cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 5   6   7   8   9 
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Tamara May Permata Misbach
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.045 KB)

Abstract

ABSTRACT In consumer dispute resolution, there are 2 (two) forms of out-of-court trials which consumer can choose: Dispute Settlement Board (BPSK) and Online Arbitration (Online Dispute Resolution). This Problem formulations in this study are: 1. How to resolve consumer disputes through the Consumer Dispute Settlement Agency based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection? 2. How to Settle Consumer Disputes Through Arbitration Institutions online to protect consumer rights based on the Law Law Number 30 Year 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution? This research uses Normative Juridical method —a law research which is a scientific activity to judge on decrees through primary and secondary approaches. The results of the research on Dispute Resolution by Dispute Settlement Board and Online Arbitration could give decision satisfaction to the consumer and business agency in which their rights to receive goods and/or services are aggrieved. Both forms result in strength of decisions that are final and have permanent legal force.Keywords: Consumer Dispute, Dispute Settlement Board (BPSK), Online ArbitrationABSTRAK Dalam penyelesaian sengketa kosumen ada 2 (dua) bentuk peradilan di luar pengadilan yang dapat menjadi pilihan konsumen yaitu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase secara online (Online Dispute Resolution). Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?, 2.Bagaimana Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Arbitrase secara online untuk melindungi hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa? Penelitiannya dilakukan dengan metode hukum Yuridis Normatif, penelitian hukum yang merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan melalui pedekatan primer dan sekunder. Hasil Penelitian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase secara Online dalam penyelesaian sengketanya lembaga tersebut mampu memberikan kepuasan putusan kepada konsumen dan pelaku usaha yang pihaknya dirugikan dalam hak-haknya menerima barang dan/atau jasa dalam kekuatan putusannya sama sama bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap.Kata Kunci : Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Arbitrase Online
PERDAGANGAN ANAK SECARA ONLINE DALAM KAJIAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK fany uzayani khusna
Dinamika Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.621 KB)

Abstract

ABSTRACTThe historical journey of the Indonesian nation, since long time ago has been known the existence of human trafficking in the form of servitude or slavery. Children are the younger generation as human resources that are the potential and successor to the ideals of the nation's struggle, which has a strategic role and has special characteristics and traits, requires guidance and protection in order to ensure the growth and development of physical, mental and social as a whole, harmonious, harmonious, and balanced. Some factors behind the occurrence of child trafficking include Economic Factors, environmental factors, and Education factors. This research includes normative research whose approach through libraries sourced from literatures consisting of laws, books, journals, and informatics media related to the author's title, this study uses a statutory approach that behaves in Indonesia related to the protection of law in children. Keywords: Human Trafficking, Children Trafficking, Information and Electronic TransactionABSTRAKPerjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak dahulu sudah dikenal adanya perdagangan manusia dalam bentuk penghambaan atau perbudakan (slavery). Anak merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang pendekatannya melalui pustaka-pustaka yang bersumber dari literatur- literatur yang terdiri dari Undang-Undang, buku, jurnal, serta media informatika yang berhubungan dengan judul penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang belaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada anak. Kata kunci: perdagangan orang, Perdagangan anak, Informasi dan Transaksi Elektronik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2014 Bertha Retno Sari
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.414 KB)

Abstract

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Mendiskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan sesuai yang tertera dalam UU RI No.36 tahun 2014. Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hokum normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu :menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan memang sangat perlu dilakukan dengan berbagai faktor yang menyebabkannya baik yang disebabkan oleh perilaku dari pasien itu sendiri ataupun sifat kodrati dari seorang   tenaga kesehatan pada umumnya, Langkah utama yang dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan agar tidak terseret sampai kemeja hijau ialah dengan upaya menyelesaikan suatu  masalah dengan jalur mediasi yang juga merupakan amanat dari undang-undang kesehatan.
ANALISIS YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI PERUSAHAAN PIALANG DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA BERJANGKA FIRMANSYAH IQBAL KURNIAWAN; FIRMANSYAH IQBAL KURNBIAWAN
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.749 KB)

Abstract

ABSTRACT The emergence of forex margin trading transactions or foreign exchange trading in indonesia is increasingly popular. Begins with an agreement between a potential investor and a company broker / company broker representative, which includes an agreement to make a purchase and sale of forex. In practice, many actions are found that are not in accordance with the agreement made by the broker, causing losses for investors or defaults. Therefore, the legal consequences of default and the causes of default are the focus of research. Based on this research, several problems were found as follows: why is there a default on brokerage companies in forex margin trading transactions in the futures exchange? What are the legal consequences of default by brokerage companies in forex margin trading transactions? This research is normative legal research. Legislative approach, case approach, conceptual approach. The results of this study indicate that the causes of default are technological engineering, disclosure of information on brokerage representatives of companies, affiliation of companies with futures traders. Keywords :tort, forex, futures tradingABSTRAKMunculnya transaksi forex margin trading atau perdagangan valuta asing di Indonesia semakin  popular. diawali dengan perjanjian antara calon investor dengan pialang perusahaan/wakil pialang perusahaan, yang dimuat diantaranya kesepakatan untuk melakukan pembelian dan penjualan forex. Dalam praktik banyak ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pialang perusahaan sehingga menyebabkan kerugian bagi investor, atau terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu akibat hukum wanprestasi dan sebab-sebab terjadinya wanprestasi menjadi fokus penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah sebagai berikut: Mengapa terjadi wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi forex margin trading dalam bursa berjangka? Apa akibat hukum wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi forex margin trading?.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya wanprestasi ialah adanya rekayasa teknologi, ketidakterbukaan informasi wakil pialang perusahaan, terafiliasinya perusahaan dengan pedagang berjangka.Kata Kunci : wanprestasi, forex, bursa berjangka
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT NELAYAN WILAYAH PESISIR Syifaur Rahmah
Dinamika Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.802 KB)

Abstract

Perlindungan dan hak asasi manusia terhadap masyarakat pesisir dengan aktivitas reklamasi yang terjadi di teluk Benoa sering kali terjebak dalam masalah yang menyebabkan hak asasi manusia untuk hidup dan hak untuk kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat daerah pesisir di Teluk Benoa adalah kawasan konservasi, baik berdasarkan peraturan presiden Indonesia (Perpres) republik Indonesia, 45 tahun 2011 mengenai Denpasar, Badung, kapitol, dan dbagita (Sarbagita) lokal (Sarbagita) dan berdasarkan peraturan provinsi di Bali yang 16 tahun 2009 sehubungan dengan rencana Regional di provinsi Bali. Menurut peraturan kepresidenan No. 122 dari peraturan presiden tentang reklamasi, reklamasi tidak dapat dilakukan di daerah konservasi dan jalur laut. Jadi, menurut penulis kode nomor 27 tahun 2007 telah efektif sejak adanya peraturan tidak ada. Tersangka. 45 dari 2011 mengenai tata letak daerah kota Sarbagita, di mana area Benoa termasuk di area konservasi, dan peraturan presiden No. 122 di 2012 mengenai reklamasi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melarang reklamasi di daerah konservasi. Akhir istilah sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan presiden No. 51 tahun 2014, yang mengubah daerah pelestarian Benoa Bay menjadi area pemanfaatan umum. Yang akhirnya menghilangkan peraturan yang menyatakan bahwa Teluk Benoa adalah area konservasi.Kata kunci: perlindungan hukum, regulasi. area konservasi Protection and fulfillment of human rights towards coastal communities with reclamation activities that occur in Benoa Bay are often trapped in a problem that causes the fulfillment of the right to life and the right to the welfare of the community. Legal protection of the community rights of coastal areas in Benoa Bay is a conservation area, both based on the Presidential Regulation (Perpres) of Republic of Indonesia Number 45 of 2011 concerning Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan Urban Spatial Planning (Sarbagita) and based on Bali Provincial Regulation Number 16 of 2009 concerning the Regional Spatial Plan of Bali Province. According to Article 2 paragraph (3) of Presidential Regulation No. 122 of the Presidential Regulation on Reclamation, reclamation cannot be carried out on conservation areas and sea lanes. So, according to the author Law number 27 of 2007 has been effective only since the existence of the regulation No. Perp. 45 of 2011 concerning the layout of the Sarbagita urban area, where the Benoa area is included in the Conservation area, and Presidential Regulation No. 122 of 2012 concerning Reclamation in Coastal Areas and Small Islands which prohibits reclamation in conservation areas. End of term as President, Susilo Bambang Yudhoyono issued Presidential Regulation No. 51 of 2014, which changed the Benoa Bay conservation area into a public utilization area. Which ultimately eliminated the articles which stated Benoa Bay was a conservation area.Keywords: Legal protection, regulation, Legal protection
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PEMERKOSAAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN rekha irma nusa bakti
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.666 KB)

Abstract

Pemerkosaan ialah sesuatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela serta melanggar norma dimana yang jadi korban merupakan wanita baik berusia ataupun anak di bwah usia. Perihal tersebut sangat merugikan untuk kalangan wanita dimana harga diri serta kehormatan jadi taruhannya. Pemerkosaan melanggar Hak Asasi Manusia( HAM) spesialnya untuk kalangan wanita, sementara itu kita ketahui kalau kehormatan wanita wajib dilindungi sebagaimana sudah di atur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dalam postingan 2 apabila ditinjau bersumber pada pengalaman wanita, pelanggaran hak wanita serta perkosaan diinterpretasikan selaku aksi terlarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri kepanjen? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri kepanjen?  Hasil penelitian menunjukan bahwa Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi selaku berikut:‘’ Benda siapa yang dengan kekerasan ataupun dengan ancaman memforsir wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan ia, sebab perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 2 belas tahun’’.Kemajuan ilmu serta teknologi, pertumbuhan kependudukan serta struktur warga dan pergantian nilai- nilai sosial serta budaya turut pengaruhi serta membagikan akibat yang tertentu kepada motif, watak, wujud, frekuensi, keseriusan, ataupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak aspek secara langsung ataupun tidak langsung turut berikan warna serta akibat tertentu terhadap munculnya kejahatan kekerasan.Kata kunci: Yuridis, Pemerkosaan, Pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN ATAS HAK CUTI HAID MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PT CAKRA GUNA CIPTA MALANG) M FRADILA VIKRI HAIKAL
Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.937 KB)

Abstract

ABSTRAKPerlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Atas Hak Cuti Haid Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Cakra Guna Cipta Malang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan aturan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undang mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, seperti tidak memberikan cuti haid pada hari pertama dan hari kedua. Salah satunya yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada PT Cakra Guna Cipta Malang sebagaimana PT dalam sektor produksi rokok ini, belum sepenuhnya memenuhi rumusan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Permaslahan yang diangkat adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hak cuti haid di PT Cakra Guna Cipta Malang menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan apa yang menjadi kendala dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hak cuti haid di PT Cakra Guna Cipta Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulakan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hak cuti haid di PT Cakra Guna Cipta Malang menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perusahaan tetap memberikan waktu untuk cuti selama satu hari dengan dapat di perpanjangan dengan melampirkan surat keterangan ijin dengan menyertakan blangko hasil periksaan, dengan pemberlakuan yang belum sesuai yang terdapat dalam pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan cuti haid dihari pertama dan hari kedua. Serta kendala dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hak cuti haid di PT Cakra Guna Cipta Malang terdapat pada pekerja perempuan yang tidak memahami makna dari cuti haid yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undang, yang beranggapan bahwa cuti haid bukan hal yang harus dilakukan semasih bisa bekerja. Serta tedapat pada pihak perusahaan yang belum sepenuhnya memberikan hak-hak pekerja perempuan atas cuti haid sebagaimana diatur dalam undang-undang.Kata Kunci: Cuti Haid, Pekerja Perempuan, Perlindungan.SUMMARYIn this thesis, the author raises the issue of Legal Protection Against Women Workers on Menstrual Leave Rights according to Law Number 13 of 2003 concerning Employment (Case Study of PT Cakra Guna Cipta Malang). The reason for choosing this theme is that there are still many companies that do not apply the rules that have been set as stated in the laws and regulations regarding legal protection for female workers, such as not providing menstrual leave on the first and second days. One of them happened in the provision of legal protection for female workers at PT Cakra Guna Cipta Malang as PT in the cigarette production sector, did not fully meet the formulation contained in the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Employment.The formulation of the problem as follows: What is the form of legal protection for female workers for menstrual leave rights at PT Cakra Guna Cipta Malang according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and What are the obstacles in providing legal protection guarantees to female workers for menstrual leave rights at PT Cakra Guna Cipta Malang. This research is a descriptive research, using an empirical juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.The results of this study indicate that the form of legal protection for female workers on menstrual leave rights at PT Cakra Guna Cipta Malang according to Law No. 13 of 2003 concerning Employment, the company still provides time for one day leave with an extension by attaching a certificate of permission with include a blank of the results of the examination, with the implementation that is not in accordance with Article 81 of the Manpower Act which requires companies to provide menstrual leave on the first and second days.As well as obstacles in providing legal protection guarantees for female workers for menstrual leave rights at PT Cakra Guna Cipta Malang, there are female workers who do not understand the meaning of menstrual leave which has been determined in the legislation, who think that menstrual leave is not something that must be done. while still working. And there are companies that have not fully provided women workers' rights to menstrual leave as stipulated in the law.Keywords: Menstrual Leave, Female Workers, Protection. 
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Husyaimah Husyaimah
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.903 KB)

Abstract

 Terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura khususnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang di dasari oleh orang tua yang sudah merasa anaknya beranjak dewasa dan pantas berkeluarga maka anaknya langsung di nikahkan walaupun anak tersebut tidak memasuki katagori cukup umur yang sudah ditetapkan oleh  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian anak tersebut di nikahkan pada usia 12 tahun (haid pertama yang mana usia tersebut jauh dari batas usia minimum perkawinan yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Maka tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum adat, hukum islam, dan undang-undang No 1 tahun 1794 tentang adanya pernikahan di bawah umur serta untuk mengetahuai factor-faktor yang mempengaruhi dan upaya pencegahan nikah di bawah umur.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga data utama adalah data primer yang bersumber dari masyarakatBerdasarkan hasil penelitian maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dalam ketentuan hukum adat masyarakat Madura khususnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tidak memberikan batasan pasti tentang batas minimal usia diperbolehkannya menikah, Pernikahan dilaksanakan selama mempelai  dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, selanjutnya pandangan hukum islam  tentang batasan usia minimal seseorang yang ingin kawin adalah baligh, yang secara eksplisit terdapat dalam Al-qur’an pada surat An-Nur ayat 32, dimana dapat ditafsirkan bahwa apabila telah memasuki usia baligh, setiap laki-laki maupun perempuan dapat melakukan ikatan perkawinan sesuai dengan yang diinginkan.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perkawinan diusia dini, diantaranya : faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sosial dan kebudayaan, faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari keluarga, terakhir faktor kekhawatiran atau ketakutan yang dimiliki oleh orang tua terhadap anakanya tidak memiliki pasangan hidup dikemudian hari.Upaya yang dapat dilakukan beberapa hal diantaranya dengan melakukan pemberdayaan terkait informasi, pelatihan keterampilan anak-anak muda, Serta memberikan edukasi terhadap orang tua atau masyarakat secara umum untuk menumbuhkan pemikiran positif serta visioner. Kemudian perlu adanya peran pemerintah pemerintah setempat dalam menegakkan UU No 1 tahun 1974 terkait batas usia minimal perkawinan. Underage marriage commonly occurs in Madurese community, especially in Pancor village, Ketapang District, Sampang Regency, is based on parents who feel their son or daughter is growing up and deserve to have a family, so the son or daughter is married even though he or she does not categorize the sufficient age as stipulated by Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, thus marrying someone at the age of 12 years (the first menstrual age which is far from the minimum age of marriage is mandated by Act No. 1 of 1974 on Marriage.So the purpose of this study is to find out the views of indigenous law, Islamic law, and Law No. 1 of 1794 concerning the existence of underage marriage and to find out the factors that influence and efforts to prevent underage marriage.The methodology used in this study is empirical juridical methodology or often referred to sociological law research which means written positive law research on the behavior of community members in society or a law research that wants to find laws that exist in society, so primary data is primary data sourced from the community.Based on the results of the study, in provision 7 verse (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which states that "Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years". In the provisions of the Madurese customary law, especially in the Pancor Village, Ketapang District, Sampang Regency, there is no definite limitation about the minimum age for marriage, marriage is carried out as long as the bride is considered capable of meeting her own needs, which is explicitly contained in Al-Qur'an, An-Nur's verse 32, where it can be interpreted that if you have reached the age of baligh (baligh is a term in Islamic law that shows someone has reached maturity), any male or female can make a marriage as what he or she wants.There are several factors that influence the occurrence of a marriage at an early age, including: family economic factors, social and cultural environmental factors, lack of awareness about the important education from the family, the last factor is worry or fear that is had by parents for their son or daughter does not have a life partner in the future.Efforts that can be made are several things including empowering information related, training young people's skills, and providing education to parents or the general public to foster positive thinking and visionary. Then needing the role of the local government in enforcing Law No. 1 of 1974 regarding the minimum age limit for marriage.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA YANG MENGALAMI LIKUIDITAS (STUDI DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA CABANG BONDOWOSO) Sofiatul Ibtisam Madihah
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.339 KB)

Abstract

ABSTRACT     Liquidity of the joint life insurance of Bumiputera resulted was be delayed of payment of claims to the customer.The problems discussed in this paper are: How is the responsibility of the join life insurance of Bumiputera a branch Bondowoso has experienced the issues of liquidity to customers, How is the mechanism of refund of the join life insurance customer of Bumiputera a branch of Bobdowoso  and the obstacles, How to protect the law of the join life insurance of Bumiputera a branch of Bondowoso. This research is a juridical research empirically by using a sociological juridical approach that sees reality occurring in the field. Based on the results of this research can be concluded of the joint life insurance of Bumiputera customers will be responsible for the rights of policyholders (insurance customers) by conducting a process of rescheduling the payment of claims. The mechanism of refund of joint life insurance clients using centralization of claims (application of claims paymen) its claims by the centralization of the claim causing inefficiencies of time. Legal protections for insurance customers are more regulated in POJK No. 1/07/2013 about consumer protection of the financial services sector.Key words: Joint Life Insurance of Bumiputera, Liquidity, Legal Protection ABSTRAKLikuiditas yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera mengakibatkan penundaan pembayaran klaim terhadap nasabah. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah : Bagaimana tanggung jawab Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso yang mengalami persoalan likuiditas terhadap para nasabah, Bagaimana mekanisme pengembalian dana nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso dan Hambatannya, Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera akan Bertanggung Jawab atas hak pemegang polis (nasabah asuransi) dengan melakukan proses penjadwalan ulang pembayaran klaim. Mekanisme pengembalian dana terhadap nasabah Asuransi Jiwa Bersama menggunakan sentralisasi klaim (aplikasi pembayaran klaim), hambatannya dengan menggunakan sentralisasi kliam menimbulkan ketidakefisienan waktu. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi lebih banyak diatur dalam POJK No. 1/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Kata Kunci : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Likuiditas, Perlindungan Hukum 
Kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di desa komodo diwilayah kawasan taman nasional komodo labuan bajo Saripa Saripa
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.713 KB)

Abstract

DAFTAR PUSTAKABuku Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.Chandra S, 2003, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan diKantor Pertanahan, Jakarta: Grasindo. Dahuri R. Et.al, 1996, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan SecaraTerpadu, Jakarta: Pradnya Paramita.Harsono Boedi, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Trisakti.Marulap Togatorap, (2020), Perlindungan Hukum Atas Tanah Mayarakat Hukum Adat DalamPengadaan Tanah dan Kepentingan Umum, Yogyakarta: STPN Press.Jurnal Isdiyana Kusuma A, 2019 Oktober, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah MelaluiPendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kota Batu, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31., No. 3.Internet Putra G. D, 2018, Taman Nasional Komodo, Diakses pada 18 Desember 2021. Website: https://indonesiabaik.id/inforgrafis/taman-nasional-komodo.KPA, 2020, Menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pulau Komodo Dengan Komisi IV DPR RI, Diakses pada 16 Oktober 2021, Website: https://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/218/Menyikapi_Rapat_Dengar_Pendapat_RDP_Terkait_Pembangunan_Kawasan_Strategis_Pariwisata_Nasional_Pulau_Komodo_dengan_komisi_IV_DPR_RI. Korebima,R.A, 2015, Status Hak Penguasaan Pada Pulau Di Sekitar Taman Nasional Komodo, Diakses pada tanggal 16 oktober 2021. Website: http://repository.unair.ac.id/13304/17/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.Pdf Sigid, 2018, Sertifikat Tidak Bisa Terbit Dalam Kawasan Hutan, Diakses pada tanggal 19 Desember 2021. Website: https://senarai.or.id/korupsi/sigid-sertifikat-tidak-bisa-terbuka-dalam-kawasan-hutanPPID, 2019, Pulau Komodo Tetap Terbuka Untuk Wisatawan, Diakses pada 14 Oktober 2021. Website: http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5096/pulau-komodo tetapterbuka-untuk wisatawan

Page 7 of 55 | Total Record : 545

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue