cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 6   7   8   9   10 
AKIBAT HUKUM TERJADINYA WABAH COVID-19 DENGAN DI BERLAKUKANNYA PASAL 28 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA Rusman Riyadi Riyadi
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.192 KB)

Abstract

ABSTRACTWith the enactment of a law in which this law has an impact on a development in the village, because the regulations are related to the state financial policy at the time of the current pandemic. The plague that is currently hitting Indonesia is very influential for the Indonesian society. This writing is motivated by a problem, namely, What is the basis for the implementation of Law Number 2 of 2020 in terms of financial policies for allocating village funds budget. As well as how village development is due to the diversion of village fund budget allocations caused by the Covid-19 pandemic. The type of research used in this study is a type of normative legal research. As well as the type of approach used in this research, namely, the statutory approach (statue approach).Keywords: Village, Covid-19, Fund Allocation. ABSTRAKDengan berlakunya sebuah undang-undang yang mana undang-undang tersebut berdampak bagi sebuah pembangunan yang ada di desa, karena dalma peraturan tersebut berkaitan dengan kebijakan keuangan negara pada saat pandemi sekarang ini. Wabah yang sedang melanda indonesia pada saat ini sangat berpengaruh bagi tatanan masyarakata indonesia. Penulisan ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Apa dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa. Serta Bagaimana pembangunan desa akibat  pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitan hukum normatif. Serta jenis pendekatan yang di gunakan dalam penenlitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (statue approach).Kata Kunci: Desa, Covid-19, Pengalokasian Dana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Ila Fatilina
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.754 KB)

Abstract

AbstrakSebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Pidana pada dasarnya telah melanggar HAM khususnya pidana perampasan kemerdekaan, namun pelanggaran terhadap HAM tersebut dapat dilakukan oleh negara berdasarkan pasal 28 j UUD 1945. Bahkan saat pejabat negara dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Penegakan hukum HAM di Indonesia harus didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang kuat karena masih banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap HAM di Indonesia yang  belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik.Kata kunci : perlindungan hukum, hak asasi manusiaAbstractAs a public law, criminal law finds its importance in legal discourse in Indonesia. Criminal crimes have basically violated human rights, especially crimes of deprivation of liberty, but violations of human rights can be carried out by the state based on Article 28 j of the 1945 Constitution. can be convicted in accordance with the provisions of the law. Enforcement of human rights law in Indonesia must be supported by various strong laws and regulations because there are still many violations against human rights in Indonesia that have not been fully resolved.Keywords: legal protection, human rights 
Analisis Kebijakan Asimilasi Bagi Anak di Masa Pandemi COVID 19 Menurut Perspektif Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Chandra Surya Saputra
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.599 KB)

Abstract

Abstrak Berlakunya Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pendemi COVID 19 ini dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak. Rumusan maslaah yang diangkat adalah bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 dan kesesuaian  program asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 dengan tujuan pemidanaan anak.Kata Kunci : Asimiliasi, Anak, COVID 19       AbstractThe enactment of the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Convicts and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 is a legal effort in the midst of an emergency situation that can threaten the lives of all mankind due to Covid-19, even though the community assessing with various responses related to the number of repeated violations by prisoners, but when calculated from the number of adult/child prisoners released compared to the number of violations, it is very small. It is necessary to analyze the existence of child assimilation during the COVID-19 pandemic in relation to the principle of child protection. The formulation of the problem raised is a form of assimilation for child prisoners during the Covid 19 Pandemic according to the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 and the suitability of the assimilation program for child prisoners during the Covid 19 Pandemic with the aim of punishing children. Keywords : Assimilation, Children, COVID 19
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn) Muammar Iqbaal Muammar
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.034 KB)

Abstract

ABSTRACTDisputes that often occur in the sale and purchase of land in the community lie in the deed issued by the PPAT as the responsible official. PPAT has the right to make a deed regarding land in which sometimes there is a problem that arises, namely the deed made by PPAT is declared null and void by the court. This is due to a legal defect in the making of the deed. As is the case with the decision of the Kepanjen District Court in case number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, related to the cancellation of the deed of sale and purchase of land that has violated legal provisions regarding the determination of legal heirs. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the basis for consideration of the Panel of Judges in the Cancellation of the Deed of Sale and Purchase of Land in the Decision on Case Number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, as well as the legal consequences of the cancellation of the Deed of Sale and Purchase of Land in the Decision of Case Number 87/Pdt. G/2014/PN.Kpn. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.Keywords: Deed, Decision, Land.ABSTRAKSengketa yang sering banyak terjadi dalam jual beli tanah di masyarakat terletak dari akta yang dikeluarkan oleh PPAT sebagai pejabat yang bertanggungjawab. PPAT berhak membuat akta berkenaan dengan tanah di mana di dalamnya juga kadang terdapat suatu permasalahan yang timbul yaitu akta yang dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut. Sebagaimana halnya pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, terkait dengan pembatalan akta jual beli tanah yang telah melanggar ketentuan hukum terhadap penetepan ahli waris yang sudah sah. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Pada Putusan Perkara Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, Serta adanyaAkibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Pada Putusan Perkara Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Kata Kunci: Akta, Putusan, Tanah.
EFEKTIVITAS PASAL 9 UNDANG-UNDANG SPPA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polres Kota Batu) Rati Puspita
Dinamika Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.011 KB)

Abstract

ABSTRACT          Children are not to be punished, but must be given guidance or guidance, so that they can grow and develop as normal children who are healty and fully intelligent. In this research, the reseacher examines the issue of how the effectivennes of article 9 of law 11/12 concerning the judicial system criminal crimes and what are the factors that influence the application of diversio0n at the district police station stone. This type of research in this research is emprical juridical that is studying the provisions of applicable law and what happens in reality in the community, whereas the research approach used by the author is the statute approach carried out by examining the regulations and legislation related to the legal issues to be examined. The result of this study indicate that diversi is not effective even though there is a permanent legal force that is in the act law 11/2012 concerning the criminal justice system for children.Keywords: Effectiveness, Diversity, Juvenile Delinquency. ABSTRAKAnak bukanlah untuk dihukum, akan tetapi harus diberikan pembinaan atau bimbingan, “Agar bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan bagaimana efektivitas pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan diversi di Polres Batu. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Diversi tidak berlaku efektif meskipun sudah ada kekuatan hukum yang tetap yaitu didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Efektifitas, Diversi, Anak Berkonflik dengan Hukum. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Polres Sumenep) Heppy Trio Ananda
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.828 KB)

Abstract

AbstractNarcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness. Narcotics in their use can provide benefits in health science but can also cause negative impacts if misused. Nowadays narcotics abuse often occurs in society which is also carried out by children as intermediaries, so that then they get prosecution from the Police. The police themselves with their duties as law enforcers with the aim of protecting the interests of the community against criminal acts that violate the life, body, property, honor, independence and violate the legal interests of the community and the state. This study aims to determine the forms of legal protection for children who are narcotics intermediaries at the Sumenep Police, to find out the implementation of legal protection for children as narcotics intermediaries based on Law Number 35 of 2014 at the Sumenep Police, and to find out what are the obstacles in providing legal protection for children who are traffickers of narcotics at the Sumenep Police. The research method in this research is juridical-empirical. The results obtained are: that it is known that there are forms of legal protection for children who are intermediaries of narcotics at the Sumenep Police such as diversion, rehabilitation and child investigators are not fully carried out, that the implementation of law number 35 of 2014 concerning child protection has been carried out properly by the Sumenep Police such as activities to bring in Bapas and P2TP2A, and it is known that after this law was formed and enacted, law enforcers who run it experience obstacles or obstacles, namely short time and inadequate facilities.Keywords: Narcotics, Intermediary, Children, Law. Child protection ABSTRAKNarkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.Narkotika dalam penggunaannya dapat memberikan manfaat dalam ilmu kesehatan namun juga dapat menimbulkan dampak negative apabila disalahgunakan.Dewasa ini penyalahgunaan narkotika kerap terjadi di masyarakat yang juga dilakukan oleh anak sebagai perantaranya, sehingga kemudian mendapatkan penindakan dari Kepolisian.Kepolisian sendiri dengan tugasnya sebagai penegak hukum dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak-tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika di Polres Sumenep, mengetahui implementasi dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Polres Sumenep, dan mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika di Polres Sumenep. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: bahwa diketahui adanya bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika di polres sumenep seperti diversi, rehabilitasi dan penyidik anak tidak dilakukan sepenuhnya, bahwa peimplementasian undang-undang  nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dilaksanakan dengan baik oleh polres sumenep seperti kegiatan mendatangkan bapas dan P2TP2A, dan diketahui bahwa setelah undang-undang ini dibentuk dan diresmikan, penegak hukum yang menjalankan mengalami hambatan atau kendala yaitu waktu yang singkat dan fasilitas yang tidak memadai.Kata Kunci: Narkotika, Perantara, Anak , Hukum. Perlindungan Anak
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS Ahmad Fauzan Hakim
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.802 KB)

Abstract

AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya hubungan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana ataupun kehendak dari pembuat undang-undang. Pada pernikahan tersebut Termohon I diketahui telah memalsukan semua data diri. Hal tersebut baru diketahui Termohon II kalau sebenarnya Termohon I adalah perempuan beberapa minggu setelah perkawinan, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan meminta perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan. Maka Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo dianalisa menggunakan teori keadilann dari John Rawis.Kata Kunci : perkawinan, pertimbangan hakim AbstractMarriage is an inner and outer bond between a man and woman as a husband and wife in forming a happy and eternal family based on the One Godhead. But in reality, the relationship that is bound in a marriage isn’t according to the plan or wish of the legislator. At the marriage, Defendant I has been known to falsify all personal data. It will be known by Defendant II that in fact the Defendant I is a woman a few weeks after the marriage, it can cause the dispute and demands the marriage with Defendant I can be canceled by the court. Then the judge's consideration in deciding cases and fulfilling justice in case decisions of Number of: 1175/ Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo is analyzed using justice theory from John Rawis.Keywords: marriage, judge consideration
TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PELAYARAN TERHADAP BARANG ANGKUTAN ATAS PERISTIWA KECELAKAAN KAPAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Studi Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/01/I/MP.2020) Silvi Fajar Karunia
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.28 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the civil liability that can be given by shipping companies for ship accidents that cause losses to the owner of the goods. Based on this background, the authors raised the formulation of the problem as follows: 1. What is the responsibility of the Shipping Company as the carrier to the owner of the goods for the sinking of the ship? 2. What is the decision of the Shipping Court to the Shipping Company on the transportation of goods for the sinking of the ship? This research is a normative juridical that uses a statutory and conceptual approach. The results of this study, PT. ASDP is responsible for losses because part of the cargo is destroyed due to the negligence of the captain. The decision of the Shipping Court only imposed an administrative penalty on the captain. If they are not satisfied with the compensation, the aggrieved party can file a lawsuit to the District Court.Keyword: Liability, Shipping Company, Ship Accident, CompensationABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggung jawaban perdata yang dapat di berikan oleh Perusahaan Pelayaran atas peristiwa kecelakaan kapal yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik barang. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Pelayaran selaku pengangkut terhadap pemilik barang angkutan atas peristiwa tenggelamnya kapal? 2. Bagaimana putusan Mahkamah Pelayaran kepada Perusahaan Pelayaran terhadap barang angkutan atas tenggelamnya kapal? Penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini, PT. ASDP bertanggung jawab atas kerugian karena sebagian muatan musnah yang disebabkan oleh kelalaian Nahkoda Putusan Mahkamah Pelayaran hanya menjatuhkan hukuman yang bersifat administratif terhadap Nahkoda. Apabila kurang puas atas ganti rugi maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Pelayaran, Kecelakaan Kapal, Ganti Rugi
PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SELAMA PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN Rachela Salsabila
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.704 KB)

Abstract

ABSTRACTActually, people who’re classified not able still have legal aid rights without fees charged. This urgency refers access lack to justice for community. Legal aid services are inseparable from advocate role who’re obliged defend the defendant and must fight idealism values and morality. Legal aid will be meaningful especially to people less able and law blind. This research problem formulation is how advocate role in providing legal assistance to  defendant whose facing case in Dictrict Court Kepanjen Malang regency and how defendant’s perspective of legal assistance. Result of this sociological empirical juridical research with  qualitative descriptive approach, shows that: (1) LBH LK~3M advocates role to defendants in Kepanjen District Court Malang is to assist defendant as legal counsel in trial for appointing judges; (2) defendants assume that legal aid is provided in non-ligitation and ligitation manner by advocates can help them especially in terms of assistance during trial. Keywords: Advocate, Legal Aid, Defendant, Court ABSTRAKSebenarnya, masyarakat yang tergolong tidak mampu masih memiliki hak bantuan hukum tanpa pungutan biaya. Urgensi ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Jasa bantuan hukum tidak terlepas dari peran advokat yang berkewajiban membela terdakwa dan harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas. Bantuan hukum akan sangat berarti terutama untuk masyarakat kurang mampu dan buta hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang sedang menghadapi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen dan bagaimana sudut pandang terdakwa terhadap bantuan hukum tersebut. Hasil penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis ini, menunjukkan bahwa: (1) Peran advokat LBH LK~3M terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Kepanjen adalah mendampingi terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam persidangan atas penunjukkan hakim; (2) terdakwa beranggapan bahwa bantuan hukum secara nonlitigasi dan litigasi oleh advokat, dapat membantu mereka terutama dari segi pendampingan saat persidangan.Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum, Terdakwa, Pengadilan
PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDY KASUS DI POLRES SAMPANG) alvan nur rosyid
Dinamika Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.854 KB)

Abstract

ABSTRAK Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin labil sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa.Salah satu hukum yang mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang. Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas oleh kepolisian oleh kepolisian. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatife lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh Iebih berat.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskiriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa. Lokasi penelitian terletak di kabupaten sampang-madura Jawa timur, alasan peneliti pengambil lokasi tersebut dikarenakan peneliti sedang bertugas dikota tersebutHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelanggaran lalu lintas dikabupaten sampang masih terlalu tinggi. Dengan adanya seperti ini kepolisian dapat menerapkan jenis sanksi yang tepat dan baik agar mengurangi pelanggaran lalu lintas di kabupaten sampang. Hambatan polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas Polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan pre-emtif, tindakan preventif dan tindakan represif sedangkan untuk upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sampang yang sudah digolongkan pada hambatan ditemukan salah satunya adalah untuk hambatan tindakan preemitif dilakukannya bantuan personil dalam lalu lintas.Kata Kunci: penerapan sanksi dan upaya penanggulangan serta hambatan        ABSTRACT Security is one of the requirements to build a better nation. However, the law must be free and flexible to settle cases so justice and peace can be obtained. Settlement of a case must be able to eliminate the turmoil that might be unstable so that success will be created to support the implementation of development. Law has a very strategic role in the development of a nation.One of the laws realized by road traffic and transportation is safe, safe, fast, smooth, orderly and orderly, convenient and efficient is Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road transportation which is one of the aids that occurred in the last transitional space cross. The regulation and application of punishment regulates more strictly by the police. For those who are of a minor nature, prison sentences or relatively lighter fines are used. However, against the weight and is considered unfair.This type of research uses a type of research descriptive sociological law (evaluation), therefore it is not agreed on the hypothesis. The research location is in the district of Sampang-Madura, East Java, where the researcher looked for the location because the researcher was discussing the cityThe results of this study indicate, what proves that traffic in Sampang is still too high. With this in mind, the police can apply the right type of punishment so that traffic in the Sampang regency can be returned. Police obstacles in tackling traffic violations. The police have classified actions into three types of pre-emptive, preventive and temporary repressive measures for the efforts of the Police in Overcoming Traffic Violations in Sampang Regency which have been classified as what is found to be a precautionary measure in traffic.Keywords: the application of sanctions and countermeasures efforts as well as obstacles 

Page 8 of 55 | Total Record : 545

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue