cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 49   50   51   52   53 
Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Terkait Kasus Fetis Kain Jarik Indah Iftiati
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.996 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis raises the issue entitled Legal Certainty Against Criminal Actors Who Have Sexual Deviance Related to the Case of the Batik Cloth Fetish. This writing is motivated by the case of the sexual deviation of the kain jarik fetish whose regulations in the Act have not been clearly and specifically explained. There are many cases of sexual harassment that occur today, both verbally and non-verbally and require legal certainty for perpetrators of decency crimes who have sexual deviations. In positive law in Indonesia, namely in the Criminal Code concerning crimes against decency, only about obscenity, but in reality, crimes against decency are not only about obscenity.Based on the background that has been briefly described above, this study raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the chronology of the modus operandi of the perpetrator in committing the crime of sexual harassment of the cloth fetish?, 2. What are the evidence and evidence in the cloth fetish case? Jarik ?, 3. How is the legal certainty for criminals who have sexual deviations from the cloth fetish?. In the preparation of this paper, the author uses normative legal research methods, namely research that studies and examines legal norms that are applied to legal events that are currently happening.The results of this study indicate the chronology of the modus operandi carried out by the perpetrators to carry out their crime plans. Then the evidence used by the perpetrator to carry out his action and other evidence as evidence that the perpetrator had committed a criminal offense was found and In this criminal act contained in this research the perpetrator was charged with Article 45 paragraph (4) jo. with Article 27 paragraph (4) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 82 paragraph (1) jo. with Article 76E of Law Number 17 of 2016 jo. Law Number 35 of 2014 jo. Law No.23 of 2002 concerning Child Protection and other regulations related to these crimes.Key Word : Legal Certainty, Sexual DevianceABSTRAKSkripsi ini mengangkat permasalahan yang berjudul Kepastian Hukum Tehadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Terkait Kasus Fetis Kain Jarik. Penulisan ini dilatar belakangi oleh kasus penyimpangan seksual fetis kain jarik yang peraturannya dalam Undang-Undang belum dijelaskan secara tegas dan spesifik. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini baik secara verbal maupun non verbal dan membutuhkan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan kesusilaan yang memiliki penyimpangan seksual. Dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan hanya mengenal tentang pencabulan namun pada kenyataannya kejahatan terhadap kesusilaan bukan hanya tentang pencabulan. Maka dari itu dibutuhkannya kepastian hukum.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara singkat di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kronologi modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual fetis kain jarik ?, 2. Apa saja barang bukti dan alat bukti dalam kasus fetis kain jarik ?, 3. Bagaiamanakah kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana yang memiliki penyimpangan seksual fetis kain jarik ?. Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari dan mengkaji norma-norma hukum yang diterapkan terhadap peristiwa hukum yang sedang terjadi.Hasil penelitian ini menunjukkan kronologi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku  untuk melakukan rencana kejahatannya. Kemudian ditemukkannya barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya dan alat bukti lainnya sebagai pembuktian bahwa pelaku telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana dan Dalam tindak pidana ini yang terdapat pada penlitian ini pelaku dijerat Pasal Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.Kata kunci : Kepastian Hukum, Penyimpangan Seksual
PERAN UNIT KAMSEL MELALUI DIKMAS LANTAS SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batu) Dany Hanggoro
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.635 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated by the number of traffic violations that occur in the jurisdiction of the Batu Police, but enforcement cannot reduce the number of traffic violations. The issues raised were regarding: the role of the Kamsel Unit through the Traffic Dikmas as an effort to reduce the number of traffic violations in the Batu Police jurisdiction, supporting and inhibiting factors, and efforts. Empirical juridical research with sociological approach and legislation approach. The result of this study is that the application of the Traffic Dikmas in reducing the number of traffic violations is very important and has a positive impact on the level of traffic violations at the Batu Police. The supporting factor for the implementation of the Social Community Service, namely the LLAJ Forum, is very supportive of the Kamsel Unit, a good response from the school, campus and community. Inhibiting factors: knowledge related to traffic and legal awareness is still lacking, as well as difficulties in determining the target of the Traffic Dikmas. Efforts are being made to overcome these obstacles: synergizing with stakeholders, more intensely providing socialization and counseling, prioritizing the principle of "getok tular".Keywords: Kamsel Units, Traffic Dikmas, Traffic Violations ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu, tetapi penindakan tidak dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas. Permasalahan yang diangkat mengenai: peran Unit Kamsel melalui Dikmas Lantas sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Batu, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya. Penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Dikmas Lantas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas sangat penting dan memberikan dampak positif terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas di Polres Batu. Faktor pendukung penerapan Dikmas Lantas yaitu Forum LLAJ sangat mendukung giat Unit Kamsel, respon baik dari pihak sekolah, kampus dan masyarakat. Faktor penghambat: pengetahuan terkait lalu lintas dan kesadaran hukum masih kurang, serta kesulitan menentukan sasaran Dikmas Lantas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut: bersinergi dengan stake holder, lebih intens memberikan sosialisasi dan penyuluhan, mengutamakan prinsip “getok tular”.Kata Kunci: Unit Kamsel, Dikmas Lantas, Pelanggaran Lalu Lintas
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-IX/2011 TENTANG PRAPERADILAN DI INDONESIA Achmad Zuhdi
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.497 KB)

Abstract

ABSTRACTPre-Trial is formed to promote the rights of suspects, but found many injustice in this pre-trial mechanism. in Article 83 Verse (2) Criminal Procedure Code  grants the right only to investigators when a decision relating to the validity or not of the investigation / validity of the prosecution if it is decided by the "illegitimate" court. his study uses a conceptual approach, a legal approach, a case approach, and a comparative approach. Based on this research, several problems were found, namely what was the ratio of the Decidendi of the Constitutional Court and the change in the Criminal Procedure Code after the decision of the Constitutional Court and the comparison with the United States Whereas if the verdict is declared "Legitimate" then the applicant / victim cannot submit an appeal. Of course this is discrimination in law, by not giving equal portions to every citizen. Keywords : Criminal Procedure Code, Pre-Trial, RemediesABSTRAKPraperadilan dibentuk demi mengedepankan Hak Asasi Tersangka, Namun ditemukan banyak ketidakadilan dalam mekanisme praperadilan ini. Dalam pasal 83 (2) KUHAP hanya memberikan hak kepada penyidik saja ketika putusan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penyidikan/ sah atau tidaknya penuntutan apabila diputuskan oleh pengadilan “Tidak Sahnya” Penyidikan atau penuntutan maka penyidik atau penuntut umum dapat meminta putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Sedangkan jika putusan tersebut dinyatakan “Sah” Maka pemohon/Korban tidak dapat mengajukan banding. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yaitu Apa ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dan perubahan KUHAP sesudah putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan Amerika Serikat. Tentu ini merupakan diskriminasi dalam hukum, dengan tidak memberikan porsi yang sama kepada setiap warga Negara.Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Upaya Hukum
PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UU NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Achmad Loedy Ramadhan
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.163 KB)

Abstract

ABSTRACTThis journal discusses 1.What is the position of employment agreements in the trade secret protection system? 2.What are the obstacles to the implementation of the trade secret protection system? 3.What are the legal consequences if the trade secret is violated?. This research is a normative juridical law research using a statutory approach. Data processing using qualitative descriptive method means that the data obtained based on reality is then associated with the application of applicable laws and regulations, discussed, analyzed, then drawn conclusions. The results of this study show that employment agreements are not explicitly mentioned in the Trade Secrets Act, but work agreements with trade secrets are closely related. The regulation of trade secrets in employment agreements can be interpreted as a proper and appropriate effort in maintaining trade secrets, so that the owner of trade secrets obtains legal protection of trade secrets. There are several factors inhibiting the application of trade secret protection is the cultural condition of the community that is not in line with the purpose of protection of trade secrets. In the event of a violation of trade secrets can be sentenced to prison.Keywords : Trade Secret Protection, Employment Agreement ABSTRAKJurnal ini membahas 1.Bagaimana kedudukan perjanjian kerja dalam sistem perlindungan rahasia dagang? 2.Apa saja penghambat penerapan sistem perlindungan rahasia dagang? 3.Bagaimana akibat hukum jika rahasia dagang tersebut dilanggar?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, perjanjian kerja tidak disebutkan secara eksplisit didalam UU rahasia dagang, namun perjanjian kerja dengan rahasia dagang mempunyai keterkaitan yang erat. Pengaturan rahasia dagang didalam perjanjian kerja dapat diartikan sebagai upaya yang layak dan patut dalam menjaga rahasia dagang, sehingga pemilik rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum rahasia dagang. Ada beberapa faktor penghambat penerapan perlindungan rahasia dagang adalah kondisi budaya masyarakat yang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan rahasia dagang. Apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang dapat dipidana penjara.Kata Kunci : Perlindungan Rahasia Dagang, Perjanjian Kerja 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Robin Wawan Wijaya
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.908 KB)

Abstract

 ABSTRACT                Settlement of inheritance land disputes over ownership of study land rights in Lowokwaru sub-district, Malang city, which often happens to the Camat by way of mediation/settlement by ADR (out of court). With the presence of these problems, it is interesting to conduct research with the formulation of the problem, namely 1. How to resolve inheritance land disputes regarding ownership of study land rights in Lowokwaru sub-district, Malang city? 2. What are the obstacles in the settlement of inheritance land disputes regarding the ownership of the rights to the study land in the Lowokwaru sub-district, Malang city?. The purpose of this study is to find out how to resolve inheritance land disputes on ownership of study land rights in the Lowokwaru sub-district, Malang city and to find out the obstacles in its implementation. The type of research used is empirical juridical (field research), legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every legal event that occurs in society.               Based on the results of the research obtained, the authors conclude that (1) how to settle inheritance land disputes regarding ownership of study land rights in the lowokwaru subdistrict, Malang city, which was carried out by the sub-district head using ADR (out-of-court settlement) / mediation (2) What are the obstacles In the settlement of inheritance land disputes regarding ownership of study land rights in the Lowokwaru sub-district, Malang city, there is only one room for mediation, the parties are not there to agree and it is difficult to find documentary evidence.  Keywords : Dispute, Inheritance, ADR (out of court settlement)        ABSTRAK    Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang yang sering terjadi untuk dilakukan Bapak Camat dengan cara mediasi/ penyelesaian secara ADR (diluar pengadilan). Dengan hadirnya permasalahan tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana cara Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang ? 2. Apa saja hambatan di dalam Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang dan untuk mengetahui hambatannya di dalam pelaksanaannya. Jenis penelitiannya yang digunakan adalah yuridis empiris (penelitian lapangan), penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.   Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa (1) Bagaimana cara Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang yang dilakukan Bapak Camat dengan menggunakan ADR (penyelesaian diluar pengadilan) / secara mediasi  (2) Apa saja hambatan di dalam Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang yaitu ruangan untuk mediasi hanya ada satu ruangan, para pihak yang tidak ada untuk sepakat dan sulitnya ditemukan barang bukti surat.  Kata kuci : Sengketa, Waris, ADR (penyelesaian di luar pengadilan)
ANALISA KEKUATAN AUDIO VISUAL TERKAIT PERJANJIAN TERTULIS DALAM MENGIKAT YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK Mikail Mikail
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.285 KB)

Abstract

AbstrakBentuk perjanjian biasanya ada banyak ragam di dunia ini namun dalam banyak kejadian di negara kita Indonesia adalah yang menggunakan: bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis kepastian hukumnya tinggi. Perjanjian juga bisa dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuan akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak , itu sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan, biasanya didukung oleh dokumen, misalnya; tiket penumpang, faktur penjualan dan kuitansi. Sedangkan keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan, perjanjian ataupun kontrak sebenarnya tetap valid karena akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi, baik dengan media kertas (paper based) maupun dengan sistem elektronik (elektronik based). Dalam pandangan hukum yang disampaikan oleh pakar terkait pasal 1320 unsur pertama terkait kesepakatan bahwa: Tentang wujud kesepakatan, pada umumnya KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk atau formalitas tertentu. Oleh karena itu setiap model transaksi dan kesepakatan yang telah melalui iktikat baik dari kedua belah pihak atau lebih sudah bisa membuat perjanjian atau kotrak dengan bentuk video dan audio visual.Kata Kunci : analisa, audio visual, perjanjian tertulis AbstractThere are various forms of agreement in the world but in many instances in our country Indonesia uses: the form of authentic deeds made before a notary or underhanded deed made by the parties themselves. The shape is in accordance with the requirements. What is meant by that? If it is written, the legal certainty is high. Agreements can also be made verbally, meaning that with clear words the intent and purpose will be easily understood and understood by the parties, that is enough. It should be approved verbally, for example; passenger ticket, sales invoice and receipt. Meanwhile, agreements on negotiation regulations, permanent contractual agreements, will apply to all media used to conduct transactions, both with paper (paper-based) and electronic (electronic-based) media. 1320 is not first related to an agreement on: Regarding the form of agreement, in general the Civil Code does not require certain forms or formalities. Therefore, every model of transaction and agreement that has been made through good agreement from both parties or more has been able to make an agreement or contract in the form of video and audio visual.Keywords: analysis, audiovisual, written agreement
STATUS RUMAH TERAPUNG DAN AKIBAT HUKUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Muhammad Resky Rakhim
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.91 KB)

Abstract

ABSTRACT            The existence of floating houses in Martapura is a manifestation of the utilization of water space on the banks of the Martapura river and the existence of floating houses is a historical building of local wisdom Banjar Martapura Regency. Banjarmasin City Government plans to take eviction action against floating houses on the banks of martapura river under the pretext of reorganization along martapura river area for siring. Normative type of research, statutory approach. The data obtained are primary and secondary data. The results of the research are how the arrangement and status of floating houses in Banjar Regency according to the laws and regulations and how the consequences of floating house law with the enactment of Banjar District Regulation Number 12 Year 2012 on The Preservation and Management of Cultural Heritage are: The arrangement and status of floating houses are not in accordance with the laws except the Agrarian Basic Law and the result of floating house law must be registered as a cultural heritage building in order to obtain a valid ownership letter based on local regulations.Keywords: Floating House Status, Legal Protection, Banjar Local Wisdom. ABSTRAK          Keberadaan rumah terapung di Martapura merupakan wujud dari pemanfaatan wilayah ruang air di bantaran sungai Martapura dan keberadaan rumah terapung merupakan bangunan bersejarah kearifan lokal Kabupaten Banjar Martapura. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana mengambil tindakan penggusuran terhadap rumah terapung dibantaran sungai Martapura dengan maksud untuk melakukan penataan ulang sepanjang kawasan sungai Martapura untuk dilakukan pembangunan siring. Jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan. Data  yang diperoleh ialah  data primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu bagaimana pengaturan dan status rumah terapung di Kabupaten Banjar menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana akibat hukum rumah terapung dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ialah: Pengaturan dan status rumah terapung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akibat hukum rumah terapung harus didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya agar memperoleh surat keterangan cagar budaya dan surat kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan daerah.Kata Kunci : Status Rumah Terapung, Perlindungan Hukum, Kearifan Lokal Banjar.
PELAKSANA PESERTA PEMILU TERHADAP CALON PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG N0 8 TAHUN 2016 TENTANG DISABILITAS Muhammad Sadikin Rahayaan
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.245 KB)

Abstract

 ABSTRAK This paper discusses the legal protection of political rights for persons with disabilities, with the formulation of the problem of how the implementation of legal protection for election participants with disabilities and the legal consequences of the general election executive committee for disabilities. The legal research method used is normative juridical. Normative legal research method or literature is a method or method of researching library materials. In normative legal research or library research. The results of the research are to show that legal protection of the rights of persons with disabilities is quite difficult to obtain protection of their voting rights. The form of protection is related to the right to vote or political rights in Law No. 8 of 2016 and is chosen especially for persons with disabilities in the process of participation in the democratic party for the regional head election which is contained in Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely that everyone has the right to receive freedom and have the same rights without any difference and are entitled to legal protection.Keywords: Legal Protection, Rights of Persons with Disabilities             ABSTRAK             Dalam penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak politik bagi  penyandang disabilitas, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta pemilu penyandang disabilita bagaimana akibat hukum terhadap panitia pelaksana pemilihan umum terhadap disabilitas. Metode penelitian hukum yang digunakan ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitan adalah untuk menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak kaum penyandang disabilitas yang cukup sulit untuk untuk mendapkan perlindungan terhadap hak pilihnya. Bentuk perlindungan terkait dengan hak memilih atau hak politik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016  dan dipilih terutama bagi penyandang disabilitas dalam proses partisipasi pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dan mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Disabilitas
UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR (Studi Kasus di Polresta Kota Mojokerto) Irfandy Budiman
Dinamika Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.459 KB)

Abstract

ABSTRACT The research objectives are : (1) To find out the effort of the police about misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) To find out about constraining obstacles of process misdemeanor of gambling in illegal racing. Based on the analysis that have been done, the result can be summarized as follows : (1) Preventive and repressive efforts that have done by the police able to overcome cases of misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) There are persons that not on the same page with the police who backed up illegal racing activities.Keywords : Misdemeanor, Gambling, Illegal Racing  ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini meliputi : (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian pada tindak pidana kasus perjudian pada balap liar. (2) Untuk mengetahui kendala yang menghambat proses penindak pidanaan kasus perjudian pada balap liar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapat antara lain : (1) Upaya preventif dan represif yang  telah dilakukan oleh pihak kepolisian mampu menanggulangi kasus tindak pidana perjudian (2) Adanya oknum yang tidak sejalur dengan pihak kepolisian yang mem-back up adanya kegiatan balap liar.Kata Kunci : Hukum Pidana, Perjudian, Balap Liar
KAJIAN TERHADAP ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN N0. 1 TAHUN 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif) Asmara Syaifuddin
Dinamika Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.721 KB)

Abstract

AbstractMarriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the one godhead. The purpose of this study is to know and understand the marriage law applying the principle of monogamy in marriage, to know and understand the application of the principle of monogamy does not conflict with the provision of Islamic Law. The method used by the author in this study is normative juridical legal research. The sources of legal material used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal materials collection technique used is in the form of library research. The legal material analysis used is descritive qualitative. The monogamy principle adopted by the marriage law as stipulated in article 3 paragraph 1 of Marriage Law No. 1 of 1974 where it is determined that in principle a man may only have a wife and vice verse. The aplication of the monogamy principle does not conflict with the provisions of Islamic Law. This is based on Qur’an IV verse 3 which states that marry other women who you like two, three or four, if you do not act fairly among your wives, i am only you marry only a woman.                Pernikahan adalah ikatan batin dan lahiriah antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada satu ketuhanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hukum pernikahan yang menerapkan prinsip monogami dalam pernikahan, untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip monogami tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dalam bentuk penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Asas monogami yang diadopsi oleh hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dimana ditentukan bahwa pada prinsipnya laki-laki hanya boleh memiliki istri dan sebaliknya. Penerapan prinsip monogami tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Ini didasarkan pada ayat IV ayat 3 yang menyatakan bahwa menikahi wanita lain yang Anda sukai dua, tiga atau empat, jika Anda tidak bertindak adil di antara istri Anda, saya hanya Anda menikahi seorang wanita saja.

Page 51 of 55 | Total Record : 545

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue