cover
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Articles 106 Documents
EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Johan Tarru
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1225.124 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.49

Abstract

Dunia pelatihan di tahun 2020 menghadapi tantangan yang hebat akibat pandemi Covid-19. Situasi pandemi yang melanda tanah air, mendorong sangat kuat agar lembaga-lembaga pelatihan merubah haluan proses pembelajarannya. Mengadaptasi tuntutan protokol kesehatan untuk sedapat mungkin menjauhi kerumunan orang dan mengurangi kontak fisik untuk memutus rantai penularan virus merupakan keharusan yang mutlak untuk dijalani. Disisi lain, bagi lembaga pelatihan pemerintah, dalam hal ini Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan, program-program pelatihan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya juga harus dilakukan karena terkait kinerja instansi. Ditambah lagi dari perspektif fiscal policy, belanja-belanja pemerintah sangat efektif menjaga laju dan ritme ekonomi negeri ini ditengah situasi pandemi. Oleh karena itu, tetap menjadi produktif disituasi pandemic covid-19 merupakan tag-line yang harus diusung. Inilah yang mendorong Puslatbang KMP, segera melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pelatihannya. Dengan dukungan dari Lembaga Administrasi Negara melalui surat edarannya, Puslatbang KMP pun berbenah dan sejak bulan Mei 2020 kelas-kelas pembelajaran jarak jauh mulai diluncurkan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui seberapa efektifkah pembelajaran jarak jauh untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan menggunakan sampel sebanyak 137 peserta Pelatihan Dasar di Puslatbang KMP serta menganalisis data dengan model sequential explanatory ditemukan bahwa pelayanan pelatihan mempengaruhi suasana pembelajaran yang pada akhirnya berkontribusi pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, indikator metode pembelajaran, penyelenggara pelatihan, dan relasi antar peserta merupakan leverage bagi terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan.
POTRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA ERA REFORMASI BIROKRASI arsalam, syakib
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1297.293 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.51

Abstract

Penataan/penguatan kelembagaan merupakan bagian dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, Periode I dan II RB bertujuan untuk mewujudkan efesiensi dan efektifitas dan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, kedua tujuan RB tersebut menjadi cikal bakal dari munculnya penyederhanaan birokrasi pada Periode III RB. Penyederhaan birokrasi menjadi langkah yang besar didalam melakukan perubahan organisasi dan birokrasi yang belum ditemukan didalam Periode I dan II Reformasi Birokrasi, sehingga membutuhkan usaha bersama untuk mewujudkan penyederhanaan birokrasi. Kata kunci : Reformasi Birokrasi, penyederhanaan birokrasi dan usaha bersama.
EFEKTIVITAS PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Tri Wahyuni
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1458.439 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.52

Abstract

Dari awal keberadaannya hingga saat ini, Covid-19 telah menimbulkan kepanikan. Mendekati akhir Tahun 2020, angka penularan Covid-19 bukan melandai, justru meningkat. Guna menggawang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Inpres No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid- 2019. Di dalam Inpres disebutkan bahwa Para Gubernur, Bupati, dan Wali kota diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan serta memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Dalam prakteknya, peraturan kepala daerah yang telah disusun, tidak selalu ditaati. Berbagai pelanggaran masih cenderung terjadi. Oleh karenanya, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali substansi regulasi kepala daerahnya, apakah sudah efektif secara substansi atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas substansi peraturan kepala daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Penilaian efektivitas didasarkan pada terakomodasi atau tidaknya faktor – faktor dari sebuah konsep implementasi kebijakan di dalam peraturan kepala daerah. Adapun konsep implementasi yang digunakan sebagai dasar penerapan efektivitas, adalah konsep implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat unsur kritikal faktor, meliputi : komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.
EKSPEKTASI DAN TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TERHADAP KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SECARA DARING SELAMA PANDEMI COVID 19 Nur Al Marwah Asrul
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1219.803 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.53

Abstract

Jurnal ini berjudul “Ekspektasi Dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Keperawatan Uin Alauddin Makassar Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan Secara Daring Selama Pandemi Covid 19” bertujuan untuk mengetahui ekspektasi dan tingkat kepuasan layanan pendidikan secara daring terhadap mahasiswa Program Studi Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar pada semester gasal tahun ajaran 2020-2021 selama masa pandemi Covid-19. Penilaian kualitas layanan pendidikan ditinjau dengan instrument EDUQUAL yang terdiri atas 5 faktor : Learning Outcome, Responsiveness, Physical Facilities, Personality Development, dan Academic. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, mengumpulkan data dari kuisioner dengan 20 pertanyaan dan jawaban mengunakan Skala Likert (1-5) pada 50 mahasiswa. Data yang dianalisis dengan melihat tingkat kesesuaian harapan dan penilaian kinerja, serta Analisis Importance and Performance Matrix. Hasil akhir data berdasarkan nilai rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan yaitu : rata-rata nilai tingkat kinerja 3.97 (cukup baik) dan rata-rata nilai harapan 4.48 (penting). Berdasarkan Analisis Importace and Performance Matrix ditemukan terdapat 6 faktor yang menjadi prioritas utama dalam proses perbaikan layanan pendidikan. Setidaknya ada 7 faktor yang patut dipertahankan dalam menjaga kualitas layanan pendidikan. Dua faktor yang dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. Serta 5 faktor yang dianggap kurang penting tapi kinerja memuaskan. Perlu adanya strategi untuk memaksimalkan layanan pendidikan secara daring selama pandemi covid-19 dalam upaya peningkatan kepuasan mahasiswa sesuai yang dibutuhkan.
TATA KELOLA BUMDES: PEMUDA SEBAGAI PENGGERAK BUMDES DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN Zulfiani; Rivai, Khairina Almira
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1438.245 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.54

Abstract

Penelitian ini akan melihat bagaimana keterlibatan pemuda sebagai penggerak BUMDes yang berupaya mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan. Pertanyaan ini di gunakan untuk melihat kasus BUMDes Mattuju di desa Pitue, Kabupaten Pangkep Sulawei Selatan. BUMDes di desa Pitue sebagai salah satu BUMDes di Sulawesi Selatan yang di kenal sebagai BUMDes yang cukup berhasil dalam mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat, yang dampak dominonya pada pendapatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan, jika keberhasilan BUMDes desa Pitue mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari keterlibatan pemuda sebagai aktor kunci. Pemuda sebagai katalisator yang punya andil sangat besar dalam memajukan BUMDes di desa Pitue. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung dan wawancara mendalam.
Kompetensi Peserta Pelatihan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Latsar CPNS Yuyu Yuningsih; Putri Wulandari Atur Rejeki
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1144.289 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.56

Abstract

Perkembangan teknologi membuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di masa pandemi Covid-19. Pelatihan yang semula diselenggarakan secara tatap muka berubah menjadi non-tatap muka dengan metode e-learning. Hal ini tentu saja dapat memengaruhi hasil kompetensi peserta pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kompetensi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta Latsar CPNS Golongan III yang mengikuti pelatihan di Puslatbang PKASN LAN pada periode 2019 – 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder dari database Puslatbang PKASN LAN mengenai nilai hasil evaluasi peserta Latsar CPNS, yaitu evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap dan perilaku, serta evaluasi kompetensi teknis bidang tugas. Data diolah menggunakan program SPSS versi 23 yang selanjutnya dianalisis menggunakan uji Mann–Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kompetensi peserta Latsar CPNS sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 secara signifikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peningkatan dan pengembangan kompetensi peserta pelatihan diantaranya yaitu instansi penyelenggara pelatihan harus memperhatikan seluruh aspek penyelenggaraan pelatihan dengan metode e-learning. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu konten/materi pembelajaran, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana serta SDM terkait penyelenggaraan pelatihan.
Fungsi Administrasi Perkantoran Modern dalam Mendukung Pelaksanaan Organisasi Publik Salam, Rudi; Akib, Haedar; Syakib Arsalam
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.051 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi Manajerial, Internal, Teknis, Rutin dan Analisis (MITRA). Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Analisis (kualitatif). Responden pada penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Kecamatan Barombong yang terdiri dari 14 orang. Sedangkan informannya adalah camat, sekretaris camat, staf / pegawai dan masyarakat. Faktor organisasional yang mendukung dalam pelaksanaan fungsi MITRA adalah (a) kepemimpinan, (b) budaya organisasi, (c) komunikasi, (d) teknologi. Dari keempat faktor tersebut, hanya aspek teknologi yang masih perlu ditingkatkan karena penggunaan dan penyediaan teknologi masih rendah. Akibatnya pelaksanaan pelayanan efektif tetapi belum mampu dikategorikan sebagai pelayanan yang efisien. Kata Kunci: MITRA; Organisasional; Perkantoran Modern
Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo Andi Nimah Sulfiani
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.795 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.59

Abstract

Abstrak Pelaksanaan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan mengenai bagaimana Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap masalah yang berhubungan dengan prinsip- prinsip Good Governance dengan menggambarkan suatu fakta-fakta yang ada di Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi terhadap sejumlah informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih adanya keluhan-keluhan dari peserta BPJS Kesehatan mengenai denda pelayanan dan Iuran bagi Pengguna/peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo Keywords: Pelaksanaan, Pelayanan, BPJS Kesehatan
Evaluasi Pengembangan Coaching Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Angkatan XCV, XCVI, dan XCVII Tahun 2021 Sahabuddin
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.405 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.60

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi (membandingkan antara seharusnya dan praktek yang terjadi) praktek coaching yang dilaksanakan dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XCV, XVI dan XCVII Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Dari hasil penelitian diperoleh hasil antara lain: Penunjukan coach pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XCV, XVI dan XCVII selama ini adalah penugasan pembimbingan peserta Latsar dengan label “coach”, penunjukan coach belum didasari atas kejelasan kompetensi dan kualifikasi. Pemahaman para coach terhadap aspek-aspek coaching selama ini masih lemah, baik coach ataupun peserta masih belum paham membedakan antara coaching, mentoring, dan counselling karena sebelum penugasan dan pelaksanaan bimbingan mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan dan pengarahan tentang coaching, mentoring dan counselling secara mendalam, dan mereka baru menjadi coach sejak adanya Latsar. Sebagian besar coach belum memiliki keterampilan coaching yang semestinya. Sebagian besar coach melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat teknis dari persoalan yang dihadapi peserta, dan hampir setengah dari mereka melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat adaptif. Hal itu terjadi karena selama ini mereka kurang mendapat penjelasan dan pelatihan bagaimana membedakan antara coaching dan mentoring peserta Pelatihan Dasar CPNS.
Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat : Studi Kasus Kekerasan Seksual Pascabencana Alam Di Indonesia Milawaty
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.956 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memotret kekerasan seksual pada anak penyintas bencana di masa tanggap darurat bencana alam di Indonesia, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak penyintas bencana di masa tanggap darurat bencana alam, dan melihat peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi anak-anak terhadap potensi bahaya kekerasan seksual. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada anak penyintas bencana alam. Data kejadian difokuskan pada masa tanggap darurat dengan pertimbangan masa tanggap darurat merupakan masa rawan sekaligus masa banyaknya kejadian pelecehan terhadap anak. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diperoleh antara lain adalah penelantaran, perdagangan anak korban tsunami, perkosaan dan percobaan perkosaan, diskriminasi, pelecehan, pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan, dan pengintipan yang dilakukan saat mandi di lokasi-lokasi pengungsian, (2) Konstruksi bangunan yang tidak responsif gender, faktor norma sosial, menurunnya proteksi orang tua, ketidakpastian ekonomi, bantuan kemanusiaan yang tidak sensitive gender dan peduli anak, lama waktu pengungsian, kekerasan seksual yang tidak ditindaklanjuti sampai ke kepolisian, lemahnya aturan keamanan dan keselamatan, besarnya peran media, dan keluarga yang terpisah dari komunitasnya menjadi faktor penyebab masih ditemukannya berbagai kekerasan seksual pada anak pascabencana alam, (3) peran pemerintah dan pemerintah daerah adalah pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara pemerintah daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Page 4 of 11 | Total Record : 106