cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP SITUS FILM GRATIS DI INTERNET Cintya Farha Indah
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.457 KB)

Abstract

Di zaman yang semakin canggih ini akses internet memberikan kemudahan mengakses apapun yang ingin dicari. Namun, internet tidak selamanya memberikan dampak yang positif ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak tersebut adalah pembajakan film dalam situs internet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap permbajakan film dalam situs internet dapat dilakukan dengan dua acara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif, juga akibat hukum yang dapat timbul dari pembajakan film dalam situs internet khususnya dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan semakin maraknya pembajakan film dalam situs intenet maka diperlukan peraturan khusus untuk melindungi pemegang hak cipta ata pencipta.Kata kunci: hak cipta, perlindungan hukum,            In this really sophisticated era, the internet provides an easy access to anything you want to find. However, the internet does not always have a positive impact, there also negative consequences caused. One of the impact is the film pirates on internet site. According to the result of this research, legal protection of the film pirates in the internet site is doing by two way, first is the preventive protection and repressive protection, also about the legal consequences that the cause from the pirates on internet site especially in section 113 Law Number 28 Year 2014 of Copy Rights and section 32 Law Number 11 Year 2008 of Information and Electronic Transaction. With the frequent mount of film pirates on internet site, spelitic regulation is moded to protected the copyright holdous or the creator.Keywords: legal protection, copy rights
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Di Polres Batu) mukhammad miftakhul khakim
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.469 KB)

Abstract

ABSTRACTTheft with weight and with violence is one of the ills of society related to crime, in the historical process from generation to generation it turns out that crime is a crime that harms and tortures others. Therefore, it is necessary to strive so that people avoid committing theft by weight or theft with violence against others. The research method used is the empirical juridical method in looking at the role of the Batu Police Police in enforcing the law on the crime of violent theft, and the efforts made by the Batu Police to reduce the crime of violent theft. The author conducted a study on how the role of the Batu Police Police in law enforcement of the crime of theft with violence carried out by the Batu Police in handling the case was in accordance with the provisions of the applicable law.Keywords: Law Enforcement, Crime, Theft with Violence ABSTRAKPencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dalam melihat peran Kepolisian Polres Batu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Batu untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penulis melakukan penelitian tentang bagaimanakah peran Kepolisian Polres Batu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani perkara tersebut apakah dalam pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDY KASUS DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO) Salman Hasan Hasan
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.391 KB)

Abstract

ABSTRACTMany factors, one of which is an economic problem which requires parents to marry off their children to ease the burden on their parents. Marriages carried out by children in the Besuki Village area, Situbondo Regency, are motivated by many factors, one of which is economic problems which require parents to marry off their children to ease the burden on parents, apart from that the most common factor is promiscuity which causes a child required to carry out marriages to account for the consequences of the impacts carried out. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the conception of underage marriage according to Law Number 16 of 2019, as well as the legal consequences of underage marriage in Besuki Village, Besuki District, Situbondo Regency. -Law Number 16 of 2019. This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach and a case approach.Keywords: Marriage, Legal Consequences, Children.ABSTRAKBanyak faktor salah satunya masalah ekonomi yang dimana mengharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di wilayah Desa Besuki Kabupaten Situbondo, dilatar belakangi banyak faktor salah satunya masalah ekonomi yang dimana mengharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua, selain dari pada itu faktor yang paling banyak terjadi adalah pergaulan bebas yang menyebakan seorang anak diharuskan untuk melangskukan perkawinan untuk mempertanggungjawabkan akibat dari dampak yang dilakukan.Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Konsepsi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Serta akibat hukum perkawinan di bawah umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendakatan Kasus.Kata Kunci: Perkawinan, Akibat Hukum, Anak.
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KABUPATEN SAMPANG STUDI DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG Abdus Salam
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.11 KB)

Abstract

Criminal law positive Indanesia, which is valid until today, still lists the sanctions the death penalty as stipulated in the punishment of the principal.In Indonesia, death penalty is the criminal main the oldest that still survives to this day and it is also possible for the foreseeable future so that criminal acts that occur may be subject to criminal sanctions die.The number of criminal offenses that can be punished a death penalty and procedures for the implementation of the death penalty is always subject to change from time to time, along with the dynamics of the social life of the people who continue to experience changes from day to day which shows that the dynamics of social change continue to run dynamically.Criminal cases of premeditated murder with the use clurit slashed the victim repeatedly so that the victim covered in blood and result in loss of life as well as death of the victim intentionally and with a plan, in the year 2013 in the district of Sampang.As for the causes and the modus operandi of criminal acts of premeditated murder, among others, due to his pride being insulted, disputes possessions to infidelity, for it is a settlement of the case through the existing law, through the considerations to can be found a kejahantan the cance ansuatu criminal acts of premeditated murder, to provide a deterrent effect so as not to recur the crime of premeditated murder is, should judges impose sanctions death penalty for the perpetrators of the crime with planned. Keywords : Crime, Murder, Carok.
PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI DI POLRESTA MALANG KOTA theo primadani
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.956 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Kepolisian di Polresta Malang Kota. Untuk mengetahui penerapan faktor penghambat dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polresta Malang Kota, untuk mengetahui implementasi upaya mengatasi kendala dalam penegakan Kode Etik Profesi Polti di Polresta Malang Kota. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan prundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pelaksanaan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polresta Malang Kota belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, masih ada beberapa yang bertentangan dengan isi Peraturan Kapolri yaitu pada Pasal 21 ayat 3 dan juga proses Peradilan. Di Polresta Malang Kota, kasus pelanggaran meningkat dari tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun 2016 terdapat 2 kasus tahun 2017 mwningkat menjadi 3 kasus yang dilakukan oleh 3 oknum anggota. Penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, di Polresta Malang Kota, untuk mencegah terjadinya pelanggaran KEPP berkomitmen akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar
IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM POTONG ANTARA PT CIOMAS ADISATWA DENGAN MITRA Dimas Syahri Aulia Rahman
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.771 KB)

Abstract

Abstrak Bagi hasil merupakan takaran atau timbangan seberapa besar porsi hasil panen dalam usaha peternakan yang diperoleh antra peternak mitra sebagai pihak kecil dengan pihak perusahaan sebagi pihak besar. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada kemitraan PT Ciomas Adisatwa adalah tidak jauh beda dengan kemitraan perusahaan lainnya, yaitu menerapkan sistem pembagian cash (uang tunai) dengan prosedur mekanisme kontrak, bahwa perusahaan mendapat kewenangan untuk membeli semua ternak hasil panen dari peternak yang sepakat berkerjasama dengan perusahaan peternakan.Kata kunci: peternakan, bagi hasil, kemitraaan, hukum Abstract Profit sharing is a measure or scale of how large the portion of the crop yields in a livestock business that is obtained between partner farmers as a small party with the company as a large party. The profit sharing system applied to the PT Ciomas Adisatwa partnership is not much different from other corporate partnerships, namely implementing a system of distributing cash (cash) with the procedure of contract mechanisms, that the company has the authority to buy all harvested animals from farmers who agree to cooperate with the company farm.Keywords: livestock, profit sharing, partnership, law
KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN HAK MENUMPANG ATAS TANAH OLEH SEKOLAH DASAR NAHDLATUL ULAMA BAHRUL ULUM BERDASARKAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Studi di Yayasan Mabarot Sunan Giri) Muhammad Zahroni Firdaus
Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.063 KB)

Abstract

ABSTRACTAccording to article 53 verses (1) the agrarian point legislation mentions the rights of the land being temporary, one of which has been yurily recognized in the uupa, but in practice the passenger rights still cause much disputing, just as the ownership of the land by the nahdlatul scholars' log on to the land owned by the sunan scholars' foundation. Such things happen because the owner of the land could decide if he needed such land at any time. This is written on the background with the question of, first, the background of the ownership of the ownership of the terrestrial ownership by sdnu bahrul ulum to the land owned by the sunan foundation. Second, the certainty of the right to board the land dominated by sdnu bahrul ulum. This type of styling isa type of empirical jurisdiction. Whereas the research approach used in this study is a sociological yuriy approachKeywords: Legal Certainty, Right to Ride, Mastery.ABSTRAKBerdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan tentang hak atas tanah bersifat sementara salah satunya adalah menyebutkan tentang hak menumpang, yang mana secara yuridis telah diakui didalam UUPA tersebut, tetapi dalam prakteknya hak menumpang tersebut masih banyak menimbulkan sengketa, sepertihalnya yang terjadi pada penguasaan hak menumpang atas tanah oleh sekolah dasar Nahdlatul Ulama Bahrul Ulum terhadap tanah yang dimiliki oleh yayasan Mabarot Sunan Giri. Hal-hal demikian terjadi dikarenakan hak menumpang hubungan hukumnya lemah, yaitu sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh pemilik tanah jika ia memerlukan tanah tersebut.  Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, latar belakang terjadinya penguasaan hak menumpang atas tanah oleh SDNU Bahrul Ulum terhadap tanah yang dimiliki oleh Yayasan Mabarot Sunan Giri. Kedua, kepastian hukum hak menumpang atas tanah yang dikuasai oleh SDNU Bahrul Ulum. Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Menumpang, Penguasaan.
PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Sujianto Sujianto
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.356 KB)

Abstract

Abstrak Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Sampang termasuk dalam peranan normatif dan  faktual.  Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang- undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak  yang melakukan tindak pidana dengan  cara  menyediakan  penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang- Undang Sistem Peradilan Anak. Penyidikan terhadap anak diwujudkan  penyidik dengan cara penyidikan secara kekeluargaan, tidak berpakaian dinas dan tidak menekan anak.Kata kunci: anak, penyidikan, polisi AbstractThe role of investigators in investigating crimes committed by children in Sampang Regional Police is included in normative and factual roles. The normative role is carried out with legislation, specifically the Police Law and the Child Criminal Justice System Act. The factual role is carried out based on the facts regarding the existence of a child who commits a crime by providing a child-specific investigator, carrying out an investigation in a special examination room for children, carrying out investigations with a family atmosphere, requesting a social research report, carrying out forced efforts based on the Juvenile Justice System Act . Investigation of children is carried out by investigators by means of a family investigation, not in official service and not pressuring children. Keywords: children, investigation, police
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMABAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A MALANG) Selvi Anggraini
Dinamika Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.012 KB)

Abstract

ABSTRAKSasaran yang perlu dibina dalam sistem pemasyarakatan adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, dengan dorongan untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Sebagai timbal balik dari perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik, negara memberikan penghargaan berupa pengurangan masa hukuman dalam bentuk remisi. Remisi merupakan sarana hukum dalam wujud “hak” yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.Kata Kunci : Remisi, Narapidana, Tindak Pidana Khusus ABSTRACTThe targets that need to be fostered in the correctional system are the personality and character of the prisoners, with the urge to generate a sense of self-worth in oneself and in others, develop a sense of responsibility to adjust to a peaceful and prosperous life in society, and furthermore have the potential for being a human who has a noble personality and high morals. In return of changes in better attitudes and behavior, the state provides rewards in the form of reduced sentence periods in the form of remissions. Remission is a legal means in the form of "rights" granted by law to prisoners after fulfilling certain conditions.Keywords: Remission, Prisoners, Special Crime
Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri di Polsek Gedangan Polres Malang) Mochammad Alamin Jaya
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.801 KB)

Abstract

Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polri. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam bentuk modus operandi tindak pidana illegal logging,penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polri,kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging,karena perlakuan hukum untuk pelaku tindak pidana illegal logging sudah harus dilakukan agar dapat mengurangi dan mencegah terjadinya illegal di Kawasan Gedangan.Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai bentuk modus operandi tindak pidana illegal logging, penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polri di Polsek Gedangan Malang, serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal loggingKata Kunci : Penegakan Hukum, Illegal Logging, Hutan 

Page 9 of 55 | Total Record : 545

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue