cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 50   51   52   53   54 
PENERAPAN NOODWEER EXCESS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr) Achmad Eka Yougi Ardata
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.884 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated by the occurrence of disparities in making decisions related to noodweer excess. So that this has an impact on the realization of legal goals and human rights violations. The problem raised by the author is the judge's legal considerations in imposing criminal and criminal liability against excessive criminals in Decision Number 576/Pid.B/2020/PN.Jmr and Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr. This research is a normative juridical research using the law, conception and case approach. The results of this study are the differences that occur to the two decisions which have the same position, namely that they both do excess. But in Decision Number 576/Pid.B/2020/PN.Jmr, the Panel of Judges sentenced him to imprisonment for (5) years, while fulfilling the conditions there were no advantages. Meanwhile, in Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr, the Panel of Judges acquitted him of all kinds of law. Criminal liability in noodweer excess is an excuse for forgiveness. Due to the disparity of decisions, resulting in the non-realization of legal objectives in the form of justice, certainty and benefit, as well as human rights violations in the form of the right to justice (equality before the law).Keywords: Noodweer Excess, Crime of Persecution, Criminal LiabilityABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya disparitas dalam penjatuhan putusan terkait noodweer excess. Sehingga hal tersebut berdampak pada terwujudnya tujuan hukum dan melanggar HAM. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku noodweer excess pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini adalah terjadi disparitas terhadap kedua putusan tersebut yang memiliki kesamaan kasus posisi yaitu kedua terdakwa melakukan noodweer excess. Tetapi pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama (5) tahun, sedangkan memenuhi unsur noodweer excess. Sedangkan pada Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam noodweer excess merupakan alasan pemaaf. Karena terjadinya disparitas putusan, mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta melanggar HAM berupa hak keadilan (equality before the law).Kata Kunci: Noodweer Excess, Tindak Pidana Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana
KONSEP PEMBATALAN NORMA HUKUM: (Studi Perbandingan Konsep Asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori dan Konsep Nasikh Mansukh) Sadam Asir
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.875 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dan Nasikh Mansukh sekaligus mengidentifikasikan persamaan dan perbedaannya dengan melakukan kajian secara normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan membuat kartu penelitian kemudian dianalisis. Penerapan Asas Lex Posteriori Derogate Legi Periori meliputi dua cara yaiti pencabutan dan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang lama kemudian diganti dengan peraturan yang baru. Penerapan Nasikh Mansukh meliputi penghapusan hukum dan teks; penghapusan hukum tanpa teks; penghapusan teks tanpa hukum. Persamaan membatalkan produk hukum lama dan digantikan dengan produk hukum baru. Perbedaan terletak pada siapa yang berwenang dan cara penerapannya.Kata Kunci: Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, Nasikh Mansukh  ABSTRACTThis study discusses the application of Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori and Nasikh Mansukh as well as identifying similarities and differences by conducting normative studies using a statutory approach and conceptuall. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. The technique of collecting legal materials by making a research card is then analyzed. The application of the Lex Posteriori Derogate Legi Periori Principle includes two ways of repealing and changing the old legislation and then replacing it with the new regulation. The application of Nasikh Mansukh includes the abolition of laws and texts; the abolition of laws without text; unlawful removal of texts. The equation invalidates the old legal product and is replaced with the new legal product. The difference lies in who is authorized and how it is applied.Keywords: Lex Posteriori Derogat Legi Priori Principle, Nasikh Mansukh
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PENCABULAN OLEH ORANG TUA Ahmad Mukmin
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.948 KB)

Abstract

ABSTRACTLegal protection for children with disabilities as victims of molestation by their parents, is a form of cruel and destructive acts of future generations, children are a generation of people including children with disabilities, whose rights must be protected and safeguarded in order to continue the ideals of the nation's struggle without any the slightest discrimination against children with disabilities, obscene crime is an act prohibited by law but until now obscene crimes against children are still mostly committed by parents, with limited abilities possessed by children with disabilities instead used as opportunities by parents to satisfy their lust towards children. The obscene acts against children have been regulated in Law number 35 of 2014 concerning Protection of Children and Government Regulation in Lieu of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, in the two laws that regulate children with disabilities there is no specific protection that regulates children with disabilities as victims of molestation, and criminal sanctions for perpetrators of molestation of children with disabilities.Key Words: Children with Disabilities ABSTRAKPerlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan oleh orang tuanya, adalah bentuk tindakan kejahatan yang keji dan merusak generasi masa depan, anak adalah generasi bangsa termasuk anak disabilitas, yang hak-haknya harus dilindungi dan dijaga guna meneruskan cita-cita perjuangan bangsa tanpa ada diskriminasi sedikitpun terhadap anak disabilitas, kejahat tindak pidana cabul adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum namun sampai saat ini kejahatan cabul terhadap anak masih banyak dilakukan oleh orang tua, dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas malah dijadikan peluang oleh orang tua untuk memuaskan nafsu birahinya terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak sudah diatur didalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan terhadap anak dan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun didalam kedua undang-undang tersebut yang mengatur terkait anak penyandang disabilitas belum ada perlindungan secara khusus yang mengatur anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan, dan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak penyandang disabilitas.Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM Nanan Isnaina
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis journal writing is, 1.What is the form of law protection for copyright holder cinematographic based on Regulation No. 28 of 2014 about Copyright? 2. Why is there a law violation of providing pirated movies on a telegram application? 3. What is law attempts that a copyright holder cinematography can take towards piracy on a telegram application? The research method used is constitutes a normative juridical research used a Statute Approach and a Conceptual Approach. This research sources, primary, secondary and tertiary legal materials. Technique of collecting legal material for literature study. Through the analysis of Inventory, Identification, Clarification, Systematization, Interpretation and Construction of Legal Materials. The results of this research, Cinematographic copyright protection in preventive form through government and repressive in the form of dispute resolution through alternative arbitration or court dispute resolution. The reasons that make pirates use the Telegram application facilities are because it is very easy to use, free and Telegram is not too strict regarding channel abuse. And efforts that can be made by the hijacked Cinematography Copyright Holder through the Telegram Application by filing a complaint to the police / investigator regarding Duplication and / or Piracy.Keywords: Law Protection, Copyright, Film Piracy.ABSTRAKPenulisan jurnal ini membahas, 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi? 2. Mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram? 3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram?Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analilis dilakukan dengan cara Inventarisasi, Identifikasi, Klarifikasi, Sistematisasi, Interpertasi dan Kontruksi Bahan Hukum.Hasil penelitian menyimpulkan Perlindungan Hak Cipta Sinematografi dalam bentuk Preventif yang melalui pemeritah dan Represif berupa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Penyebab yang menjadikan pelaku pembajakan menggunakan sarana aplikasi Telegram, karena sangat mudah digunakan, bebas dan pihak Telegram tidak terlalu tegas terkait penyalahgunaan Channel. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi yang dibajak melalui Aplikasi Telegram dengan mengajukan Pengaduan kepada polisi/penyidik terkait Penggandaan dan/atau Pembajakan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan Film.
TINJAUAN YURIDIS ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM bayu pratama
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.047 KB)

Abstract

ABSTRACKBuying and selling transactions at the honesty canteen are buyers taking the purchased goods, putting their own money at the place of payment, and if there is change, the buyer takes the change himself at the place of payment. With the presence of the transaction model, it is interesting to do research with the formulation of the problem, namely, first,How is buying and selling in the honesty canteen of the Islamic University of Malang based on the perspective of the Civil Code and Islamic law? Second, how is the application of the principle of trust to buying and selling in the honesty canteen of the Islamic University of Malang? The type of research used in this research is empirical legal research (empirical juridical) and sociological juridical approach. The sale and purchase agreement carried out in the honesty canteen is essentially in the essential element of this sale and purchase agreement. If the buyer does not pay the purchase price, the seller can demand the cancellation of the purchase, in accordance with the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code. Then the buying and selling carried out in the honesty canteen has met the requirements, where the seller is mature and has sense.Keywords: Cheese Canteen, Basic Beliefs, Civil Code, Islamic LawABSTRAKTransaksi jual beli di kantin kejujuran adalah para pembeli mengambil barang pembelian, meletakkan uang sendiri ditempat pembayaran, dan jika ada kembalian, maka pembeli mengambil sendiri kembaliannya ditempat pembayaran tersebut, Dengan hadirnya model transaksi tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum islam? Kedua, Bagaimana penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dan pendekatan yuridis sosiologis. Perjanjian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran intinya berada pada unsur esensialia sebuah perjanjian jual beli ini, Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Kemudian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sudah memenuhi syarat, dimana penjual sudah baligh dan berakal.Kata Kunci: Kantin Kejujuraan, Asas Kepercayaan, KUHPerdata, Hukum Islam
ANALSIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR (STUDI DI KABUPATEN SAMPANG) Budi Nugroho
Dinamika Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.483 KB)

Abstract

ABSTRAKKecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sampai saat ini menjadi problem bagi Negara-negara yang padat penduduknya termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan tinnginya angka kecelakaan lalu lintas pada pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Sampang. Disamping itu juga ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polres Sampang untuk mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Sampang. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Polres Sampang dengan pertimbangan angka kecelakaan pada pengendara Sepeda Motor cukup tinngi, baik pada tahun 2018 maupun pada 2019.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor di Wilayah Polres Sampang, kemudian apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Sampang.Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu peneliti ingin melihat bagaimana berlakunya hukum di masyarakat. Untuk teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian lapangan diperoleh hasil bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada Sepeda Motor yaitu karena faktor manusia (human error) dalam kesalahan manusia ini seratus persen karena kelengahan pengendara sepeda motor. Sementara faktor-faktor penyebab kecelakaan yang lain seperti terkait dengan faktor kendaraan, faktor sarana dan prasarana, faktor alam tidak ditemukan.Untuk rumusan masalah yang kedua, dari hasil penelitian terjawab bahwa sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sampang yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pesantren terkait dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengadakan Safety Riding di jalan-jalan protokol dan melakukan Patroli secra rutin di tempat-tempat keramaian.Saran yang direkomendasikan penulis adalah Hendaknya aparat kepolisian Polres Sampang untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi pada pelanggar lalu lintas untuk menimbulkan efek jera. Disamping itu selalu mengadakan pendekatan kepada para pihak khususnya tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu mensosialisasikan tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Sepeda Motor
AKIBAT HUKUM DARI PENYEBARAN IKLAN PADA MEDIA ELKETRONIK (DUNIA MAYA) YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI Ikram Kalam Firdaus Rusli
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.692 KB)

Abstract

In the current era of globalization, the internet (cyberspace) plays an important role in society. The internet community easily gets any information that has been provided. Computer networks or what we often call internet (cyberspace) are a set of computers that are connected to one another and provide information by using a particular network, which aims to access information such as web browsing, which can be called the world market. virtual because in the internet sellers and buyers can be reunited, just as when we buy a product in a store, sellers and buyers immediately interact and make purchases and transactions directly or face to face with the sellers and buyers.Legal consequences of the spread of advertisements on electronic media (the virtual world) that contain pornographic content in terms of positive law.
Eksistensi Peran Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia Reynaldi Aprilianto
Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.283 KB)

Abstract

Eksistensi peran Bea dan Cukai dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia
Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Hudan Al Muttaqien
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.497 KB)

Abstract

ABSTRACT            The marriage of minors has recently been rife among the community in general, it often occurs in rural areas. This is caused by many factors, one of the factors that often occurs is an accident (pregnant out of wedlock) and several other factors. Marriage of minors is contrary to Law no. 16 of 2019 in the formulation of the law explains that the age limit for getting married is 19 (nineteen). However, it is different from the provisions in Islamic law where the age limit for marriage is determined by the age of a person. The formulation of the problem at this time are: 1). What are the factors that cause the marriage of minors in Pakis Subdistrict, Malang Regency 2) How is the marriage of minors according to the perspective of Islamic Law 3). How is the marriage of minors according to the perspective of Law no. 16 of 2019. The method used this time is empirical juridical or it can also be called field research. The result of this discussion is that the provisions of the Law and Islamic Law are different           Keywords : Mariage, minors ABSTRAKPerkawinan anak dibawah umur akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya sering terjadi di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor yang sering terjadi ialah kecelakan (hamil di luar nikah) dan beberapa faktor lainya. Perkawinan anak dibawah umur ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 didalam rumusan UU tersebut menjelaskan bahwa batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas). Namun berbeda dengan ketentuan di dalam Hukum Islam yang batas usia perkawinan ditentukan oleh balighnya seseorang itu.  Rumusan masalah pada kali ini yaitu : 1). Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang 2) Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut persprektif Hukum Islam 3). Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut persprektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Metode yang digunakan kali ini yaitu yuridis empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan. Adapun hasil pembahasan kali ini yaitu ketentuan UU dan Hukum Islam berbeda Kata kunci : Perkawinan, anak dibawah umur
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SETELAH PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 210/Pid.B/2018/PN.Mlg TANGGAL 11 JULI 2018 (STUDI PERAN DI “OMAH AYOM” KOTA BATU, JAWA TIMUR). Fifi Prawidiah Arini
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.102 KB)

Abstract

ABSTRACT                Kota Batu has special attention to child victims of sexual crimes. This city has its own breakthrough in dealing with child victims of sexual crime which is implemented in an innovation program with the theme "Omah Ayom", which is a temporary home protection for women and children victims of sexual crimes. The research methodology used by the author is a "sociological juridical" research conducted at Omah Ayom Batu Police Station Jalan Sultan Agung Number 5, Sisir Village, Batu District, Kota Batu. Data collection techniques in this research were carried out by literature study and interviews. The research results obtained are Omah Ayom's role as a forum for psychological healing of child victims of sexual crimes after the court ruling in Batu City and aims to heal the trauma healing that afflicts the victim and to foster self-confidence in the victim to continue his life. ABSTRAKKota Batu memiliki perhatian khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. Kota ini memiliki terobosan tersendiri dalam menangani anak korban kejahatan seksual yang diimplementasikan dalam sebuah program inovasi yang bertemakan “Omah Ayom”, yang merupakan sebuah home protection atau rumah perlindungan bersifat sementara yang diperuntukkan bagi korban perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian “yuridis sosiologis” yang dilakukan di Omah Ayom Polres Batu Jalan Sultan Agung Nomor 5, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan  dan wawancara. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Omah Ayom berperan sebagai wadah dalam melakukan penyembuhan psikis anak korban kejahatan seksual setelah putusan pengadilan di Kota Batu dan bertujuan menyembuhkan trauma healing yang menimpa korban serta untuk memupuk rasa percaya diri pada diri korban untuk melanjutkan hidupnya.Kata kunci: Perlindungan Terhadap Hak Anak, Kekerasan Seksual 

Page 52 of 55 | Total Record : 545

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue