cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 41   42   43   44   45 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDIHOME KARENA ADANYA GANGGUAN JARINGAN INTERNET (STUDI DI PT. TELKOM AREA MALANG) Jumaianti Jumaianti Jumaianti
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.146 KB)

Abstract

ABSTRACTInternet is one source of communication and information that is very influential in the invention of the world and has become one of the important needs in life. The problem discussed in this study is how the implementation of the agreement between PT. Telkom with IndiHome customers in Telkom Malang area and How is the legal protection of consumers in the case of internet network disruption in Telkom Malang area. The method used is juridical empirical and sociological. This research technique was a questionnaire and conducted direct interviews with PT. Telkom Malang. PT. Telkom as an IndiHome service provider has a subscription contract for IndiHome services by signing a contract agreement when registering, consumers have agreed and realized of their incumbency. Consumers who agree and sign a contract about all risks will be covered and indiHome cannot force consumers to accept the agreement if deemed inappropriate. Keywords : Legal Protection, Consumer, Telecommunications.ABSTRAKInternet sebagai salah satu sarana komunikasi dan sebagai sumber informasi merupakan penemuan yang sangat berpengaruh di dunia dan telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT. Telkom dengan pelanggan IndiHome di area Telkom Malang dan Bagaimana perlindungan hukum konsumen apabila terjadi gangguan jaringan internet di area Telkom Malang. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris dan sosiolgis. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menyebarkan kuisoner dan melakukan wawancara langsung pada pihak PT. Telkom Malang. PT. Telkom sebagai penyedia layanan IndiHome memiliki kontrak berlangganan layanan IndiHome dengan menandatangani perjanjian kontrak saat melakukan registrasi maka konsumen telah menyetujui dan memahami hak dan kewajibannya. Konsumen yang meneyetujui dan menandatangani kontrak mengenai segala sesuatu resiko yang akan ditanggung dan tidak memaksa para konsumen untuk menerima perjanjian tersebut jika dirasa kurang tepat.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Telekomunikasi. 
analisis yuridis pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 A'Thoibi Famili
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.36 KB)

Abstract

Dalam masa pandemi covid-19 Indonesia berusaha merespons wabah ini guna untuk percepatan penanganan, dan penekanan angka kejadian covid-19, oleh sebab itu terobosan hukum dilakukan dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi kepada setiap narapidana dan anak, hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di dalam lapas. Perbedaan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach),Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Perbandingan/Komparatif (Comparative Approach). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik library research.Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah: Bagaimana pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020?Bagaimana pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020? Kata kunci: Asimlasi, Narapidana, Covid-19 ABSTRAC During the Covid-19 pandemic, Indonesia tried to respond to this outbreak in order to accelerate the handling and suppression of the number of covid-19 incidents, therefore legal breakthroughs were made by providing assimilation and integration rights to every prisoner and child, this was done in order to anticipate the spread of covid. -19 in prison. The difference between assimilation and integration rights in Permenkumham No.10 of 2020 is different from the previous regulations. This research is normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. While the approach method used in this research is the Statute Approach, the Conceptual Approach, the Case Approach and the Comparative Approach. Then the technique of tracing legal materials is to use the research library technique. Based on this research, several problems were found: How to regulate the assimilation and integration of inmates before the enactment of the RI Permenkumham. Number 10 of 2020? How is the provision of assimilation and integration to inmates after the enactment of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020?               
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA KEPADA ANAK Muhammad Mirza Khomaini Hamid
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.878 KB)

Abstract

ABSTRAKThe purpose of this study case was to identify and analyze the factor behind the crime of premeditated murder against children in terms of criminology and to find out what countermeasures have been carried out by the police. The research method that the author uses is empirical juridical using a legal sociology approach and case studies. The data used is primary data in the form of data obtained from respondents and informant, secondary data in the form of data obtained by examining various kinds of relevant literacy books. The results of the research regarding the factor of premeditated murder against children are motivated by several factors, namely internal factors in the form of heartache factors and disturbed psychological factors, external factors in the form of economic factors, environmental factors, low education factors, technological factors. And countermeasures carried out by the police are in the form of Pre-Emtif, Preventive, and Repressive efforts to the community.Key words: Criminology, Murder, Child Premeditated Murder ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi tindak pidana Pembunuhan Berencana kepada Anak di tinjau dari ilmu kriminologi dan mengetahui upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa  data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang relevan. Hasil penelitian mengenai faktor tindak pidana pembunuhan berencana kepada anak ialah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni faktor internal berupa faktor sakit hati dan faktor kejiwaan yang terganggu, faktor eksternal berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan sekitar, faktor pendidikan yang rendah, faktor teknologi. Dan upaya penanggulangan yang di lakukan oleh pihak kepolisian berupa upaya Pre-Emtif, Preventif, Represif kepada masyarakat.Kata Kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Pembunuhan Berencana Anak
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA BATU Gita Prasasty Tresnawahyuningrum
Dinamika Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.948 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated to study the process of investigating the study of narcotics against minors. There is a need for discussion in the process of investigation, legal protection and forms of legal protection for the children of suspects are very necessary, because legal protection for children who have aged must receive special attention in the improvement and future improvement of children. If not approved, juvenile delinquency will be very bad for themselves, their families, and the surrounding community.With empirical juridical research methods to be discussed and discussed research objects. It is expected that this research method can discuss the process of investigating children who are drug suspects in Batu City, learn about which laws apply to protect children who are drug suspects in Batu City, as well as how to find and seek help for children who become a suspect in the investigation process. Keywords : legal protection, juvenile, narcotics.ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui proses penyidikan penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam proses penyidikan, pelindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi anak tersangka sangat diperlukan, karena perlakuan hukum untuk anak dibawah umur sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengatur dan memulihkan masa depan anak. Jika tidak ditangani secara serius, kenakalan pada anak akan berdampak sangat buruk bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai proses penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, mengetahui sejauh mana penerapan undang-undang pelindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, serta mengetahui cara dan bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan.Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak, narkotika.
REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Polres Pamekasan) Moch Agus Winarno
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.795 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan anak narkoba di Kota Pamekasan. Rumusan masalah dalam penelirian ini yatu 1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Pamekasan? Bagaiman peran kepolisian dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika?Apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukakan upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Pamekasan?. Hasil pembahasan penelitian ini faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Pamekasan yakni faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor genetic dan rasa ingin tahu. Peran kepolisian Polres Pamekasan dalam melakukan upaya rehabiltasi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba  yakni dengan melakukan pre emptive (pembinaan), preventif dan represif.  . Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba di polres pamekasan yakni keadaan anak yang belum stabil atau setengah gila, keterbatasan sarana dan prasarana tempat rehabilitasi, faktor orang tua yang masih mendukung anak melakukan penyalahgunaan narkoba,Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba Anak, Rehabilitasi, Polres PamekasanABSTRACKThe research is motivated by drug abuse in pamekasan city. This formulation of the problem in this research is 1. What are the factors that cause children to abuse narcotics in the city of Pamekasan? 2. What is the role of the police in carrying out rehabilitation efforts for children as drug abusers? 3. What are the obstacles faced by the internal police doing drug abuse at the Pamekasan Police? This study uses a type of empirical juridicial research. The date collection technique in this study was through observation and interviews at the Pamekasan PoliceThe results of the discussion of this study are the factors that cause children to abuse drugs at the Pamekasan Police, namely environmental factors, psychological factors, genetic factors, dan curiousity factors.The role of the Pamekasan Police in carrying out rehabilitation efforts for children as drug abusers is pre-em[tive, preventive and repressive. Implementing repressive actions starting from investigation, investigations to arrest which serve to give punishment to abusers in order to get a deterrent affect. Keyword: Child drug abuse, rehabilitations, pamekasan police
ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP LIMBAH DOMESTIK DI KECAMATAN LOWOKWARU MALANG Faizah Khoiroh Hazmi
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.334 KB)

Abstract

Abstrak Faktor-faktor pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Lowokwaru Malang sebagian besar penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran  masyarakatnya dalam menjaga lingkungan dan masyarakat Lowokwaru sendiri yang masih kurang mengerti dampak dan kerugian yang akan ditanggung kelak dan Penerapan sanksi untuk pelaku pencemaran yang dilakuakan masyarakat wilayah Lowokwaru Malang masih termasuk kategori ringan karena pencemaran yang terjadi di wilayah tersebutpun dalam tahap yang dapat dianggap masih ringan oleh karena itu sanksi yang diberikan atau diberlakukan kepada wilayah ini berupa pembersihan atau membersihkan atas pencemaran yang dilakukan.Kata kunci: pencemaran, lingkunganm, masyarakat Abstract             In the results of the analysis of the research conducted, it can be concluded that the environmental pollution factors that occur in the Lowokwaru Malang region are mostly caused by a lack of public awareness in maintaining the Lowokwaru community and environment which still does not understand the impacts and losses that will be borne in the future. the pollution perpetrators carried out by the community of Malang Lowokwaru region are still included in the mild category because the pollution that occurs in the area is also in a stage that can be considered still mild, therefore sanctions given or enforced in this area are in the form of cleaning or cleaning up the pollution carried out.Keywords : pollution, environment, community
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ahmad Faruq Al iqbal
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.817 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is used to find out, firstly, how are the arrangements related to the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in issuing an Investigation Termination Order (SP3) according to Law Number 30 of 2002 and after it was revised to Law Number 19 of 2019 and What are the requirements for the issuance of a Termination of Investigation Order (SP3) by the Corruption Eradication Commission (KPK) according to Law No.19 of 2019 The research method that the author uses is a normative legal research using three approaches, namely the legal approach , concept approach and comparative approach. The results of the study regarding the KPK did not have the authority to issue an Investigation Termination Order (SP3). However, after the amendment or revision of the KPK Law in Conducting Investigations, new authority is given in the form of termination of investigations or commonly called SP3 as regulated in Article 40 of Law No. 2 (two) years old. While the conditions for the issuance of (SP3) by the KPK are: 1. There is not enough evidence; 2, The incident that occurred was not a criminal event or not a criminal act.Keywords: Corruption, Corruption Eradication Commission, SP3.ABSTRAKPenelitian ini di gunakan untuk mengetahui, yang pertama, Bagaimana pengaturan terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menurut Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 dan setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor.19 Tahun 2019 serta Apa saja syarat-syarat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian mengenai KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, pasca perubahan atau revisi Undang-Undang KPK dalam Melakukan Penyidikan diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang mana KPK dapat menghentikan penyidikan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat-syarat dikeluarkannya (SP3) oleh KPK yaitu:1 Tidak terdapat cukup bukti;2, Peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana tau bukan tindak pidanaKata Kunci : Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, SP3.   
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 M Syafiudin Syafiudin
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.578 KB)

Abstract

ABSTRACTOwnership of sharp weapons has been circulating in the community. Owners that already extends not only fixated on the weapon sharp which is used for the purposes of home stairs, appliance agriculture, weapons as well as antiquity and magic items. Sharp Weapons also owned only just for a hobby or collection. Based on the background, the authors raise the formulation of first, scope the enactment of Emergency Law No. 12 of 1951 in society. Second, law enforcement against the possession of sharp weapons. Third, sanctions are given for possession of sharp weapons that occur in the community. This research is a kind of empirical juridical research. The results of the study concluded that in this community the Emergency Law No. 12 of 1951 and used as a legal reference in the possession of sharp weapons. Law enforcement against those who have sharp weapons is carried out by the police as law enforcement officers, by giving punishment to people who own or misuse sharp weapons. Penalties are given to the possession of sharp weapons that sentence in prison at most 10 years. Keyword: Owners, Sharp Weapon, CollectionABSTRAKKepemilikan senjata tajam sudah beredar di masyarakat. Kepemilikan tersebut sudah meluas tidak hanya terpaku pada senjata tajam yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, alat pertanian, maupun senjata barang kuno maupun barang ajaib. Senjata tajam juga dimiliki hanya sekedar untuk hobi maupun koleksi. Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat rumusan Pertama, keberlakuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam masyarakat. Kedua,  Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam. Ketiga, sanksi atas kepemilikan senjata tajam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam komunitas ini Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan dijadikan sebagai acuan hukum dalam kepemilikan senjata tajam. Penegakan hukum pihak yang memiliki senjata tajam dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum, dengan memberikan hukuman bagi masyarakat yang memiliki maupun menyalahgunakan senjata tajam. Sanksi yang diberikan terhadap kepemilikan senjata tajam yaitu hukuman penjara sebanyak-banyaknya 10 tahun.Kata Kunci: Kepemilikan, Senjata Tajam, Koleksi
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota) RAKHMAD ARIF WICAKSONO
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.343 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis, author motivated by the number of cases traffic violations of motorized two-wheeled vehicles for children from 2018-2020 in the jurisdiction of the Malang City Police. So that an effective countermeasure is needed to reduce the number of violations. As for the formulation of the problem: what factors influence the occurrence of traffic violations of two-wheeled motorized vehicles by children and the efforts of the Police in overcoming them in the jurisdiction of Malang City Police?This research is an empirical juridical research. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data collection by means of field studies at Malang City Police, while secondary data through library research. Furthermore, it is processed and studied using descriptive analytical methods. Based on interviews with Baur Tilang Satlantas of Malang City Police, the factors that influence traffic violations by children are internal and external factors. Efforts are made to tackle traffic violations by children, namely pre-emptive, preventive and repressive.Keywords: Violation, Traffic, Child ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua Anak dari tahun 2018-2020 di wilayah hukum Polresta Malang Kota jumlahnya masih cukup banyak. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang efektif untuk menekan angka pelanggaran tersebut. Adapun rumusan masalah: faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak dan upaya Kepolisian dalam menanggulanginya di wilayah hukum Polresta Malang Kota?Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dengan cara studi lapang di Polresta Malang Kota, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya diolah dan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan wawancara dengan Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh Anak adalah faktor internal dan eksternal diri Anak. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh Anak yaitu secara pre-emtif, preventif dan represif.
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN Laila Nanda Anggun Dwi Puswandari
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.592 KB)

Abstract

ABSTRACTIn this thesis the author raises the title "Legal Strength of Ownership Certificate for Flats as Guarantee of Mortgage Rights" by raising the following issues: 1. What is the procedure for imposing mortgages on certificates of property rights of flats? 2. What is the legal force of the certificate of ownership of the apartment unit which is used as collateral for the mortgage? This study uses a normative juridical research method, which uses a research approach such as a conceptual approach (statute approach), and a Legislative approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is to analyze descriptively and then describe and then conclude. Ownership rights to flat units are new ownership institutions which are material rights that can be owned by individuals over flat units that are used separately, joint rights to parts of the apartment building, joint rights to objects and together on the ground. For each holder of the certificate of ownership of the apartment unit, it is possible to use it as collateral by binding the Mortgage Right.Keywords: Certificate, Flat Unit, Mortgage Guarantee ABSTRAK Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Hak Tanggungan” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut : 1.Bagaimana prosedur pembebanan hak tanggungan atas sertifikat hak milik satuan rumah susun ? 2. Bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak milik satuan rumah susun yang dijadikan jaminan hak tanggungan ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana menggunakan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual (statute approach), dan pendekatan pendekatan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya yaitu menganalisis secara deskriptif lalu menguraikan kemudian disimpulkan. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan suatu lembaga pemilikan baru yang merupakan hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda dan hak bersama atas tanah. Bagi setiap pemegang sertifikat hak milik satuan rumah susun dapat dimungkinkannya digunakan sebagai jaminan dengan diikat Hak Tanggungan.

Page 43 of 55 | Total Record : 545

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue