cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 4   5   6   7   8 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM UPAYA DIVERSI ( Studi di PPA Polresta Malang) Rosa Nia Paradiaz
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.043 KB)

Abstract

ABSTRACTThe children care protection may not be overused and considered as the functions that affects to either their life or their environment, in order to create very positive contribution and dismiss a negative impact. This research uses juridical empirical methodology along with sociology approach conducted in the field. The result of this research, the role of unit women and children (PPA) Polresta Malang is a mediator and facilitator who unite the victim, underage perpetrator, victim’s family, and everyones whos relate and the obstacles faced by unit PPA polresta Malang in the process  was when the victim did not wish to make peace with the perpetrator and also did not wish for the perpetrator to be free. Families of the victim or the perpetrator acting careless also when the victim’s family is asking overly high or nonsensical amount of compensation.Keywords : Unit of women and children, Restorative Justice,  Diversion(Diversi).ABSTRAKPerlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan, harus memperhatikan manfaat yang berdampak pada anak dan juga lingkungannya. Rumusan Masalah karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan upaya diversi menggunakan pendekatan restorative justice, dan kendala apa yang dihadapi Unit PPA dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polresta Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dilakukan secara langsung di lapangan. Peranan Unit PPA Polresta malang adalah sebagai mediator dan fasilitator yang mempertemukan korba, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta dinas dan pihak terkait. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA adalah ketika pihak korban tidak ingin berdamai dengan pelaku dan tidak ingin pelaku bebas, keliarga korba/pelaku bersikap tidak mau tau, dan ketika pihak keluarga korban meminta ganti rugi terlalu tinggi.Kata Kunci : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Restorative Justice,      Diversi. 
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN DAN DIPERJUALBELIKAN TANPA SEPENGETAHUAN MANTAN SUAMI (Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan) Kris tian
Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.206 KB)

Abstract

ABSTRACT In a marriage if it fails to build a household it will lead to divorce, divorce certainly has consequences for assets, especially joint property, departing from this the researcher raises the issue of Settlement of Disputes on Joint Assets that are Guaranteed and Traded Without the Knowledge of the Ex-Husband (Case Study in Durensewu Village Pandaan District). The choice of the theme was motivated by the problems that occurred in the village of Durensewu, there was a husband and wife who divorced for a long time but their joint assets were guaranteed and traded by the ex-wife without the knowledge of the ex-husband. Because the dispute did not end, one of the parties asked the Village Head to mediate the dispute. Both parties use the mediation route because it is considered more efficient than using the court process. This research is an empirical juridical law research using a sociological juridical approach. Furthermore, the data obtained were reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this study. According to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, joint property is property that is during the marriage period. In Islamic law, it does not recognize the mixing of assets into joint assets, but it is permissible to make a marriage agreement before the marriage contract is carried out. This dispute resolution process uses a mediation route where the Village Head acts as a mediator. The result of mediation is that the object of the dispute has already been sold by the ex-wife, so the money from the sale of the object of the dispute is divided by 70% given to the ex-husband because the construction of the house without the intervention of the ex-wife and the ex-husband also gets child custody, while the ex-wife gets a 30% share of the sale of the disputed object.Key words: Dispute Resolution, Mediation, and Joint Assets ABSTRAK Dalam sebuah perkawinan jika gagal membina rumah tangga maka akan berujung pada perceraian, perceraian tentu memiliki akibat terhadap harta kekayaan khususnya harta bersama, berangkat dari hal tersebut peneliti mengangkat permasalahan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijaminkan Dan Diperjualbelikan Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami (Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan). Pilihan tema tersebut diletar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di desa durensewu terdapat sepasang suami istri yang bercerai lama tetapi harta bersama mereka dijaminkan serta diperjualbelikan oleh pihak mantan istri tanpa sepengetahuan mantan suami. Karena sengketa tak kunjung usai, maka salah satu pihak meminta Kepala Desa untuk memediatori sengketa tersebut. Kedua belah pihak menggunakan jalur mediasi karena hal tersebut dianggap lebih efisien dari pada menggunakan proses pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. menurut Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang berada dalam masa perkawinan. Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pencampura harta kedalam harta bersama akan tetapi dibolehkannya membuat perjanjian perkawinan sebelum dilakukannya akad perkawinan. Proses penyelesaian sengketa ini menggunakan jalur mediasi dimana Kepala Desa bertindak sebagai mediator. Hasil dari mediasi adalah objek sengketa sudah terlanjur dijual oleh pihak mantan istri maka uang hasil penjualan dari objek sengketa tersebut dibagi dengan 70% diberikan kepada mantan suami dikarenakan pembangunan rumah tersebut tanpa campur tangan pihak mantan istri serta pihak mantan suami juga mendapatkan hak asuh anak, sedangkan pihak mantan istri mendapatkan 30% bagian dari penjualan objek sengketa tersebut.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Mediasi, dan Harta Bersama
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Wilayah Polres Sampang) Vivi Eka Rista
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.983 KB)

Abstract

Kebijakan pemerntah yang tidak membatasi kepemilikan kendaraan bermotor menambah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tidak sebading dengan sarana dan prasarana lalu lintas. Salah satu konsekwensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah banyaknya anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dimana-mana. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Sampang, dan bagaimana aparat kepolisian mengatasi maslah tersebut. Beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Sementara upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi maslah tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum lalu lintas baik ke sekolah maupun pesantren, melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dan pesantren, melakukan tindakan represif terhadap pelanggar lalu lintas termasuk anak di bawah umur dan pemasangan benner dan baliho terkait dengan sanksi bagi pelanggar lalu lintas.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN Rissa Amelia
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.649 KB)

Abstract

AbstrakPertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Kata kunci: hakim, hukum, pertimbanganAbstract Judge considerations in making decisions in this case the panel of judges considered the charges, demands of the public prosecutor, witness statements, and the defendant's statement, besides that the Judges also considered the elements of offense and also things that alleviated and burdened the defendants.Keywords: judge, law, consideration
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA PEWARIS MEWAKAFKAN SATU-SATUNYA HARTA WARISAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM Mas ' Ody
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.279 KB)

Abstract

ABSTRACKAn expert is a person who is entitled to inherit property after the heir dies due to several factors, such as due to blood relations, due to marriage, and because of Wala' or Hukmiah relationships. The heir during his lifetime, if he has or wants to make waqf of his inheritance, must not exceed one third of the entire property that he will inherit to his heirs, because if he will leave the heir in a poor condition because he has donated all of his inheritance, it is a big disadvantage which has fatal consequences. to the heirs he lives with. In the Qur'an it has been emphasized that the heir should never leave the heir in a state of deprivation and beg from others, and the heir must prioritize the welfare of the heir. The limitation on the size of the will shows that, even if it is prescribed to make a will to humans, the benefit or future of the children must still be a priority.Keywords: heirs, heir, waqf the only inheritance. ABSTRAK            Ahli merupakan orang yang berhak mendapatkan harta warisan setelah pewaris meningal dunia yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena adanya hubungan darah, karena perkawanian, dan karena Wala’ atau hubungan Hukmiah. Pewaris semasa hidupnya jika telah atau inigin mewakafkan harta warisannya tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang ia akan wariskan kepada ahli warisnya, karena jika ia akan meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin karena ia telah mewakafkan seluruh harta warisannya itu merupakan kemudharatan yang besar yang berakibat fatal terhadap ahli waris yang ia tinggal. Dalam Al-Qur’an sudah ditegaskan bahwa jangan sekali-kali pewaris meninggalkan ahli waris dalam keadaan serba kekurangan dan meminta-minta terhadap orang lain, dan pewaris harus lebih mengutamakan kesejahteraan ahli waris. Pembatasan besarnya wasiat tersebut menunjukkan bahwa, kalaupun disyari’atkan berwasiat kepada manusia, namun kemaslahatan atau masa depan Anak-anak tetap harus menjadi prioritas.Kata kunci: Ahli Waris, Pewaris, Mewakafkan satu-satunya harta warisan.
PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN TERPADU GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PENINGKATAN PARIWISATA (Studi Kota Denpasar) Yoga Mahendra
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.588 KB)

Abstract

ABSTRACTThe island of Bali itself is famous for its tourist spots, and one of the places visited by foreign and domestic tourists is Denpasar City, Denpasar City is the Capital City as well as the center of life in Bali. Homeless and beggars appear in big cities in Indonesia and Denpasar City is one of them. And cause discomfort for tourists who want to travel on the island of Bali, especially in the city of Denpasar. The discussion is about the regulation regarding the handling of homeless people and beggars in increasing tourism, the effectiveness of the implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 20 of 2016 concerning the Integrated Handling of Homeless and Beggars. This research is a juridical research. The results obtained are according to data obtained from the Denpasar City Social Service that the Mayor's Regulation has been effective, but empirically the application of the Mayor's Regulation is not optimal or effective, in fact there are still homeless and beggars who are active in tourist attractions and crossroads. Keywords: Denpasar City, application, homeless and beggars, tourism ABSTRAKPulau Bali sendiri terkenal dengan tempat-temat wisatanya, dan salah satu tempat yang dikunjungi oleh wisatawan luar ataupun dalam negeri adalah Kota Denpasar, Kota Denpasar adalah Ibu Kota Sekaligus Pusat kehidupan di Bali. Gelandangan dan pengemis muncul di kota-kota besar di Indonesia dan Kota Denpasar menjadi salah satunya. Dan mengakibatkan ketidak nyamanan wisatawan yang ingin berwisata di Pulau Bali, khususnya di Kota Denpasar. Pembahasannya tentang pengaturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis dalam peningkatan pariwisata, efektifitas penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penangan Terpadu Gelandangan dan Pengemis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis. Hasil yang didapat yaitu menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Denpasar bahwa Peraturan Walikota sudah efektif, namun secara empiris Penerapan Peraturan Walikota tersebut kurang maksimal atau efektif, nyatanya masih ada gelandangan dan pengemis berktivitas di tempat- tempat wisata dan persimpangan jalan.Kata kunci : Kota Denpasar, penerapan, gelandangan dan pengemis, pariwisata
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang) Dita Rizky Damayanti
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.399 KB)

Abstract

ABSTRACTLand dispute is a dispute that occurs between two or more people who feel disadvantaged in the use and control of their land rights, which can be resolved through mediation or court. Therefore, it is necessary to know what is the procedure for settling disputes over the sale and purchase agreement of land rights at the Jombang District Land Office? and What are the obstacles in settling disputes over the sale and purchase agreement of land rights at the Jombang District Land Office? This research is an empirical juridical research, with a qualitative descriptive analysis approach deductively. Based on this research it can be concluded that the settlement of disputes and conflicts is based on initiatives from the Ministry and / or public complaints. And the obstacles that occur in dispute resolution in the form of one of the parties that are in dispute are not present in the mediation process, so this mediation process will not be able to run until the parties gather and the sense of selfishness between the parties to win is very high.Keywords : Settlement of Land Disputes and BarriersABSTRAKSengketa tanah merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang merasa dirugikan dalam penggunaan serta penguasaan hak atas tanahnya, yang bisa diselesaikan melalui jalur mediasi ataupun jalur pengadilan. Oleh karena itu, perlu diketahui Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perjanjian jual beli hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang? dan Apa saja hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa perjanjian jual beli hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang? Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan metode analisis deskriptif kualitatif secara deduktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian sengketa dan konflik didasarkan pada inisiatif dari Kementerian dan/atau pengaduan masyarakat. Dan hambatan yang terjadi pada penyelesaian sengketa berupa salah satu pihak yang sedang dalam sengketa tidak hadir dalam proses mediasi, sehingga proses mediasi ini tidak akan bisa dijalankan sampai para pihak berkumpul dan rasa keegoisan diantara para pihak untuk menang sangat tinggi.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Tanah dan Hambatan-hambatannya
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM MELALUI MEDIASI PENAL (Studi Kasus Polsek Purwosari Kabupaten Pasuruan) Tita Aprellia Dewi
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.597 KB)

Abstract

ABSTRACTDestruction of public facilities in terms of damage to electricity used for public interests, such as what happened in Kanigoro Purwosari hamlet, Pasuruan, is an act of illegal action as contained in Article 408 of the Criminal Code. With the community taking the complaint step through deliberation with the local village apparatus to the Purwosari sector police, this case ended through a mediation process. Mediation is a type of alternative dispute resolution that has begin to be developed in criminal law or known as penal mediation. This paper presents three main problems. First, what is the process of conducting the mediation? Second, what are the obstacles in conducting mediation? Third, the solution to the obstacles in the implementation of mediation as an alternative to the settlement of cases in the crime of destroying public facilities by the Purwosari sector police? Through an empirical juridical study, an overview of the mediation process carried out by the Purwosari sector police is obtained, as well as the fact that there are obstacles that occur during the mediation process as well as solutions that can be applied to overcome these obstacles.Key words: Settlement of criminal acts, Public facilities, Penal Mediation. ABSTRAK Perusakan fasilitas umum dalam hal perusakan listrik yang digunakan untuk kepentingan umum seperti yang terjadi dusun kanigoro purwosari pasuruan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 408 KUHP. Dengan diambilnya langkah pengaduan oleh masyarakat melalui musyawarah bersama perangkat desa setempat kepada pihak kepolisian sektor purwosari perkara ini berakhir melalui proses mediasi. Mediasi adalah salah satu jenis ADR (Alternative Dispute Resolution) yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana atau dikenal dengan istilah mediasi penal. Tulisan ini menyajikan tiga masalah pokok. Pertama, bagaimana proses pelaksanaan mediasi? Kedua, apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi? Ketiga, solusi dari hambatan dalam pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tindak pidana perusakan fasilitas umum oleh kepolisian sektor purwosari? Melalui kajian secara yuridis empiris, diperoleh gambaran bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh kepolisian sektor purwosari, serta fakta adanya hambatan - hambatan yang terjadi selama proses mediasi pun solusi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi hambatan tersebut.Kata kunci : Penyelesaian Tindak Pidana, Fasilitas Umum, Mediasi Penal.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/PHUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Didik Artino Jamaludin
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.586 KB)

Abstract

Abstrak Dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Lembaga Komisi Pemilihan Umum dinilai telah melakukan penyimpangan sitem norma hukum di Indonesia, karena terkait subtansi Pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya lagi dalam pemilihan umum tahun 2019. Sehingga membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 khususnya pasal 4 ayat (3) tersebut dinilai bertentangn dengan pasal 140 huruf (g) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya lagi, dengan ketentuan syarat yaitu penatapan hukuman 5 tahun/tidak melebihi 5 tahun penjara, dan sanggup mengemukan dan mempublikasikan kepada publik dan masyarakat bahwasanya dirinya adalah calon mantan narapidana korupsiKata Kunci:  Pemilihan Umum,  publik, korupsi   AbstractIn establishing the Election Commission Regulation Number 20 Year 2018, the Election Commission Institution is considered to have made a legal norm deviation in Indonesia, due to the substance of article 4 paragraph (3) which regulates the banning of former corruption inmates to nominate themselves again in the 2019 general election. Thus making the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 specifically article 4 paragraph (3) considered contradictory to article 140 letter (g)  of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which allows former corruption inmates to nominate themselves again, provided that the conditions are fixing a sentence of 5 years/not exceeding 5 years in prison, and being able to bring up and publish to the public and the public that he is a candidate for former corruption inmatesKeywords: General Election,  public, corruption
AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HARTA BENDA TAK BERWUJUD PADA HARTA (BOEDEL) PAILIT Santi Nur Rakhmawati
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.94 KB)

Abstract

ABSTRACT     The regulation of Industrial Design in Article 31 Paragraph 1 of Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design states that the Right to Industrial Design can be transferred or transferred, as in the case of bankruptcy in which the assets will be subject to general confiscation. If so, can the Industrial Design Right qualify as a bankruptcy estate? And how is the transfer of the Industrial Design Rights in which the designer's exclusive rights are due to the bankruptcy decision? The method used in this research is normative juridical. The conclusion in this study is that the Industrial Design Right fulfills the requirements as an intangible object to be used as a bankrupt property (boedel). However, the curator needs to review several aspects such as the period of protection in considering Industrial Design Rights as bankruptcy assets. Second, the legal consequence of the transfer of industrial design rights due to the bankruptcy decision is that the designer by law will lose his industrial design rights and exclusive rights due to general confiscation.Keywords: Industrial Design Rights, Bankruptcy, Boedel. ABSTRAK      Pengaturan Desain Industri  pada Pasal 31 Ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatakan bahwa Hak Desain Industri dapat beralih atau dilahkan, seperti dalam hal kepailitan yang mana hartanya akan dilakukan sita umum. Jika demikian apakah Hak Desain Industri dapat dikualifikasikan menjadi harta (boedel) pailit? Serta bagaimana pengalihan Hak Desain Industri tersebut yang didalamnya terdapat hak eksklusif pendesain akibat putusan pailit?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan pada penelitian ini pertama, Hak Desain Industri  memenuhi syarat sebagai suatu benda tak berwujud untuk dijadikan harta (boedel) pailit. Akan tetapi, kurator perlu meninjau beberapa aspek seperti jakga waktu perlindungan dalam mempertimbangkan Hak Desain Industri sebgai harta pailit. Kedua, Akibat hukum adanya pengalihan Hak Desain industri karena putusan pailit adalah Pendesain demi hukum akan  kehilangan Hak  Desain Industri serta hak eksklusif yang dimilikinya karena dilakukan sita umum.Kata Kunci : Hak Desain Industri, Pailit, Boedel

Page 6 of 55 | Total Record : 545

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue