Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2019)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukseskan Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[admin admin]]>;
<![CDATA[Arundati Shinta]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.335 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.13
<![CDATA[Tujuan kajian ini adalah membahas tentang keengganan diaspora Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada Pemilu 2014, hanya sekitar 30% diaspora yang aktif dalam Pemilu. Padahal diaspora itu adalah orang Indonesia yang masih memegang paspor Indonesia secara sah. Mereka juga mempunyai kontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Mereka juga cenderung terlibat dalam politik identitas, karena diaspora Indonesia cenderung terbentuk berdasarkan suku, agama, dan profesi. Keengganan berpartisipasi dalam Pemilu tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep Wawasan Nusantara masih rendah. Kajian ini membahas tentang hambatan dari diaspora untuk berpartisipasi dalam Pemilu serta saran-saran untuk mengatasinya.]]>
<![CDATA[Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo ]]>
<![CDATA[Sindy Yulia Putri]]>;
<![CDATA[Dairatul Ma’arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.477 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.47
<![CDATA[Hubungan kerja sama Indonesia dan Cina semakin menunjukkan intensitasnya selamapemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih dalam lawatan Presiden Joko Widodoke Cina yang disambut oleh Presiden Xi Jinping. Kedua negara juga memperkuat kerjasama di beberapa sektor strategis seperti sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur,perindustrian, pariwisata, hingga politik dan keamanan. Di era pemerintahan PresidenJoko Widodo, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Cina juga sangat dinamis diberbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko Widodo menghasilkan kerja sama yangkomprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina. Selanjutnya, keduabelah pihak menandatangani delapan dokumen kerja sama, yang meliputi MoU Kerjasama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunandan Reformasi Cina, MoU Kerja sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antaraBUMN Indonesia dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina, MoU proyekpembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung atau dikenal dengan Kereta CepatIndonesia Cina (KCIC), proyek jalur sutra atau One Belt One Road, dan lain sebagainya.Beragam kemitraan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cinamerepresentasikan hubungan diplomatik yang saling melengkapi]]>
<![CDATA[Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian ]]>
<![CDATA[Jabinson Purba]]>;
<![CDATA[Boy Anugerah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (665.624 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.48
<![CDATA[Pada awalnya kemunculan beragam organisasi dan rezim internasional -yang diyakini sebagai resultansi sekaligus ejawantah pemikiran dan pemahaman kaum pendukung liberalisme hubungan internasional-, menjadi sebuah optimisme global akan terwujudnya tata dunia yang adil, damai, dan seimbang. Pada awalnya ide ini tak berjalan mulus dengan koyak-moyaknya kesepakatan perdamaian dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan meletusnya Perang Dunia Ke-II pada 1939-1945. Dalam perkembangannya, preseden buruk ini perlahan bisa ditepis melalui kemunculan dan eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga supranasional penerus LBB pasca Perang Dunia KeII, setidaknya sampai hari ini. Namun demikian, tak dimungkiri bahwa anasir realisme klasik warisan perang dunia masih kental mewarnai sepak terjang lembaga supranasional ini, terlebih lagi apabila menilik Dewan Keamanan PBB (DK PBB), salah satu lembaga paling strategis dan prestisius yang dimiliki. Sangat sulit untuk berekspektasi bahwa DK PBB -dengan fokus dan spesialisasi penanganan isu-isu perdamaian dan keamanan global-, mampu mewujudkan cita-cita tata dunia yang adil, damai, dan seimbang, apabila merujuk pada struktur, keanggotaan, hingga produk-produk organisasionalnya. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB keempat kalinya untuk periode 2019-2020 menjadi sebuah “harapan baru” untuk mengikis sedikit demi sedikit anasir realisme klasik dan hegemoni global negara-negara pemenang Perang Dunia Ke-II yang didapuk sebagai anggota tetap badan PBB tersebut. Pemerintah Indonesia dengan segala perangkat kebijakan luar negerinya sudah seyogianya merumuskan cetak biru yang jelas agar kepentingan nasional dan cita-cita perdamaian dunia sebagaimana yang termaktub dalam Preambul UUD NRI 1945 Alinea Ke-4 bisa diwujudkan secara konkret.]]>
<![CDATA[Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini ]]>
<![CDATA[Kris Wijoyo Soepandji]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.843 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.50
<![CDATA[Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinteraksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. Pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. Pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Lokasi Geografis dalam Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar ]]>
<![CDATA[Maulana Maulana]]>;
<![CDATA[Sukendra Martha]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.547 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.51
<![CDATA[Untuk membangun lokasi apapun yang sesuai peruntukannya, termasuk penentuan bangunan lembaga kemasyarakatan (lapas), diperlukan sebuah pertimbangan geografis. Dengan pertimbangan informasi geografis/ kewilayahan tersebut kemudian dapat memilih dan memilah lokasi yang tepat bagi bangunan di lingkungan lapas. Setiap wilayah mempunyai karakteristik geografis yang tidak sama. Oleh karena itu kecocokan lahan untuk pembangunan Lapas dapat dicari lokasinya sesuai dengan persyaratan lapas yang hendak dibangun. Karena tingkat kemampuan lahan, kesuburan, topografi dan berbagai kondisi dan potensinya yang tidak sama itu, maka dalam penentuan lahan untuk membangun sebuah lapas diperlukan pertimbangan lokasional geografis. Teknologi Sistem Informasi Geografis (Geographic Information Systems) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu informasi spasial yang terintegrasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan, yakni menentukan lokasi pembangunan lapas yang ideal. Makalah ini membahas pentingnya pertimbangan geografis, sebagai jawaban atas banyaknya saran masukan pejabat publik, terkait kejadian Lapas Sukamiskin yang dari sisi lokasi terlalu dekat dengan kota dan dianggap banyak memfasilitasi kemudahan dan kemewahan untuk para narapidana (napi) koruptor. Harapannya agar bagaimana napi itu ditempatkan di lokasi yang tepat, misalnya lokasinya yang jauh - di pulau terluar dimaksudkan agar menyulitkan akses, dan tidak dapat menjadikan lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) dengan fasilitas yang mewah dan berlebihan, tetapi sisi pembinaan pemasyarakatan bagi napi tetap diperlukan.]]>
<![CDATA[Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat ]]>
<![CDATA[Untung Suropati]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (541.425 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.52
<![CDATA[Insiden pembunuhan 28 pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jalan Trans Papua tanggal 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga kembali mengingatkan kita akan bara persoalan yang belum kunjung padam di Tanah Papua. Sudah tak terhitung aksi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak terjadi sejak Papua resmi menjadi bagian integral negara Republik Indonesia, menyusul dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Kaum nasionalis dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa pro-kontra masuknya Papua menjadi bagian integral negara Republik Indonesia dengan sendirinya selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Klaim tersebut diperkuat dengan disetujuinya hasil Pepera di Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969. Dengan latar belakang dan argumentasi yang berbeda, tentu tidak demikian pandangan kaum nasionalis Papua dan warga asli Papua pada umumnya. Dengan fakta demikian, tidak aneh apabila Papua terus bergolak. Bukan hanya Jakarta yang harus terkuras energinya, tapi rakyat Papua mau tidak mau juga harus menanggung beban dan akibatnya. Di sinilah di satu sisi, para elite Jakarta perlu memahami duduk perkara konflik Papua, di sisi lain para tokoh Papua harus berpikir positif, konstruktif dan realistis. Kajian ini dibuat sebagai kontribusi pemikiran guna mencari solusi komprehensif menuju Papua Baru, yaitu Papua yang bebas konflik, maju dan sejahtera.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukseskan Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[admin, admin]]>;
<![CDATA[Shinta , Arundati]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.13
<![CDATA[Tujuan kajian ini adalah membahas tentang keengganan diaspora Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada Pemilu 2014, hanya sekitar 30% diaspora yang aktif dalam Pemilu. Padahal diaspora itu adalah orang Indonesia yang masih memegang paspor Indonesia secara sah. Mereka juga mempunyai kontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Mereka juga cenderung terlibat dalam politik identitas, karena diaspora Indonesia cenderung terbentuk berdasarkan suku, agama, dan profesi. Keengganan berpartisipasi dalam Pemilu tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep Wawasan Nusantara masih rendah. Kajian ini membahas tentang hambatan dari diaspora untuk berpartisipasi dalam Pemilu serta saran-saran untuk mengatasinya.]]>
<![CDATA[Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo ]]>
<![CDATA[Putri, Sindy Yulia]]>;
<![CDATA[Ma’arif, Dairatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.47
<![CDATA[Hubungan kerja sama Indonesia dan Cina semakin menunjukkan intensitasnya selamapemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih dalam lawatan Presiden Joko Widodoke Cina yang disambut oleh Presiden Xi Jinping. Kedua negara juga memperkuat kerjasama di beberapa sektor strategis seperti sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur,perindustrian, pariwisata, hingga politik dan keamanan. Di era pemerintahan PresidenJoko Widodo, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Cina juga sangat dinamis diberbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko Widodo menghasilkan kerja sama yangkomprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina. Selanjutnya, keduabelah pihak menandatangani delapan dokumen kerja sama, yang meliputi MoU Kerjasama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunandan Reformasi Cina, MoU Kerja sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antaraBUMN Indonesia dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina, MoU proyekpembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung atau dikenal dengan Kereta CepatIndonesia Cina (KCIC), proyek jalur sutra atau One Belt One Road, dan lain sebagainya.Beragam kemitraan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cinamerepresentasikan hubungan diplomatik yang saling melengkapi]]>
<![CDATA[Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian ]]>
<![CDATA[Purba, Jabinson]]>;
<![CDATA[Anugerah, Boy]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.48
<![CDATA[Pada awalnya kemunculan beragam organisasi dan rezim internasional -yang diyakini sebagai resultansi sekaligus ejawantah pemikiran dan pemahaman kaum pendukung liberalisme hubungan internasional-, menjadi sebuah optimisme global akan terwujudnya tata dunia yang adil, damai, dan seimbang. Pada awalnya ide ini tak berjalan mulus dengan koyak-moyaknya kesepakatan perdamaian dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan meletusnya Perang Dunia Ke-II pada 1939-1945. Dalam perkembangannya, preseden buruk ini perlahan bisa ditepis melalui kemunculan dan eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga supranasional penerus LBB pasca Perang Dunia KeII, setidaknya sampai hari ini. Namun demikian, tak dimungkiri bahwa anasir realisme klasik warisan perang dunia masih kental mewarnai sepak terjang lembaga supranasional ini, terlebih lagi apabila menilik Dewan Keamanan PBB (DK PBB), salah satu lembaga paling strategis dan prestisius yang dimiliki. Sangat sulit untuk berekspektasi bahwa DK PBB -dengan fokus dan spesialisasi penanganan isu-isu perdamaian dan keamanan global-, mampu mewujudkan cita-cita tata dunia yang adil, damai, dan seimbang, apabila merujuk pada struktur, keanggotaan, hingga produk-produk organisasionalnya. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB keempat kalinya untuk periode 2019-2020 menjadi sebuah “harapan baru†untuk mengikis sedikit demi sedikit anasir realisme klasik dan hegemoni global negara-negara pemenang Perang Dunia Ke-II yang didapuk sebagai anggota tetap badan PBB tersebut. Pemerintah Indonesia dengan segala perangkat kebijakan luar negerinya sudah seyogianya merumuskan cetak biru yang jelas agar kepentingan nasional dan cita-cita perdamaian dunia sebagaimana yang termaktub dalam Preambul UUD NRI 1945 Alinea Ke-4 bisa diwujudkan secara konkret.]]>
<![CDATA[Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini ]]>
<![CDATA[Soepandji, Kris Wijoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.50
<![CDATA[Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinteraksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. Pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. Pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini.]]>
