cover
Contact Name
yasef firmansyah
Contact Email
yasef@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6285697554076
Journal Mail Official
hafiid@dsn.moestopo.ac.id
Editorial Address
Sekretariat FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jl. Hanglekir I/8, Jakarta Pusat 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Public Administration Journal (PAJ)
ISSN : -     EISSN : 26210983     DOI : -
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. PAJ: Public Administration Journal, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Economic and Public Policy; Public Management and Governance; Any specifics issues of public policy and management.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal" : 7 Documents clear
Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja Untuk Menghadapi Persaingan Tenaga Kerja Asing Harits Hafiid; Yasin Sugiarto
Public Administration Journal (PAJ) Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.936 KB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mengetahui beberapa proses perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yaitu Unit Kerja Badan Perencanaan dan Pengembangan, Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Bina Produktivitas, Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, dan Bina Pengembangan Pasar Kerja. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang ada. Banyak yang harus di persiapkan dalam perencanaan, terutama syarat untuk mengikuti pengembangan. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Ketenagakerjaan ada dua metode pengembangan yaitu metode di tempat kerja, dan metode di luar tempat kerja. Jenis pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan secara formal dan nonformal. Formal melalui Beasiswa sedangkan nonformal melalui kegiatan diklat ataupun pelatihan kerja di BLK berbagai daerah.
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta Novida Anggraini; Ficky Rhamadoni; Ibra Dinin Hasymi
Public Administration Journal (PAJ) Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.296 KB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui terkait secara prosedur apakah Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta telah memenuhi indikator yang ada. Teori penelitian ini adalah (ambil teori buat pembahasan). Metode peneltian pada penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif dengan melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka dengan menggunakan literatur sebagai acuan utama dalam menulis. Dimana sumber yang menjadi acuan berasal dari berbagai macam literatur seperti buku, buku elektronik, jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan terkait Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta, serta berita maupun artikel yang terdapat dimedia cetak hingga online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan dana dari masyarakat baik itu dana dari pajak dan retribusi daerah, Sistem pertanggungjawaban merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah daerah bertanggungjawab dan terlibat langsung atas pelaksanaan program yang ada, Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performancebased budgeting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akuntabilitas menjadi pondasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Selain itu, Penekanan utama akuntabilitas adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dari aspek kejujujan dan hukum juga sudah memenuhi prosedur yang ada. Dengan adanya dasar hukum dan struktur yang jelas menjadikan aktivitas akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dalam konteks akuntabilitas kejujuran dan hukum serta akuntabilitas proses dapat di implementasikan dengan jelas dan tertata.
Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Disson Muhammad Fauzi; Mohamad Hersa Saputra
Public Administration Journal (PAJ) Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.099 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kecamatan Setiabudi  Kota Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode  kualitatif, maka analisis data yang dilakukan secara sistematik dan menelaah masalah diteliti. Hasil penilitian Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan. Dapat disimpulkan Kecamatan Setiabudi melakukan kerja sama serta koordinasi dengan instansi atau suku dinas lain yang memang dilibatkan dalam hal penataan pedagang kaki lima agar tercapai tujuan dari Peraturan Gubernur yang sudah ditetapkan. Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan Kecamatan Setiabudi dengan melakukan kegiatan pembinaan seperti sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi, pihak swasta yang berkerja sama dengan Dinas UMKM mengenai bagaimana cara berjualan yang baik, pembukuan, dan lain-lain.
Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Lukman Hakim; Eka Dewanti
Public Administration Journal (PAJ) Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.201 KB)

Abstract

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki misi untuk memfasilitasi proses informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. FKDM juga merupakan sebuah bentuk strategi pemerintah dalam sebuah bentuk organisasi kemasyarakatan yang menjalankan kewaspadaan dini masyarakat, serta melakukan deteksi dini atau aktifitas pengamatan dan pencarian semua indikasi-indikasi yang dapat menciptakan kondisi gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, lalu indikasi-indikasi tersebut dikumpulkan dan ditampung sesuai dengan data serta informasi yang didapatkan di lapangan dan nantinya data serta informasi terkait akan diserahkan kepada pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencegah konflik sosial yang terjadi pada Kota administrasi Jakarta Selatan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang ada menjadi bahan penelitian dengan cara menggali, mendalami, menemukan fakta-fakta dan permasalahan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian dipaparkan melalui penafsiran dan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan kualitatif berorientasi pada orientasi teoritis, teori dibatasi pada pengertian bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data yang diuji. Teori juga membantu menghubungkan dasar orientasinya dengan data dan dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan dan analisis data.
Penerapan Sistem Pembayaran Electronic Ticketing Kepada Penumpang Kereta Commuter Line Di Stasiun Rangkasbitung Makmun Makmun; Ishardinata Trimulya Kusuma Wijaya
Public Administration Journal (PAJ) Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.659 KB)

Abstract

Pada awal tahun 2014 Stasiun Rangkasbitung mengalami modernisasi dengan dibangunnyaelektrifikasi jalur yang nantinya perjalanan Commuter Line dari Tanah Abang sampai StasiunRangkasbitung. Pengoperasian Commuter Line tersebut untuk melayani masyarakat penggunajasa angkutan massal guna mendukung percepatan pembangunan nasional. Alasan StasiunRangkasbitung kini menjadi salah satu stasiun penyedia jasa pelayanan angkutan CommuterLine adalah melihat dari sejarah bahwa Stasiun Rangkasbitungmerupakan salah satu stasiunyangramaidiwilayahDaerahOperasi1Jakarta sekaligussatu-satunyastasiunbesardiProvinsi Banten. Aktivitas masyarakat Banten hingga ribuan penumpang menggunakan keretaapi yang bekerja di Jakarta. Karena itu, pengoperasian Commuter Line sangat diharapkanmasyarakatsebagaipenggunajasaangkutankeretaapi.DimulaiSejak1April2017Pengoperasian Commuter Line Rute Rangkasbitung-Tanah abang dapat dinikmati olehmasyarakatsetempat.Dengan menggantikan moda transportasi kereta api di Stasiun Rangkasbitung tersebutpelayanan sistem pembayaran tiket nya pun berganti menjadi elektronik tiket. Atau biasa disebut sebagai E-tiket, seperti Tiket Harian Berjamin (THB), Kartu Multi Trip (KMT) danKartu Prabayar Bank (Flazz, E-Money dan sebagainya). Maka dari itu Pelayanan transportasimerupakan salah suatu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.Semuajenistrasnportasiwajibmemberikanlayananyangprimakepadakonsumennya.Kualitas pelayanan sangat berpengaruh besar terhadap penumpang maka dari itu PT KAImeningkatan pembaruan layanan sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Peraturan MenteriPerhubunganRepublikIndonesiaNomor63Tahun2019TentangStandarPelayananMinimum untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang membahas tentang pelayanan tiketdidalam Stasiun.
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perizinan Tenaga Kerja Asing Pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Gatot Herry Djatmika; Yasef Firmansyah; Susanah Susanah
Public Administration Journal (PAJ) Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.534 KB)

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik perizinan tenaga kerja asing di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitifikasi lainnya. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan yaitu untuk memenuhi harapan masyarakat atas pelayanan perizinan untuk tenaga kerja asing, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan, dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Di mana perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal, dan sarana prasarana. Hal ini lah yang terus dilakukan perbaikan oleh Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing agar lebih baik lagi kedepannya. Para Petugas Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing yang ada di Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing tersebut berkomitmen untuk da­pat bekerja dengan cepat dan profesional serta teliti. Apa yang dilakukan para petugas pelayanan perizinan tenaga kerja asing merupakan salah satu pelayanan publik terhadap masyarakat yang membutuhkan perizinan tersebut. Para petugas di Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing bekerja secara professional dan sesuai dengan peraturan Menteri. Oleh karena itu hendaknya para pengguna jasa pelayanan perizinan taat dalam mengikuti peraturan dengan benar dengan memasukkan dokumen yang sebenarnya agar pelayanan perizinan tenaga kerja asing tersebut dapat berjalan lancar, mudah dan tepat sasaran.
Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Budi harsono; Kevin Rio Aryanto
Public Administration Journal (PAJ) Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.629 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi Sistem Manajemen Kinerja Auditor terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Eksplanatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang bertujuan menguji hipotesis yang berkenaan dengan hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem Manajemen Kinerja Auditor memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Nilai koefisien korelasi variabel Sistem Manajemen Kinerja Auditor terhadap Kualitas Audit (rxy) sebesar 0.842 dan probabilitas signifikan 0,000 yang berarti bahwa variabel Sistem Manajemen Kinerja Auditor memiliki pengaruh yang positif dan sangat kuat terhadap variabel Kualitas Audit. Nilai koefisirn determinasi atau R Square yang besarnya 0,700. Angka tersebut mengandung artu bahwa 70% variabel dari Kualitas Audit dapat dijelaskan oleh variabel Sistem Manajemen Kinerja Auditor.

Page 1 of 1 | Total Record : 7