Berita Kedokteran Masyarakat
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Public Health and Community Medicine) is a peer-reviewed and open access journal that deals with the fields of public health and public medicine. The topics of the article will be grouped according to the main message of the author. This focus covers areas and scope related to aspects of: - Epidemiology - Infectious diseases control - Clinical Epidemiology - Environmental Health - Occupational Health - Healthy City - Public Health and Primary Health Care - School of Health Promotion - Healthy lifestyles - Health promotion - Health and Social Behavior - Tobacco and smoking - Adolescent Health - Public Health Nutrition - Maternal and Child Health - Reproductive Health - Population Health - Health of Vulnerable People - Social Determinants of Health - Water, Sanitation and Hygiene - Human Resource Management
Articles
115 Documents
Search results for
, issue
"Vol 34, No 5 (2018)"
:
115 Documents
clear
Breastfeeding pattern based on nutritional status in 6-12 months old infants
Carissa Cerdasari
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.481 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37484
Background: Malnutrition especially undernutrition is still concern for public health problems.Underweight in children will disrupt the learning process due to interference with the development of intelligence, more susceptible to infection and increase disease severity, to increase mortality. Objective: This study was conducted to asses the difference breastfeeding patterns include the breastmilk only duration and daily breastfeeding frequencies based on nutritional status in 6-12 months old infants. Methods: In this cross-sectional study, mothers (n=60) of infants aged 6-12 months old were recruited. The infant’s nutritional status was determined anthropometrically by 3 indexes ie body weight for age, length for age, and weight for length. Breastfeeding patterns include the breastmilk only duration and daily breastfeeding frequencies is obtained by interview and by 2x24 hour daily breastfeeding form. Kruskal-wallis test were used to evaluate the difference breastfeeding patterns based on nutritional status. Results: The average of brestmilk only duration was 3,21±2,41 months, and the average of daily breastfeeding frequencies was 12,46±3,8 times a day. Most of the respondents were in normal nutritional status (86,67% for W/A, 83,3% for L/A, and 85,0% for W/L). There were no difference in breastfeeding patterns either on breastmilk only durations or on daily breastfeeding frequencies based on nutritional status in 6-12 months old infants (p>0,05).Conclusion: Infant's nutritional status is determined more by the daily energy consumption of all infant foods, not only from breastmilk but also from complementary food.
Peran ibu foundation dalam pemberdayaan dan pendanaan program kesehatan ibu dan anak di Indonesia
Hafdhallah Hafdhallah;
Dedy Arisjulyanto
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (693.442 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37491
Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu di Indonesia berada di angka 305 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015. Ketidak merataan fasilitas dan pelayanan kesehatan Ibu dan anak menjadi masalah utama di Indonesia, Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Ibu foundation dalam menggalang dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah dalam membiayai program dan kegiatan operasional program kesehatan ibu dan anak, Sumber data dalam penelitian ini adalah dari hasil studi literatur dan studi dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu foundation memiliki peran dan kontribusi dalam penggalangan dana yang akan digunakan untuk pendanaan dan pemberdayaan Ibu dan anak di Indonesia. Kegiatan Ibu Foundation yang diadakan berbentuk kegiatan penggalangan dana melalui media maupun konser amal dan bermitra dengan banyak yayasan-yayasan dan LSM kesehatan lainnya, penggalangan dana melalui media dan konser amal adalah salah satu cara yang efektif dalam menggalang dana dengan menggunakan sistem ritail dana kemanusiaan, Melalui bank: ATM (transfer, phone dan internet banking), layanan donasi lewat sms contac person. Kesimpulan dalam penelitaian ini bahwa Ibu Foundation memiliki peran dan kontribusi yang baik dalam membantu pemerintah dalam mengatasi meningkatkan kesejahteraan Ibu dan anak di Indonesia melalui kegiatan Filantropi seperti penggalangan dana melalui media dan konser amal.
Strategi baru untuk mengurangi defisit badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan
Karl Frizts Pasaribu;
Try Purnamasari
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.847 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37492
Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil meningkatkan akses bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Tingginya akses tersebut berbanding lurus dengan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai purchaser. Defisit BPJS Kesehatan yang tahun ke tahun selalu naik, diproyeksikan besaran defisit pada tahun 2018 mencapai Rp. 9T. Disisi lain, tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan pun sudah mencapai Rp. 3,4 Triliun. Hal ini tentunya akan mengancam sustainability program JKN ini. Pendapatan negara terbatas sementara pengeluaran untuk JKN tidak terbatas. Maka dari itu perlu sumber baru untuk menopang pendanaan sistem pembiayaan kesehatan yang selama ini bersumber dari APBN dan iuran peserta BPJS Kesehatan. Konser Amal bisa menjadi salah satu sumber pendanaan tambahan bagi BPJS Kesehatan dalam menghadapi defisit dana. Konser Amal bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Di Indonesia, Konser Amal tidak hanya dilakukan oleh kalangan musisi, melainkan juga dilakukan lembaga keagamaan, lembaga sosial , akademisi hingga perkumpulan fans klub sepakbola. Hampir semua konser amal yang pernah dilakukan sukses atau berhasil mencapai target yang direncanakan. Setiap konser amal yang dilakukan, semua dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan melalui beberapa yayasan sosial seperti yayasan peduli kanker atau komunitas peduli kemanusiaan. Sama halnya dengan konsep gotong royong yang diterapkan dalam system BPJS kesehatan, penggalangan dana melalui konser amal akan menarik minat mereka yang memiliki dana berlebih dan jiwa solidaritas tinggi untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangsih. Solidaritas yang terkandung dalam pengadaan konser amal inilah yang akan mengajak masyarakat untuk ikut serta mempertahankan keberadaan BPJS kesehatan.
PPMTKP pada guru TK di TK Melati kecamatan Buduran dan TK Tunas Bangsa kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo provinsi Jawa Timur
Nurul Azizah;
Siti Cholifah;
Rafhani Rosydah
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.555 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37498
Pendidikan pada anak dimulai sejak usia dini, pendidikan akan terlaksana dengan apabila anak dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologis, salah satu indikator anak sehat adalah pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Peran mitra (guru TK) sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena mitra dalam tugasnya memberikan stimulasi dalam bentuk kegiatan proses belajar mengajar. Mitra (guru TK Melati dan TK Tunas Bangsa) sangat sangat aktif dalam kegiatan disekolah dalam mendidik siswa, baik dalam segi pendidikan formal maupun non formal (pembentukan karakter). Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh tim pengusul pada mitra 1 didapatkan hasil bahwa terdapat siswa yang mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan, pada mitra 2 ditemukan masalah yakni mitra belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang deteksi dini masalah tumbuh kembang pada anak. Padahal terdapat beberapa cara untuk menstimulasi siswa tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usianya. Berdasarkan permasalahan tersebut tim pengusul menawarkan solusi untuk membantu mengatasi kurangnya pengetahuan dan keterampilan mitra dalam pemeriksaan dan cara deteksi dini masalah tumbuh kembang pada anak. Salah satu upaya yang ditawarkan oleh tim pengusul adalah memberikan informasi melalui sebuah seminar dan pelatihan/workshop beserta pendampingan pemeriksaan dan cara deteksi dini masalah tumbuh kembang pada anak. Pelaksanaan seminar dan pelatihan (workshop) tentang cara pemeriksaan dan deteksi dini adanya kelainan dan tumbuh kembang di TK Melati Buduran Sidoarjo dilaksanakan pada tanggal 18-19 Januari 2018 yang diikuti oleh kepala sekolah dan 8 guru yang terdiri dari guru PAUD dan guru TK A dan B dan pelaksanaan seminar dan pelatihan (workshop) tentang cara pemeriksaan dan deteksi dini adanya kelainan dan tumbuh kembang di TK Tunas Bangsa Durung Bedug Sidoarjo dilaksanakan pada tanggal 18-19 Februari 2018 yang diikuti oleh kepala sekolah dan 4 guru yang terdiri dari guru PAUD dan guru TK A dan B. Hasil seminar dan workshop didapatkan mitra dapat melaksanakan cara menilai deteksi dini dan kelainan tumbuh kembang pada balita secara mandiri, dan mitra dapat mengaplikasikan hal tersebut pada anak didik seterusnya selama proses belajar berlangsung.
Posbindu Disabilitas
Shinta Chyntia Agustina
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (890.688 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37499
Posbindu disabilitas merupakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan dari dan oleh masyarakat disabilitas dan pendampingnya, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Peserta Posbindu Disabilitas dimulai pada usia anak-anak sampai usia lansia, dilaksanakan setiap bulan pada saat pertemuan bulanan organisasi disabilitas. Posbindu Disabilitas di DIY berbeda dengan pelaksanaan Posbindu di daerah lain dikarenakan adanya pembiayaan tenaga medis (dokter) yang datang tiga bulan sekali dan rehabilitasi oleh Bapel Jamkesos DIY . Pobindu disabilitas mulai dilaksanakan di DIY pada bulan Agustus 2017. Sampai dengan sekarang ada 12 kelompok Posbindu disabilitas, dengan jumlah anggota sebanyak 559 disabilitas dan 723 pendamping disabilitas. Permasalahan dalam program Posbindu Disabilitas adalah 1) Keterbatasan fisik/mental sasaran/penyandang disabilitas menghambat mobilitas; 2) Organisasi penyandang disabilitas sangat banyak, bermacam-macam dan terfragmentasi; 3) Upaya promotif dan preventif belum menjadi sesuatu hal yang “ main setting “ apalagi mengenai disabilitas yang merupakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan di Puskesmas; 4) Kepercayaan stakeholder lintas sektor terhadap program Posbindu disabilitas masih rendah; 5) Isu pemberdayaan masyarakat kalah dengan isu bantuan jaminan kesehatan maupun sosial. Strategi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 1) Menyatukan kebutuhan pelayanan disabilitas antar organisasi disabilitas yang berbeda-beda, sehingga Isu pemberdayaan masyarakat tidak kalah dengan isu bantuan jaminan kesehatan maupun sosial; 2) Melakukan koordinasi antara organisasi disabilitas, Puskesmas Dinas Kesehatan, Balai Jamkesos dan lintas sektor program terkait disabilitas bahwa upaya promotif dan preventif merupakan sesuatu hal yang “ main setting “ walaupun disabilitas merupakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan di Puskesmas; 3) Perlunya dukungan, pembinaan dan pengawasan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan, pada pelaksanaan Posbindu Disabilitas, pemberian pelayanan di Puskesmas sebagai rujukan kegiatan Posbindu Disabilitas dan home care sebagai tindak lanjut dari kegiatan Posbindu disabilitas; 5) Perlu dibuat road map dan pedoman evaluasi dari kegiatan Posbindu disabilitas yang melibatkan semua stakeholder terkait.
Peningkatan kapasitas kader dalam penerapan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu Padukuhan Sembung
Windri Lesmana Rubai
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.114 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37500
Permasalahan yang diteliti yaitu adakah perbedaan pengetahuan dan keterampilan kader terkait pelaksanaan posyandu balita sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam menerapkan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu sebelum dan sesudah pelatihan di wilayah Padukuhan Sembung, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman. Penelitian ini menggunakan dua metode berupa eksperimen-semu dengan rancangan one group pre dan post test design dengan subjek berjumlah 11 kader dan semi-wawancara terstruktur pada 5 perwakilan kader. Variabel yang diteliti yaitu pengetahuan dan keterampilan sebelum dan sesudah intervensi serta pendapat kader tentang sikap dan lesson learn yang diperoleh selama mengikuti pelatihan. Skor pengetahuan diukur dua kali yaitu pre-test dan post-test. Dengan uji Wilcoxon didapatkan adanya perbedaan bermakna pada pengetahuan kader tentang pemberian makanan sehat bayi dan balita dengan nilai p=0,01 (p<0,05); perbedaan bermakna pada pengetahuan komunikasi dasar dan teknik penyuluhan dengan nilai p=0,01 (p<0,05); namun tidak ada perbedaan bermakna pada pengetahuan kader terkait prosedur umum posyandu. Untuk peniliaian praktik antropometri menggunakan lembar cheklistdidapatkan hasil bahwa kader menjadi lebih paham tentang prosedur penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan dan tinggi badan, pengukuran LiLA dan lingkar kepala pada bayi dan balita. Lima perwakilan kader yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka senang dengan adanya pelatihan yang diberikan karena membuat mereka lebih memahami prosedur posyandu yang baik dan tepat, serta berharap kegiatan semacam ini dapat berkesinambungan. Intervensi pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam menerapkan pemantauan pertumbuhan balita.
Sukma desi alternatif menjaring kader kesehatan di Kabupaten Boyolali
Putut Wisnu Nugroho;
Yunita Arisanti
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.162 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37501
Kader kesehatan sangat diharapkan sebagai komponen integral tenaga kerja kesehatan untuk pembangunan kesehatan (Susanto et al.). Dukungan terbesar untuk persoalan kesehatan masyarakat Boyolali selama ini datang dari para kader kesehatan. Namun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, jumlah kader kesehatan di Boyolali semakin menurun. Ada 10.000 kader yang terdata di tahun 2014, sedangkan pada tahun 2017 tersisa 6.900 kader (Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali) . Artinya setiap tahun terjadi penurunan sekitar 1.000 kader. Setelah dianalisa, penurunan jumlah kader ini bersifat alamiah. Sebagian besar kader adalah mereka yang telah mengabdi untuk jangka waktu yang sangat panjang, beberapa bahkan lebih dari 30 tahun pengabdian. Sedangkan proses regenerasi tidak berlangsung cepat. (Laverack and Labonte). Dalam paper ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dari dokumen dan literatur yang tersedia. Paper ini ingin menunjukkan pengalaman menjaring kader kesehatan di Kabupaten Boyolali dengan sebutan Sukarelawan Kader Muda Kesehatan Desa Siaga (SUKMA DESI). Jumlah Anggota Sukarelawan Kader Muda Kesehatan Desa Siaga (SUKMA DESI) pada Tahun 2017 sejumlah 1000 orang . Anggotanya diutamakan berasal dari Karang Taruna Desa , generasi muda yang berasal dari pelajar SMP dan SMA, SBH (Saka Bakti Husada ), dan Mahasiswa. Rumah Sekretariat Sukma Desi sejumlah 1 rumah, dan 2 rumah dalam tahap proses penetapan dari Kabupaten. Agar penjaringan kader dapat dilaksanakan lebih efektif, pemerintah daerah lain dapat menggunakan pendekatan terhadap komunitas yang memiliki massa misalnya komunitas mobil, komunitas sepeda motor, komunitas olahraga dan lain-lain. Selain itu itu perlu dipikirkan untuk menggunakan aplikasi informasi untuk memudahkan pendataan anggota kader muda kesehatan.
Sistem surveilans gizi buruk Kabupaten Temanggung (Studi tahun 2017)
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (31.645 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37507
Pada tahun 2014 dan sebelumnya kasus gizi buruk di Kabupaten Temanggung masih tinggi, tetapi mulai tahun 2015 kasus gizi buruk di Kabupaten Temanggung menunjukan penurunan signifikan. Tahun 2014 jumlah kasus gizi buruk mencapai 220 kasus, turun menjadi 25 kasus pada tahun 2015 dan 17 kasus pada tahun 2016. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem surveilans gizi buruk yang ada di Kabupaten Temanggung, perlu diadakan evaluasi sistem surveilans gizi buruk. Penelitian menggunakan metode descriptive research. Pengambilan sampel menggunakan total sampel yaitu terdapat 26 responden yang terdiri dari 25 puskesmas dan dinas kesehatan (25 responden petugas gizi puskesmas dan 1 responden petugas gizi dinas kesehatan). Penilaian pada kualitas sistem surveilans untuk mendeteksi gizi buruk secara cepat. Poin utama yang menjadi penilaian adalah Sensitivity (sensitif), Timeliness (tepat waktu), dan Completeness (kelengkapan). Pelaporan keseluruhan (100%) menggunakan sistem online dengan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang di kembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Sistem SIPT tersebut mempermudah dinas kesehatan untuk mengingatkan saat mendekati deadline pengumpulan laporan, sehingga mayoritas (88%) laporan dapat dikumpulkan tepat waktu (timeliness). Setiap pelaporan mendapat feedback berupa kroscek ulang terkait data dari dinas kesehatan, sehingga seluruh (100%) laporan lengkapan. Keseluruhan (100%) penentuan kasus gizi buruk menggunakan standar berat badan per umur (BB/U). Sistem surveilans gizi buruk yang ada di Kabupaten Temanggung sudah tepat waktu, lengkap dan sensitif dalam menemukan kasus gizi buruk. Beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi kabupaten lain dalam pengelolaan sistem surveilans gizi buruk adalah motivasi petugas dan upaya mempermudah pelaporan sistem surveilans.
Evaluation of the completeness and timeliness nutrition surveillance data reporting in Wonogiri district, Central Java province, 2017
Ika Puspita Asturiningtyas;
Trisno Agung Wibowo;
Suprio Heryanto
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.963 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37508
Some of the nutrition problems still found in Wonogiri district. To solve that problems, completeness, and timeliness of the nutrition surveillance data reporting are needed so the data can be used as the basis for making policy appropriately. Evaluation of nutrition surveillance system was conducted to find out completeness and timeliness of the nutrition surveillance data reporting. This was an evaluative study using quantitative descriptive analysis which conducted from December 2017 to January 2018. Subjects of this study were nutritionists in District Health Office and 25 Primary Health Care (PHC) which selected randomly using Slovin samples size. Data collected by interviews and observation on surveillance data reporting form. PHC that reported complete data were 6 PHC (24%). One PHC (4%) did not report malnutrition data due to poor of time management. Ten Puskesmas (40%) did not report Hemoglobin data because they assumed that it was the duty of the laboratory officer or midwife. Three PHC (12%) did not report exclusive breastfeeding data every month, because they consider that the data should be collected only once every six months. Nine PHC (36%) did not report goiter data because they considered that it was no need to report if no cases. Most PHC (52%), never report the data timely. Most nutritionists (84%) had another duty that inhibits them to finish the surveillance data timely. Only two PHC (8%) whom the nutritionists had another duty but always report the data timely. Completeness and timeliness of the nutrition surveillance data reporting were still unsatisfying. PHC should be encouraged to collect data completely and timely. The data collection procedure should be fixed on the indicator collected and the time period in the data collection.
Kondisi kesehatan masyarakat kelompok adat terpencil (KAT) di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
Afrina Siska
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.764 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.37595
Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kelompok Adat Terpencil, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ditinjau dari segi habitatnya, tempat tinggal KAT dapat dikelompokkan: komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi atau daerah pegunungan; komunitas adat yang tinggal di dataran rendah atau daerah rawa serta daerah aliran sungai; komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah perbatasan; komunitas adat yang tinggal di atas perahu atau daerah pinggir pantai serta pulau-pulau terpencil. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat terdapat sekelompok masyarakat yang tergolong KAT, masyarakat biasanya berbentuk komunitas kecil, bersifat tertutup dan homogen. Kemudian pranata social masyarakat ini bertumpu pada kekerabatan. Dimana proses barter masih menjadi transaksi jual beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.Secara geografis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat jauh tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti kondisi geografis, akses bidang pelayanan kesehatan dan juga akses pelayanan sosial ekonomi. Dalam bidang pelayanan kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti tenaga medis dan paramedis yang susah menjangkau lokasi KAT. Dengan kondisi yang seperti ini menjadikan masyarakat sebagai korban kerentanan disintegrasi social dan eksploitasi social ekonomi.Paper ini ingin mengetahui kebijakan operasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada KAT di Kabupaten Mentawai; 2) menentukan kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan; dan 3) menentukan pola pelayanan Kesehatan KAT yang diinginkan/direncanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini merupakan review dari jurnal tentang pelayanan kesehatan untuk KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada umumnya kebijakan operasional secara umum sama, Cuma lebih ditekankan ke beberapa daerah yang mana penetapan kebijakan pada awalnya diserahkan ke dinas kesehatan, tetapi dengan kebijakan operasional sekarang ini, penetapan kebijakan sudah diserahkan ke masing-masing puskesmas dan yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah puskesmas masing-masing dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan Biaya Operasional Puskesmas (BOP). Kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan seperti : Kejadian gempa; Cuaca buruk; Mahalnya transportasi; Sulit melaksanakan kegiatan yang berbasis masyarakat; Petugas kesehatan tidak semua ada di desa. Pola pelayanan kesehatan jangka panjang: Petugas kesehatan diberi tunjangan daerah; pelayanan khusus untuk daera-daerah terpencil oleh tenaga dari pusat; ada pustu; melengkapi sarana dan peralatan kebutuhan lainnya; masyarakat yang sakit keras dibantu biaya pengobatannya; ada petugas spesialis dibidangnya. Jangka pendek pemenuhan SDM di masing-masing faskes; pembinaan petugas kesehatan mengenai preventif dan kuratif; kelengkapan alat dan pasokan obat dicukupi; peningkatan kegiatan posyandu; imunisasi 1 kali sebulan; listrik dari tenaga surya diaktifkan.