cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 51   52   53   54   55 
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT MARGA MANSIM (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari) Bisma Aryo Dewanto
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.387 KB)

Abstract

ABSTRACTUlayat rights include all land that is in the area of the legal community concerned, whether it is owned by someone or not. So that in the ownership of ulayat rights there are still problems, such as in the dispute between the Mansim Marga community and PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, where the indigenous people of the Mansim Marga are demanding their rights to the land already occupied by PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, the status of customary land ownership which is the object of a dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community. Second, the factors causing the dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community as the owner of the ulayat land. Third, dispute resolution between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community as the owner of the ulayat land. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the research approach used is a sociological juridical approach.Keywords: Communal Land, Mediation, Dispute.ABSTRAKHak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Sehingga dalam kepemilikan hak ulayat masih terjadi permasalahan, seperti pada sengketa antara masyarakat Marga Mansim dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, dimana masyarakat adat Marga Mansim menuntut haknya atas tanah yang sudah di tempati PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat marga mansim. Kedua, faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat. Ketiga, penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat. Jenis peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Tanah Ulayat, Mediasi, Sengketa.
IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 (Studi Kasus Di Desa Pandian Kecamatan Sumenep) Alandino Kiesanto Alandino
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.306 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Village Fund Program from the central government as a financing for the implementation of the authority possessed by the village government for community development is still not fully running in accordance with the expected goals and has not been fully implemented based on Permendes and PPDT Number 13 of 2020. The result of the hard work of the Pandian village government in managing The Village Fund has not been able to use aid properly and is used as much as possible to empower the people in the village due to the Covid-19 pandemic and the objectives of the Village Fund have not been achieved. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, the implementation of priority use of village funds in Pandian Village, Sumenep District in 2021 based on Article 5 Paragraph (2) Permendes and PPDT No. 13 of 2020. Second, there are obstacles in prioritizing the use of village funds in 2021 in Pandian Village, Sumenep District. Third, the efforts of the Pandian Village government in overcoming obstacles to the use of village funds in 2021. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the research approach used is a sociological juridical approach.Keywords: Village Fund, Implementation, Community Empowerment.ABSTRAKProgram Dana Desa dari pemerintah pusat sebagai pembiayaan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk pembangunan masyarakat ternyata masih belum sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan Permendes dan PPDT Nomor 13 tahun 2020. hasil dari kerja keras pemerintah desa pandian dalam mengelola Dana Desa, belum mampu mempergunakan bantuan dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna memperdayakan masyarakat yang ada didesa akibat pandemi Covid-19 serta belum tercapainya tujuan dari Dana Desa tersebut. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, implementasi prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian Kecamatan Sumenep tahun 2021 berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendes dan PPDT No. 13 Tahun 2020. Kedua, kendala dalam prioritas pengggunaan dana desa tahun 2021 di Desa Pandian Kecamatan Sumenep. Ketiga, upaya pemerintah Desa Pandian dalam mengatasi kendala penggunaan dana desa 2021. Jenis peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENENTUAN USIA ANAK Eko Prastyo Utomo
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.493 KB)

Abstract

Abstrak Hakim Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Spg dalam putusannya membebaskan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban anak, padahal anak yang menjadi korban tersebut mengalami peristiwa penganiayaan saat masih berumur 17 (tujuh belas) tahun karena dalam pertimbangannya, Hakim melihat jika anak korban tersebut sudah dikatakan dewasa sebab anak korban tersebut sebelumnya sudah pernah menikah saat berusia 15 (lima belas) tahun dan pendapat hakim tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Kata Kunci: penentuan usia anak, perlindungan anak  Abstract Judge Number 125 / Pid.B / 2015 / PN.Spg in its decision acquitted the defendant who had mistreated child victims, even though the child who was the victim suffered persecution when he was 17 (seventeen) years old because in his consideration, the Judge saw if the child of the victim was said to be mature because the child of the victim had previously been married at the age of 15 (fifteen) years and the opinion of the judge referred to Article 1 number 5 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights which reads a child is every human being under the age of 18 (eighteen) years old and unmarried, including children who are still in the womb if it is in their interest.  Keywords: determination of the age of the child, child protection
PENERAPAN CARA PENDAFTARAN SPORADIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Desa Brani Wetan Kabupaten Probolinggo) Frischa mela yunita
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.655 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims to find out how sporadic land registration is conducted in Brani Wetan Village, Maron District, Probolinggo Regency. What are the factors supporting and inhibiting the implementation of sporadic land registration in Brani Wetan Village, Maron Kabupatn District, Probolinggo. Efforts made by the government to overcome supporting factors and inhibit the implementation of land registration in Brani Wetan Village Probolinggo Regency. The purpose of this research is to find out about the implementation of sporadic land registration and the way people do sporadic land registration and to know the factors of supporting factors and obstacles in the implementation of land registration. The method used in this study is to use empirical juridical methods. The results of research on the implementation of sporadic land registration can be submitted by the rights holder or through the PPAT office. While the way the community in registering land is done sporadic and systematic. For people who register land sporadically can be done directly by the landowner or through the PPAT Office.Keywords: Implementation, Land Registration, SporadicABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah secara Sporadik di Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupatn Probolinggo. Upaya yg dilakukan pemerintah untuk mengatasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaraan tanah di Desa Brani Wetan Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dan cara masyarakat melakukan pendaftaran tanah secara sporadik serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian tentang pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dapat diajukan oleh pemegang haknya ataupun melalui kantor PPAT. Sedangkan cara masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik dan sistematik. Bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik tanahnya ataupun melalui Kantor PPAT.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Sporadik
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN PANGGILAN VIDEO SEKS (VIDEO CALL SEX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Rilla Dwi Oktarisa
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.645 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is understand the regulation of criminal act of video call sex (VCS) according to criminal law in Indonesia and to know the form of crimial liability for criminal act subject of Video Call Sex (VCS). The result of the research regarding the regulation of video call sex are for video call sex service providers violating Article 30 juncto Article 4 paragraph (2) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography which regulates ther prohibition of providing pornographic service and for users of video call sex violating provisions of Article 45 juncto Article 27 paragraph (1) Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The crimial act of Video Call Sex ini Indonesia is compared with the Section 2907.32 Pandering Obscenity Revised Code Ohio 2006.  Keywords : Pornography, Video Call Sex, VCS ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks menurut hukum pidana di Indonesia dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks adalah bagi penyedia jasa Panggilan Video Seks melanggar Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa pornografi dan bagi pengguna jasa Panggilan Video Seks melanggar ketentuan pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks di Indonesia tersebut dapat dibandingkan dengan Kode Revisi tahun 2006 Negara Ohio Bagian 2907.32 tentang Perdagangan Cabul. Kata Kunci : Pornografi, Panggilan Video Seks, VCS
ANALISIS YURIDIS SISTEM PELAYANAN KUNJUNGAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA MALANG CHRISTIN ARIYANTI ARIYANTI
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.972 KB)

Abstract

Visiting service is a form of prisoners’ rights fulfilling to keep contact with family or certain people. Visit policy is an important factor that involves conditions and procedures for conducting such visits, officers that serve the visits and other matters related to visiting service system. Policy regarding prisoners visiting are different between one correctional institution and the others.
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KRIMINOLOGI Nandio Bagus Tama
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.227 KB)

Abstract

Hukum akan menjadi sarana yang bermanfaat  bagi kepentingan dunia hukum maupun khususnya kepentingan masyarakat dan bangsa jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Illegal fishing dibahas dari aspek modus operandi dan dampak serta faktor penyebab tindak pidana pencurian ikan, bahwa dari segi modus operandi tindak pidana illegal fishing bukan hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara berkelompok. Kalau modus operandi Illegal fishing di wilayah laut, maka wilayah laut yang dimasukinnya ini bisa berupa wilayah  tangkapan orang atau daerah lain, wilayah perikanan orang lainKata kunci: illegal fishing, tindak pidana, dampak Law will be a useful tool for the interests of the world of law and in particular interests of the society and the nation if carried out as well as possible. Illegal fishing is discussed in terms of the modus operandi, the impact and factors that cause crime of fishing theft, that in terms of the modus operandi, the crime of illegal fishing not only done individually, but also in groups. For the modus operandi of Illegal fishing in the sea area, then the sea area that it enters can be in the form of catchment areas of people or other regions, fishing areas of others.Keywords: illegal fishing, crime, impact 
EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN Gufrony Darwis
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada ketentuan ini, menegaskan bahwasanya seluruh aspek kehidupan bernegara, khususnya dalam kemasyarakatan dan pemerintahan, harus berpeduman dan berdasarkan atas hukum. Dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam negeri, Indonesia memiliki suatu lembaga yaitu lembaga kehakiman. Di dalam lembaga kehakiman khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdapat Hakim Ad Hoc. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu peradilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang pengadilan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani kasus korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independent dalam menangani permasalahan khusunya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan.
PELANGGARAN TERHADAP KEPATUHAN KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI BAGI REMAJA DI KABUPATEN PASURUAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN) Muchammad Yusron Ubaidillah
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTLately, there are many problems with teenagers who drive motorized vehicles without having a driver's license. The choice of this theme was motivated by the number of traffic violations, especially for teenagers in Pasuruan Regency. Because this is what makes me want to examine what causes many people, especially teenagers to violate traffic?, also the obstacles faced by the police to take action against these violations?, and what efforts are made by the police to deal with them?. The research method used is the empirical juridical method which is carried out directly in the field. The factors behind teenagers driving motorized vehicles without having a driver's license are awareness factors, complicated SIM management, and others. Also, the obstacles faced by the police are during the practical test, and there are still people who do not understand how to administer a SIM. Key Words : Traffic Offenses, Obey, Teenagers. ABSTRAKAkhir-akhir ini banyak permasalahan  remaja yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi.  Pilihan tema ini dilatar belakangi karena banyaknya pelanggaran lalu lintas, khususnya bagi para remaja di Kabupaten Pasuruan. Karena hal inilah yang membuat saya ingin menelaah apa saja yang menyebabkan banyak orang terutama remaja melanggar lalu lintas?, juga hambatan yang di hadapi kepolisian untuk menindak pelanggaran tersebut?, dan upaya-upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk menanganinya?. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis empiris yang mana dilakukan secara turun langsung ke lapangan. Faktor yang melatarbelakangi remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM yakni faktor kesadaran, pengurusan SIM yang rumit, dan lainnya. Juga hambatan yang dihadapi kepolisian adalah pada saat tes praktek, dan masih ada masyarakat yang belum paham tentang pengurusan SIM.Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Patuh, Remaja.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENETAPAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS DI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG) Krisna Yuni Permadi
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.375 KB)

Abstract

ABSTRACT The research objective is to determine the implementation of the distribution of toll road land compensation, to determine the inhibiting factors in the implementation of compensation, and to find out the form of legal protection in the determination of toll road land compensation in the District of Malang Regency. The juridical empirical approach method and the approach used in this study is the statute approach and case approach. As a result of the research in the implementation of compensation for the toll road construction project, the land acquisition committee held a deliberation by inviting government agencies that need land and the owners to deliberate on the form and amount of compensation for the Land Price Assessment Team (appraisal) guidelines. Furthermore, the form of legal protection in land acquisition if the land owner who does not agree can file a lawsuit in court but the land acquisition process continues, usually not compensation but compensation because the price is above the market price and determined by the appraisal after the claim is received from the BPN. Key Word: Legal protection, Determination of Compensation, Land Acquisition ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian ganti rugi pengadaan tanah jalan tol, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap proyek pembangunan jalan tol tersebut, panitia pengadaan tanah dengan musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi pedoman Tim Penilai Harga Tanah (appraisal). Selanjutnya bentuk perlindungan hukum dalam pengadaan tanah jika pemilik tanah yang tidak setuju dapat mengajukan gugatan dipengadilan tetapi proses pengadaan tanahnya tetap berjalan, biasanya bukan ganti rugi tapi ganti untung karena harganya itu diatas harga pasaran dan ditentukan oleh appraisal setelah gugatan diterima dari BPN.                Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penetapan Ganti Rugi, Pengadaan Tanah 

Page 53 of 55 | Total Record : 545

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue