cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Surata
Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Phone
+6287863150060
Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Kertha Widya : Jurnal Hukum
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24072427     EISSN : 29628431     DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2025)" : 8 Documents clear
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DENGAN PENGASINGAN PADA TRADISI MANAK SALAH DI DESA PADANGBULIA, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG Sari, Kadek Widya; Gede Remaja, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2632

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan tradisiyang luar biasa melimpah. Namun diantara banyaknya keragaman tradisi danbudaya, terdapat beberapa tradisi di Indonesia yang menyimpang danbertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunyayaitu tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia. Dari hal tersebut, yang menjadimasalah dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan Pasal 34 Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan upaya penyeimbanganantara penghormatan hak asasi manusia dan pelestarian tradisi Manak Salah diDesa Padangbulia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenispenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif menggambarkan pelaksanaannorma hukum mengenai HAM. Pemilihan Lokasi penelitian dilakukan di DesaPadangbulia dengan sumber data yaitu sumber data lapangan dan kepustakaan.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumentasi ataukepustakaan dan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitaspenerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia terkait dengan pengasingan pada tradisi Manak Salah di DesaPadangbulia telah efektif dilaksanakan karena tradisi Manak Salah tidakmemenuhi unsur-unsur pada pasal. Untuk menyeimbangkan antara tradisi danpenerapan HAM dilakukan dengan cara revitalisasi terhadap tradisi Manak Salah.
PELIBATAN DESA ADAT DI BALI DALAM MASALAH-MASALAH KEMASYARAKATAN PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI DAN OTONOMI DESA ADAT Surata, I Nyoman; Diah Miantari, Ni Kadek
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2628

Abstract

Ada pengakuan bahwa desa adat telah memiliki sejarah panjang,berabad-abad, tetap dipertahankan dan didukung oleh masyarakat (adat) di Bali,bahkan diakui memiliki kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.Pengayoman, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan desaadat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor4 Tahun 2019 justru dapat berindikasi negatif terhadap otonomi desa adat. Pasal21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yangmenyatkan bahwa desa adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan desa adatyang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakaladan niskala, menjadi dasar pelibatan desa adat di bali dalam masalah-masalahkemasyarakatan di luar masalah adat. Pelibatan desa adat di luar masalah-masalahadat dan bantuan pendanaan bagi desa adat dapat berpengaruh negatif terhadapotonomi desa adat di Bali.
EFEKTIVITAS E-BERPADU (ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU) TERKAIT PENGOLAHAN DAN PERTUKARAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B) Damayanti, Putu Diah Marta; Mariadi, Ni Ny.; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2633

Abstract

Efektivitas sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yangdiluncurkan oleh Mahkamah Agung Melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020 yangdisempurnakan dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah aplikasi yangdigunakan untuk mempermudah proses dalam sistem peradilan pidana. Penelitianmenggunakan metode penelitian hukum empiris sifatnya deskriptif, bersumberdari kepustakaan dan lapangan yaitu berupa data sekunder, primer, dan tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara,dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Tahapan penelitian meliputiperencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyusunan laporan.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh Kesimpulan.Berdasarkan hasil analisis Aplikasi E- Berpadu belum cukup efektif dipergunakandalam pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, haltersebut disebabkan oleh adanya kendala seperti faktor jaringan internet dimasing-masing daerah yang berbeda-beda, sumber daya manusia yang masihbanyak tidak paham akan teknologi elektronik, namun upaya untuk menghadapikendala tersebut terus dilakukan oleh Badan Peradilan dengan lebih meningkatkanfasilitas maupun struktur jaringan internet yang lebih baik dan juga lebihmeningkatkan sumber daya manusia khususnya dilingkup Badan Peradilan.
PENYALURAN FORMALIN DARI RUMAH SAKIT KEPADA DESA ADAT UNTUK PENGAWETAN JENAZAH DARI PERSPEKTIF HUKUM Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2629

Abstract

Pengawetan jenazah menjadi kebutuhan di desa adat karena penguburanharus dilakukan pada waktu tertentu dan jenazah tidak dapat keluar dari area desatersebut. Jeda waktu ini membuat pengawetan jenazah menggunakan formalinatau formaldehyde menjadi kebutuhan. Wacana untuk membebaskan pemberianformalin dari rumah sakit ke masyarakat desa adat mulai dianggap sebagai jalankeluar yang masuk akal. Tulisan ini bertujuan untuk menggali dasar hukumpenyaluran formalin dan legalitas rumah sakit dari sudut pandang hukumkesehatan sebagai penyalur dengan menggunakan metode penelitian hukumnormatif berdasarkan aturan yang secara khusus mengatur mengenai penyaluranbahan kimia beracun mulai dari produksi hingga ke pengguna akhir dan implikasiyuridisnya. Hasil penelitian didapatkan adanya larangan penyaluran formalin darirumah sakit ke desa adat yang implikasi negatifnya adalah sanksi bagi rumah sakitdan dapat melanggar hak asasi orang lain. Sedangkan implikasi positifnya adalahdesa adat dapat melaksanakan adatnya dengan lebih mudah sesuai dengan hakasasinya.
UPAYA KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PASCA KEBAKARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG Kurniawan, Kadek Andi Martana; Gede Remaja, I Nyoman; Mariadi, Ni.Ny
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2634

Abstract

Sertipikat akan mempunyai kekuatan bukti apabila proses pendaftarantanah sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan yang benar. TerjadinyaBencana kebakaran yang terjadi tahun 1999 pada Kantor Pertanahan KabupatenBuleleng yang menimbulkan kerusakan fisik bangunan dan hangusnya seluruharsip pertanahan yaitu data fisik dan yuridis yang tersimpan. Hal inilahmenimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengenai upaya Kebijakan dalampelaksanaan administrasi pasca kebakaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bulelengdan implikasi hukum terhadap kebijakan yang dilakukan Kantor PertanahanKabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Databersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder, primer, dantersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen danwawancara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.Tahapan penelitian meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisisdata, dan penyusunan laporan. Data kemudian dianalisis kualitatif untukmemperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, upaya yang telah dilakukanadalah pengeluaran surat oleh Badan Pertanahan Nasional pada 4 November 1999mengenai petunjuk penanganan akibat terbakarnya Kantor Pertanahan, surattindak lanjut terhadap Surat Petunjuk Penanganan Akibat Terbakarnya KantorPertanahan pada 10 Maret 2023 dan penerbitan surat tindak lanjut oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada 5 Juli. Serta terdapat 2(dua) sisi impilkasi yakni positif dan negatif.
IMPLIKASI KETIDAKJELASAN KETENTUAN PENDAFTARAN MEREK ASING TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA Adi Sukmaningsih, N.K Irma; Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2630

Abstract

Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait makna “terdaftar” padaPasal 1 angka 5 dan Pasal 3, menimbulkan implikasi serius terhadap kepastianhukum perlindungan merek asing di Indonesia. Prinsip teritorialitas yang dianutoleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagaidasar perolehan hak, namun tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenaipengakuan pendaftaran merek di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untukmenganalisis pengaturan prinsip teritorialitas, prinsip first-to-file, sertamekanisme pengakuan hak prioritas berdasarkan Paris Convention. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma mengenai pengakuanpendaftaran merek asing berdampak pada menurunnya kepastian hukum,meningkatnya potensi sengketa perebutan hak merek, dan melemahnyakepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan hukum diIndonesia. Diperlukan penegasan regulatif mengenai makna “terdaftar” sertapembentukan mekanisme administratif yang jelas terkait pengakuan hak prioritasdan perlindungan merek terkenal, guna menciptakan sistem perlindungan merekyang transparan, adaptif terhadap globalisasi, dan memberikan kepastian hukumbagi pelaku usaha nasional maupun internasional.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 189/Pdt.P/2024/PN.Sgr.) Sutrisna, Gede Yudi; Surata, I Nyoman; Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2635

Abstract

Negara menjamin warga negaranya untuk melaksanakan perkawinan.Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dengan jelas membuktikan bahwa negara menjaminsebuah perkawinan. Secara khusus perkawinan di Indonesia di atur dalam UUPerkawinan. Salah satunya mengatur tentang berapa usia seseorang bolehmelangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satumasalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Namun, dalam hal tertentu,dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada anak di bawah umur, dengan alasanmendesak. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkanDispensasi Kawin terhadap perkawinan di bawah umur yang sudah dilaksanakanterlebih dahulu, pada Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/ PN. Sgr., dan akibathukum perkawinan yang dilaksanakan dengan penetapan ini. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber daristudi kepustakaan yang berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukandengan studi dokumen secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secaradeskriptif. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawintidak hanya mempertimbangkan dasar hukum saja melainkan wajibmempertimbangkan fakta persidangan, baik itu bukti surat ataupun saksi.Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang akanmelangsungkan perkawinan harus memohon penetapan dispensasi kawin diPengadilan, kemudian penetapan tersebut di laporkan untuk mencatatkanperkawinannya sehingga status perkawinannya mendapat kepastian hukum danperlindungan hukum.
EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PERDATA DENGAN APLIKASI e-COURT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Sulaba, Gede Edy; Surata, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2631

Abstract

Efektivitas sistem e-court diharapkan dapat meminimalisasi praktikpraktik yang kerap terjadi di dunia peradilan, baik yang berkaitan denganmekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh pelaku oknumoknum tertentu. Penelitian ini meneliti efektivitas upaya hukum banding dalamperkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,dan kendala-kendala serta upaya-upaya dalam meningkatkan efektivitas tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Databersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan dataprimer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen danwawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Upaya hukumbanding dalam perkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan NegeriSingaraja Kelas I B, telah berjalan dengan efektif dalam pendaftaran perkara danpembayaran biaya perkara. Namun, untuk e-litigasi, masih belum efektif.Kendala-kendala dan upaya-upaya yang ditemukan: adanya gangguan padaaplikasi e-court, diupayakan penyelesaian dengan memberdayakan Sub BagianPerencaaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; pihak yang bersengketa yangtidak memiliki alamat e-mail pribadi, diupayakan dengan membolehkan memakaialamat e-mail milik orang lain, dan memberikan username dan password e-courtsehingga bisa mengakses melalui handphone keluarga; pengguna yang belummemahami secara baik sistem e-court, diupayakan dengan melakukan sosialisasimelalui video tutorial penggunaan e-court pada youtube.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025) Vol 13, No 1 (2025) Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 2 (2024) Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue