining sanctions. Decision Number: 770 / Pid.sus / 2012 / Pn.Mlg can be said to be null and void because children cannot be convicted because the SPPA Law does not regulate child criminal law or in other words there are no regulations that regulate it. This research is a normative juridical legal research using a normative juridical approach. Collecting legal materials through literature studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials is reviewed and analyzed by the approaches used in this study.Keywords: Crime, Theft, Children
TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Asih Puspaning Winahyu
Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.545 KB)

Abstract

ABSTRACT The development of the subject of international law has led to the birth of rebel groups who demand their rights to a sovereign government in a region. The Taliban is an insurgent group founded by Mullah Omar in 1994 to fight political instability, corruption, and crimes that occurred in Afghanistan after the withdrawal of the Soviet Union from Afghanistan. Since the Taliban was founded until now there have been many deprivations of human rights carried out by the Taliban against the Afghan population. For example, girls who are 10 years old are prohibited from going to school, the ban on radio, television, and music broadcasting in Afghanistan. At the end of August 2021, the Taliban succeeded in overthrowing and taking over the Afghan government. This is what makes the international community confused regarding the statement of attitude towards the presence of the Taliban group. In this study, two basic questions become the object of research, namely: How is the position of the Taliban in the subject of international law and how is the recognition obtained by the Taliban after successfully controlling and leading Afghanistan according to international law. This research is normative juridical research using an international instrument approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are: the Taliban can be categorized as insurgent based on the characteristics and elements contained in the group, and the form of recognition obtained by the Taliban is in the form of acknowledging the new government, but the takeover of the government was carried out unconstitutionally (forced seizure). so the international community has not recognized it.Keywords: Taliban, Afghanistan, International Law ABSTRAKPerkembangan subjek hukum internasional menyebabkan lahirnya kelompok pemberontak yang menuntut hak-haknya kepada pemerintahan yang berdaulat dalam suatu wilayah. Taliban merupakan kelompok pemberontak yang didirikan oleh Mullah Omar pada tahun 1994 dengan tujuan untuk ketidakstabilan politik, korupsi, serta kejahatan-kejahatan yang terjadi di Afghanistan pasca penarikan Uni Soviet dari Afghanistan. Sejak Taliban didirikan hingga saat ini banyak terjadi perampasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Taliban terhadap penduduk Afghanistan. Misalnya anak perempuan yang sudah berusia 10 tahun dilarang untuk tayangan, musik larangan radio, televisi serta di Afganistan. pada akhir Agustus 2021 lalu, Taliban berhasil menggulingkan dan mengambil alih pemerintahan Afghanistan. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat internasional kebingungan terkait dengan pernyataan sikap akan kehadiran kelompok Taliban. Dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian, yaitu: Bagaimana kedudukan Taliban dalam subjek hukum internasional dan Bagaimana pengakuan (recognition) yang didapat oleh Taliban setelah berhasil menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berupa instrumen internasional, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu: Taliban dapat dikategorikan sebagai pemberontak berdasarkan karakteristik serta unsur-unsur yang terdapat di dalam kelompok tersebut, dan bentuk pengakuan yang didapatkan oleh Taliban berupa pengakuan terhadap pemerintahan baru,Kata Kunci: Taliban, Afghanistan, Hukum Internasional 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA Maghfiroh Maulani
Dinamika Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.856 KB)

Abstract

Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pengemudi kendaraan bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukannya, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan terjadinya celakanya orang lain, baik itu luka, cacat tubuh bahkan meninggal dunia. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertangungjawaban hukum dimana seorang anak menurut ketentuan hukum acara pidana anak yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hukum acara pidana yang berlaku bagi seorang anak mempunyai pengecualian.Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas      AbstractChildren as perpetrators or suspects in traffic accidents can be called drivers of motorized vehicles. As stated in the provisions of article 234 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Traffic that, Drivers, owners of Motorized Vehicles, and / or Public Transport Companies are responsible for losses suffered by Passengers and / or property owners and / or third party due to driver negligence. Based on these provisions, it is clear that the driver of the vehicle is responsible for the traffic accidents he committed, not least those carried out by the child which caused the harm to others, whether injured, disfigured or even died. This responsibility is a legal responsibility whereby a child is in accordance with the provisions of the criminal procedure law applicable in Indonesia. However, criminal procedure applicable to a child has an exception.. Keywords : Accountability, Children, Traffic Accidents  

Page 26 of 55 | Total Record : 545

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue