Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2 (2017)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Made Ari Putra Sudana]]>;
<![CDATA[Ketut Wetan Sastrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.284 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.482
<![CDATA[Pembatalan sertipikat tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti tentang proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah melalui putusan pengadilan dan perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli tanah apabila terjadi pembatalan sertipikat hak milik melalui putusan Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah melalui putusan pengadilan secara garis besar melalui dua tahap. Tahap pertama adalah tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Setelah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap pembatalan hak atas tanah, termasuk sertifikat sebagai bukti formil atas hak tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila terjadi pembatalan sertipikat hak milik melalui putusan Pengadilan pembeli dalam jual beli tanah tetap mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini pembeli yang beritikad baik dapat: meminta pelaksanaan perjanjian, jika masih memungkinkan; meminta penggantian kerugian saja; atau menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG) ]]>
<![CDATA[I Gusti Fajar Wisnu Sanjaya]]>;
<![CDATA[Ketut Wetan Sastrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.628 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.487
<![CDATA[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya Disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari Stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Penelitian ini menliti pelaksanaan diversi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng dan kendala- kendala dalam pemberian diversi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan Diversi yang dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng sudah sesuai dengan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana pemenuhan kebutuhan hukum terhadap anak adalah yang paling utama dalam proses diversi. Kendala dalam pelaksanaan diversi adalah kendala eksternal. Kendala eksternal yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak adanya fasilitas rumah aman bagi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan ketidak mauan korban untuk melaksanakan diversi yang dalan Pasal 6 UU SPPA meyatakan bahwa dalam pemberian Diversi harus merujuk pada salah satunya persetujuan oleh korban.]]>
<![CDATA[PERANAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DI KELURAHAN PENARUKAN KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Dewa Ketut Satria Wibowo]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Lemes]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.704 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.483
<![CDATA[Dalam praktek hal perkawinan yang kedua (poligami) masih menjadi masalah. Apakah syarat perkawinan pertama berlaku sama untuk perkawinan yang kedua, atau untuk perkawinan setelah yang pertama berlaku ketentuan yang berbeda. Artinya, apakah jika perkawinan setelah yang kedua, meskipun dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan belum dianggap sah jika syarat yang ditentukan Undang-undang Perkawinan belum dipenuhi. Syarat yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai tata cara perkawinan seseorang beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng dan peranan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tata cara perkawinan lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan tidak jauh berbeda dengan tata cara perkawinan pertama, hanya disayaratkan adanya izin dari pengadilan. Pengadilan hanya mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu dan ada persetujuan dari istri/istri terdahulu. Putusan pengadilan berupa izin untuk kawin lagi merupakan syarat materiil umum, sehingga berlaku mutlak bagi perkawinan berikutnya, yang tanpa izin tersebut perkawinan tidak dapat didaftarkan.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA HILANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Gede Agus Sudarmawan]]>;
<![CDATA[I Gede Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.3 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.488
<![CDATA[Tanah sangat dibutuhkan pada kehidupan mahluk hidup khususnya manusia dalam melangsungkan hidupnya. Pemerintah menyarankan agar setiap tanah yang dimiliki diharapkan sudah bersertipikat supaya tanah tersebut memiliki kepastian hukum.Sehubungan dengan sertipikat dimana terkadang pemegang sertipikat lalai dalam penyimpanan sertipikat, misalnya sertipikat yang dimiliki itu hilang, maka pemerintah memberikan jalan keluar dengan permohonan sertipikat pengganti karena hilang.Pentingnya sertipikat maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng apabila terjadi kendala dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan bagaimana kekuatan hukum terhadap sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan mencari data melalui beberapa referensi yang dilakukan agar sertipikat pengganti karena hilang dimana sertipikat tersebut yang terbit dibawah Tahun 2000 ke beberapa Kantor Notaris/PPAT, bersurat kepada Kanwil untuk meminta petunjuk agar didapat nomor sertipikat yang hilang tersebut, mencari sertipikat penyandingnya lewat pemohon dan dilakukan pengukuran ulang ke lapangan untuk memperoleh data fisik. Kekuatan hukum sertpikat pengganti karena hilang berlakunya sama.]]>
<![CDATA[PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Made Suky Agustriana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.496 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.484
<![CDATA[Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Imigrasi sebagai lembaga yang berhubungan dengan keberadaan orang asing di Indonesia, juga memiliki hubungan dengan keberadaan anak berkewarganegaraan ganda, yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini meneliti perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran dan peranan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan ibu dan bapak Warga Negara Indonesia, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan Indonesia, sampai menentukan pilihan setelah anak tersebut berusia 18 tahun. Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah dalam hal pemberian fasilitas keimigrasian terhadap anak yang bersangkutan, sebagai Warga Negara Indonesia berkewarganegaraan ganda terbatas.]]>
<![CDATA[PERANAN DAN PENGARUH INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP TEMUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Kadek Dwi Febriana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.977 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.489
<![CDATA[Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan dapat diketahui terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Penelitian ini meneliti peranan dan pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam Pemeriksaan terhadap temuan yang tidak di tindaklanjuti dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng jika terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti pada pemerintah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan dan Pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap temuan yang tidak di tindaklanjuti pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, adalah dengan melakukan verifikasi dan klasifikasi terhadap temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti, kemudian melakukan penelusuran dan komunikasi dengan obyek yang diperiksa/obrik baik secara lisan maupun tertulis untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Apabila peranan Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam Pemeriksaannya berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap: jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti otomatis berkurang, Makin meningkatnya kesadaran kesadaran SKPD/Instansi yang diperiksa dalam melakukan tindaklanjut dan makin mengertinya mereka bagaimana tata cara menindaklanjuti setiap hasil temuan. ada sanksi secara tegas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait masalah temuan yang tidak ditindaklanjuti. Akan diberikan tegoran tertulis yang sifatnya sesuai dengan rekomendasi dan akan menjadi bahan dalam Promosi, Mutasi ataupun Devosi terhadap jabatan yang bersangkutan pada saat ada pergeseran-pergeseran pejabat. Apabila temuan yang tidak ditindaklanjuti berindikasi dapat merugikan keuangan Daerah/Negara akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.]]>
<![CDATA[PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM BENTUK AKTA HIBAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG) ]]>
<![CDATA[Ketut Suriawan]]>;
<![CDATA[Ni Ny. Mariadi]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.842 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.485
<![CDATA[Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 4 Ayat (2) UUPA. PP RI nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pada waktu pembuatan akta hibah telah selesai dilakukan dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 2 (dua) orang saksi,maka akta otentik tersebut harus segera didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat sehingga akan muncul ke atas nama penerima hibah agar tanah tersebut memperoleh kepastian hukum. Karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah untuk dapat menemukan kendala-kendala proses peralihan hak atas tanah dalam bentuk hibah serta Kekuatan hukum akta hibah bagi penerima hibah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan suatu gejala tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi/pengamatan, dan teknik penyebaran quisioner.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TERHADAP ANAK (STUDI DI POLRES BULELENG) ]]>
<![CDATA[Putu Seli Yuliani]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.601 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.486
<![CDATA[Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak ada satu orangpun atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan kemerdekaannya. Karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Efektifitas UU RI No. 35 Tahun 2014 Juncto UU RI No. 17 Tahun 2016 dalam menurunkan tingkat kejahatan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmiah dengan jenis penilitian hukum empiris, yang diantaranya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dukumentasi dan wawancara. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskritif analisis. Dari penelitian yang dilakukan maka hasil yang diperoleh : UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 17 Tahun 2016 sudah efektif dalam penanganan kasus anak di Kabupaten Buleleng, namun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Reseor Buleleng dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak dan terhadap kendala tersebut sudah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian Resor Buleleng.]]>
