cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 106 Documents
 1   2   3   4   5 
STUDI PERSEPSI ALUMNI TERHADAP KEMAKNAAN TAHAP PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA I Ketut Puspa Adnyana
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12635.198 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i1.14

Abstract

Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara, antara lain dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), yang perlu dievaluasi untuk menjaga mutu penyelenggaraan dan lulusan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi, tipologi persepsi dan faktor faktor penentu persepsi Alumni terhadap tahap pembelajaran pelaksanaan Diklatpim Tingkat III. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dua tahap (two sequential study). Tahap pertama, pengumpulan data dengan kuesioner, untuk memetakan persepsi Alumni. Tahap Kedua wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus untuk mendapatkan informasi mengenai tipologi persepsi dan faktor faktor penentu persepsi Alumni. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada lima tahap pembelajaran yang berurutan, yaitu: (1) Diagnosa Kebutuhan Perubahan, dipersepsi paling membosankan (TP-B) dan perlu dikurangi waktunya (TP-KW); (2) Membangun Komitmen Bersama, dipersepsi paling bermanfaat dalam pekerjaan (TP-M); (3) Merancang Proyek Perubahan dan Membangun Tim, dipersepsi paling menyenangkan (TP-S); (4) Laboratorium Kepemimpinan perlu ditambahkan waktu (TP-TW); dan (5) Evaluasi dipersepsi paling tidak berguna (TP-TG). Tipologi persepsi Alumni terdiri atas: (1) persepsi positif; dan (2) persepsi negatif. Persepsi positif membangun dukungan terhadap tahap pembelajaran dan pekerjaan alumni, sedangkan persepsi negatip menimbulkan jenuh, bosan dan tidak berguna dalam pekerjaan. Faktor faktor penentu persepsi positif , yaitu: (a) kesenangan (pleasure) tahap pembelajaran; dan (b) kemanfaatan (expedience) tahap pembelajaran. Faktor persepsi negatif, yaitu: (a) kepadatan jadual (shcedule density) tahap pembelajaran; dan (b) keberulangan (repetition) mata diklat pada tahap pembelajaran. Diklatpim harus dibangun berdasarkan konsep pendidikan orang dewasa yang menyenangkan, sehingga desain penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III perlu dilakukan perbaikan.
SINERGITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL MELALUI PENGGIAT ANTI NARKOBA DALAM UPAYA FORMULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Supratman, Dindin; Arthur Josias Simon Runturambi
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (16938.511 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i1.15

Abstract

Masalah narkoba tidak bisa diatasi oleh satu atau beberapa organisasi saja, akan tetapi harus melibatkan banyak instansi terkait. Peran serta masyarakat dalam berkontribusi melalui peran Penggiat Anti Narkoba juga mutlak diperlukan sebagai upaya sinergitas lembaga. Namun upaya sinergitas tersebut terlihat masih ada kendala seperti hubungan dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik diantara stakeholder. Situasi inilah yang mendorong penulis untuk melihat bagaimana penerapan sinergitas lembaga yang dilaksanakan oleh BNN dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khususnya melalui pemberdayaan fungsi Penggiat Anti Narkoba sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sinergitas lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan mengidentifikasi faktor–faktor penghambat sinergitas lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masayarakat. Penelitian ini memilih metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah–masalah manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks.
Efektivitas Pelayanan Administrasi Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulukumba Nurhidayanti, Nurhidayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11347.789 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i1.22

Abstract

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Administrasi Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Untuk mengetahui tujuan tersebut maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriftif kualitatif. Informan pada penelitian ini sebanyak lima orang dengan mengunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi,wawancara,dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan mengunakan teknik analisis data yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pelayanan Administrasi Izin Usaha Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba sudah dalam konteks efektif. Hal tersebut ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek prosedur pelayanan sudah efektif, waktu pelayanan yang belum efektif, biaya pelayanan yang sudah efektif, produk pelayanan sudah efektif, sarana dan prasarana belum efektif, kompetensi petugas sudah dapat dikatakan efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba sudah mampu memberikan pelayanan yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat maupun pemerintah.
Pertukaran Sumberdaya Multi-Aktor dalam Mitigasi Bencana Avrina Dwijayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2610.77 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i2.23

Abstract

Mitigasi memegang peranan yang sangat vital dalam manajemen bencana sebab jika ancaman bahaya berhasil dicegah maka tidak perlu ada lagi respon bencana berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode komparatif dimana objek kajiannya adalah pelibatan dan pertukaran sumberdaya antar aktor dalam langkah mitigasi di wilayah yang memiliki potensi bencana alam serta pernah mengalami kejadian bencana dengan menggunakan perspektif adaptive governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan struktur dan jaringan yang ada dalam kerangka multistakeholder secara langsung mempengaruhi pertukaran sumber daya dimana masing-masing sumber daya tidak berhasil didistribusikan secara ideal. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi konsensus dan komitmen masing-masing stakeholder dalam mensinergikan kegiatannya dengan kerangka mitigasi bencana.
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KERAKYATAN DI KOTA MAKASSAR Andi Nureani Aksa
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9455.199 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i1.24

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya warga masyarakat yang tidak tersentuh oleh beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah karena keterbatasan akses terhadap pelayanan tersebut. Sekalipun upaya perbaikan pelayanan telah banyak dilakukan namun masih dijumpai beberapa kelemahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelayanan berbasis kerakyatan dan mengkonstruksi pelayanan yang tepat bagi warga masyarakat marginal pada khususnya. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data pada tiga kecamatan yang menjadi sampel dalam wilayah Kota Makassar, hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan yang dilaksanakan di instansi kantor kecamatan terkait dengan bentuk kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat meliputi aspek kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan, kedisiplinan dalam melayani, tanggungjawab dalam melaksanakan pelayanan, dan pelayanan yang tidak diskriminatif.
Pelayanan Keagamaan di Wilayah Perbatasan Sabara Nuruddin
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7373.903 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i2.25

Abstract

This study focuses on the description of religious services in border communities in Sebatik Tengah District. what about religious services carried out by the ministry of religion in the Sebatik Tengah District and the problems in providing these religious services? Religious services referred to in this study are religious services facilitated by the ministry of religion as the service provider which includes; KUA service tasks and functions, religious counseling services, religious education services and religious harmony services. Religious services provided are still very limited due to the lack of facilities and service resources. KUA services are still in the KUA North Sebatik District working area and are still focused on marriage registration services and prospective bride courses. Religious education services are carried out by the private sector facilitated by the ministry of religion in the form of Raudhatul Atfaldan Madrasah Ibtidaiyah and Diniyah. Religious healing services are served by four non-PNS Islamic religious instructors who are still very limited in their range of services. Religious harmony services through FKUB Subdistrict where the head of the KUA also doubles jon as the leader and involves figures from three religions (Islam, Catholicism and Christianity) in the District of Sebatik Tengah. The main problems in the provision of religious services are service infrastructure, service provider human resources and lack of budget
RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SINJAI Ismaniar Ismail; Novayanti Sopia Rukmana
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (941.559 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i1.27

Abstract

Lahirnya pola pelayanan terpadu satu pintu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima (service excelent) terkait pembuatan SIUP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsivitas pelayanan publik dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena terkait responsivitas pengurusan SIUP. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam dengan key informan. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi hasil penelitian. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa responsivitas pelayanan publik dalam pengurusan SIUP di DPMPTSP Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat tergambar dengan jelas dari hasil observasi terhadap 6 indikator responsivitas, yakni kemampuan merespon masyarakat, kecepatan melayani, ketepatan melayani, kecermatan, ketepatan waktu, dan kemampuan menanggapi keluhan/aduan dari masyarakat. Namun, tak dapat dipungkiri, ada faktor penghambat yang menjadi kendala dalam proses penerbitans surat izin usaha perdagangan, yakni komunikasi antara aparatur dengan pemohon izin usaha serta lokasi usaha pemohon yang cenderung jauh untuk dijangkau.
Potret Pelayanan Kesehatan serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangan atas Kejadian Stunting pada Balita di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Anastasia Nuniek Susetyowati
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7071.453 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i2.29

Abstract

Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam penyiapan generasi yang sehat, cerdas, produktif dan kuat adalah permasalahan stunting, Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul di tahun 2019 ditetapkan sebagai salah satu lokus stunting oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak balita stunting serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan balita stunting di Desa Terong. Data primer dilakukan dengan instrumen kajian kejadian stunting pada balita di Desa Terong, sementara data sekunder berisi catatan-catatan hasil pelaksanaan kegiatan pementauan pertumbuhan bulanan balita bulan februari 2019. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa stunting pada balita di Desa Terong dengan prevalensi 12.54 persen banyak terjadi pada usia 24 bulan ke atas. Intervensi yang dilakukan selama ini belum bisa meningkatkan status gizi balita. Pemantauan status gizi balita yang dilakukan rutin setiap bulan oleh kader di Posyandu tidak dapat mengidentifikasi kejadian stunting. Demikian juga dengan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak yang belum sesuai target. upaya pencegahan dan penanggulangan masalah stunting pada balita di Desa Terong belum optimal dan difokuskan pada masalah stunting
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Hadi Arnowo
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5543.977 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i2.30

Abstract

Perkembangan kehidupan masyaakat di Indonesia mengarah pada demokratisasi dalam berbagai tatanan sosial kemasyarakatan. Pada era reformasi, harapan masyarakat semakin tinggi untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di setiap sektor pembangunan. Sektor pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai modal utama baik untuk beraktivitas maupun untuk tempat bermukim. Persoalan pertanahan sangat kompleks dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang bersifat komprehensif. Penyelesaian masalah pertanahan harus didasari dari adanya kepastian hukum hak atas tanah baik yang dimiliki masyarakat maupun badan hukum. Konsep penyelenggaraan negara memuat salah satu azas yaitu kepastian hukum sehingga penyelesaian masalah pertanahan merupakan bentuk perwujudan asas kepastian hukum. Salah satu upaya mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan adalah kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan PTSL dilaksanakan untuk seluruh desa dan kelurahan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.. Pelaksanaan kegiatan PTSL juga melibatkan seluruh unsur yang terkait sehingga data yang diperoleh berdasarkan fakta di lapangan. Masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan asas pemerintahan yang baik di dalam kegiatan PTSL. Pembahasan masalah berupa penelaahan peraturan yang berlaku dan deskripsi empiris. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi tata pemerintahan yang baik di dalam kegiatan PTSL.
PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN TERHADAP KOMITMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA Arham Muis
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6883.786 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i2.32

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur sanksi atas pelanggaran kedisiplinan kerja. Meski telah ada sanksi yang mengatur namun penegakan disiplin kerja di Kabupaten Gowa masih belum maksimal. Sejalan dengan penegakan disiplin kerja, di awal tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan reward dalam bentuk tunjangan tambahan penghasilan. Tujuannya tidak lain agar pegawai mampu mendedikasikan dirinya pada organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kedisiplinan kerja dan tunjangan tambahan penghasilan terhadap komitmen Aparat Sipil Negara di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, angket (kuesioner), wawancara, dan analisa dokumentasi. Populasi yang dijadikan sebagai target penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan kedisiplinan kerja dan tunjangan tambahan penghasilan terhadap komitmen Aparat Sipil Negara di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sejumlah 91 orang, dan seluruhnya menjadi responden dengan menggunakan model analisis regresi linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan kerja dan tunjangan tambahan penghasilan berpengaruh terhadap komitmen aparatur sipil negara di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Besar pengaruh kedisiplinan kerja terhadap komitmen aparatur sipil negara sebesar 10,5 persen, sementara pengaruh tunjangan tambahan penghasilan terhadap komitmen aparatur sipil negara sebesar 21,3 persen.

Page 2 of 11 | Total Record : 106

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik More Issue