cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 43   44   45   46   47 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH PELAKU USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KOTA BATU Aldian Alfa Christian
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.314 KB)

Abstract

ABSTRACT The background of this research is to find out the form of law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City. So that there is a need for discussion in law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City. By using empirical juridical research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City, the factors that cause weak law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without permission in Bumiaji District, Batu City.Keywords: Law Enforcement, Liquid Waste Disposal Permit, Laundry Business ABSTRAK Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota BatuKata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Pembuangan Limbah Cair, Usaha Laundy
TINJAUAN YURIDIS TENTANG "PENGHINAAN" DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT (FREEDOM OF SPEECH) (Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) M Alvain khair
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.564 KB)

Abstract

ABSTRACTSocial media is one of the triggers for problems that arise in today's social reality, from these problems the government formed a special law, namely the law on information and electronic transactions, hereinafter referred to as the ITE Law. One of the rules regulated in the ITE Law is the criminal act of humiliation which is a study in the writing of this thesis with the formulation of the problem of the definition of insult in Article 45 Paragraph 3 of Law no. 19 and how humiliation in the perspective of freedom of expression. This research is a normative juridical research with the main reference being the joint decision of the three ministers, hereinafter referred to as the SKB regarding the implementation of Law no. 19 of 2016. The decree states that it is not an insult if the content or content that is transmitted, distributed, and/or made accessible is in the form of an assessment, opinion, evaluation result or a fact. Insults are also part of opinions where the indicators of insults themselves are difficult to define, so that all opinions whose objects of opinion are other people may be entangled in the article and become a weapon for everyone to punish everyone so that it threatens freedom of expression.Keywords:insults, freedom of opinion, ITE Law ABSTRAKMedia sosial menjadi salah satu bagian pemicu permasalahan yang muncul dalam suatu realitas sosial masyarakat hari ini, dari permasalahan tersebut pemerintah membentuk UU khusus yaitu undang undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Salah satu aturan yang diatur dalam UU ITE adalah tindak pidana penghinaan yang dimana menjadi suatu kajian dalam kepenulisan skripsi ini dengan rumusan masalah definisi penghinaan dalam Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 dan bagaimana penghinaan dalam dalam perspektif kebebasan berpendapat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan acuan utama keputusan bersama tiga mentri yang selanjutnya disebut SKB tentang implementasi  UU No. 19 Tahun 2016. Dalam SKB tersebut dinyatakan bukan sebuah penghinaan jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Penghinaan juga bagian dari pendapat dimana indikator penghinaan sendiri sulit untuk didefinisikan sehingga yang terjadi semua pendapat yang objek pendapatnya orang lain memungkinkan terjerat pasal tersebut dan menjadi senjata bagi setiap orang untuk menghukum semua orang sehingga hal tersebut mengancam kebebasan berpendapatKata kunci:penghinaan, kebebasan berpendapat, UU-ITE
EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK AKTIFITAS MENGEMIS M. Giri Sunandar
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.553 KB)

Abstract

 Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dalam keluarga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi nilai-nilainya. Sudah sewajarnya sebuah Negara menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Namun pada kenyataannya baik keluarga maupun Negara belum bisa mewujudkan kesejahteraan yang layak bagi anak secara menyeluruh.Penelitian hukum berjudul: Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang) dari sudut tujuannya adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang dimaksudkan ini adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan agar dapat membantu dalam teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tindakan eksploitasi anak untuk mengemis baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun oknum-oknum tertentu,serta untuk mengetahui seberapa banyaknya kekerasan dalam bentuk eksploitasi anak untuk mengemis dalam kurun waktu tiga tahun terahir ini yang terjadi di Kota Malang dan juga bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi kasus eksploitasi Anak untuk aktifitas mengemis yang kerap terjadi di Kota Malang.Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan peneliti berkesimpulan bahwa dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis terdapat aturan-aturan yang mengatur hal itu, salah satunya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun di dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis ini digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan dapat digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang. Kata Kunci: (Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak) Children are a mandate as well as a gift in the family given by God Almighty who must always guard our dignity, dignity and rights as human beings whose values must be upheld.  It is only natural for a State to guarantee and protect children's rights, both social, political, cultural and economic civil.  But in reality both families and countries have not been able to realize proper welfare for children as a whole.Legal research entitled: Exploitation of Underage Children for Begging Activities (Study at the Social Service Office of Malang City) from the point of view is a type of descriptive research.  The research intended is to provide data that is as accurate as possible about humans, circumstances in order to be able to help in old theories or in the preparation of new theories.The problems in this study are limited to any factors underlying the act of exploiting children to beg for both their own parents and certain individuals. And to find out how much violence is in the form of exploitation of children to beg for the past three years.  what happened in Malang City and also how the efforts of Malang City Government in overcoming cases of exploitation of Children for begging activities that often occur in Malang City.Based on the results of the research and discussion the researchers concluded that in the case of exploitation of children as beggars there are rules governing it, one of which is Law No. 35 Knowing 2014 Amendments to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection.  The Act No.21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons where the act of employing children as beggars is classified as an act of exploitation of children economically and can be classified as a trafficking crime.Keywords: (Exploitation of Children, Child Protection)
TINJAUN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT LUMAJANG) Dirgahayu Abrianti
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.897 KB)

Abstract

Children are an asset and also the nation's next generation, so children have the right to have the opportunity to develop, and have the right to become a better person. But many children today commit irregularities, which are increasingly leading to criminal acts, such as theft by violence committed by children. From the background description, the problem can be raised: what are the factors that cause children who commit theft with violence in the Lumajang region? How is the modus operandi of children who commit theft with violence in the Lumajang region? theft with violence? The research method used is empirical juridical by conducting interview techniques in the Lumajang District Police. Data on children who commit crimes in the Lumajang District Police jurisdiction are almost 90% poorly educated. The modus operandi of the perpetrators varies depending on the location of the crime. The handling of Lumajang Regional Police in handling the theft crime is taking legal action.Keywords: Theft With Violence, Child, CriminologyAnak merupakan aset dan juga generasi penerus bangsa, maka anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang, serta berhak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun banyak saat ini anak-anak yang melakukan penyimpangan, yang semakin lama makin menjurus pada tindak kriminal, seperti pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dari uraian latar belakang tersebut, dapat diajukan permasalahan: apa faktor-faktor penyebab anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang ?, bagaimana modus operandi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang ?, bagaimana penanganan Polres Lumajang terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan teknik wawancara di Kepolisian Resort Lumajang. Data anak yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resort Lumajang hampir 90% berpendidikan rendah. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sangat bervariasi tergantung pada lokasi kejahatannya. Penanganan pihak Polres Lumajang dalam menangani kejahatan pencurian tersebut yakni mengambil tindakan hukum.Kata Kunci : Pencurian dengan Kekerasan, Anak, Kriminologi
PEMIDANAAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg) Windi Adila
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.45 KB)

Abstract

ABSTRACT               Problems have broad and complex dimensions. Both from the point of medical, psychiatry, mental health, and psychosocial. One of the problems that have plagued the enforcement of ASN discipline lately is related to narcotics by ASN. Therefore, a problem was raised, namely the modus operandi of ASN in carrying out the law in decision number 251/Pid.Sus/PN MLG and the imposition of sanctions for ASN. Using a statutory, conceptual and case approach. The technique of collecting legal materials is by using literature and document study methods. Conclusion The modus operandi of ASN abuses Narcotics in Decision Number 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg. The defendant YONO WINARTO bin SLIPER (late) bought the methamphetamine by ordering it from Fajar Muslimin Alias Gogon using the defendant's cellphone and being punished with imprisonment of 7 years 6 (six) months and paying a fine of Rp. 1,000,000,000.00 ( one billion rupiah). Keyword : Abuse;  State Civil Apparatus; Narcotics ABSTRACKMasalah penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks. Baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Salah satu issu yang banyak menerpa penegakan disiplin ASN belakangan ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh ASN. Maka dari itu diangkatlah suatu permasalahan yaitu modus operandi ASN yang menyalahgunakan narkotika dalam putusan nomor 251/Pid.Sus/PN MLG dan pemberian sanksi bagi ASN. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dengan metode studi pustaka dan dokumen. Kesimpulan Modus operandi ASN menyalahgunakan Narkotika dalam Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg. Terdakwa YONO WINARTO bin SLIPER (Alm)  membeli shabu tersebut dengan cara memesan kepada Fajar Muslimin Alias Gogon dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan pemberian sanksi dengan pidana penjara 7 tahun 6 (enam) bulan  dan membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata Kunci : Penyalahgunaan; Aparatur Sipil Negara; Narkotika
UPAYA BANK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT SKIMMING KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI Novita Gogani
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.849 KB)

Abstract

ABSTRACT               The development of technology is such that in its development also creates a gap for perpetrators of crime in using more sophisticated methods of crime. The development of information technology has led to evolution leading to digital banking services. This technology development not only provides convenience for customers but also coupled with negative aspects, namely creating a new mode in the case of theft of customer funds using the skimming method. Legal arrangements for crime of skimming, namely: based on the Criminal Code, skimming criminals are charged with Article 363 of the Criminal Code. Based on the ITE Law, skimming criminals are charged with Article 30 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of the ITE Law, article 32 of the ITE Law. Keywords: Cyber crime, skimming, banking ABSTRAK Perkembangan teknologi berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya juga menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dalam menggunakan metode kejahatan yang lebih canggih juga. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital . Perkembaangan teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah tapi juga dibarengi dengan aspek negatif yaitu menimbulkan modus baru dalam kasus pencurian dana nasabah dengan metode skimming. Pengaturan hukum kejahatan skimming, yaitu : berdasarkan KUHP pelaku kejahatan skimming dijerat dengan Pasal 363 KUHP. Berdasarkan UU ITE pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU ITE, pasal 32 UU ITE. Kata Kunci : Cyber crime, skimming, perbankan
PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK Chalimah Chalimah
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.584 KB)

Abstract

Abstrak Dalam putusan mengenai pelaksanaan nafkah iddah, mut’ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.Kata kunci:  putusan, perceraian, istri, anak AbstractIn the decision regarding the implementation of the living, mut'ah and income for the child, the real execution is carried out by the parties voluntarily, or by the court through the court bailiff after there is a request if one of the parties is not willing to implement the decision voluntarily. The court will not carry out the execution if there is no request for execution from the injured. For this reason, if the request for execution is carried out, the ex-husband will first be given a reprimand in order to fulfill his obligations on court decisions relating to the provision of income. Keywords: verdict, divorce, wife, child
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Melia Indah Melani
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.019 KB)

Abstract

ABSTRACTIn Islamic Law the difference of religion between the heir and the heir can be a barrier to inherit, but in the civil Code of the difference between the testator and the heir are not a barrier. This paper raised the following problem formulation: 1. How does the division of the inheritance against children of different religions in the perspective of the Compilation of Islamic Law and civil Code? 2. How the comparison of the system of division of inheritance the children of the different religions in the perspective of the Compilation of Islamic Law and civil Code? The method used in this research is juridical normative. Between Islamic Law with the Civil Law there is a clear difference in governing the inheritance rights of different religions, where in Islamic Law the testator and the heirs should be embraced the same religion, namely the religion of Islam while in Civil Law there is no barrier in inherited, though there are differences of religion between the heir and his heir.Keywords: Bequests, Children, Different ReligionsABSTRAKDalam Hukum Islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi, tetapi dalam KUHPerdata perbedaan antara pewaris dan ahli waris tidak terdapat penghalang. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara pembagian kewarisan terhadap anak yang berbeda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata? 2. Bagaimana perbandingan sistem pembagian waris anak beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata? Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata terdapat perbedaan yang jelas dalam mengatur hak waris berlainan agama, dimana dalam Hukum Islam pewaris dan ahli waris harus memeluk agama yang sama yaitu agama Islam sedangkan dalam Hukum Perdata tidak ada yang menjadi penghalang dalam mewarisi sekalipun terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya.Kata Kunci: Harta Warisan, Anak, Beda Agama
PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG) Sonia Fatma Wati
Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.037 KB)

Abstract

ABSTRAKPenulis mengangkat permasalahan Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). Judul ini dipilih karena karena keadilan restorative ini ialah penyelesaian perkara diluar pengadian dengan melakukan perdamaian diantara dua belah pihak dan jaksa sebagai fasilitator. Dalam pelaksaannya keadilan restorative ini hanya terbatas keapada pidana ringan yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00  dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.Berdasarkan latar belakang di atas memunculkan tiga rumusan masalah, 1) Bagaimana proses pelaksanaan Restoratif Justce pada tahap penuntutan di Kejaksan Negeri Malang, 2) Apa hambatan yang terjadi saat pada tahap penuntutan Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri malang, 3) Apa upaya jaksa untuk mengatasi hambatan proses pelaksanaan Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Malang.Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Socio-Legal Research, Pendekatan kasusu (case approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder. Study Lapangan (field research), study kepustakaan (library research), wawancara, dokumentasi. Dengan metode analisa data penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang.Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Pidana Ringan, Tindak PidanaABSTRACTWriter take a problem about The Implementation of Restorative Justice in Persecution Stage. This title were taken because restorative justice is another case solutionbesides court that make it in peace between both sides and make prosecutor as a facilitator. In the implementation the restorative justice is limited to a criminal case that cost less or equal than Rp. 2.500.00,00 with less and equal 3 years of impeisonment.Based on background above, 3 formulations of problems are appear. 1) How is the process of the implementation of Restoratif Justice in Persecuton Stage in Kejaksaan Negeri Malang, 2) What are the resistances of Restorative Justice in Persecution Stage in Kejaksaan Negeri Malang, 3) What are the persecution efforts in solve the resistance in implementation of Restorative Justice in Kejaksaan Negeri Malang. The research methodelpgy that will used in this research is Empirical Legal. The research approach is approached by Socio-Legal Research, case approach. Data saources are from primary legal, secondary legal. Field research, library research, interview, documentation. With analysis method of data research that located in Kejaksaan Negeri Malang.Keyword:Resrorative Justice, Tipiring, Crime
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM KERANGKA OTONOMI DESA (Studi di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang) oppy rezi deliana
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The village has the autonomy to regulate and manage the interests of its people, the village has the autonomy to make and establish laws and regulations for the scope of the village, or referred by village ordinance. Determination of village regulations made by the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) along with the village head. BPD in exercising their legislation has a very important role in the strategic and governance processes in the village because of BPD can directly affect the dynamics of village life, particularly in the Girimoyo Village, Karangploso Sub-district, Malang Districts. Based on this research, the role of BPD in the preparation of village regulations at Girimoyo Village not running optimally and BPD in carrying out its legislative function in practice as well as inhibiting factors influenced that includes Communication, Human Resources and Low Legal Culture Of Society. Key words : Legislation Function, BPD, Village Autonom. ABSTRAK Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka desa memiliki otonomi untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup desa, atau disebut dengan Peraturan Desa. Penetapan Peraturan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa karena BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa, khususnya di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian, peranan BPD di Desa Girimoyo dalam penyusunan Peraturan Desa belum berjalan secara optimal dan masih adanya faktor-faktor penghambat BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Budaya Hukum Masyarakat Rendah. Kata Kunci : Fungsi Legislasi, BPD, Otonomi Desa.

Page 45 of 55 | Total Record : 545

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue