cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 51   52   53   54   55 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT (Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang) LILA SILVIA WATI
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.973 KB)

Abstract

ABSTRACTLand is the most important part in meeting human needs. Land can also influence the dynamics of a country's development. From this information, in everyday life there are often land disputes, one of which is the land use dispute for PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) which is controlled by the people of Tegalrejo Village. The formulation of the problem of this scientific paper is the factor that influences the occurrence of disputes, how the dispute resolution is carried out and how the legal consequences arise after the dispute occurs. This research was conducted at PTPN XII (Teglrejo Village, Pancursari, Malang Regency) with an empirical juridical method, presented in a descriptive description and analyzed so that it can provide an overview according to the field. The results of the author's research are that one of the residents of Tegalrejo Village illegally controls the land. Settlement of land use rights disputes for PTPN XII has been conducted non-litigation, namely by mediation and negotiation. As well as litigation through the courts. The resulting legal consequence is the judge's decision by considering several criminal and civil law regulations.Keywords: Land Use Rights, Dispute Resolution, Legal ConsequencesABSTRAKTanah merupakan bagian terpenting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah juga dapat mempengaruhi dinamika perkembangan suatu negara. Dari keterangan tersebut,dalam kehidupan sehari-hari sering kali dijumpai sengketa tanah, salah satunya tentang sengketa tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) yang dikuasai oleh masyarakat Desa Tegalrejo. Rumusan masalah karya ilmiah  ini adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa , bagimana penyelesaian sengketa yang dilakukan dan bagimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya sengketa. Penelitian ini dilakukan di PTPN XII ( Desa Teglrejo, Pancursari, Kabupaten Malang) dengan metode yuridis empiris, disajikan dalam uraian deskriptif dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran sesui lapangan.Hasil penelitain penulis adalah bahwa salah seorang warga Desa Tegalrejo menguasai tanah secara ilegal. Penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha PTPN XII pernah dilakukan secara non-litigasi yaitu dengan mediasi dan negoisasi. Serta jalur litigasi melalui pengadilan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah yaitu keputusan hakim dengan menimbang beberapa peraturan hukum pidan dan perdata.Kata Kunci : Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha, Penyelesaian Sengketa, Akibat Hukum
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Miftach Baitul Izza
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang diperoleh setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Berumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana perkembangan kekerasan seksual pada periode 2020-2021 di Indonesia? Bagaimana hak-hak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021? Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Pada periode tahun 2020-2021 kekerasan seksual meningkat hingga 21% dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja baik perempuan maupun laki-laki. Dewasa ini semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dan banyak korban serta masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak apa saja yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pengadilan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia sampai saat ini belum terlalu siap untuk memberikan perlindungan bagi korban.
TINJAUAN YURIDIS EKSPLOITASI ABK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG umi kurniawati
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.613 KB)

Abstract

ABSTRACT Human trafficking is a basic form of exploitation of slavery or slavery-like practices. The forms of exploitation that are carried out in trafficking in persons, whether individuals, organized groups or corporations. Currently, the laws and regulations in Indonesia regulate the eradication of the criminal act of trafficking in persons and its punishment. However, there are still articles which in this regulation do not deter victims. perpetrators of the exploitation of Indonesian crew members in trafficking in persons participate in or participate in other acts in it, where these other acts also violate statutory regulations, then they will be subject to criminal sanctions.Keywords : Human Trafficking, Exploitation, Legal Protection. ABSTRAKPerdagangan Orang merupakan suatu bentuk pokok dari adanya eksploitasi perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan dalam perdagangan orang baik itu perorangan, kelompok terorganisir maupun korporasi. Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta pemidanaannya. Namun masih saja ada pasal yang dalam peraturan tersebut justru tidak membuat korban menjadi jera. pelaku eksploitasi ABK Indonesia dalam perdagangan orang turut serta atau penyertaan dalam perbuatan lain didalamnya, dimana perbuatan lainnya tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi pidana.Kata Kunci : Perdagangan Orang, Eksploitasi, Perlindungan Hukum.
JAMINAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Husain Hafaz Nahumarury
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perilaku penyelengara negara khususnya penegak hukum di indonesia sudah banyak menimbulkan berbagai polemik dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang sektor publik dengan bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan  itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. akibat dari sistem penyelengaraan pemerintahan yang dimana tidak lagi tertata secara tertib dan tidak terawasi dengan baik karena landasan hukum yang digunakan juga banyak mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasianya. Didukung oleh sistem chek end balances yang lemah diantara kekuasaan itulah maka korupsi sudah hampir melembaga yang hampir sulit dihapuskan.[1]sehingga aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenganya dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Abstract The behavior of state officials, especially law enforcers in Indonesia has caused many polemics in eradicating corruption in Indonesia. It was confirmed later that corruption always begins and develops the public sector with clear evidence that with that power public officials can suppress or extort justice seekers or they who need services from the government. the result of a governance system that is no longer organized in an orderly and poorly controlled manner because the legal basis used also contains many weaknesses in its implementation. Supported by a weak check end balances system among those powers, corruption is almost institutionalized, which is almost difficult to eliminate. so that the state apparatus in carrying out their duties and authority can cause legal consequences, namely the determination of suspects is illegal and null and void by law.[1]Romli Atmasamita, Sekitar Masalah Korupsi Nasional Dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung: 2004, hlm ,1. 
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING) YANG MENYEBABKAN KERUGIAN M. Fajrin Putra
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.787 KB)

Abstract

ABSTRACTAware of his duty as a provider of legal protection for every citizen as a form of enforcement of the mandate of the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the state must in essence always be present to facilitate the interaction of every human being as an orderly, safe, comfortable, and comfortable citizen. because actually citizens are human beings in relation to social beings. A legal relationship between humans or individuals with one another is called an engagement. The engagement as referred to can be sourced from the law. One form of engagement that was born because of the law is voluntary representation (zaakwarneming). A person who has volunteered is also required to do all the obligations that must be done, it is the responsibility of the party who has represented. In practice, the act of voluntary representation (zaakwaarneming) always has the potential for errors to occur which can lead to losses. This is because the competence of a person acting as a voluntary representative cannot be ascertained to have the ability commensurate with the affairs being represented.Keywords: Legal Protection, Voluntary Representation, Loss ABSTRAKSadar akan tugasnya sebagai pemberi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya sebagai bentuk penegakan amanat negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara pada hakikatnya harus selalu hadir untuk mempermudah interaksi setiap manusia sebagai warga negara yang tertib, aman, nyaman, karena sejatinya warga negara merupakan manusia dalam kaitannya dengan makhluk sosial. Suatu hubungan hukum antara manusia atau individu yang satu dengan yang lainnya dinamakan dengan perikatan. Perikatan sebagaimana yang dimaksud dapat bersumber dari undang-undang. Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perwakilan sukarela (zaakwarneming). Seseorang yang telah melakukan sukarela diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harus dikerjakan, sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak yang telah mewakili. Dalam pelaksanaannya, perbuatan perwakilan sukarela (zaakwaarneming) selalu memiliki potensi akan terjadinya kesalahan yang berujung pada timbulnya kerugian. Hal ini dikarenakan kompetensi seseorang yang bertindak sebagai wakil sukarela tidak dapat dipastikan memiliki kemampuan yang sepadan dengan urusan yang diwakilkan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perwakilan Sukarela, Kerugian
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DENGAN DEBITUR ( Studi di Koperasi Unit Desa (KUD Pakis) kecamatan Pakis Kabupaten Malang ) Dicky Agil Bellyangga
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe Government has invented a new way a cooperative model that operates in rural areas (known as Koperasi Unit Desa), which is strengthened by another community empowerment program). This research intends to find out how the principle of good faith was exercised during the formation, implementation, and resolution of bad loans in the funding agreement between Pakis KUD. This research employs juridical and empirical approach which has descriptive characteristic. The data used in this research is obtained from field and literature research which are qualitatively and analyzed afterward. The research shows that, first, the good faith principle in said agreement can be divided into two parts: the good faith principle in the subjective sense— which can be seen in the form of honesty and transparency of the KUD and its members, although it is not always done, and the good faith principle in the objective sense – reflected during the appropriate and rational implementation, but the exercise of good faith is not perfect. Second, the exercise of the good faith principle in the settlement of bad loans in the revolving fund loan agreement can be seen from the process of billing and rescuing revolving fund loans. Keywords: Contract Law, Good Faith, KUD, Loan Lending Agreement
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KABUPATEN TRENGGALEK NURRIA MASKURIN ULFA
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.494 KB)

Abstract

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a virus that has not yet recognize. In a short time, many victims have lost their lives due to this virus. The Central Government gave instructions to the regional government to make efforts to reduce the number of confirmed cases. The problems in this study are how the law enforcement efforts carried out by the Trenggalek Regency Government during the Covid-19 and how to apply the sanctions to health protocol and what efforts made to prevent the spread of the virus reduce violations. In this research, the writer uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. So, the results are legal carried out by law enforcement parties consisting of the police, TNI and Satpol PP. If the community or business actor violates these rules, the sanctions are verbal/reprimand sanctions, written sanctions, social work, administrative sanctions, temporary dismissal, temporary closure.Keywords: Corona, Covid-19, Law Enforcement ABSTRAKCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang belum teridentifikasi sebelumnya. Dalam waktu yang singkat, sudah banyak korban yang kehilangan nyawa akibat virus ini. Pihak pemerintah pusat memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya guna menekan jumlah kasus terkonfirmasi. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pendemi Covid-19 dan bagaimana penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu upaya hukum dilakukan oleh pihak penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, TNI dan juga satpol PP. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut, sanksi yang akan diberikan dapat berupa sanksi lisan/teguran, sanksi tertulis, kerja sosial, sanksi administratif, sanksi pemberhentian sementara, penutupan sementara.Kata Kunci: Corona, Covid-19, Penegakan Hukum
TINJAUAN YURIDIS PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR NOMOR 1161 K/PID/2014 ATHOF FATHONI TRISAMARA
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.088 KB)

Abstract

ABSTRAKMengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan kurangnya bentuk reaksi sosial dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan surat, dengan tidak menerapkan hukum pidana, yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penaggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.Penelitian  ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 dan  Bagaimana Penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 terletak pada tidak kesesuain sidik jari pada akta jual beli nomor: 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996, dengan pemilik yang sah yakni lasmani, yang dilakukan dengan cara menyuruh Sarwadi (almarhum) untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Dari bentuk perbuatan pemalsuan akta jual beli termasuk tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 264 Ayat (2) KUHP.Terdakwa hanya menumpang di rumah Lasmani (ibu mertua dari Terdakwa) dan tidak ada proses balik nama setelah Akta Jual Beli terbit. Terdakwa bukan subyek dari tanah perkara a quo, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan obyek perkara a quo. Dengan demikian Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan Kusnadi tidak sah, karena Terdakwa tidak ada hak atas obyek tersebut.Penerapan Pasal 264 KUHP Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 dengan dihubungkan pada fakta hukum tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang dilakukan oleh terdakwa demikian, sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 264 ayat (2) yang diterapkan, hal demikian juga majelis hakim mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang membebaskan terdakwa dari tuntutan penutut umum Kejaksaan Negeri Kepanjen, sehingga hakim ditingkat banding mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen dengan menilai bahwa penerapan pasal yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah keliru dan tidak sesuai fakta yang terdapat dalam persidangan.Kata Kunci: Pemalsuan, Akta, Tindak Pidana.SUMMARY1.                    Athof Fathoni Triskamara[1]    2.IsdiyanaKusuma Ayu [2]           3. Faisol[3]In this thesis, the author raises the issue of the Juridical Review of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court's decision Number 1161 K/PID/2014. The choice of the theme was motivated by the lack of social reactions carried out to tackle the crime of forgery of letters, by not applying criminal law, which is part of the criminal objective. The goal or effort to overcome crime is essentially an integral part of efforts to protect the community and efforts to achieve community welfare. Thus the ultimate goal or main goal of the criminal objective is to provide protection to the community to achieve public welfare.The formulation of the problem as follows: What are the Forms of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court Decision Number 1161 K/PID/2014 and  How is the application of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court Number 1161 K/PID/2014.This research is a type of normative juridical research, using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.The form of forgery of the Deed of Sale and Purchase of Land in the Supreme Court's decision Number 1161 K/PID/2014 lies in the incompatibility of the fingerprints on the deed of sale and purchase number: 1129/KEC.SGS/1996 dated October 27, 1996, with the rightful owner, namely Lasmani, who This is done by ordering Sarwadi (the deceased) to appear before the Temporary Land Deed Officer. From the form of the act of counterfeiting the sale and purchase deed, including a criminal act in accordance with Article 264 Paragraph (2) of the Criminal Code. The defendant only stayed at the house of Lasmani (the mother-in-law of the Defendant) and there was no process of changing names after the Sale and Purchase Deed was issued. The defendant is not the subject of the a quo case land, so he does not have the capacity to transfer or transfer the ownership of the a quo case object. Thus, the Sale and Purchase Deed between the Defendant and Kusnadi was invalid, because the Defendant had no rights to the object.The application of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the decision of the Supreme Court Number 1161 K/PID/2014 by being linked to the legal facts of the criminal act of counterfeiting the sale and purchase deed carried out by the defendant, has fulfilled the elements contained in Article 264 paragraph (2) which is applied, the panel of judges also considers the decision of the Kepanjen District Court which frees the defendant from the demands of the public prosecutor of the Kepanjen District Attorney, so that the judge at the appeal level grants the cassation request made by the Kepanjen District Public Prosecutor by assessing that the application of the article carried out The panel of judges at the Kepanjen District Court was wrong and did not match the facts contained in the trial.Keywords: Counterfeiting, Deed, Crime.  
TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Asih Puspaning Winahyu; Budi Parmono; Pinastika Prajna Paramita
Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The development of the subject of international law has led to the birth of rebel groups who demand their rights to a sovereign government in a region. The Taliban is an insurgent group founded by Mullah Omar in 1994 to fight political instability, corruption, and crimes that occurred in Afghanistan after the withdrawal of the Soviet Union from Afghanistan. Since the Taliban was founded until now there have been many deprivations of human rights carried out by the Taliban against the Afghan population. For example, girls who are 10 years old are prohibited from going to school, the ban on radio, television, and music broadcasting in Afghanistan. At the end of August 2021, the Taliban succeeded in overthrowing and taking over the Afghan government. This is what makes the international community confused regarding the statement of attitude towards the presence of the Taliban group. In this study, two basic questions become the object of research, namely: How is the position of the Taliban in the subject of international law and how is the recognition obtained by the Taliban after successfully controlling and leading Afghanistan according to international law. This research is normative juridical research using an international instrument approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are: the Taliban can be categorized as insurgent based on the characteristics and elements contained in the group, and the form of recognition obtained by the Taliban is in the form of acknowledging the new government, but the takeover of the government was carried out unconstitutionally (forced seizure). so the international community has not recognized it.Keywords: Taliban, Afghanistan, International Law ABSTRAKPerkembangan subjek hukum internasional menyebabkan lahirnya kelompok pemberontak yang menuntut hak-haknya kepada pemerintahan yang berdaulat dalam suatu wilayah. Taliban merupakan kelompok pemberontak yang didirikan oleh Mullah Omar pada tahun 1994 dengan tujuan untuk ketidakstabilan politik, korupsi, serta kejahatan-kejahatan yang terjadi di Afghanistan pasca penarikan Uni Soviet dari Afghanistan. Sejak Taliban didirikan hingga saat ini banyak terjadi perampasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Taliban terhadap penduduk Afghanistan. Misalnya anak perempuan yang sudah berusia 10 tahun dilarang untuk tayangan, musik larangan radio, televisi serta di Afganistan. pada akhir Agustus 2021 lalu, Taliban berhasil menggulingkan dan mengambil alih pemerintahan Afghanistan. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat internasional kebingungan terkait dengan pernyataan sikap akan kehadiran kelompok Taliban. Dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian, yaitu: Bagaimana kedudukan Taliban dalam subjek hukum internasional dan Bagaimana pengakuan (recognition) yang didapat oleh Taliban setelah berhasil menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berupa instrumen internasional, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu: Taliban dapat dikategorikan sebagai pemberontak berdasarkan karakteristik serta unsur-unsur yang terdapat di dalam kelompok tersebut, dan bentuk pengakuan yang didapatkan oleh Taliban berupa pengakuan terhadap pemerintahan baru,Kata Kunci: Taliban, Afghanistan, Hukum Internasional 
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERKAIT PENDAFTARAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi di Kantor Pertanahan dan Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Malang) Zakiya Kusuma Wardhani; Isdiyana Kusuma Ayu; Pinastika Prajna Paramita
Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT               Not later than 7 (seven) working days from the date of signing the deed in question, the land deed official is obligated to submit the deed he made along with the relevant documents to the Land Office for registration. What if this is not done by the land deed official or it is late due to negligence, then are there special sanctions against the land deed official in question. The problems discussed are (1) How is the implementation of Article 40 section (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration by land deed official at the Office of the National Land Agency? (2) What are the legal consequences for land deed official if they do not carry out land registration in accordance with Article 40 section (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration?The research method used in this research is empirical juridical, with a sociological juridical approach, while the data analysis is done descriptive-qualitatively. From the results of the research, it can be concluded that (1) the implementation of Article 40 section (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration by land deed official at the Land Office (BPN), no one is on time to meet the deadline of 7 (seven) working days, such as which is mandated by Government Regulation Number 24 of 1997. (2) The legal consequence for land deed official if it does not register land in accordance with Article 40 section (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, is in the form of a warning and an obligation to make a certificate or statement of delay.  Keywords: Implementation, Legal Consequences, Land deed official, Land Registration.  ABSTRAKSelambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. Bagaimana jika hal tersebut tidak dilakukan oleh PPAT atau terlambat karena kelalaiannya, maka apakah ada sanksi khusus terhadap PPAT yang bersangkutan. Adapun masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh PPAT di Kantor Badan Pertanahan Nasional? (2) Apa akibat hukumnya bagi PPAT apabila tidak melakukan pendaftaran tanah sesuai Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh PPAT di Kantor Pertanahan/BPN, tidak ada yang tepat waktu memenuhi tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. (2) Akibat hukumnya bagi PPAT apabila tidak melakukan pendaftaran tanah sesuai Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah berupa teguran dan kewajiban membuat surat keterangan atau surat pernyataan keterlambatan. Kata Kunci: Implementasi, Akibat Hukum, PPAT, Pendaftaran Tanah. 

Page 54 of 55 | Total Record : 545

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue