cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
sprnwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
akuntansiku.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Akuntansiku
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28288866     DOI : https://doi.org/10.54957/
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Akuntansiku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di bidang akuntansi. Akuntansiku merupakan jurnal akuntansi yang ada di Indonesia. Akuntansiku diterbitkan empat kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Akuntansi
Articles 71 Documents
 1   2   3   4   5 
Mengungkap Kebijakan Akuntansi Agrikultur Pada Tiga Kementerian Negara/Lembaga Okky Dwi Berliantonnis; Puji Wibowo
Akuntansiku Vol 1 No 3 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i3.286

Abstract

Indonesia is a country that has been blessed  with abundant natural resources, including plants and animals. In the context of accounting, natural resources in this form are classified as biological assets or agricultural assets. The growing development of biological asset transactions in both the private and government sectors has presented its own challenges for the development of accounting standards. Agricultural accounting practices in government agencies are increasingly attractive because until now there is no accounting standard that specifically regulates the accounting treatment of agricultural assets in government agencies. This study aims to review agricultural accounting policies and practices in central government entities. The object of research is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Agriculture, during the 2018-2019 period. This research uses qualitative analysis with a case study approach. The results showed that in general, the application of agricultural accounting at the three State Ministries/Institutions was in accordance with the relevant government accounting standards, namely inventory accounting and fixed assets/other assets. However, when referring to the International Public Sector Accounting Standard, there are still some accounting practices that need to be improved, especially in the measurement aspect. This research contributes to empirical evidence of the non-uniformity of agricultural accounting practices as a result of the absence of accounting standards that specifically regulate these assets. Formulators of government accounting standards are expected to immediately establish accounting standards that specifically regulate agricultural assets in government agencies. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, diantaranya tanaman, tumbuhan dan binatang. Dalam konteks akuntansi, kekayaan alam dalam bentuk tersebut digolongkan sebagai aset biologi atau aset agrikultur. Perkembangan transaksi aset biologis yang semakin besar baik di sektor swasta dan pemerintah, telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengembangan standar akuntansi. Praktik akuntansi agrikultur pada instansi pemerintah kian menarik karena hingga saat ini belum terdapat standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi aset agrikultur pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan dan praktik akuntansi agrikultur pada entitas pemerintah pusat. Objek penelitian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian, selama periode 2018-2019. Riset ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan akuntansi agrikultur pada tiga Kementerian Negara/Lembaga tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terkait yaitu akuntansi persediaan dan aset tetap/aset lainnya. Namun demikian, jika mengacu pada International Public Sector Accounting Standard, masih terdapat beberapa praktik akuntansi yang perlu diperbaiki, khususnya dalam aspek pengukuran. Riset ini memberikan kontribusi mengenai bukti empiris adanya ketidakseragaman praktik akuntansi agrikultur sebagai akibat ketiadaan standar akuntansi yang secara khusus mengatur aset tersebut. Perumus standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat segera menetapkan standar akuntansi yang mengatur secara khusus mengenai aset agrikultur pada instansi pemerintah.
Mengamati Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalikotes Klaten Devy Anugrah Heni; Puji Wibowo
Akuntansiku Vol 1 No 3 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i3.289

Abstract

Village funds are an issue that is often discussed in line with the policy of distributing village funds that are increasingly widespread. One of the debated issues is how well the village apparatus is able to use village funds in an accountable manner for the prosperity of the people in their village. This study aims to review the accountability practices of village fund management in Kalikotes Village, Kalikotes District, Klaten Regency. The village fund accountability observed was the period before the Covid-19 pandemic, namely 2015-2019. This study uses a mixed method, namely qualitative research with a case study approach which is complemented by survey-based research. Based on the results of interviews and distributing questionnaires, it was concluded that in principle the accountability of village fund management in Kalikotes Village has been going well. Issues that need to be addressed immediately are the competence of human resources and community participation. Community competence can be improved through regular technical training in village financial management. Meanwhile, community participation can be increased through the dissemination of information that is more open and reaches all levels of society.   Dana desa menjadi isu yang sering didiskusikan seiring dengan kebijakan penyaluran dana desa yang semakin luas. Salah satu persoalan yang diperdebatkan adalah seberapa baik para aparatur desa mampu memanfaatkan dana desa secara akuntabel demi kemakmuran rakyat di desanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Akuntabilitas dana desa yang diamati adalah periode sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan mixed method yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilengkapi dengan riset berbasis survei.  Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa pada prinsipnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes telah berjalan dengan baik. Persoalan yang perlu segera dibenahi adalah kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Kompetensi masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa secara rutin. Adapun partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui penyebaran informasi yang lebih terbuka dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Analisis Penerapan ISAK No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Yayasan Hati Gembira Indonesia (Happy Hearts Indonesia) Sitha Amelia; Risma Wira Bharata
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.314

Abstract

Dalam perkembangan pengelolaan keuangan entitas nonlaba sangatlah diperlukannya dasar atau standar akuntansi keuangan yang jelas sebagai panduan dalam pelaporan keuangan entitas nonlaba maka penelitian ini menjelaskan secara mendalam tentang laporan keuangan organisasi nonlaba khususnya pada organisasi Yayasan dengan menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No 35. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyusunan, bentuk, dan isi laporan keuangan pada Yayasan Hati Gembira dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan ISAK No 35. Objek penelitian ini adalah Yayasan Hati Gembira dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Hati Gembira telah menerapkan standar akuntansi yang meliputi ISAK 35 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah Hanif Dwi Kuncahyo; I Gede Made Artha Dharmakarja
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.316

Abstract

Ciri-ciri Tata Pemerintahan yang baik ditunjukkan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah desa perlu menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi.   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner ke 13 desa sebanyak 96 responden Kepala Desa dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara parsial, peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun secara parsial kompetensi aparat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa mampu mengelola keuangan karena jenis transaksi sederhana yang didukung aplikasi Siskeudes dan pendampingan sehingga tidak perlu keahlian khusus.
Analisis Proses Perubahan APBDesa Dalam Rangka Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 I Gede Made Artha Dharmakarja; I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma; Salsabila Nur Azizah; Willy Rifokto Kesuma
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.323

Abstract

The Government of Indonesia is utilizing the distribution of village funds which are transferred annually to all villages to overcome the covid-19 pandemic in 2020. This study aims to determine the ability of village governments to adapt to managing village finances by analyzing the village budget amandment. This study uses a descriptive qualitative method by analyzing primary data in the form of transcripts from interviews with financial managers in Kalirong and Kedungturi Village as well as secondary data in the form of APBDesa before and after the amandment. The analysis uses the theory of participation, effectiveness and AGIL to explain the dynamics of the APBDesa amandment process. The results of the study show that even though the mechanism for drafting the amandment to the APBDesa does not fully follow the applicable regulatory procedures amid social restrictions, its management is able to achieve the goal of overcoming the impact of the covid-19 pandemic in an accountable manner. This research is expected to be able to show the conditions of village resilience in order to strengthen government policies in the context of empowerment and development through village fund transfers. Pemerintah Indonesia memanfaatkan penyaluran dana desa yang setiap tahun ditransfer ke seluruh desa untuk mengatasi pandemi covid-19 di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam beradaptasi mengelola keuangan desa dengan menganalisis perubahan APBDesa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis data primer berupa transkrip hasil wawancara pengelola keuangan di Desa Kalirong dan Desa Kedungturi serta data sekunder berupa APBDesa sebelum dan sesudah perubahan. Analisis menggunakan pendekatan teori partisipasi, efektivitas dan AGIL untuk menjelaskan dinamika proses perubahan APBDesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyusunan perubahan APBDesa tidak sepenuhnya mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku di tengah pembatasan sosial namun pengelolaannya mampu mewujudkan tujuan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 secara akuntabel. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan kondisi ketahanan desa guna memperkuat kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan melalui transfer dana desa.
Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Kemas Fahmi Hamzah; Budiasih Widiastuti
Akuntansiku Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v2i1.332

Abstract

The purpose of this study is to explore the implementation of the Final Income Tax Government-borne for SMEs incentives, socialization strategies, and obstacles during its implementation at KPP Pratama Palembang Ilir Barat. The research method used is qualitative with exploratory studies. Data collection is carried out using library and field research methods in the form of interviews. The steps taken start from data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that presenting the Final Income Tax Government-borne for SMEs incentives at KPP Pratama Palembang Ilir Barat is in accordance with the relevant laws and regulations. In increasing the participation of taxpayers in this program, the socialization strategies carried out are holding tax webinars, conducting tax campaigns on official social media, utilizing employees to participate in campaigns, and conducting tax campaigns using print media. During the implementation of this policy, several obstacles are encountered. These obstacles include: Taxpayers' understanding of tax incentives is still low, obstacles during socialization through webinars, obstacles in reporting realization, and obstacles in the ManDOR application. The novelty of this research is examining the implementation of Regulation No. 23/2018 when tax incentives are given during the COVID-19 pandemic.
Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Pada Kendaraan Marsya Diah Izdihar; Nico Wahyudi; Phaksi Purnamasari Putra; Sandi Firmansyah; Suparna Wijaya
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.338

Abstract

The Covid 19 virus, which originated in China and spread throughout the world, has changed the order of various aspects of human life, such as significant reductions in community activity, especially in tourism, transportation, construction and real estate, financial, and automotive. Through the National Economic Recovery (PEN) policy, Indonesia provides fiscal incentives to affected industrial sectors including the automotive sector. The purpose of this paper is to evaluate the implementation of the PPnBM DTP policy for motorized vehicles in Indonesia and its impact on the Indonesian economy in general. An evaluative qualitative approach is used to review the legal basis and literature regarding incentives policies and to compare the results with related previous research and studies. The results of the evaluation found that the application of sales tax incentives on luxury goods for motor vehicles has proven to bring significant and positive impact on improving performance for the automotive industry and increasing total state revenue due to PPnBM DTP. In addition, the policy has also succeeded in increasing employment during the COVID-19 pandemic, increasing the performance of finance companies related to the utilization of PPnBM DTP facilities, and boosting the export performance in the automotive sector. Virus Covid 19 yang berasal dari Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia telah mengubah tatanan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti berkurangnya aktivitas masyarakat secara signifikan terutama di bidang pariwisata, transportasi, konstruksi dan real estate, keuangan, dan otomotif. Melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Indonesia memberikan insentif fiskal kepada sektor industri yang terdampak termasuk sektor otomotif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan PPnBM DTP kendaraan bermotor di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Pendekatan kualitatif evaluatif digunakan untuk meninjau dasar hukum dan literatur mengenai kebijakan insentif dan membandingkan hasilnya dengan penelitian dan kajian terkait sebelumnya. Hasil evaluasi menemukan bahwa penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor terbukti membawa dampak signifikan dan positif bagi peningkatan kinerja industri otomotif dan peningkatan total penerimaan negara karena PPnBM DTP. Selain itu, kebijakan tersebut juga berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19, meningkatkan kinerja multifinance terkait pemanfaatan fasilitas PPnBM DTP, serta mendongkrak kinerja ekspor sektor otomotif.
Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Pelayanan Kesehatan Medis Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ghinaa Febriana; Ivan Krishna Harimurti; Lukman Nul Hakim; Ulfa Anggraini; Suparna Wijaya
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.339

Abstract

Prior to the enactment of the Law on the Harmonization of Tax Regulations, medical health services were exempted from the imposition of VAT. However, these exceptions are considered unfair and cause the government to lose the potential for greater tax revenue. because the government removed medical health services from the VAT exemption list. This study uses a qualitative descriptive analysis by comparing the imposition of VAT in Indonesia with other countries and by analyzing the implications of implementing policies. The results of the analysis found that several countries have also applied VAT on health services, but there are also several countries that have not imposed VAT on health services. In addition, this study also found that the change in provisions regarding health services to become taxable services (JKP) has three implications in general, namely implications for the emergence of obligations for health service entrepreneurs to become taxable entrepreneurs (PKP), implications for the emergence of potential state revenues, and implications for tax equity in the context of income distribution. Based on these things, it can be concluded that this study concludes that the change regarding health services to JKP by providing certain exceptions in the form of limited VAT exemptions is a fairly appropriate step taken by the Government, both from the side of justice and from the side of acceptance. Sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jasa pelayanan kesehatan medis dikecualikan dari pengenaan PPN. Akan tetapi pengecualian tersebut dirasa tidak adil dan menyebabkan pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak yang semakin besar. oleh karena pemerintah mengeluarkan jasa pelayanan kesehatan medis dari daftar pengecualian PPN. penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan pengenaan PPN di Indonesia dengan negara lain serta dengan menganalisis implikasi penerapan kebijakan. Hasil analisis didapatkan bahwa beberapa negara juga telah menerapkan PPN terhadap jasa kesehatan namun terdapat juga beberapa negara yang tidak mengenakan PPN terhadap jasa kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan ketentuan mengenai jasa kesehatan menjadi JKP memberikan tiga implikasi secara umum, yaitu implikasi pada munculnya kewajiban pengusaha jasa kesehatan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), implikasi pada munculnya potensi penerimaan negara, dan implikasi pada keadilan pajak dalam konteks distribusi pendapatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan mengenai jasa kesehatan menjadi JKP dengan memberikan pengecualian tertentu berupa pembebasan PPN secara terbatas merupakan langkah yang cukup tepat yang diambil oleh Pemerintah, baik dari sisi keadilan maupun dari sisi penerimaan.
Penerapan PSAK 46 PT XYZ TBK. Sebelum Dan Saat Pandemi Ester Manik; Suparna Wijaya; Galih Margenta Setyawan; Hanif Arifanto
Akuntansiku Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v2i1.347

Abstract

Perusahaan terbuka di Indonesia wajib menyusun laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi, dalam penyusunannya terdapat perlakuan khusus dalam bidang perpajakan karena perbedaan ketentuan perpajakan dan akuntansi yang selanjutnya diatur dalam PSAK 46. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 46 PT XYZ Tbk sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 46 pada masa sebelum dan saat pandemi telah sesuai. Dari penerapan PSAK 46, timbul beda tetap dan beda temporer dalam pelaporan laporan keuangan yang menghadirkan akun pajak kini dan pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan XYZ terus mengalami penurunan baik sebelum pandemi dan ketika pandemi dan untuk liabilitas pajak tangguhan pada periode sebelum pandemi bergerak ke arah positif sedangkan pada periode ketika pandemi bergerak ke arah negatif.
Analisis Determinan Yang Memengaruhi Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Egia Pramawastika; Nora Hilmia Primasari
Akuntansiku Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v2i1.361

Abstract

Auditor merupakan pihak independen yang dipercaya mampu menilai kewajaran dan mendetekasi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pengalaman, skeptisisme profesional, beban kerja, independensi, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan dan Tangerang. Teknik sampling dilakukan dengan menggunakan teknik convenience sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan pengalaman, skeptisisme profesional, beban kerja, dan tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan hasil uji diharapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan dapat membatasi lamanya hubungan dengan klien untuk mencegah adanya kerjasama antara auditor dan auditee ketika proses audit.

Page 3 of 8 | Total Record : 71

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 4 (2022) Vol 1 No 3 (2022) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022) More Issue