cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif Bulan Erika Bato; Iqbal Saputra Zana; Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Desi Andreastuti; Dyah Rahayuning Perwitasari; Lara Ayu Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.506

Abstract

Keterwakilan perempuan di parlemen didorong dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia, yang mencakup pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 245 menyatakan bahwa daftar calon anggota legislatif harus memuat sekurang-kurangnya 30% perwakilan perempuan dan untuk setiap 3 orang calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Berdasarkan hasil pemilu dari tahun 1999 hingga 2019, keterwakilan perempuan secara keseluruhan dalam pemilu legislatif mengalami peningkatan. Namun tidak pernah mencapai angka 30% dari keseluruhan anggota legislatif, bahkan setelah undang-undang 30% diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang terpilih dalam kontestasi pemilu legislatif dari hasil pemilu masih perlu didorong secara maksimal. Norma sosial dan budaya yang masih cenderung patriarkis membatasi peran perempuan di ranah publik dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen, melalui komitmen dukungan partai politik dan partisipasi politik perempuan dalam memilih calon anggota legislatif dari keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif untuk memastikan hadirnya kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan.Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, di mana kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi dan laporan yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang diterbitkan dalam dua dekade terakhir. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak memprioritaskan untuk memilih anggota legislatif perempuan. Sistem kepartaian masih meremehkan pendidikan dan kaderisasi politik perempuan
Smart Governance di Daerah Pinggiran: Analisis Implementasi Kota Cerdas di Kabupaten Manggarai Pradana, I Putu Yoga; Agung Reynold Baru, Arsenius; Anggelina Nahak Seran, Delila
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.511

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi smart governance di Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari konsep smart city di Indonesia. Smart governance merupakan elemen kunci dalam tata kelola kota cerdas, yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kabupaten Manggarai telah mengadopsi program smart city berdasarkan regulasi yang ditetapkan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelaksanaan smart governance. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan utama, observasi langsung, serta analisis dokumen dan regulasi terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai telah memiliki kerangka regulasi yang mendukung smart governance, termasuk Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2022. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur telekomunikasi, dan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar-organisasi, serta optimalisasi infrastruktur digital menjadi strategi utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan smart governance di Kabupaten Manggarai. Dengan perbaikan berkelanjutan, smart governance di Kabupaten Manggarai berpotensi memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.
Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pengelolaan Potensi Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Ginting, Siska; Immanudin Kandias Saraan, Muhammad
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.524

Abstract

BUMDes yang didirikan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Bumdes dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas (PT), atau bentuk usaha lainnya. Keuntungan dari usaha Bumdes dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan, seperti pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar, untuk pembentukan BUMDes. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia baik dalam bentuk pengalaman maupun pengetahuan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh BUMDes Sehati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang melalui unit usaha yang dikelola BUMDes. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif guna menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati masih mengalami hambatan dalam pengelolaan potensi desa di Desa Durin Tonggal. Hal ini dapat dilihat sumber daya manusia yang belum memiliki profesionalitas dalam mengelola potensi desa yang disebabkan sebagian besar pengelola BUMDes adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di BUMDes. Juga sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan masih belum memenuhi keperluan di tiap unit usaha. Dengan demikian, BUMDes Sehati perlu peningkatan kapasitas dalam pengelolaan potensi desa melalui program pengembangan kapasitas dengan menjalin kerjasama kepada pihak pemerintah maupun swasta, memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai dan meningkatkan pengawasan secara langsung. Kata Kunci: Kapasitas; BUMDes; Pengelolaan; Potensi Desa;
Model Penerimaan Teknologi dalam Layanan Kependudukan: Studi Empiris terhadap Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Garut Agung Yulianti, Nimas; Illahi, Rima Nur; Cantika, Bunga
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.588

Abstract

Proses tranformasi digital dalam layanan publik telah menghadirkan tantangan baru berkaitan dengan tingkat penerimaan teknologi di kalangan masyarakat, salah satunya dalam penerimaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Oleh karena itu, peneltian ini bertujuan untuk mengalis faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan IKD khususnya di Kabupaten Garut melalui pendekatan TAM (Technology Acceptance Model). Terdapat lima konstruk yang akan ditelaah, diantaranya perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using, behavioral intention to use, dan actual system usage. Untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen berupa kuisioner. Terdapat 124 responden di dalam penelitian ini. Para responden terkurasi melalui teknik purposive sampling karena peneliti memilih responden dengan pengetahuan seputar IKD saja. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hubungan antar variabel dalam model signifikan secara statistik. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan dan sikap terhadap penggunaan, yang selanjutnya memengaruhi niat dan perilaku aktual dalam menggunakan IKD. Temuan ini menegaskan bahwa model TAM dapat diterapkan secara efektif dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial yang beragam. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat validitas model TAM serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi implementasi teknologi yang adaptif dan inklusif.
Efektivitas Pembelajaran Nilai-Nilai BerAKHLAK terhadap Learning Engagement dan Employee Engagement Studi Kasus di Papua Barat Daya Yapardy, Nirwati
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.602

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran nilai-nilai BerAKHLAK terhadap learning engagement dan employee engagement pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua Barat Daya. Nilai-nilai BerAKHLAK(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) diperkenalkan sebagai landasan karakter ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap tiga fasilitator dan enam alumni pelatihan dasar (latsar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif seperti permainan, diskusi kelompok, problem-solving, dan roleplay memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan keterlibatan peserta selama proses pelatihan. Selain itu, kesiapan fasilitator dan pemanfaatan teknologi pembelajaran turut memperkuat engagement, meskipun keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil, menjadi hambatan serius bagi pembelajaran daring. Pendekatan blended learning dinilai sebagai alternatif yang dapat mengatasi sebagian tantangan tersebut. Secara umum, pembelajaran nilai-nilai BerAKHLAK terbukti berkontribusi pada peningkatan learning engagement yang berdampak pada penguatan employee engagement di tempat kerja. Namun demikian, keberlanjutan dampak tersebut memerlukan dukungan dari pimpinan dan rekan kerja, serta tersedianya panduan aplikatif dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan peran fasilitator melalui pelatihan teknologi, penyediaan materi dalam format digital dan cetak, serta adaptasi pembelajaran terhadap kondisi geografis dan akses teknologi. Hasil ini menunjukkan pentingnya investasi berkelanjutan dalam strategi pembelajaran nilai-nilai BerAKHLAK untuk memperkuat keterlibatan ASN secara berkelanjutan.
Implikasi Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara Milenial terhadap Reformasi Birokrasi Digital di Era Transformasi Pemerintahan Sarjito, Aris; Pantja Djati, Sundring
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.610

Abstract

Transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan Indonesia memerlukan kesiapan sumber daya aparatur yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif dan inovatif. Aparatur Sipil Negara (ASN) milenial yang dikenal sebagai generasi digital native, dinilai memiliki keunggulan dalam menghadapi tuntutan perubahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi kompetensi digital ASN milenial terhadap keberhasilan reformasi birokrasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang dianalisis melalui teknik analisis isi tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi digital ASN milenial secara nyata berkontribusi dalam peningkatan efisiensi kerja birokrasi, percepatan adopsi teknologi dalam pelayanan publik, serta pembentukan budaya kerja baru yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan struktural seperti resistensi dari budaya organisasi yang konservatif, sistem pelatihan yang belum kontekstual, serta keterbatasan ruang inovasi dan insentif terhadap kinerja digital. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu ASN, tetapi juga oleh keberadaan ekosistem birokrasi yang mendukung pembelajaran lintas generasi, kepemimpinan yang visioner, dan kebijakan internal yang responsif terhadap inovasi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi digital ASN milenial harus menjadi bagian integral dari strategi reformasi birokrasi nasional yang berkelanjutan.
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Ahmadi, Rezky; Erfina; Asad, Muhammad Arisal; Sapri; Dema, Herman
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.530

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan mendukung transformasi digital pelayanan publik. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi tantangan yang signifikan, ditandai dengan tingkat adopsi yang rendah akibat keterbatasan akses informasi, pemahaman masyarakat yang minim, serta ketidakkonsistenan dalam sosialisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi komunikasi kebijakan dalam sosialisasi IKD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III, yang menekankan tiga dimensi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi masih terbatas karena ketergantungan pada media sosial dan kurangnya pendekatan langsung ke masyarakat. Kejelasan informasi juga menjadi Kendal sehingga menyebabkan banyak Masyarakat yang tidak memahami manfaat, prosedur aktivasi, dan kegunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, inkonsistensi dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan disparitas informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat penerimaan masyarakat. Studi ini merekomendasikan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan dengan memperluas cakupan sosialisasi melalui pendekatan multi-kanal yang lebih inklusif, menyederhanakan bahasa komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Kepercayaan dan Literasi Publik: Kunci Efektivitas Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Tingkat Lokal Diyanti, Gashela Asterina; Riswanda
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.582

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tangerang yang mengindikasikan adanya masalah pada kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan publik dengan mengintegrasikan pendekatan literasi publik dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang mengombinasikan survei kuantitatif dan studi kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tangerang untuk menilai implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial, literasi kebijakan masyarakat, serta sejauh mana kebijakan selaras dengan nilai-nilai komunitas. Peningkatan kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat terbukti dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam program administrasi kependudukan seperti KIA. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan aspek kepercayaan dan literasi publik untuk mencapai hasil yang optimal. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain: 1) integrasi indikator teknis dan sosial, 2) pembentukan forum partisipasi masyarakat, 3) peningkatan kompetensi dan akuntabilitas aparatur, dan 4) sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Budaya Organisasi sebagai Upaya Peningkatan Komitmen Organisasi di Kantor Desa Wilayah Kabupaten Tulungagung Rika Amalia
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.601

Abstract

Kepemimpinan transformasional dianggap memiliki peran kunci dalam membentuk budaya organisasi yang positif, sekaligus dapat meningkatkan komitmen anggota organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terdahap budaya organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung, dan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan angket sejumlah 200 responden. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan perangkat lunak AMOS 29.0. Hasil pengolahan data menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi, terdapat pengaruh variabel kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi, dan terdapat pengaruh variabel budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. Kesimpulannya, kepemimpinan transformasional terbukti menjadi faktor penting dalam memperkuat budaya organisasi yang positif serta meningkatkan komitmen anggota organisasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ketimpangan Distribusi Guru Sekolah Dasar Negeri dan Pemerataan Akses Mutu Pendidikan Triwiyanto, Teguh; Kusumaningrum, Desi
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan distribusi guru sekolah dasar negeri di Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada tiga kabupaten yang merepresentasikan kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Ketimpangan distribusi guru telah menjadi persoalan utama yang berdampak pada akses dan mutu layanan pendidikan dasar, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain multi-situs, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus, dan penelitian dokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di tingkat daerah dan sekolah. Analisis dilakukan secara interaktif untuk menggali pola ketimpangan dan dinamika kebijakan dari berbagai konteks lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi guru dipengaruhi oleh faktor kebijakan rekrutmen, penempatan yang tidak berbasis kebutuhan riil sekolah, keterbatasan insentif daerah, serta persepsi negatif terhadap lokasi tugas yang jauh dan sulit dijangkau. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data lokal, termasuk desain sistem distribusi guru yang lebih adil dan insentif berbasis lokasi. Ketimpangan distribusi guru di Provinsi Jawa Timur mencerminkan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang adil, responsif, dan berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan pendidikan

Page 11 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik More Issue