Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 3 (2020)"
:
15 Documents
clear
Digitalisasi Pertanian dan Peran Bank Negara Indonesia Dalam Ketahanan Pangan Paska Adaptasi Kebiasaan Baru
Abiwodo
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.324
Digitalisasi pertanian merupakan strategi yang tepat untuk diimplementasikan dalam situasi pandemi, dimana wabah penyakit merupakan salah satu bentuk ancaman nonkonvensional terhadap keamanan nasional. Ketahanan pangan Indonesia merupakan masalah domestik terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia (BNI) dalam implementasi digitalisasi pertanian sebagai Ketahanan Pangan paska Adaptasi Kebiasaan Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, wawancara dan tinjau lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah usaha perbankan dalam upaya melakukan ekosistem digital antara petani dan stakeholder (Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan Pupuk Indonesia Holding Company) bekerjasama dengan BNI untuk memberikan penyaluran pupuk menggunakan Kartu Tani, pemberdayaan Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai Agen46 Laku Pandai, penyediaan dashboard monitoring untuk seluruh stakeholder hingga layanan fasilitas pembiayaan kepada petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara digital dengan suku bunga rendah, syarat mudah, dan cara pembayaran melalui skema sederhana, sehingga diharapkan digitalisasi pertanian dapat memberikan manfaat bagi petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas pertanianserta tepat sasaran dalam rangka mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam Ketahanan Pangan menuju Ketahanan Nasional.
Diplomasi Ekonomi Melalui Petisi Online Di Industri Kelapa Sawit Indonesia
Sindy Yulia Putri;
Yuliani Widianingsih
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.325
Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukanaktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara.Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi online di change.org akan ditelaah dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi online. Hasilnya, petisi online yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di Indonesia dan pengusaha untukmendukung petisi online yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak tersebut berkolaborasi untuk meningkatkankualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, dan menyejahterakan petani sawit.
Ketahanan Nasional Dengan Ditumpukan Pada Pembangunan dan Pembaharuan Pendidikan Paska Adaptasi Kebiasaan Baru
Endro Tri Susdarwono
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.329
Bangsa Indonesia membutuhkan suatu ketangguhan atas ketahanan nasional berupa kondisi dinamis bangsa Indonesia. Indonesia didukung dengan keunggulan jumlah kualitas manusia yang tinggi, bonus demografi yang akan dinikmati 2020-2030. Tujuan penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketahanan nasional dengan ditumpukan pada pembangunan dan pembaharuan pendidikan paska adaptasi kebiasaan baru. Pendekatan dalam penelitian inimenggunakan pendekatan deskriptif, metode yang digunakan adalah metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang pendidikan sebagai pilar ketahanan nasional utama yang harus diberikan kebijakan yang tepat paska adaptasi kebiasaan baru, adapun metode kuantitatif yaitu uji statistik dengan pengujian hipotesis yang dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya perubahan preferensi guru, orang tua dan siswa terhadap pembelajaran yang disarankan oleh pemerintah selama pendidikan masa pandemik covid 19. Metode ini dinamakan Mac Nemar change test. Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap perubahan preferensi terhadap pembelajaran terhadap reponden (terdiri dari guru, orang tua dan siswa), didapati terjadi perubahan yang signifikan bahwa baik guru, orang tua maupun siswa terhadap solusi pembelaran daring yang dianjurkan pemerintah. Penelitian inimenyimpulkan bahwa pendidikan sebagai pilar utama ketahanan nasional paska kebiasaan baru memerlukan perhatian utama. Pemerintah harus menjamin bahwa dalam pendidikan mampu membuat sekolah yang menyenangkan tanpa terganggu gonjang-ganjing iklim birokrasi dan politik pendidikan.
Pancasila Sebagai Ideologi untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19
Zico Junius Fernando
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.330
Penelitian ini perlu dilakukan karena pada masa Pandemi Covid-19 ini dimungkinkan terjadinya gangguan diberbagai macam sektor, seperti politik, ekonomi, kemasyarakatan hingga sektor pertahanan dan keamanan negara. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengingatkan kembali Pancasila sebagai Ideologi Negara untuk memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional pada saat Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini agar masyarakat dengan Pemerintah selain memperhatikan cara penanggulangan Pandemi Covid-19, juga memperhatikan akibat yang timbul dan dapat muncul pada saat Pandemiterjadi, apalagi menyangkut Pertahanan dan Keamanan Nasional dengan mengamalkan nilai-nilai sila 1-5 pada Pancasila. Dengan menggunakan nilai-nilai sila 1-5 Pancasila sebagai ideologi dan mengamalkan maka disimpulkan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan nasional pada saat pandemi Covid-19.
Paradoks Ketahanan Nasional Di Masa Pandemi: Merekonstruksi Strategi Ketahanan Nasional Melawan Covid 19
Margaretha Hanita
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.331
Fragile States Index (FSI) adalah alat untuk menilai tekanan normal yang dialami oleh negara dan mengidentifikasi ketika tekanan tersebut melebihi kapasitas. FSI 2019 menempatkan negara yang sekarang ini tangguh dalam ketahanan nasional namun beresiko terhadap pandemi COVID-19, sebaliknya negara-negaraberkembang yang notabene rapuh dalam ketahanan nasional namun memiliki resiko lebih rendah dari pada yang nilai ketahanan nasionalnya. Sejumlah faktor menjelaskan paradoks ini antara lain ketahanan penduduk di wilayah tropis, imunisasi BCG disuntikkan kepada jutaan anak di negara miskin dan berkembang, sistem sosial-politik liberal di mana kebebasan individu mempengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Paradoks ini sangat signifikan untuk merumuskan kembali Strategi Ketahanan Nasional di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (membandingkan nilai ketahanan 10 negara tangguh dan 10 negara rapuh dalam menghadapi pandemi). Teori yang digunakan adalah teori ketahanan, kerentanan dan pendekatan manajemen ketahanan bencana dalam hal kapasitas dan manajemen adaptif. Riset menghasilkan analisis dan simpulan bahwa saat ini dibutuhkan konsep kerjasama antar negara baik negara maju maupun berkembang, dari hal yang paling sederhana guna memperkuat ketahanan dari Pandemi COVID-19. Di samping itu, diperlukan kolaborasi antar negara dalam menemukan konsep ketahanan yang mampu menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terutama menghadapi pandemi COVID-19.
Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19
Aziz Andriansyah
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.332
Demokrasi dan keadilan merupakan dua sisi mata uang disetiap negara demokrasi. Demokrasi selalu dikaitkan dengan hak-hak sipil yang dilindungi, sementara keadilan selalu dikaitkan dengan penegakan hukum. Apalagi di era pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak negatif pada aspek ekonomi, politik dankeamanan ini, Indonesia menghadapi agenda politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada selalu diawali kampanye yang pelaksanaannya menimbulkan jumlah massa banyak, namun pada sisi lain ternyata pandemi tidak mampu menghentikan gelombang-gelombang aksi unjuk rasa. Kegiatan berkerumun akan meningkatkan jumlah kasus Covid-19 yang membahayakan. Merujuk hal tersebut Polri mengeluarkan Maklumat Kapolri yang berasaskan “Salus Populis Suprema Lexâ€. Asas ini menjadi dasar tindakan Polri untuk menegakkan keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perjalanan penanggulangan Covid-19 di Indonesia, dan bagaimana kedudukan dua undang-undang terkait Pilkada dan Unjuk rasa atau demonstrasi dihadapkan pada tindakan berasaskan maklumat termaksud. Penelitian menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitan menunjukkan bahwa suatu asas hukum “Salus PopulisSuprema Lexâ€menjadi hirarki tertinggi dengan undang-undang atau peraturan lain. Dengan demikian dua kegiatan politik yang sudah diatur oleh undang-undang terkait, dapat dikesampingkan atau dibatasi pelaksanaannya dengan alasan keselamatan rakyat lebih tinggi nilainya.
Pengaruh Kinerja Elektronic Money (E-Money) Dalam Digital Ekonomi Sebagai Dinamika Geostratejik Di Indonesia Tahun 2013-2019
Elke Florence Getsy Meliala
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.333
Revolusi Industri 4.0 telah tumbuh pesat dan menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu sektor yang menunjukkan perubahan yang fundamental sebagai dampak dari adanya perkembangan ini adalah sektor jasa keuangan. Pola-pola transaksi yang sebelumnya masih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi, telah mengalami pergeseran ke arah model transaksi keuangan non-tunai. Untuk itu, perlu diketahui apa saja variabel yang dapat meningkatkan transaksi elektronik di Indonesia. Teori yang digunakan adalah ruang publik (Habermas) dan teori geostrategi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, sedangkan hasil penelitian adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan dari variable infrastruktur transaksi, instrumen transaksi elektronik dan volume transaksi terhadap nilai transaksi elektronik di Indonesia selama periode 2013-2019. Simpulan yang diperoleh adalah bahwa variabel instrumen transaksi memiliki koefisien korelasi tertinggi dan paling menentukan nilai transaksi elektronik di Indonesia. Juga didukung oleh kemudahan yang disediakan oleh provider, keberadaan infrastruktur dan cashless society yang banyak terkonsentrasi di kota-kota besar menjadi faktor pendorong semakin tingginya penggunaan uang elektronik (emoney) sebagai media transaksi yang aman, nyaman dan efisien.
Penguatan Pertumbuhan Inklusif Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional (Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah)
Hettyca Astuningdyas;
Haerudin;
Budi Sugito
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.335
Pandemi covid-19 menimbulkan dampak di berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya kesehatan tetapi juga ekonomi. Di Provinsi Jawa Tengah, pandemi covid-19 semakin meningkatkan kompleksitas permasalahan kemiskinan. Masa adaptasi kebiasaan baru menjadi momentum tepat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Penguatan pertumbuhan inklusif diharapkan dapat mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang difokuskan pada data tahun 2019,2020 dan prediksi tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 3(tiga) strategi yaitu optimalisasi kesempatan kerja atau peluang ekonomi, keadilan akses kesempatan kerja dan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga strategi tersebut sudah tepat dalam menjawab akar permasalahan di Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan Provinsi Jawa Tengah akan semakin tangguh dan mampu mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari†serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan ketahanan nasional bangsa.
Peran Pengusaha Muda Dalam Mendorong Perekonomian Indonesia Guna Meningkatkan Pembangunan Nasional
Jay Aryaputra Singgih
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.336
Munculnya pengusaha muda dan pelibatan peran aktif pengusaha ialah alternatif penyelesaian masalah pengangguran. Pengusaha muda memiliki peran, fungsi, dan kedudukan strategis dalam akselerasi pembangunan nasional. Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran, analisis, dan pembahasan mengenai peran pengusaha muda terhadap perekonomian dan pembangunan Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan perspektif Kepentingan Nasional dan metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode analisis kualitatif. Dalam peran pengusaha muda paling tidak ada tiga hal utama yang menjadi pembahasan penting yaitu mengenai langkah pemerintah mendorong peran aktif pengusaha muda melalui upaya penciptaan pengusaha muda yang baru dan pemaksimalan peran pengusaha muda. Yang kedua, ialah upaya pengembangan dan pemberdayaan pengusaha muda termasuk di dalamnya kontribusi dan kemitraan dengan organisasi maupun pemerintah daerah. Dan ketiga ialah mengenai peran aktif pengusaha muda dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Pengusaha muda berperan sebagai inovator yang tugas dan aktivitasnya berperan dalam mencari dan melaksanakan tugas pembaharuan, melakukan perencanaan dalam merumuskan pedoman pengoperasian usaha dan berperan menghadapi resiko tantangan, sebagai pemimpin yang memiliki visi tujuan pembangunan, sebagai pengambil keputusan sistematis dan strategis dalam menghadapi tantangan perubahan, serta berperan sebagai penghubung yang menjalin relasi harmonis, kolaboratif, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Perempuan Di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian yang Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid-19
Jose Segitya Hutabarat;
Gerawati Krismonika;
Ester Lofa
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.337
Pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini memberikan dampak pada banyak sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Ekonomi menjadi masalah pelik yang memberikan efek domino situasi lainnya, salah satunya adalah dalam rumah tangga. Keadaaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi dalam keluarga khususnya pada kaum perempuan maupun pada anak perempuan. Perempuan dan anak perempuan yang menghadapi konflik, berpengaruh pada meningkatnya risiko tinggi yaitu kehilangan pekerjaan dan pendapatan, menghadapi kekerasan, eksploitasi, pelecehan selama masa krisis dan karantina. Hal tersebut menjadi alarm yang mendesak bagi setiap pihak untuk segera berbenah diri dan mencari solusi bagi permasalahan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu kuantitaif dengan format deskriptif, data dan sumber data sekunder dari informasi yang dibutuhkan. Adanya peran perempuan pada masa pandemi saat ini sangat diperlukan, mengingat perempuan berada di garis depan sebagai tenaga medis, ibu rumah tangga, pengasuh anak serta menjadi bagian dari komunitas di lingkungannya. Perlu ada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan mendorong respons sensitif gender terhadap pandemi COVID-19. Semakin tinggi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, semakin tinggi kemungkinan mengesahkan dan menerapkan undang-undang untuk memajukan kesetaraan gender, termasuk hukum yang berkaitan dengan pengakhiran KDRT, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.